Jakarta -

Memperingati Hari Pahlawan tahun 2024, jajaran Manajemen dan Perwira Pertamina Group menyelenggarakan upacara bendera di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, hari ini. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

Simon menegaskan, sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto, Pertamina adalah sokoguru yang menjadi tumpuan bangsa, untuk itu perwira harus selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia juga kepada Merah Putih.

"Untuk itu pada kesempatan hari yang bersejarah ini, saya mengajak seluruh perwira, kita semua keluarga besar Pertamina untuk terus memberikan pengabdian terbaik kita semua, agar suatu saat sejarah akan mencatat kita semua sebagai pahlawan-pahlawan, pejuang ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi bagi bangsa Indonesia," kata Simon dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan, Hari Pahlawan untuk Perwira dimaknai dengan kerja keras, kejujuran, untuk memaksimalkan tugas Pertamina, menjaga energi di Indonesia.

"Perwira Pertamina, mengemban peran yang sangat penting, untuk memajukan perekonomian di Indonesia melalui energi. Perwira Pertamina harus bersama masyarakat, utamanya tentang pengembangan energi di Indonesia," ucap Brahmantya.

Sementara itu Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan peringatan hari pahlawan merupakan momentum kebersamaan manajemen dan perwira, untuk meningkatkan nasionalisme, berkontribusi dan berinovasi membangun sektor energi, memperkuat persatuan dan solidaritas antar perwira.

"Serta meningkatkan nilai sosial persaudaraan untuk memajukan Pertamina dan Indonesia," tutupnya.

(ega/ega)

Jakarta -

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

(ega/ega)

Jakarta -

Beli AC ada harga spesial khusus hari ini di Transmart Full Day Sale. Diskon besar-besaran berlaku sejak toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di Transmart seluruh Indonesia.

Di Transmart Full Day Sale Pulau Jawa, Bali dan Lampung, AC Split 1 PK merek LG, Polytron, Panasonic, SHARP dan Samsung berlaku harga promo Rp 4.124.000/unit. Padahal harga normalnya Rp 4.549.000/unit.

Harganya diskon lagi 20% jika pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah menjadi Rp 3.299.200/unit. Dengan demikian kamu bisa hemat Rp 1.249.800/unit.

Harga tersebut sudah dapat tambahan bonus pipa + instalasi standar. Syarat dan ketentuan berlaku dan tidak berlaku bagi pembelian partai besar.

Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir karena ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Bank, cukup klik https://www.allobank.com/download dan upgrade ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale hari ini.

(aid/rrd)

Jakarta -

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai kebijakan hapus tagih piutang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor yang terkait ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan," tuturnya.

Sebagai bank pelat merah, BNI disebut terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.

"Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

(aid/rrd)

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membentuk subholding bernama PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik, dan mendukung transisi energi Tanah Air untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

"PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi yang meliputi pembangkitan tenaga listrik yang tersebar di Indonesia serta mengembangkan bisnis beyond KWh," kata Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11/2024).

Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power dihadapkan pada lima tantangan utama. Pertama, pembentukan holding-subholding berimplikasi pada peralihan aset pembangkitan ke PLN IP, sehingga kapasitas pembangkit meningkat dua kali lipat, dari sebelumnya 10 GW menjadi 21 GW.

Kedua, ditetapkannya visi Transformasi 2.0 PLN untuk menjadi Global Top 500 Company dan PLN IP sebagai Subholding tentunya turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

"Ketiga, adanya aspirasi roadmap untuk mencapai NZE sesuai dengan agenda Indonesia menuju NZE 2060 dan PLN IP berperan penting untuk menyukseskan agenda tersebut. Keempat, perlunya ikut berperan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) dan yang kelima yaitu adanya momentum untuk mempercepat pengembangan bisnis agar PLN IP memiliki keunggulan dalam pengembangan pembangkit hijau dan beyond KWh," tambah Edwin.

PLN IP meluncurkan salah satu program dalam meningkatkan kinerja pembangkit melalui implementasi Digital Power Plant atau Reliability and Efficiency Optimization Center (REOC).

Program ini bertujuan memantau dan mengelola kinerja pembangkit listrik secara real time melalui konektivitas digital yang diharapkan dapat mengoptimaikan dua indikator penting bisnisnya, yakni Equivalent Availability Factor (EAF) dan Equivalent Forced Outage Rate (EFOR).

Menurut Edwin, sejak dimulainya program Transformasi 2.0, PLN IP telah menghubungkan mesin pembangkit ke sistem REOC yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan secara lebih efisien.

