Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang SMA Provinsi DKI Jakarta Ali Mukodas dalam Podcast Seputar PPDB DKI Jakarta di kanal YouTube JakDisdikTV pada Kamis (6/6/2024), calon siswa berpeluang sekolah gratis di SMP, SMA, dan SMK swasta Jakarta melalui PPDB Bersama 2024.

Meskipun nantinya bisa bersekolah dengan gratis, siswa juga perlu menujukkan bahwa ia bersungguh-sungguh. Pasalnya, jika diterima di sekolah pilihan, siswa tidak boleh pindah sekolah dan wajib merampungkan pendidikan hingga lulus di tahun ketiga.

Adapun untuk hisa mendaftar di PPDB Bersama 2024, ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi calon siswa. Untuk lebih jelasnya, berikut ini syarat dan cara daftar PPDB Bersama SMP, SMA, dan SMK swasta.

Syarat PPDB Bersama 2024

Berikut ini sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi siswa bila ingin mendaftar di PPDB Bersama SMP, SMA, dan SMK swasta.

• Siswa yang memenuhi salah satu kondisi berikut:

- Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2023

- Anak pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil; nama orangtua terdaftar dalam SK Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

- Anak pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ); nama orang tua terdaftar pada SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta

- Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

• Siswa terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
• Pendaftar SMP memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari SD, MI, atau Paket A
• Pendaftar SMA dan SMK memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari SMP, MTs, atau Paket B
• Usia masuk SMP maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2024
• Usia masuk SMA dan SMK maksimal 21 tahun pada 1 Juli 2024
  

Syarat Khusus PPDB Bersama SMK

Adapun bagi calon siswa yang ingin mendaftar SMK Swasta, terdapat satu syarat yaitu tidak buta warna untuk pendaftar kompetensi/konsentrasi keahlian berikut:

• Airframe Powerplant
• Akuntansi
• Analisis Pengujian Laboratorium
• Animasi
  Asisten Keperawatan dan Caregiver
• Asisten Teknik Laboratorium Medik
• Bisnis Digital
• Bisnis Retail
• Desain Komunikasi Visual
• Farmasi Klinis dan Komunitas
• Kuliner
• Layanan Perbankan Syariah
• Manajemen Logistik
• Manajemen Perkantoran
• Multimedia
• Nautika Kapal Niaga (diutamakan laki-laki)
• Perhotelan
• Produksi dan Siaran Program Televisi
• Produksi Film
• Rekayasa Perangkat Lunak
• Teknik Elektronika
• Teknik Elektronika Industri
• Teknik Instalasi Tenaga Listrik
• Teknik Kendaraan Ringan
• Teknik Komputer dan Jaringan
• Teknik Logistik
• Teknik Mekanik Industri
• Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan
• Teknik Pemesinan
• Teknik Pemesinan Kapal (diutamakan laki-laki)
• Teknik Sepeda Motor
• Teknika Kapal Niaga
• Usaha Layanan Wisata

Cara Daftar PPDB Bersama 2024

PPDB Bersama dibuka di SMP, SMA, dan SMK swasta Jakarta yang sudah bekerja sama dengan Disdik DKI. Untuk mengecek daftar sekolah dan ketentuan zonanya, klik link ini.

Sambil menentukan pilihan sekolah, mulai proses pengajuan akun dan pendaftaran sebagai berikut:

1. Buka https://ppdb.jakarta.go.iduntuk pengajuan akun
2. Klik Pengajuan Akun
3. Isi formulir dan data kependudukan siswa sesuai Kartu Keluarga (KK) asli
4. Pilih salah satu sekolah terdekat untuk tempat verifikasi pengajuan akun
5. Unggah hasil pindai (scan) atau hasil foto dokumen asli KK
6. Bagi calon siswa yang diasuh wali, unggah Surat Perwalian Anak di Bawah Umur atau Penetapan/Putusan Pengadilan
7. Bagi calon siswa yang diasuh saudara kandung ayah atau ibu, unggah KK sebelumnya
8. Unggah Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali siswa
9. Cetak Tanda Bukti Pengajuan Akun yang berisi nomor peserta dan PIN/Token untuk aktivasi
10. Tunggu tim verifikator menyelesaikan verifikasi ajuan akun dan KK secara online
11. Buka https://ppdb.jakarta.go.id secara berkala untuk cek status pengajuan akun
12. Buka menu Cek Status Pengajuan Akun
13. Jika akun sudah terverifikasi, buka lagi https://ppdb.jakarta.go.id untuk aktivasi PIN/Token
14. Klik Aktivasi
15. Isikan nomor peserta
16. Ganti PIN/Token dengan password
17. Memasuki tahap pilih sekolah, pilih SMP, SMA, atau SMK tujuan, paling banyak 3 sekolah sesuai zona sekolah swasta
18. Cetak tanda bukti pemilihan sekolah swasta tujuan
19. Pantau hasil seleksi dengan klik menu Seleksi, lihat satuan pendidikan pilihan

