Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sebanyak 70 nasabah penolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Konsolnas Jiwasraya) masih bersikukuh menuntut uang mereka kembali sebesar Rp 205,78 miliar.

Perwakilan Konsolnas Jiwasraya sekaligus nasabah korban Jiwasraya Otto Cornelis Kaligis mengatakan pihaknya telah menyurati Presiden Prabowo Subianto sebanyak 2 kali untuk memohon agar uang para nasabah bisa kembali.

Kaligis menerangkan surat pertama disampaikan pada 13 Oktober 2024. Setelah itu, surat kedua disampaikan pada 21 Oktober 2024 atau sesudah pelantikan Presiden Prabowo.

Dalam surat kedua dijelaskan, Kaligis memohon kepada Presiden Prabowo agar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan sehingga uang tabungannya yang sebesar Rp 35 miliar lebih bisa dikembalikan.

Dia menyampaikan putusan pengadilan memerintahkan PT Asuransi Jiwasraya dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membayar kembali tabungannya.

Lebih lanjut, Kaligis menyebut kedua surat itu sampai saat ini belum direspons. Sebelumnya, Kaligis mengatakan pihaknya juga sudah pernah mengirimkan surat sebanyak 23 kali yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo.

Namun, surat itu juga tidak mendapatkan balasan hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

"Saya sudah pernah 23 kali kirim surat ke Jokowi dan diabaikan," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Selain itu, Kaligis bersama dengan korban lain juga telah melayangkan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pada 16 Oktober 2024. Meski telah ditanggapi oleh pihak IFG, dia mengatakan isi tanggapan itu hanya melempar bola saja ke pihak Jiwasraya.

Kaligis menyampaikan pihaknya juga telah menyurati sejumlah pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Namun, sampai saat ini, belum ada langkah konkret untuk mengembalikan uang para nasabah korban Jiwasraya.

Menurut Kaligis, Jiwasraya sebenarnya memiliki aset yang cukup untuk membayarkan uang 70 nasabah yang sebesar Rp 205 miliar.

Dia menyebut berdasarkan data laporan keuangan perusahaan, Jiwasraya memiliki aset sebesar Rp 6,77 triliun per kuartal I-2023.

Akan tetapi, dia menilai memang pada dasarnya pihak Jiwasraya tak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang para nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkap adanya penambahan peserta program restrukturisasi jelang pembubaran perusahaan.

Program restrukturisasi Jiwasraya merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara. Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

Diketahui, masih ada peserta yang sebelumnya menolak restrukturisasi Jiwasraya. Jumlahnya mencapai sebanyak 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, kini akhirnya memutuskan untuk mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya pada September 2024.

Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci jumlah peserta yang berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai sebanyak 128 polis, pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis, serta penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Kami masih membuka kesempatan bagi yang belum ikut untuk bisa mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya," kata Mahelan dalam keterangan resminya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance. Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang.

"Dan saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life. Sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," kata Mahelan.

Sebelumnya, manajemen Jiwasraya juga telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR) untuk mempercepat restrukturisasi. Manajemen juga menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal tersebut dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan wacana pencabutan izin usaha, hingga pembubaran perusahaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Adapun beberapa kanal yakni call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di [email protected].

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah," ujar Mahelan.

Bisnis.com, JAKART- - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) telah menerima pengalihan liabilitas polis Jiwasraya sebanyak Rp38,1 triliun hingga Agustus 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp15,9 triliun telah dibayarkan kepada eks pemegang polis Jiwasraya.

Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menegaskan kesiapan IFG Life menampung pengalihan liabilitas polis Jiwasraya yang menyetujui restrukturisasi. Sampai Agustus 2024, dia menuturkan 99,7% pemegang polis sudah menyetujui program restrukturisasi.

"Iya, ini ada peningkatan, ada penambahan lagi. Yang terakhir itu 98% kalau tidak salah. Ada peningkatan," kata Sistha saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Sistha menjelaskan bagi pemegang polis yang tidak setuju dengan program restrukturisasi akan mengikuti proses likuidasi. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan jumlah pemegang polis yang setuju restrukturisasi akan bertambah.

"Kalau memang masih ada yang restrukturisasi dan memang nanti sesuai bisa dialihkan ya harus diterima karena itu kan mandatnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk tim likuidasi Jiwasraya. Tim tersebut sebenarnya ditargetkan akan terbentuk pada September 2024.