Edwin menuturkan, pada tahun 2023 PLN IP menunjukkan realisasi EAF sebesar 89,54% dan EFOR berada di level 3,63%. Hal ini menempatkan PLN IP pada jalur untuk mencapai target menuju Top 10% standar North American Electric Reliability Corporation (NERC), yang merupakan standar internasional untu kinerja pembangkit listrik.

Dari aspek sustainability, PLN IP meningkatkan Kinerja pada aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam 10 tahun terakhir yang terlihat dari pencapaian PROPER Beyond Compliance.

"PLN IP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja PROPER pada seluruh unit bisnis pembangkit perusahaan yang kini ada 36 unit," tandas Edwin. (kil/kil)

NUSA DUA - Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS dinilai akan berdampak pada perubahan kebijakan energi yang selanjutnya akan menciptakan ketidakpastian di pasar minyak nabati global. Meski bukan konsumen utama minyak sawit , kebijakan energi AS dinilai tetap berdampak besar pada pasar minyak nabati, termasuk sawit, secara global.

Hal itu diungkapkan oleh analis dari Bloomberg Alvin Tai di acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11) lalu. Alvin mengatakan, di AS diesel masih menjadi bahan bakar transportasi kedua terbesar dengan penggunaan mencapai 22%, sementara bahan bakar nabati (biofuel) hanya sekitar 6%. Namun, imbuh dia, tren menunjukkan peningkatan penggunaan renewable diesel dan biodiesel, yang diprediksi melampaui konsumsi diesel berbasis petroleum pada tahun 2024 dengan konsumsi mencapai 4,5 juta barel per hari.

"Ketersediaan bahan baku ini meningkat dari kurang dari 10 juta metrik ton pada 2021 menjadi sekitar 15 juta metrik ton pada 2024. Meskipun ada potensi pertumbuhan lebih lanjut, permintaan biodiesel diperkirakan mencapai 25,7 juta metrik ton per tahun, sehingga banyak pihak yang pesimis terhadap tercapainya proyeksi ini mengingat keterbatasan pasokan bahan baku," ujarnya.

Alvin menjelaskan, saat ini bahan baku biodiesel dan renewable diesel AS sebagian besar berasal dari minyak kedelai, yakni 44%. Selanjutnya, adalah minyak daur ulang dan lemak (33%), minyak jagung (15%), serta minyak kanola (5%). Dengan penerapan kebijakan baru berupa kredit pajak 45Z yang menggunakan jejak karbon sebagai tolok ukur, menempatkan Used Cooking Oil (UCO) pada posisi teratas dan minyak sawit Indonesia dengan nilai karbon tertinggi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia juga terus mendorong agenda energi terbarukan yang lebih luas melalui peningkatan pencampuran biodiesel. Dengan mengadopsi B35 pada tahun 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil.

"Sasaran B50 merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan energi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal. Namun, perluasan ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan juga pasokan minyak sawit, terutama untuk ekspor," paparnya pada pembukaan IPOC sehari sebelumnya.

Senada dengan Alvin Tai dan Sudaryono, Dorab Mistry yang juga merupakan pembicara pada acara IPOC mengungkapkan hadirnya program biodiesel di berbagai negara sangat mendorong penyerapan minyak nabati dunia. Namun, stagnasi produksi minyak sawit membuat harganya tidak lagi kompetitif, bahkan cenderung mahal, sehingga daya saing menurun. "Terjadi peningkatan produksi minyak nabati, namun stagnasi produksi komoditas kelapa sawit. Stagnasi ini didorong oleh persoalan domestik seperti teknologi, peremajaan, dan bibit," kata dia.

Dalam jangka panjang, lanjutnya, melemahnya harga minyak bumi, tren politik subsidi pemerintah terhadap biofuel tetap menjadi faktor penentu fluktuasi harga minyak nabati. "Dengan kata lain, capricious climate masih akan mewarnai perjalanan minyak nabati di tahun 2025," ungkap Dorab Mistry.

Dia melanjutkan, cuaca di Amerika Selatan juga berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama jika ada penundaan kebijakan biofuel. Di sisi lain, harga minyak kedelai diprediksi tetap kuat, didorong oleh tingginya permintaan biodiesel AS serta perubahan insentif dari blenders credit menjadi producers credit. "Permintaan juga diperkirakan semakin meningkat seiring kebijakan terkait Sustainable Aviation Fuel," tambahnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menjelaskan, pada prinsipnya DPR menginginkan agar skema yang diwacanakan pemerintahan baru tersebut bisa tepat sasaran.

“Jika memang subsidi BLT dapat dirasakan langsung kepada masyarakat dan mampu tepat sasaran, saya mendukung. Paling tidak dengan metode seperti ini tidak banyak terjadi kebocoran. Pasalnya bantuan subsidi yang diterapkan saat ini, dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati masyarakat mampu,” katanya seperti yang dikutip laman DPR di Jakarta, akhir pekan ini.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, BLT ini diharapkan mampu menjangkau siapa saja kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga harus jelas sumber datanya.