Sebagai informasi, jika tidak diterima oleh sekolah swasta tujuan, calon siswa bisa mendaftar ke sekolah swasta lain sesuai daftar zona selama masa pendaftaran masih berlangsung.

Siswa yang sudah sudah diterima di SMP swasta pilihan tidak bisa mengganti sekolah. Jika mengundurkan diri, calon siswa juga tidak dapat ikut PPDB SMP negeri maupun PPDB Bersama 2025.

Itulah rangkuman informasi mengenai syarat untuk mendaftar sekolah gratis SMP, SMA, & SMK Swasta Jakarta bserta informasi lainnya yang penting diketahui.

Bekasi: Sebanyak 7.352 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP gagal masuk sekolah negeri. Hal ini disebabkan lantaran ketimpangan jumlah kuota yang tersedia dan jumlah pendaftar.

Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad, menyampaikan untuk jenjang SMP jumlah kuota yang tersedia sebanyak 17.000. Sementara itu, jumlah pendaftar mencapai 24.352 calon peserta didik.

"Untuk tingkat sekolah dasar tidak ada kesenjangan yang signifikan, namun untuk SMP ada gap, sebanyak 7.352 calon peserta didik. Kami menyadari, dari calon siswa ataupun pendaftar yang belum puas dengan kondisi ini," kata Gani di Bekasi, Senin, 29 Juli 2024.

Baca juga: 279 Peserta PPDB di Jawa Barat Dianulir

Dia mengatakan, Pemkot Bekasi tidak lepas tangan dengan hal tersebut. Namun, calon siswa diharapkan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
"Mohon diingat, yang utama adalah anak-anak kita tetap melanjutkan pendidikan, baik di sekolah negeri, sekolah swasta, MI, MTs, Pesantren maupun PKBM, karena yang hebat adalah para generasi penerus ini yang tumbuh kembang didampingi dengan teladan baik Ayahanda, Bunda, dan orang dewasa di sekitarnya," ucap dia.

Gani pun mengimbau agar 248 SMP swasta di Kota Bekasi memperpanjang pendaftaran bagi calon peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025.

(MEL)

Bandung: Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengungkapkan, terdapat 279 peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dianulir dalam tahap I dan II 2024. Temuan ini merupakan data terbaru hasil dari hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.

"Ada tambahan peserta PPDB yang dianulir menjadi 279 dari sebelumnya 277," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Kamis, 25 Juli 2024.

Bey menuturkan, semua kecurangan ini nantinya dilaporkan secara tatap muka langsung ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan Bey sebagai penegasan banyaknya temuan kecurangan di Jabar terhadap Nadiem agar mengetahui kondisi di lapangan.
"Kami akan melaporkan ke Pak Mendikbudristek, tapi kami ingin tidak hanya melaporkan tertulis, tapi saya akan melaporkan secara lisan juga. Jadi saya ingin presentasi supaya Pak Menteri juga minimal, Kementerian itu mendapatkan gambaran bagaimana di lapangan," beber Bey.

Baca juga: Mayoritas SDN di Boyolali Kekurangan Siswa

Bey berharap, dengan laporan secara langsung nanti, kementerian bisa jadi bahan evaluasi untuk proses PPDB ke depannya terutama jalur zonasi. Bahkan, Bey juga akan melaporkan kondisi infrastruktur pendidikan di Jabar yang kini masih ada kekurangan sekolah.

