Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pendaftaran pernikahan di China mengalami penurunan selama sembilan bulan pertama tahun 2024, menurut data resmi dari Kementerian Urusan Sipil.

Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah merilis serangkaian kebijakan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang terus menurun.

Selama periode tersebut, tercatat 4,747 juta pasangan yang mendaftarkan pernikahan secara nasional.

Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 943.000 pasangan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, berdasarkan perhitungan data dari Reuters. Pada tahun 2023, jumlah pendaftaran pernikahan selama sembilan bulan pertama tercatat sebanyak 5,690 juta, lebih tinggi dari tahun 2022.

Faktor ekonomi yang tidak menentu serta biaya hidup yang meningkat di seluruh negeri disebut sebagai penyebab banyak pasangan muda menunda pernikahan.

Hal ini menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan yang berupaya mengatasi penurunan populasi.

Sebagai respons, pemerintah China baru-baru ini merevisi undang-undang yang memudahkan proses pendaftaran pernikahan, sementara pengajuan gugatan cerai akan diperketat.

Data juga menunjukkan bahwa selama tiga kuartal pertama tahun 2024, terdapat 1,967 juta perceraian, sedikit turun sebesar 6.000 dari periode yang sama tahun lalu.

China sebelumnya melaporkan penurunan tingkat kelahiran nasional untuk tahun kedua berturut-turut, yang mendorong pemerintah meluncurkan berbagai proyek di kota-kota besar guna mendorong kaum muda membentuk budaya pernikahan dan keluarga "era baru".

Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan keluarga.

Isu pernikahan dan memiliki anak menjadi topik hangat di kalangan generasi muda Tiongkok, yang kerap menjadi perbincangan di media sosial.

Banyak dari mereka memilih untuk tetap melajang atau menunda pernikahan akibat prospek pekerjaan yang suram dan ketidakpastian ekonomi di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Presiden China, Xi Jinping, juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam membangun tren keluarga baru di negara itu.

Kementerian Perindustrian mencatat sebanyak 172 ribu unit kendaraan motor listrik melintasi jalanan di Indonesia di tahun ini. Angka ini naik sekitar 48% dibandingkan tahun sebelumnya hanya 116 ribu unit.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan terdapat 55 perusahaan sepeda motor listrik yang memproduksi kurang lebih 1,51 juta unit per tahun.

"Ini artinya bahwa pasar akan terus bertambah. Mungkin orang sudah mulai menyadari bahwa kendaraan roda dua listrik sudah menjadi kebutuhan dan lifestyle," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Dalam rangka mendukung daya beli kendaraan bermotor listrik, pihaknya telah menjalankan program bantuan untuk pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) roda dua sesuai dengan Permenperin Nomor 6 Tahun 2023. Melalui program ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan pembelian sekitar Rp 7 juta per unit dengan syarat nilai TKDN produk yang ingin dibeli harus di atas 40%.

Di sisi lain, dia menyebut industri kendaraan roda dua menunjukkan daya tahan di tengah kondisi perekonomian global yang tak kunjung membaik. Menurutnya, industri kendaraan roda dua di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pasca pandemi covid-19.

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi dan penjualan kendaraan roda dua dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, produksinya sebesar 5,861 juta unit dengan penjualan domestik 5,058 juta unit, hingga pada 2023 produksi mencapai 6,807 juta unit dengan penjualan domestik sebesar 6,237 juta unit.

"Pemerintah berharap tren tersebut terus berlanjut di tahun depan, karena kontribusi industri kendaraan bermotor roda dua akan membantu target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," imbuh dia.

Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China menguraikan langkah-langkah untuk meningkatkan perencanaan keluarga dan langkah-langkah pengasuhan anak dalam upaya untuk meningkatkan jumlah kelahiran. Pernyataan dari dewan negara atau kabinet yang dirilis Senin (28/10) ini menyusul penyusutan populasi dalam dua tahun berturut-turut.

Angka kelahiran mencapai rekor terendah tahun lalu di China, yang berpenduduk 1,4 miliar. Tingkat kelahiran di India melampaui China untuk menjadi negara dengan populasi terpadat di dunia.