“Persoalannya selama ini jika bersinggungan dengan data masih banyak data yang tidak akurat. Untuk itu perlu diperbaiki, sehingga pemerintah bisa menjalankan wacana tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam data penerima bantuan serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif. Data yang akurat dan pengawasan yang kuat, tegasnya, adalah kunci utama dalam menghindari kebocoran subsidi.

"Prinsipnya, jika mau membenahi subsidi bisa tepat sasaran, mau itu subsidi orang, mau subsidi barang kunci utamanya adalah pada data. Di samping data adalah pengawasan. Sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah namanya orang nakal pasti ada celah-celah untuk berbuat tidak baik," tambahnya.

Oleh karena itu, pengawasan juga menjadi penting. Sehingga, dengan sistem dan pengawasan yang baik serta data yang akurat, diharapkan tentu bisa meminimalkan kebocoran terkait penyaluran BBM bersubsidi dan gas bersubsidi.

Di samping itu, ia juga mengingatkan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang mencoba menyalahgunakan sistem ini.

"Perlu ada tindakan tegas dan hukuman yang sepadan terhadap oknum-oknum yang bermain. Gak mungkin mereka berdiri sendiri pasti ada yang nge-backing-in. Untuk itu guna mewujudkan penyaluran subsidi energi tepat sasaran harus betul-betul melakukan penindakan secara hukum siapapun yang terindikasi terlibat harus hukuman yang setimpal,” pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

(kil/rrd)

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun, di Beijing, China, Sabtu (9/11) sore waktu setempat. Proses penandatangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan.

Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

"Tiongkok merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerjasama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita," ujar Trenggono, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Adapun TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia - China, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan, serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Dalam pelaksanaanya kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

"TCG ini merupakan bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan," terang Trenggono.

Selain itu, Trenggono menambahkan, TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

(akn/ega)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Mineral Hijau dan Kerja Sama Sumber Daya Mineral dengan China. Hal itu dilakukan di sela kunjungan kenegaraan delegasi Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat rantai pasok mineral yang berkelanjutan, tetapi juga mendorong investasi signifikan dalam pengembangan energi bersih di kedua negara.

"MoU ini menandai babak baru dalam kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok," kata Bahlil di Great Hall of the People, China dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2024).

Adanya kerja sama ini juga disebut menunjukkan keseriusan Indonesia dan Tiongkok dalam mewujudkan komitmen global mempercepat proses transisi energi yang berkelanjutan. "Kita bersama-sama berkontribusi dalam mencapai tujuan global untuk transisi energi yang adil dan insklusif," sambungnya.

MoU dilakukan dengan Menteri Perdagangan (MOFCOM) H.E. Wang Wentao dan Ketua National Development and Reform Commission (NDRC) H.E. Zheng Shanjie. Keduanya merupakan badan penting pemerintah Tiongkok yang berwenang memberikan persetujuan investasi outbond oleh perusahaan-perusahaan dari negara tersebut ke luar negeri.

MoU Kerja Sama Mineral Hijau dengan MOFCOM yang ditandatangani bertujuan untuk mendorong pengembangan industri mineral hijau mulai penambangan sampai hilirisasinya di Indonesia, yang sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Istilah mineral hijau mengacu pada produk mineral yang diperlukan untuk pengembangan industri hijau dan rendah karbon, serta eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di semua tahapan.

"Bagi Indonesia, ini bisa membuka peluang besar untuk mengembangkan industri mineral hijau yang bernilai tambah tinggi. Ke depan, mineral hijau akan menjadi kunci dalam pengembangan energi bersih sebagaimana arahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Sementara itu, MoU Bidang Mineral dengan NDRC berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan mineral yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, membuka kesempatan kedua belah pihak untuk menjajaki peluang investasi dan kerja sama di sektor sumber daya mineral mulai penambangan sampai hilirisasinya, serta memperkuat rantai pasok sumber daya mineral yang aman dan berkelanjutan.

"Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang mineral, serta diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor mineral Indonesia," tuturnya.

Indonesia dan RRT sendiri memiliki forum bilateral rutin dua tahunan yaitu Indonesia-China Energy Forum (ICEF), yang ke-7 baru saja diselenggarakan di Bali pada 3 September 2024. Pertemuan tersebut menekankan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pengembangan migas konvensional dan non-konvensional, batu bara, ketenagalistrikan dan energi bersih.

Di samping itu, pihak Indonesia juga menawarkan berbagai peluang investasi di sub sektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT. Forum ini juga membahas peluang pendanaan proyek-proyek energi yang didukung oleh lembaga finansial seperti Sinosure, China Development Bank, dan Exim Bank of China.