Dalam proses likuidasi tersebut juga akan dibahas bagaimana nasib pensiunan Jiwasraya. Pasalnya, kondisi keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya tidak cukup membayar hak penisunan Jiwasraya.

"Jadi, nanti akan dibentuk tim likuidasi dan nanti tim likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset, apakah kepada pemegang polis, apakah juga untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).

Tiko menjelaskan DPPK merupakan lembaga yang terpisah dari korporasi sebagai pendiri dana pensiun. Ke depan, Kementerian BUMN ingin pendiri dana pensiun benar-benar bertanggung jawab atas DPPK yang mereka dirikan.

"Nah, kami sudah lakukan juga stocktake [inventasisasi], pendiri-pendiri mana yang butuh top-up, seperti PTPN, di PT POS, nah itu pendirinya harus secara bertahap memenuhi kewajiban top up-nya itu, sebagai pendiri," kata Tiko.

IDXChannel - Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, Indonesia Financial Group (IFG), menyarankan agar eks pemegang polis PT Jiwasraya (Persero) yang belum direstrukturisasi agar segera mengikuti program tersebut. Sebab, Jiwasraya bakal segera dilikuidasi alias dibubarkan.

Dalam restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya dialihkan ke unit usaha IFG, yakni Indonesia Financial Group (IFG) Life. Hingga saat ini eks nasabah yang sudah menyetujui restrukturisasi menyentuh 99,7 persen dari total pemegang polis.

Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo mengatakan, pengalihan polis ke IFG Life merupakan langkah penyelamatan pemerintah terhadap nasabah Jiwasraya. Maka dari itu, program ini harus diikuti.

“Pengelolaannya melalui IFG kita restrukturisasi pemegang polis itu kita selamatkan walaupun perusahaan Jiwasraya ini pada akhirnya memang akan ditutup, tapi customer kita selamatkan,” ujar Haru dalam diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun eks pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi tetap mendapatkan bagian dari hasil sisa aset Jiwasraya.

“Tentu masih ada yang tersisa, kami masih mengharap tolong ikut restrukturisasi, tentu ini pilihannya kepada mereka yang tidak ikut akan mengambil sisa aset yang ada di Jiwasraya,” kata dia.

IFG Life diyakini akan meneruskan pertanggungan pemegang polis eks Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis, sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin.

Hingga September tahun ini, IFG Life telah memproses pembayaran klaim atas 163.903 nasabah Jiwasraya yang mencapai Rp15,5 triliun.

“Jiwasraya bukan bagian IFG secara organisasi, kami menyelamatkan pemegang polis,” ujar dia.

(Dhera Arizona)

Manajemen IFG berharap pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang belum ikut restrukturisasi untuk mengikuti program tersebut. Sejauh ini 99,7% pemegang polis Jiwasraya setuju untuk ikut restrukturisasi.

Wakil Direktur Utama IFG, Haru Koesmahargyo mengatakan, pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi akan mendapatkan bagian dari sisa aset Jiwasraya.

"Tentu masih ada yang tersisa, kami masih mengharapkan please ikut restrukturisasi. Tentu ini pilihannya kepada mereka yang tidak ikut akan mengambil sisa aset yang ada di Jiwasraya," katanya dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan, mulanya polis Jiwasraya menembus Rp 38 triliun. Namun, karena berbagai persoalan, aset yang digunakan untuk menopang polis atau kewajiban ini hanya tersisa Rp 9 triliun.

Selisih antara aset dan polis itu kemudian ditutup oleh APBN dan IFG untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia meyakini, masih ada aset yang tersisa di Jiwasraya. Untuk besarannya, ia menyerahkan ke manajemen Jiwasraya untuk menjawabnya.

"Itu diselesaikan dulu dan itu diproses di IFG Life, setelah itu semua selesai, masih ada yang tertinggal, ada nggak sih asetnya? Saya yakin ada, hanya angkanya berapa mungkin yang lebih tepat menjawab adalah dari Jiwasraya. Jiwasraya bukan bagian IFG secara organisasi kami menyelamatkan pemegang polis," ujarnya.

Dia mengatakan, penutupan Jiwasraya bakal berlangsung tahun ini. Nantinya, tim likuidator masuk untuk mengurusmsisa aset.

"Sekarang Jiwasraya sudah pembatasan kegiatan usaha PKU namanya jadi proses nanti akan dicabut izin usahanya, tahun ini ya, setelah itu selesai maka akan masuk tim likuidator yang akan mengurusi sisa-sisa aset termasuk yang menjadi hak karyawan pemegang polis dan lain-lain," ungkapnya.

Pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih bisa mengikuti restrukturisasi. Pemegang polis masih bisa ikut restrukturisasi sampai izin usaha Jiwasraya dicabut.

Direktur Utama Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) Hexana Tri Sasongko mengatakan, pihaknya masih menawarkan restrukturisasi bagi pemegang polis Asuransi Jiwasraya yang menolak .

"Masih, masih kita buka kesempatan silakan," kata Hexana di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024) kemarin.

Hexana melanjutkan, penawaran akan terus dilakukan hingga izin usaha Jiwasraya dicabut. Dari data yang ia paparkan di Komisi VI DPRRI, 0,3% atau 946 pemegang polis dengan dengan nilai Rp 196 miliar menolak restrukturisasi.

"Sampai dengan nanti Jiwasraya dinyatakan cabut izin usaha," ungkapnya.

Dia mengatakan, pemerintah telah memberikan restu untuk pembubaran Jiwasraya. OJK baru saja menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk Jiwasraya.

"Iya kan tahapannya pembatasan, nanti cabut izin usaha, kan sudah bolong, sudah nggak ada polis di sana, sudah kosong," katanya.

Hexana menerangkan, saat Jiwasraya dibubarkan maka asetnya akan dibagikan kepada pemegang polis yang menolak restrukturisasi. Itu pun, akan diurutkan penerimanya.

"Iya iya kan tinggal di sana, semua liabilities, di rangking senioritasnya, nanti asetnya dilikuidasi dikasih yang tersisa, tapi sampai batas akhir kita akan tawarkan terus," terangnya.

Holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi Indonesia Financial Group (IFG) menyatakan perusahaan menjalankan sejumlah penugasan. Pada semester I 2024 ini, IFG Life telah mencetak keuntungan.

Salah satu penugasan besar yang dijalankan adalah menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"IFG titik sentral karena solusi Jiwasraya itu adalah dengan menyelamatkan polis bukan menyelamatkan perusahaan," kata Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Dia menerangkan, IFG mendapat tugas untuk membentuk asuransi jiwa baru sebagai penanggung baru. Hal itu pun telah dilakukan dengan pembentukan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Dari data yang ia sajikan, 99,7% polis setuju direstrukturisasi dan ditampung di IFG Life. Adapun rinciannya sebanyak kurang lebih 313 ribu polis dengan nilai Rp 38,1 triliun.

Sisanya, 0,3% atau 946 polis dengan dengan nilai Rp 196 miliar menolak restrukturisasi.

"Nah ini kami sudah laksanakan dengan baik karena dari 99,7% polis yang sudah setuju restru itu sudah ditampung semuanya diterima dengan baik di IFG Life," katanya.

Sebagai penampung polis Jiwasraya, kata Hexana, IFG Life menjalankan usahanya dengan baik. Dia mengatakan, pada semester I 2024 ini, IFG Life telah mencetak keuntungan.

"Dan IFG Life sudah menyelenggarakan usahanya dengan baik sehingga sampai dengan semester 1 2024 ini, IFG Life sudah mulai positif membukukan keuntungan," ungkapnya.

Simak Video:Jokowi Ingatkan Kasus Indosurya-Jiwasraya ke OJK: Yang Nangis Rakyat

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melaporkan bahwa hingga 31 Juli 2024, sudah terdapat 313.490 polis atau 2,4 juta pemegang polis yang terdaftar dalam program restrukturisasi.

Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso menjelaskan bahwa secara persentase, program penyelamatan manfaat polis itu telah diikuti 99,7% dari total pemegang polis Jiwasraya. Sebanyak 2,4 juta menyetujui restrukturisasi dan pemindahan polis ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG life).

Sementara itu, tersisa 298 peserta yang belum mengikuti program restrukturisasi. Mereka merupakan pemegang polis korporasi dan bancassurance.

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya ‘jemput bola’ dari tim pelayanan," ujar Mahelan, Kamis (29/8/2024).

Menurut Mahelan, manajemen menyiapkan Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR) untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya. Tersedia pula sejumlah kanal komunikasi bagi 298 pemegang polis itu untuk mencari informasi dan mendaftar ke program restrukturisasi.

"Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisa digunakan mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di [email protected]," ujar Mahelan.