Dewan negara menyerukan upaya untuk membangun "budaya pernikahan dan melahirkan anak baru" dengan menyebarkan rasa hormat terhadap kelahiran anak, pernikahan pada usia yang tepat, dan tanggung jawab bersama orang tua untuk mengasuh anak.

Langkah-langkah yang ditawarkan adalah asuransi bersalin yang lebih baik, cuti hamil, subsidi dan sumber daya medis untuk anak-anak. Kabinet mendesak pemerintah daerah untuk menganggarkan pusat penitipan anak dan memungut pajak dan biaya preferensial untuk layanan tersebut.

"Mendukung persalinan pada tahap ini sangat penting," kata Yang Chang, kepala analis kebijakan di Zhongtai Securities Research Institute seperti dikutip Reuters. Dia menambahkan bahwa pengumuman hari Senin ini akan menjadi contoh bagi langkah-langkah di masa mendatang.

Dukungan kebijakan menjadi kunci untuk membantu membalikkan tren penurunan kelahiran. Pasalnya, jumlah perempuan usia subur antara 15 dan 49 tahun kemungkinan akan menurun. Selain itu, keinginan untuk memiliki anak diprediksi tidak akan meningkat dalam waktu dekat.

Meskipun China menghentikan kebijakan satu anak yang telah berlaku selama 35 tahun pada tahun 2015, negara itu telah berjuang keras untuk menaikkan angka kelahiran.

Pendidikan merupakan bidang lain yang menjadi sasaran. Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah menyebutkan ini sebagai "perluasan bertahap cakupan pendidikan gratis".

Pemerintah daerah juga diminta untuk membantu meringankan beban perumahan dan pekerjaan, dengan memberikan lebih banyak dukungan bagi keluarga dengan banyak anak untuk membeli rumah. Ada pula rencana untuk meningkatkan perlindungan bagi ibu hamil dan ibu baru di kalangan pekerja.

Kabinet mengatakan, menyiapkan platform nonkomersial bagi kaum muda untuk berteman, berkencan, dan menikah merupakan cara lain untuk mendorong kelahiran.

Rencana kebijakan yang diambil pada hari Senin mengikuti survei bulan ini oleh pejabat kesehatan yang berupaya memahami faktor-faktor yang mengatur sikap terhadap kelahiran anak dan ketakutan akan memiliki keturunan.

Islandia punya perekonomian yang mengungguli sebagian besar negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi usai penerapan sistem hari kerja yang lebih pendek, yakni hanya empat hari dalam seminggu.

Dikutip dari CNN Business, Minggu (27/10/2024), di kisaran tahun 2020-2022 sebanyak 51% pekerja di Islandia menerima tawaran jam kerja dengan durasi yang lebih pendek. Jumlah pekerja tersebut diproyeksikan sudah jauh lebih tinggi saat ini.

Menurut Institut Otonomi di Britania Raya dan Asosiasi Islandia untuk Keberlanjutan dan Demokrasi (Alda), tahun lalu, Islandia mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada kebanyakan negara Eropa. Bahkan, tingkat penganggurannya merupakan salah satu yang terendah di Eropa.

"Studi ini menunjukkan kisah sukses yang nyata. Jam kerja yang lebih pendek telah tersebar luas di Islandia dan ekonominya kuat di sejumlah indikator," kata Peneliti Alda, Gudmundur D. Haraldsson.

Dalam sejarahnya, telah dilakukan dua uji coba besar antara tahun 2015 dan 2019, di mana pegawai sektor publik di Islandia bekerja 35-36 jam per minggu tanpa pengurangan gaji. Kebanyakan dari peserta ini sebelumnya bekerja 40 jam seminggu.

Uji coba tersebut melibatkan 2.500 orang, lebih dari 1% populasi pekerja Islandia saat itu. Langkah itu ditujukan untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja.

Dari uji coba tersebut, para peneliti menemukan bahwa produktivitas tetap sama atau meningkat di sebagian besar tempat kerja, sementara kesejahteraan pekerja meningkat secara drastis berdasarkan berbagai ukuran, mulai dari stres dan kelelahan yang dirasakan hingga kesehatan dan keseimbangan kehidupan kerja.