"Jadi kita ke depan bagaimana, Jadi kami inginnya secepatnya melaporkan supaya tahun depan seperti apa kita siapkan.Dan hasil analisa tadi bahwa di Jawa Barat, kecamatan yang tidak ada SMA negeri maupun swasta itu 16 kecamatan beberapa kabupaten dan kota," tandasnya.

Bey pun menginginkan adanya kebijakan yang merata terhadap waktu gelaran PPDB SMA, SMK swasta dan negeri. Sebab hal itu berdampak pada banyaknya keluhan orang tua calon peserta didik yang tidak diterima di PPDB tidak bisa masuk ke swasta.

"Dan kami juga ingin PPDB tahun depan, beberapa sekolah swasta favorit itu, jangan egois ya. Bandung terutama, mereka itu membuka pendaftarannya di Januari, tesnya di Januari," kata Bey.

(MEL)

Boyolali: Mayoritas sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kekurangan siswa pada tahun ajaran baru 2024/2025. Tercatat dari 543 SDN yang tersebar di 22 kecamatan di Boyolali, sekitar 75 persen di antaranya kekurangan siswa.

"Hanya sekitar 25 persen SDN yang bisa memenuhi rombel. Setiap kelas itu maksimal 28 anak. Itu hanya bisa tercapai di beberapa sekolah," ujar Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, Setyawan, di Boyolali, Rabu, 24 Juli 2024.

Menurutnya, kekurangan siswa di sekolah-sekolah tersebut bervariatif. Dimana sekolah hanya menerima puluhan hingga belasan siswa baru.
Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana regrouping. Namin pihaknya terus mengusulkan terkait itu.

Baca juga: Jelang Tahun Ajaran Baru, Mak-mak di Cirebon Cat Ruangan Kelas Sekolah

"Di setiap kecamatan pasti ada sekolah favorit yang bisa memenuhi (maksimal rombel). Namun sekolah-sekolah yang lain masih di bawah 20 siswa, ada yang 23 siswa. Jadi yang maksimal hanya ada beberapa sekolah. Lainnya masih di bawah pada sekitaran 20. Upaya regrouping sebenarnya dulu pernah kami ajukan untuk efisiensi," bebernya.

Namun rencana regrouping tersebut terkendala jarak dengan sekolah terdekat. Pasalnya, mayoritas SDN di Kabupaten Boyolali berada di setiap desa.

"Kami mapping, siswa yang kurang mampu berapa, kami ajukan ke Pak Bupati. Tapi karena sifatnya pelayanan pada masyarakat nanti kalau sampai di-regrouping SD-nya hanya satu-satunya di desa itu terus pada sekolah di mana. Justru itu akan memberatkan masyarakat. Berapapun siswanya tetap kita memberikan pelayanan," ungkapnya.

(MEL)

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut terdapat banyak kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Sehingga, banyak melukai siswa hingga orang tua.

"Sistem PPDB yang belum berkeadilan bagi semua dan juga proses yang diwarnai dengan banyak kecurangan membuahkan kekecewaaan dan melukai hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juli 2024.

Ubaid menuturkan akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadi rebutan bangku sekolah yang tidak adil. Sehingga, hal itu memicu kecurangan merata di semua daerah.
Berdasarkan pemantauan JPPI, modus-modus kecurangan saat PPDB sangat banyak ragamnya. Apabila disederhanakan, ada 10 jenis kecurangan terbanyak di PPDB 2024.

10 jenis kecurangan terbanyak di PPDB 2024

1. Cuci Rapor
2. Sertifikat Palsu
3. Jual Beli Kursi dan Suap
4. Permainan Kuota Bangku
5. Manipulasi Kartu Keluarga (KK)
6. Siswa Titipan
7. Pungutan Liar di PPDB
8. Penerima KIP-K Tidak Lulus
9. Sistem Online tapi Tertutup
10. Otak-atik Titik Zonasi

Ubaid menuturkan dri data di atas, lima kecurangan terbesar yang terjadi di tahun ini adalah cuci rapor (19 persen), sertifikat palsu (16 persen), jual beli kursi (15 persen), permainan kuota bangku yang tersedia (11 persen), dan manipulasi KK (10 persen). Ubaid menyebut cuci rapor dan pemalsusan sertifikat merupakan modus lama yang semakin marak tahun ini.