Pemegang Polis Tempuh Jalur Hukum

Mahelan juga buka suara soal adanya pemegang polis yang menempuh jalur hukum untuk menuntut pembayaran klaim asuransi. Manajemen Jiwasraya menyatakan akan menghormati proses serta upaya hukum yang sedang berjalan.

Manajemen berkomitmen untuk mematuhi proses hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Namun, kami tetap berharap agar pemegang polis tersebut bersedia mengikuti Program Restrukturisasi, sebagaimana dengan mereka yang telah ikut," kata Mahelan.

Machril, salah satu pemegang polis yang menolak restrukturisasi Jiwasraya, menjelaskan bahwa dia menjadi bagian dari 70 pemegang polis yang mengajukan tuntutan meminta pembayaran tanggungan senilai Rp200 miliar untuk dibayar penuh.

Setiap pemegang polis dalam tuntutan itu memiliki hak berbeda-beda, mulai dari Rp50 juta, Rp100 juta, juga Rp150 juta.

Machril mencurahkan kekecewaannya atas keputusan pemerintah yang enggan memenuhi tuntutan mereka. Dirinya menyindir Presiden Jokowi yang selalu menggaungkan tangguhnya ekonomi Indonesia, tetapi berat untuk memenuhi tuntutan mereka yang angkanya menurut Mahcril terhitung kecil bagi negara.

"Masa negara Rp50 juta masih utang, dipotong dulu kalau mau [setuju restrukturisasi]. Padahal gagahnya Indonesia tidak terganggu ekonominya, hebat, tumbuh ekonominya mengalahkan Eropa. Iklannya kan begitu. Pas ditagih nasabah yang janda anak yatim pensiunan, ditagih ngeles. Itu mengecewakan," ujar Machril.

Lalu, ada pula Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) yang menuntut asuransi BUMN itu untuk membayar hak dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar. Utang tersebut merupakan hak 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya di seluruh Indonesia, atau mencapai 7.000 orang jika dihitung dengan tanggungannya.

Nilai Rp371 miliar tersebut merupakan selisih dari nilai kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya sebesar Rp96,07 miliar dengan nilai aktuarial Rp467,86 miliar pada akhir 2023.

Mantan Direktur Pemasaran yang juga Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian menjelaskan bahwa pada 2022 Jiwasraya sempat menjanjikan akan membayarkan utang kepada dana pensiun sebesar Rp132 miliar dengan cara mencicil.

"Waktu itu [dijanjikan] Rp132 miliar. Katanya itu mau dicicil, tetapi sampai sekarang belum pernah dicicil sehingga terakumulasi menjadi Rp371 miliar," ujar De Yong usai audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Pembina Persatuan Pensiunan Jiwasraya, Asmir mengatakan tuntutan mereka berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 184 ayat (1).

Ayat tersebut mengatur bahwa sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Karena kita mendengar isunya bahwa kami tidak akan dibayar, hanya akan dibagikan apa adanya. Itu info yang kita dapat. Karena kita disampaikan tidak akan dibayar. Sekarang dananya hanya ada Rp30 miliar, aset yang ada di DPPK itu yang mau diinikan [diberikan] ke kita. Sedangkan utangnya Rp371 miliar yang harus dipenuhi," kata Asmir.
(Akbar Maulana al Ishaqi)

IDXChannel - Pembubaran PT Jiwasraya (Persero) bakal dilaksanakan pada September 2024 usai restrukturisasi pemegang polis tuntas.

Sebanyak 2.300 pensiunan Jiwasraya menuntut pembayaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) senilai Rp371 miliar. Mereka tergabung dalam aliansi Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Nasional (PPJ) Pusat.

Ketua Umum PPJ Pusat, De Yong Adrian mengatakan, ada ribuan pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan penjelasan ihwal kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya, jika likuidasi perusahaan dilakukan pada bulan depan.

“Sampai saat ini para pensiunan Jiwasraya yang berjumlah lebih kurang 2.300 orang peserta belum mendapatkan gambaran yang pasti baik dari pemerintah maupun Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Pendiri DPPK Jiwasraya tentang bagaimana kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya jika sampai terjadi DPPK Jiwasraya juga dibubarkan,” ujar De Yong Adrian melalui keterangan pers, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, kondisi DPPK Jiwasraya saat ini defisit pendanaan (insolven). Defisit DPPK Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris untuk valuasi aktuaria per 31 Desember 2023 sebesar Rp371 miliar.

Defisit pendanaan dalam dana pensiun terjadi ketika kewajiban aktuaria atau manfaat pensiun sekarang dan yang akan datang melebihi kekayaan dana pensiun.