Setelah uji coba tersebut, serikat pekerja Islandia pun menegosiasikan pengurangan jam kerja bagi puluhan ribu anggota mereka di seluruh negeri.

Prospek Ekonomi Dunia terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan, pada 2023 ekonomi Islandia tumbuh sebesar 5%, tingkat pertumbuhan tertinggi kedua setelah Malta di antara negara-negara kaya Eropa. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan rata-rata negara tersebut yang hampir 2% dalam satu dekade pada 2006-2015.

Namun demikian, IMF justru memperkirakan pertumbuhan di Islandia tahun ini dan tahun depan jauh lebih lambat. Hal ini didorong oleh melemahnya permintaan domestik dan melambatnya pertumbuhan belanja pariwisata pada 2024.

Sementara itu, laporan tersebut juga menyebutkan, angka pengangguran Islandia berada di angka 3,4% tahun lalu, lebih dari setengah rata-rata untuk ekonomi negara maju Eropa. Lembaga tersebut memperkirakan angka ini akan naik sedikit menjadi 3,8% tahun ini dan tahun depan.

Di sisi lain, sistem empat hari kerja dalam seminggu ini telah diuji coba dalam beberapa eksperimen di seluruh dunia. Adapun pada 2022 silam, uji coba berhasil dilakukan di 33 perusahaan dengan mayoritas berpusat di Amerika Serikat (AS) dan Irlandia.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BERLIN. Populasi Ukraina telah menurun hingga 10 juta, atau sekitar seperempat dari total populasi, sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (22/10/2024), penurunan tersebut disebabkan oleh pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina, menurunnya angka kelahiran, serta kematian akibat perang.

Reuters melaporkan, berbicara pada konferensi pers di Jenewa, Florence Bauer, kepala Eropa Timur UN Population Fund, mengatakan invasi pada bulan Februari 2022 telah mengubah situasi demografi yang sudah sulit menjadi sesuatu yang lebih parah.

"Angka kelahiran anjlok dan saat ini sekitar satu anak per wanita, yang merupakan salah satu yang terendah di dunia," katanya.

Diperlukan angka kelahiran 2,1 anak per wanita untuk mempertahankan populasi yang stabil.

Ukraina, yang memiliki populasi lebih dari 50 juta ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, seperti hampir semua tetangganya di Eropa Timur dan Asia Tengah, telah mengalami penurunan populasi yang parah.

Pada tahun 2021, tahun terakhir sebelum invasi besar-besaran Rusia, jumlah penduduknya sekitar 40 juta jiwa.

Bauer mengatakan bahwa penghitungan pasti dampak perang terhadap populasi Ukraina harus menunggu hingga setelah konflik berakhir saat sensus lengkap akhirnya dapat dilakukan.

Dampak langsungnya adalah pada wilayah-wilayah yang hampir tidak berpenghuni, desa-desa yang hanya dihuni orang tua, dan pasangan yang tidak dapat memulai keluarga, katanya.

Rusia yang jauh lebih besar, dengan populasi sebelum perang lebih dari 140 juta jiwa, juga mengalami situasi demografis yang sudah mengerikan sejak menginvasi Ukraina.

Rusia mencatat angka kelahiran terendah sejak 1999 dalam enam bulan pertama tahun ini, tingkat yang bahkan digambarkan Kremlin sebagai "bencana".

Tonton:Peringatan untuk Ukraina dan Barat, Rudal Meluncur Melintasi Rusia Barat Laut

Bagian terbesar dari penurunan populasi Ukraina disebabkan oleh 6,7 juta pengungsi yang sekarang tinggal di luar negeri, terutama di Eropa. Kematian akibat perang juga menjadi salah satu faktornya.

"Sulit untuk mendapatkan angka pasti, tetapi perkiraannya berkisar sekitar puluhan ribu korban," katanya.