Kasus cuci rapor khusus terjadi di jalur prestasi. Sedangkan, Manipulasi KK, hanya terjadi di jalur zonasi. Sementara itu, kasus jual beli kursi yang diwarnai dengan suap dan permainan kuota bangku terjadi di semua jalur, seperti prestasi, zonasi, dan afirmasi.

“Memang, sebagian anak-anak yang tidak lulus PPDB ini, ada yang berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah swasta hingga lulus tuntas. Tapi, pada sisi lain, ternyata masih ada jutaan anak Indonesia yang harus gigit jari dan menelan pil pahit karena tidak bisa sekolah,” ujar Ubaid.

Baca juga: 51 Siswanya Mark Up Nilai Demi Masuk SMA Negeri, Ini Penjelasan Kepsek SMPN 19 Depok

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Ombudsman RI Provinsi Banten mengatakan, ada indikasi sejumlah siswa yang masuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi lewat lomba yang tidak jelas kredibilitasnya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi di Serang, Senin mengatakan, temuan tersebut menjadi menarik, lantaran baru marak ditemukan di tahun PPDB ini.

Pihaknya mendapat laporan adanya siswa yang merasa tiba-tiba ada siswa lain yang nilainya tinggi sekali. Padahal pelapor merasa di sekolahnya tidak pernah ada yang ikut lomba, dan sampai juara tingkat nasional.

"Nah begitu kami selidiki, kami dalami ternyata yang bersangkutan mengikuti lomba yang dilakukan secara daring yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara yang izinnya itu adalah pendidikan non formal," ujar dia.

Fadli mengatakan, peserta tersebut mengikuti kompetisi gratis, namun bisa mendapatkan hadiah jika membayar. Terduga siswa tersebut rupanya mendapatkan medali emas, yang juga banyak didapatkan oleh peserta lomba lainnya.

"Jadi kami mengindikasikan adanya upaya komersialisasi dalam rangka pemberian sertifikat, karena di juknis (petunjuk teknis)-nya tidak secara tegas menyatakan bahwa harus lembaga yang berizin penyelenggara kompetisi, tapi lembaga berizin. Sehingga akhirnya sama sekolah di loloskan," kata dia

Akibatnya, siswa yang merasa nilainya lebih tinggi, jadi tersingkir dengan terduga siswa yang meraih medali emas dari penyelenggara lomba non-formal tersebut, dan mendapat 18 poin lebih tinggi. Fadil mengatakan, Ombudsman Banten tengah mendalami hal tersebut, dan sejauh mana data semacam itu digunakan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Ombudsman RI Pusat mengenai hal tersebut.

"Dan pesan kami tolong karena ini sudah mulai masuk Program Belajar Mengajar, kita mendorong jangan lagi sekolah menerima siswa di luar proses PPDB. Tahun kemarin kita menemukan cukup banyak jumlah siswa yang melebihi informasi daya tampung awal," ujar dia.

Fadli mengatakan, penerimaan harus sesuai dengan Peraturan Kemendikbudristek tentang yang menyatakan standar pelayanan rombongan belajar SD sebanyak 8, SMP sebanyak 32, dan SMA sebanyak 32.

Solo: SDN Dawung Tengah, Serengan, Kota Solo hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2024/2025 ini. Suasana sepi terasa di sekolah tersebut pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru, Senin, 22 Juli 2024.

Diketahui, dua siswa baru tersebut diterima SDN Dawung Tengah lewat jalur zonasi. Kedua siswa baru tersebut yaitu satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan.

"Tahun ini dapat dua anak, tahun kemarin yang naik kelas dua cuma dapat 10 siswa," ujar Kepala Sekolah SD Dawung Tengah, Turhadi, di Solo, Senin, 22 Juli 2024.
Ia mengatakan, salah satu faktor sedikitnya siswa baru yang masuk SDN Dawung Tengah karena minim anak usia sekolah di sekitar SD. Hal itu didukung dengan tutupnya TK yang berada di belakang sekolah. Menurutnya, TK tersebut biasanya menjadi suplai utama siswa untuk SDN Dawung Tengah.

“Yang paling kelihatan itu faktor jumlah usia sekolah. Di sekitar sini itu kami tanya beberapa tokoh masyarakat yang ada di sini termasuk ke RT, RW itu memang banyak anak usia sekolah yang tahun ini itu tidak banyak,” bebernya.