(aid/rrd)

BEIJING - China dan Indonesia sepakat memperkuat kerja sama di sektor-sektor utama, termasuk lithium , kendaraan energi terbaru, energi hijau dan pariwisata. Hal ini menyusul pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang mengunjungi China hingga 10 November, negara pertama yang dia kunjungi sejak menjabat bulan lalu.

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping secara bersama-sama menyaksikan penandatanganan MoU sejumlah kerjasama antara Indonesia-China yang dilakukan di Great Hall of The People, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024).

Presiden Prabowo mengatakan, penandatangan MoU tersebut didasari guna semakin memperkuat kerjasama antara Indonesia-Tiongkok serta sebagai kesepakatan bersama menjalankan komitmen yang saling menguntungkan.

?Sekali lagi, Bapak Presiden Xi, para pemimpin yang terhormat, saya ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk meningkatkan hubungan ini dan bekerja sama demi kepentingan bersama kedua bangsa kita dan demi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas seluruh Asia. Itulah komitmen saya,? kata Prabowo.

Diterangkan juga bahwa China dan Indonesia akan bekerja sama untuk menumbuhkan pendorong baru pembangunan global, mengeksplorasi potensi kerja sama di bidang-bidang seperti kendaraan energi baru, baterai lithium, dan fotovoltaik, sambil menangkap peluang di sektor ekonomi digital dan pembangunan hijau.

Kedua negara juga berencana berkolaborasi lebih erat di sektor pertambangan, memanfaatkan kemampuan sumber daya dan kapasitas produksi masing-masing.

Dalam upaya menghidupkan kembali dan melampaui tingkat pariwisata pra-pandemi, kedua negara akan memperkenalkan langkah-langkah visa baru, termasuk visa jangka panjang multi-entrs, dan mendorong lebih banyak penerbangan langsung dan tujuan berdasarkan permintaan.

Selama kunjungan Prabowo, kedua belah pihak menandatangani beberapa kesepakatan kerja sama, termasuk di bidang perumahan dan ekspor kelapa segar dari Indonesia ke China.

MoU kerja sama yang telah disepakati dan ditandangani antara Indonesia dan China terdiri dari berbagai sektor mulai dari ekonomi laut sampai sumber daya mineral, di antaranya sebagai berikut:

1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok;
2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;
3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;
4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;
5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;
6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan
7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

BEIJING - China dan Indonesia sepakat memperkuat kerja sama di sektor-sektor utama, termasuk lithium , kendaraan energi terbaru, energi hijau dan pariwisata. Hal ini menyusul pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang mengunjungi China hingga 10 November, negara pertama yang dia kunjungi sejak menjabat bulan lalu.

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping secara bersama-sama menyaksikan penandatanganan MoU sejumlah kerjasama antara Indonesia-China yang dilakukan di Great Hall of The People, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024).

Presiden Prabowo mengatakan, penandatangan MoU tersebut didasari guna semakin memperkuat kerjasama antara Indonesia-Tiongkok serta sebagai kesepakatan bersama menjalankan komitmen yang saling menguntungkan.

?Sekali lagi, Bapak Presiden Xi, para pemimpin yang terhormat, saya ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk meningkatkan hubungan ini dan bekerja sama demi kepentingan bersama kedua bangsa kita dan demi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas seluruh Asia. Itulah komitmen saya,? kata Prabowo.

Diterangkan juga bahwa China dan Indonesia akan bekerja sama untuk menumbuhkan pendorong baru pembangunan global, mengeksplorasi potensi kerja sama di bidang-bidang seperti kendaraan energi baru, baterai lithium, dan fotovoltaik, sambil menangkap peluang di sektor ekonomi digital dan pembangunan hijau.

Kedua negara juga berencana berkolaborasi lebih erat di sektor pertambangan, memanfaatkan kemampuan sumber daya dan kapasitas produksi masing-masing.

Dalam upaya menghidupkan kembali dan melampaui tingkat pariwisata pra-pandemi, kedua negara akan memperkenalkan langkah-langkah visa baru, termasuk visa jangka panjang multi-entrs, dan mendorong lebih banyak penerbangan langsung dan tujuan berdasarkan permintaan.

Selama kunjungan Prabowo, kedua belah pihak menandatangani beberapa kesepakatan kerja sama, termasuk di bidang perumahan dan ekspor kelapa segar dari Indonesia ke China.

MoU kerja sama yang telah disepakati dan ditandangani antara Indonesia dan China terdiri dari berbagai sektor mulai dari ekonomi laut sampai sumber daya mineral, di antaranya sebagai berikut:

1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok;
2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;
3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;
4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;
5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;
6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan
7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.