Populasi manusia di seluruh dunia tembus 1 miliar orang pada 1804 silam. Lebih dari dua abad berselang, tepatnya 2022, PBB mengumumkan jumlah penduduk dunia melesat hingga 8 miliar orang.

Dengan jumlah yang terus bertambah, berapa kira-kira total populasi manusia saat ini?

Worldometer memperkirakan jumlahnya lebih dari 8.179.550.700 orang. Sementara itu, The World Counts mencatat jumlah penduduk dunia diperkirakan 8.133.842.800 orang, sedangkan US Cencus Bureau menduga ada 8.075.980.800 orang yang hidup di dunia saat ini.

Sulit sebenarnya untuk mengetahui jumlah pastinya, karena tidak mudah untuk melacak setiap kelahiran dan kematian manusia dengan tepat. Australian Academy of Science menjelaskan “jam populasi dunia” diperbarui setiap 1 tahun sekali, termasuk data sensus, catatan kelahiran dan kematian, dan studi akademis.

"Karena pertumbuhan populasi terus bertambah, dan jam yang diperbarui setiap 12 bulan, maka perkiraan peningkatan tahunan dibagi dengan jumlah detik dalam setahun (31.536.000)," papar Australian of Academy Science. "Hal ini membuatnya tampak terus bertambah."

Terlepas dari data mana yang paling benar, jumlah manusia di Bumi diperkirakan tak akan bertambah selamanya. Laporan terbaru World Population Prospects PBB pada awal tahun ini memprediksi, populasi global bakal mencapai puncaknya sekitar 10,3 miliar pada pertengahan 2080-an, dan kemudian menurun menjadi 10,2 miliar pada 2100, sehingga untuk pertama kalinya jumlah manusia menurun sejak Wabah Hitam pada abad ke-14.

Meski populasi global terus tumbuh, ada banyak tempat yang pertumbuhannya melambat, atau bahkan mulai menurun. Beberapa contoh yang paling terkenal adalah Italia dan Jepang. Menurut Central Intelligence Agency yang menyediakan data tingkat pertumbuhan populasi untuk publik, penurunan paling besar terjadi di Kepulauan Cook di Oseania yang pertumbuhannya mencapai -2,24 persen.

Sementara dalam skala nasional, banyak faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan populasi, bukan hanya kelahiran dan kematian, tapi juga migrasi. Salah satu pendorong utama di balik puncak dan penurunan populasi adalah menurunnya angka kelahiran. Lebih dari separuh negara dan wilayah di dunia memiliki angka fertilitas yang berada di bawah angka fertilitas pengganti –2,1 kelahiran hidup per wanita yang secara teori dibutuhkan untuk menjaga populasi tetap stabil.

Seperti apa dunia nanti saat populasi akhirnya mulai menurun? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga pertengahan 2024. Menariknya, ada peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Hingga April 2024, populasi kendaraan listrik yang beredar di Indonesia sudah mencapai 133.225 unit. Rinciannya, motor listrik 109.576 unit, mobil listrik 23.238 unit dan sisanya kendaraan komersial listrik.

Populasi kendaraan listrik di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2019, jumlahnya hanya 1.437 unit. Kemudian pada 2020 ada 3.894 unit dan 2021 ada 15.883 unit.

Airlangga Hartarto ungkap jumlah kendaraan listrik di Indonesia. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Kenaikan signifikan mulai terasa di tahun 2022. Ketika itu, populasinya tembus 41.743 unit. Lalu meroket ke 116.438 unit pada 2023 dan melesat ke 133.225 unit hingga bulan keempat 2024.

"Harapannya kendaraan listrik bisa terus meningkat dan mendorong kendaraan ramah lingkungan. Kebijakan transportasi hijau juga menjadi penting, terutama transportasi publik," ujar Airlangga saat menyampaikan materi di acara Green Initiative Conference di Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Motor listrik Foto: Dok. ECGO

Menurut Airlangga, tak semua daerah di Indonesia siap menggunakan transportasi umum berbasis listrik. Sejauh ini, kata dia, hanya Jakarta yang sudah melakukan peralihan di sektor tersebut.