Turhadi mengungkapkan, sekolah masih menerima pendaftaran siswa melalui jalur offline hingga bulan Agustus 2024. Saat ini, jumlah total siswa kelas 1 hingga kelas 6 di SDN Dawung Tengah sebanyak 43 anak.

“Jadi misalkan kalau ada dari luar kota kalau mau masuk ya tetap kita terima. Kalau offline-nya kita masih terima sampai sebelum cut off dapodik, bulan Agustus,” tuturnya.

(WHS)

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyebut maraknya aksi kecurangan yang terungkap pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 harus menjadi bahan evaluasi. Khususnya terhadap penerapan sistem yang dijalankan.

"Maraknya aksi kecurangan pada proses PPDB harus segera disikapi dengan langkah yang tepat agar sistem yang diterapkan tidak memicu dampak yang lebih buruk lagi bagi proses pendidikan yang diterapkan," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juli 2024.

Maraknya kecurangan yang terungkap antara lain terjadi di Depok, Bandung, dan Sumedang, Jawa Barat. Di Depok, 51 siswa kedapatan melakukan kecurangan dengan me-mark up nilai rapor.
Nilai rapor yang diunggah pada sistem pendaftaran berbeda dengan rapor aslinya. Dinas Pendidikan Jawa Barat juga mengungkap manipulasi nilai rapor oleh dua pendaftar di Sumedang dan satu calon peserta didik di Kota Bandung.

Rerie menyebut maraknya praktik kecurangan dalam sistem PPDB yang diterapkan harus mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan. Hal ini demi perbaikan sistem pendidikan nasional.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menuturkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan sportivitas dalam proses PPDB demi memberikan pendidikan layak bagi setiap anak bangsa merupakan contoh buruk bagi proses pendidikan itu sendiri.

Sejatinya, pendidikan adalah hak setiap warga negara yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya dalam rangka mencerdaskan warganya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Sehingga, sistem pendidikan yang dibangun harus memudahkan akses setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan layak.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan jangan sampai pemangku kebijakan malah menerapkan sistem yang memicu tumbuhnya nilai-nilai yang melanggar etika dalam proses pendidikan. Rerie berharap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu membangun kolaborasi kuat.

Hal itu demi mewujudkan sistem pendidikan yang melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter dan budi pekerti yang baik, serta berdaya saing.

Baca juga: 51 Siswanya Mark Up Nilai Demi Masuk SMA Negeri, Ini Penjelasan Kepsek SMPN 19 Depok

(REN)

Jepara: Tahun ajaran baru akan dimulai pada Senin, 22 Juli 2024. Namun, hingga saat ini masih ada sekolah yang kekurangan siswa baru. Salah satunya di SDN 3 Karangaji, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang hanya menerima 5 peserta didik baru.

Kepala SDN 3 Karangaji, Muslikan, menyebut para guru sudah berupaya mendapatkan siswa baru dengan jemput bola, yaitu mendatangi rumah-rumah calon peserta didik baru.

"Namun yang mendaftar baru 5. Pendaftaran siswa dengan menjemput bola," kata kepala SDN 3 Karangaji, Muslikan, pada Kamis, 18 Juli 2024.
Pihaknya pun melakukan berbagai upaya untuk menarik siswa agar berminat belajar di SDN 3 Karangaji. Salah satunya memberikan bantuan seragam gratis kepada siswa baru hasil patungan guru-guru.

"Jumlah seragam terdiri seragam merah putih 1stel, pramuka 1 stel, dan olahraga. Dana bntuan berasal dari iuran para guru-guru," kata Muslikan.

Baca juga: Penyegelan SMAN 8 Tangsel Telah Dibuka

Muslikan mengukapkan alasan orangvtua enggan menyekolahkan putra-putrinya di SDN 3 Karangaji, salah satunya keberadaan madrasah baru di Desa Karangaji.

"Masyarakat desa ingin anak-anaknya sekolah di madrasah agar dapat megenal pembelajaran agama sejak dini," papar dia

Untuk dapat bersaing dengan madrasah, pihaknya menyiapkan pelajaran tambahan berupa Baca Tulis Alquran (BTA) sebagai intrakulikuler.