“Sesuai ketentuannya pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan, apabila hingga akhir 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan pada DPPK Jiwasraya, dipastikan defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan yang diperkirakan akan lebih besar dari 2023,” tutur dia.

Apabila defisit pendanaan DPPK jiwasraya tidak dibayar sampai akhir 2024 ini, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai Mei 2025.

Dengan demikian, 2.300 pensiunan Jiwasraya tidak lagi mendapatkan uang pensiun pada Juni 2025.

“Kami dari PPJ Pusat belum melihat adanya setoran iuran tambahan dari Pendiri sejak 2021 hingga saat ini, sehingga hal ini membuat kondisi likuiditas DPPK Jiwasraya semakin berat dan DPPK Jiwasraya selalu dalam keadaan insolven,” kata dia.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal dibubarkan dalam waktu dekat, alias sebelumnya berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Jiwasraya dibubarkan dilakukan menyusul proses restrukturisasi yang hampir rampung. Pembubaran ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) darn rencana penyehatan keuangan (RPK) Jiwasraya.

"Karena sudah mau selesai, sudah akhir, sudah habis, sudah mau final lah (restrukturisasi), maka sesuai dengan POJK dan RPK Jiwasraya, maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Sementara itu, Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso menambahkan, pembubaran Jiwasraya kemungkinan dilakukan pada September 2024 mendatang.

Pembubaran JIwasraya dilakukan secara bertahap, mulai dari pencabutan izin usaha, proses likuidasi, hingga pelaporan likuidasi.

"Perkiraan September (pembubarannya). Sesuai dengan POJK 28, proses pembubaran ada tahapannya," kata dia.

Adapun pemegang polis Jiwasraya yang menerima restrukturisasi mencapai 99,7 persen, sedangkan 0,3 persen sisanya belum menyetujui restrukturisasi yang ditawarkan Kementerian BUMN.

"Bagi yang menolak restrukturisasi, sampai sebelum proses likuidasi, masih bisa ikut program restrukturisasi," kata dia.

"Jadi dari total (pemegang polis) ada kurang lebih 0,3 persen, itu sekitar 1.000 polis yang masih belum (ikut restrukturisasi) dengan nilai kurang lebih tinggal Rp 178 miliar," imbuh Mahelan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal dibubarkan dalam waktu dekat, alias sebelumnya berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Jiwasraya dibubarkan dilakukan menyusul proses restrukturisasi yang hampir rampung. Pembubaran ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) darn rencana penyehatan keuangan (RPK) Jiwasraya.

"Karena sudah mau selesai, sudah akhir, sudah habis, sudah mau final lah (restrukturisasi), maka sesuai dengan POJK dan RPK Jiwasraya, maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Sementara itu, Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso menambahkan, pembubaran Jiwasraya kemungkinan dilakukan pada September 2024 mendatang.

Pembubaran JIwasraya dilakukan secara bertahap, mulai dari pencabutan izin usaha, proses likuidasi, hingga pelaporan likuidasi.

"Perkiraan September (pembubarannya). Sesuai dengan POJK 28, proses pembubaran ada tahapannya," kata dia.

Adapun pemegang polis Jiwasraya yang menerima restrukturisasi mencapai 99,7 persen, sedangkan 0,3 persen sisanya belum menyetujui restrukturisasi yang ditawarkan Kementerian BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima danmemfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero)dengan perwakilan pemegang polis di Kantor OJK, pada Selasa (20/8/2024).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh DeputiKomisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PelindunganKonsumen OJK Rizal Ramadhani serta dihadiri oleh perwakilan manajemenJiwasraya dan enam orang perwakilan pemegang polis yang menolak skemarestrukturisasi dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada PT Asuransi Jiwa IFG(IFG life).

Dalam kesempatan tersebut, Rizal mengatakan bahwa OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi dan mengharapkan para pemegang polis dapat menyampaikanaspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secaralangsung. Dia menjelaskan pernyataan tidak keberatan atas Rencana PenyehatanKeuangan (RPK) yang disampaikan Jiwasraya adalah dalam kerangka pelindungan konsumen.

"Terkait penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, OJK memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi," kata Rizal dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, Rizal menyebut berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi.

Adapun informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7%) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada IFG Life.

Pada pertemuan dimaksud, Rizal mengungkap, pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan. Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK pun menghormati seluruhproses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan danmenindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," tandas Rizal.