"Nah memang kalau kita lihat, bus itu DKI lebih progresif dibandingkan daerah lain. Tentu saya berharap bahwa daerah lain juga bisa segera mengikuti DKI agar penggunaan transportasi massal juga menggunakan kendaraan listrik," kata dia.

Berikut Rincian Populasi Kendaraan Listrik di RI

• Motor Listrik - 109.576 unit
• Kendaraan Roda Tiga Listrik - 320 unit
• Mobil Listrik - 23.238 unit
• Kendaraan Komersial Listrik - 10 unit
• Bus Listrik - 81 unit.

Lihat juga Video 'Pemerintah Berencana Gaet Investor untuk Perbanyak SPKLU':

[Gambas:Video 20detik]

Jepang menghadapi masalah serius dengan populasinya yang kian menua. Pada peringatan 'Hari Penghormatan terhadap Orang Lanjut Usia', acara tersebut dirayakan secara besar-besaran.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (21/9/2024), data pemerintah yang dirilis menjelang acara tersebut menunjukkan populasi Jepang berusia 65 tahun ke atas telah meningkat ke angka tertinggi sepanjang masa, yaitu 36,25 juta jiwa.

Meskipun jumlah penduduk secara keseluruhan di negara ini telah menurun, segmen penduduk berusia 65 tahun ke atas telah meningkat menjadi 29,3% dari jumlah penduduk. Menurut Biro Statistik Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, statistik itu merupakan yang tertinggi dibandingkan negara mana pun.

Menurut Robert Feldman, penasihat senior di Morgan Stanley MUFG Securities, data tersebut memicu kekhawatiran lebih lanjut mengenai pergeseran demografi dan krisis tenaga kerja di Negeri Matahari Terbit. Survei yang dilakukan Teikoku Databank pada bulan lalu menunjukkan bahwa 51% perusahaan lintas sektor di Jepang merasa kekurangan karyawan tetap.

Ia mencatat kekurangan tenaga kerja banyak dirasakan di industri padat karya seperti jasa makanan. Sementara itu, pada 2023, jumlah pekerja Jepang berusia 65 tahun ke atas meningkat selama 20 tahun berturut-turut mencapai rekor 9,14 juta menurut data Biro Statistik.

Feldman memperingatkan ketika para pekerja lanjut usia mulai pensiun dari dunia kerja, jumlah pekerja muda yang akan menggantikan mereka tidak akan sama. Berdasarkan tren terkini, proporsi lansia di Jepang diperkirakan akan terus meningkat, mencapai 34,8% pada tahun 2040.

Sementara itu, catatan penelitian terbaru dari Feldman dari Morgan Stanley memperkirakan bahwa berdasarkan tren demografi masa lalu, total angkatan kerja bisa turun dari sekitar 69,3 juta pada 2023 menjadi sekitar 49,1 juta pada 2050.

Pemerintah Jepang telah menyadari kerugian ekonomi dan sosial akibat kondisi ini sehingga menyiapkan strategi untuk mengatasinya. Kantor Perdana Menteri Fumio Kishida meluncurkan kebijakan seperti menyediakan lebih banyak dana untuk membesarkan anak dan mendukung lebih banyak fasilitas penitipan anak di negaranya.

Pemerintah daerah bahkan telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung aplikasi kencan publik yang bertujuan mengajak masyarakat Jepang untuk berbaur, menikah, dan memiliki anak.

Namun, peningkatan angka kelahiran tidak akan banyak membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Jepang terus membuka diri terhadap pekerja migran, yang mencapai rekor 2 juta pekerja asing pada 2024 dan menargetkan 800.000 pekerja asing lagi dalam lima tahun ke depan.

Simak Video: Warganya Ogah Nikah, Populasi Jepang Alami Penurunan 15 Tahun Berturut-Turut

[Gambas:Video 20detik]

Kubu Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia yang terpecah jadi dua menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Sabtu (14/9). Kubu Arsjad Rasjid dengan tegas menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia dengan agenda utama menggantikan Ketua Umum Arsjad menjadi Anindya Bakrie ilegal dan melanggar aturan organisasi.