Meski jumlah calon peserta didik baru hanya 5 orang, pihaknya belum mengetahui apakah akan dimerger dengan sekolah lain atau tidak. Keputusan tersebut akan kembali ke dinas terkait.

"Harapan saya agar warga sekitar mempunyai minat untuk masuk ke SDN 3 Karangaji dengan ikhlas tanpa tergiur adanya bantuan seragam," ungkap dia.

Muslikan juga berharap agar sekolah SD di Karangaji dapat membatasi jumlah peserta didik baru agar tidak terjadi ketimpangan.

Baca juga: Beli AC Baru, Siswa SMAN 6 Denpasar Dimintai Rp1,5 Juta per Orang

"Sekolah-sekolah di Desa Karangaji yang lain seperti SD Karangaji 1 dan MI, berkenan membatasi jumlah murid baru. Sekiranya kuota mereka sudah penuh, dapat dialihkan ke SD kami," ujarnya.

Dia menambahkan, proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SDN 3 Karangaji saat ini masih berlangsung sampai Senin, 22 Juli 2024.

"Kami pun luwes, tidak saklek ketika masa pendaftaran sudah tutup, kami masih membuka kesempatan jika ada warga sekitar yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah kami hingga awal masuk sekolah nanti," terang dia.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Jepara, Ali Hidayat, menambahkan khusus Paud maupun SD masih memungkinkan jika mendaftar sekolah hingga hari pertama masuk sekolah, sehingga masih bisa berupaya dalam mencari murid.

"Kalau SD, sampai hari Senin masuk sekolah masih bisa daftar," kata Ali singkat.

(MEL)

Bandung: Terungkapnya skandal manipulasi nilai rapor di SMPN 19 Kota Depok Jawa Barat (Jabar), yang meloloskan 51 siswanya ke sejumlah SMAN saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, membuat Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin prihatin dan kecewa.

"Tentu saya kecewa dan sedih dengan temuan manipulasi nilai rapor pada PPDB 2024, ini bukan sebuah prestasi. Kami bukannya bangga, tapi justru kecewa karena seharusnya tingkat pendidikan ini dimulai kebaikan. Tapi ini diawali dengan kecurangan," ungkap Bey Ketika meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMKN 1 Bandung, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Bey, Pemprov sudah melaporkan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB di Kota Depok itu ke Kemendikbud. Pemprov Jabar pun, akan mengevaluasi agar PPDB tahun depan berjalan lebih adil. Untuk diketahui pada PPDB 2024, pihaknya telah menganulir 223 Calon Peserta Didik Baru (CPDB) di tahap pertama dan 54 CPDB di tahap kedua. Mayoritas kasusnya adalah ditemukannya kecurangan pada sistem zonasi.

"Di tahap pertama PPDB, kami menganulir 223 CPDB dan di tahap kedua 54 CPDB. Kami bukan bangga menganulir, tapi justru sedih karena harus diawali dengan kecurangan sehingga dengan berat hati kami harus lakukan hal itu," terangnya.
Bey berharap PPDB tahun depan, di Jabar bisa berjalan lebih baik lagi dan meminta semua pihak agar lebih disiplin menjalankan aturan dan pemprov juga akan melaporkan semuanya ke Kemendikbudristek tentang evaluasi PPDB tahun ini, khususnya tingkat SMA dan SMK di Jabar.

Sebelumnya, 51 calon peserta didik (CPD) dari SMPN 19 Kota Depok didiskualifikasi karena memanipulasi nilai rapor. Nilai rapor dimanipulasi oleh pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kota Depok.

Plh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Ade Afriandi, mengatakan, kecurangan dilakukan oleh pihak sekolah, bukan siswanya. Terkait PPDB SMA di Kota Depok, terdapat 51 CPD yg dibatalkan pada delapan satuan pendidikan di Kota Depok.

"Selama proses PPDB 2024, total sudah ada 277 CPD yang didiskualifikasi karena terbukti melakukan kecurangan. Mereka memalsukan kartu keluarga (KK) hingga perubahan nilai rapor," tuturnya.