Tak hanya itu, ada pula kabar tentang Satgas BLBI yang menyita lagi harta obligor senilai Rp 209 miliar. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan penyelenggaraan Munaslub merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

Sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub. Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.

21 Dewan Pengurus Kadin yang melakukan penolakan antara lain Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 hari ini tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART Kadin Indonesia.

“Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak. Dengan adanya 21 penolakan Kadin Daerah, maka pelaksanaan Munaslub 2024 ini adalah tidak kuorum dan ilegal,” tegas Dhaniswara dalam keterangan resmi Kadin Indonesia, Sabtu (14/9).

Satgas BLBI menyita harta kekayaan lain obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo dengan total estimasi nilai sebesar Rp 209,92 miliar.

Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

"Penyitaan pertama yaitu atas harta kekayaan lain obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m² berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai tanah sebesar Rp194,04 miliar," ujar Rionald dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9).

Rionald menjelaskan, penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko.

BEIJING, investor.id – Pemerintah China akan menaikkan batas usia pensiun untuk para pekerja mulai tahun depan, sebagai upaya mengatasi penyusutan populasi dan angkatan kerja yang menua. Saat ini batasan pensiun di Negeri Tirai Bambu termasuk yang termuda di antara negara-negara dengan kekuatan ekonomi utamd di dunia.

Menurut laporan yang dilansir Reuters, perubahan kebijakan itu bakal dilakukan selama 15 tahun, dengan usia pensiun untuk pria dinaikkan menjadi 63 tahun sementara usia pensiun wanita menjadi 55 atau 58 tahun, tergantung pada pekerjaan mereka.

Sebagai informasi, usia pensiun saat ini adalah 60 tahun untuk pria dan 50 tahun bagi wanita yang bekerja di sektor kerah biru, dan 55 tahun untuk wanita yang bekerja di sektor kerah putih.

“Kita memiliki lebih banyak orang yang memasuki usia pensiun, sehingga dana tunjangan pensiun menghadapi tekanan yang tinggi. Itulah mengapa saya pikir sekarang saatnya untuk bertindak serius. Usia pensiun sebelumnya ditetapkan pada 1950-an, ketika usia harapan hidup hanya sekitar 40 tahun,” ujar Xiujian Peng, seorang peneliti senior dari Victoria University di Australia, yang mempelajari populasi China dan hubungannya dengan ekonomi.

Kebijakan baru tersebut disahkan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (Standing Committee of the National People's Congress) pada Jumat (13/09/2024) menyusul pengumuman mendadak pada awal minggu ini, bahwa mereka sedang mengkaji langkah tersebut. Demikian diumumkan oleh lembaga penyiaran negara CCTV.

Mengutip dari isi pengumuman yang dikeluarkan badan legislatif China, kebijakan akan diimplementasikan mulai Januari 2025. Perubahan ini juga bakal berlaku secara progresif berdasarkan tanggal lahir seseorang.

Semisal, seorang pria yang lahir pada Januari 1971 dapat pensiun di usia 61 tahun 7 bulan pada Agustus 2032. Sedangkan seorang pria yang lahir pada Mei 1971 dapat pensiun di usia 61 tahun dan 8 bulan pada Januari 2033.

Para ahli mengungkapkan bahwa tekanan demografis telah membuat langkah ini tertunda sejak lama. Tercatat, pada akhir 2023, China akan memiliki hampir 300 juta orang berusia di atas 60 tahun. Jumlah ini diproyeksikan bertambah menjadi 400 juta pada 2035 atau lebih besar dari jumlah penduduk Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya Akademi Ilmu Sosial China (Chinese Academy of Social Sciences) memprediksi anggaran untuk tunjangan pensiun publik akan habis di tahun tersebut.

Selain China, Pemerintah AS pun menghadapi tekanan pada anggaran tunjangan sosial, seperti pensiun dan jaminan sosial. Berdasarkan hasil analisis, saat ini dana Jaminan Sosial tidak akan dapat membayarkan manfaat penuh untuk masyarakat di  2033.