Perinciannya lanjut Ade, sebanyak 223 CPD pada tahap satu dibatalkan karena keterangan domisili tidak sebenarnya atau KK tidak valid sebanyak 54 CPD terjadi pada PPDB tahap dua. Penerimaan dibatalkan karena nilai rapor yang di-upload tidak sesuai dengan buku nilai sekolah dan atau e-rapor. Kejadian ini terjadi di Kota Depok 51 CPD, Kota Bandung 1 CPD, dan Kabupaten Sumedang 2 CPD.

(WHS)

Sukabumi: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Sukabumi, Jabar menyebutkan hasil pendataan dan evaluasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025 menunjukkan calon peserta didik yang mendaftar ke SMK swasta di daerah itu menurun drastis.

"Rata-rata jumlah pendaftar ke SMK swasta pada tahun ini turun antara 20-50 persen dibandingkan dengan tahun lalu, penurunan minat orang tua murid yang mendaftarkan anaknya ke SMK swasta karena lebih berminat menyekolahkan di SMK negeri," kata Ketua MKKS Kabupaten Sukabumi Andriyana di Sukabumi, Rabu, 17 Juli 2024.

Dengan kondisi seperti ini peserta didik baru yang mendaftar ke SMK swasta bisa dikatakan mereka yang tidak lulus PPDB di SMK negeri. Sehingga mau tidak mau melanjutkan pendidikan mereka mendaftar ke SMK swasta.
Meskipun demikian, katanya, tidak semua peserta didik yang mendaftar ke SMK swasta karena tidak diterima di SMK negeri. Namun demikian, pihaknya menyayangkan masih banyak orang tua murid berharap anaknya bisa melanjutkan ke SMK negeri.

Padahal kualitas pendidikan SMK swasta di Kabupaten Sukabumi tidak kalah dengan SMK negeri, bahkan banyak yang menghasilkan lulusan berkompeten dan siap bekerja.

"Agar tidak terjadi ketimpangan antara SMK negeri dan swasta, kita berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun Provinsi Jabar bisa lebih memperhatikan SMK swasta, sehingga bisa terjadi pemerataan. Pasalnya, kami masih menemukan beberapa SMK negeri yang menerima siswa melebihi batas rombongan belajar (rombel) yang telah ditentukan," ucapnya.

Di sisi lain, Andriyana mengatakan keberadaan SMK swasta yang jumlahnya 156 unit tentunya membantu pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi di mana SMK negeri yang jumlahnya 11 unit dipastikan tidak bisa menampung seluruh calon peserta didik yang mendaftar setiap tahun.

Disdik Provinsi Jawa Barat, katanya, harus memberikan perhatian lebih untuk sekolah swasta, baik dari segi fisik bangunan maupun bantuan lainnya, karena jika semakin banyak SMK swasta yang gulung tikar akibat kekurangan murid maupun tidak ada peminat khawatir calon siswa yang ingin melanjutkan sekolah kesulitan mendapatkan sekolah baru.

(WHS)

Depok: Puluhan calon peserta didik lulusan SMP Negeri 19 Depok dianulir dari delapan SMA Negeri di Depok. Penganuliran dilakukan akibat puluhan siswa tersebut diduga melakukan mark-up nilai rapor.

Para siswa yang dianulir daftar PPDB melalui jalur prestasi. Kecurangan itu diketahui dari temuan Bidang Pengawasan PPDB Jawa Barat dan panitia PPDB SMA di Kota Depok. Di mana nilai rapor yang diunggah saat siswa mendaftar online PPDB, berbeda dengan nilai rapor dari asal sekolah asal.

Terkait penganuliran 51 siswanya, Kepala Sekolah SMPN 19 Depok, Nenden Eveline Agustina membenarkannya.

"Betul untuk yang 51 dianulir. kami sudah berproses yang dengan Kemendikbudristek juga dengan Disdik Depok dan masih berproses sampai hari ini, jadi memang dari proses yang kami jalani kami akui ada kesalahan dan kami sudah siap dengan konsekuensinya bersama Dinas Pendidikan," kata Nenden di Depok, Rabu, 17 Juli 2024.
Nenden memgaku siap bertanggung jawab untuk 51 peserta didik yang dianulir. Mereka dijamin tetap bisa bersekolah di sekolah swasta. Kini kasus tersebut ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi didampingi Dinas Pendidikan Kota Depok.

(WHS)