“Hal ini terjadi di mana-mana. Namun di China dengan populasi lansia yang besar, tantangannya jauh lebih besar,” ungkap Yanzhong Huang, peneliti senior bidang kesehatan global dari Dewan Hubungan Luar Negeri.

Tantangan tersebut makin sulit menyusul jumlah kelahiran yang lebih sedikit. Penyebabnya, orang-orang lebih muda memilih untuk tidak memiliki anak, dengan alasan biaya hidup tinggi.

Pada 2022, Biro Statistik Nasional China merilis laporan yang menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya China memiliki 850.000 orang lebih sedikit pada akhir tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di 2023, populasi menyusut lebih jauh, sebanyak 2 juta orang.

Itu berarti, beban pendanaan pensiun lansia akan dibagi di antara sekelompok kecil pekerja yang lebih muda, karena pembayaran pensiun sebagian besar didanai oleh potongan dari mereka yang saat ini masih bekerja.

Para peneliti mengukur tekanan tersebut dengan melihat angka yang disebut rasio ketergantungan. Yang menghitung jumlah orang yang berusia di atas 65 tahun dibandingkan dengan jumlah pekerja di bawah 65 tahun. Data statistik pemerintah memperlihatkan, angka tersebut adalah 21,8% untuk 2022 – yang artinya sekitar lima pekerja akan menanggung satu pensiunan. Persentase ini diperkirakan meningkat, yang berarti lebih sedikit pekerja yang akan menanggung beban satu pensiunan.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Jepang menawarkan 600.000 yen atau US$ 4.000 yang setara Rp 62 juta (kurs Rp 15.500) bagi wanita yang menikah dan pindah dari Tokyo. Insentif ini diberikan untuk meratakan populasi di wilayah Jepang lainnya.

Dikutip dari SoraNews, Rabu (28/8/2024), populasi di Tokyo semakin padat karena banyaknya generasi muda dari luar kota yang datang. Untuk meratakan populasi penduduknya, Pemerintah Jepang menawarkan insentif tersebut kepada perempuan Jepang yang mau menikah dan tinggal di wilayah dengan minim populasi.

Untuk saat ini, Pemerintah Jepang belum merinci lebih lanjut kota mana saja yang masuk. Namun, kota-kota yang dekat Tokyo tidak akan dimasukkan dalam daftar, misalnya Osaka. Namun, Sekretariat Kabinet berencana mengalokasikan anggaran untuk program tersebut tahun depan.

Pemberian insentif ini bukanlah pertama kalinya di Jepang. Sebelumnya, Pemerintah Jepang telah menggelontorkan hingga 1 juta yen bagi keluarga yang mau pindah dari Tokyo. Dalam program tersebut, pemerintah Jepang memasukkan 23 wilayah yang minim populasi.

Media lokal melaporkan pemberian insentif yang ditujukan hanya gender tertentu dapat memicu reaksi publik. Sebagian besar masyarakat bisa berpikir menawarkan uang khusus ke penduduk perempuan merupakan cara tidak langsung untuk mendorong perempuan keluar dari ibu kota.

Di sisi lain, perempuan yang lahir di pedesaan cenderung memilih pindah untuk mengejar peluang pendidikan/pekerjaan yang tidak dimiliki daerah asal mereka. Apalagi jika lapangan pekerjaan lebih banyak ditujukan ke industri yang didominasi laki-laki, seperti pertanian dan manufaktur.

Lihat juga Video: Kesaksian Veteran Jepang Atas Kejahatan Unit 731 saat Perang Dunia II

[Gambas:Video 20detik]

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan populasi Indonesia terus bertambah. Dengan bertambahnya populasi ini, maka Indonesia perlu mempersiapkan kedaulatan pangan yang merata.

Bamsoet mengatakan meningkatnya populasi akan membutuhkan daya dukung pangan yang juga besar.

"Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Pada saat bersamaan, kata Bamsoet, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan. Salah satunya masalah produksi.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," katanya.

Oleh sebab itu, untuk menghindari krisis pangan Bamsoet menilai pemerintah ke depan perlu menciptakan kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan yang masih mengandalkan impor.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," jelasnya.