Jakarta -

Memperingati Hari Pahlawan tahun 2024, jajaran Manajemen dan Perwira Pertamina Group menyelenggarakan upacara bendera di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, hari ini. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

Simon menegaskan, sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto, Pertamina adalah sokoguru yang menjadi tumpuan bangsa, untuk itu perwira harus selalu setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia juga kepada Merah Putih.

"Untuk itu pada kesempatan hari yang bersejarah ini, saya mengajak seluruh perwira, kita semua keluarga besar Pertamina untuk terus memberikan pengabdian terbaik kita semua, agar suatu saat sejarah akan mencatat kita semua sebagai pahlawan-pahlawan, pejuang ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi bagi bangsa Indonesia," kata Simon dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan, Hari Pahlawan untuk Perwira dimaknai dengan kerja keras, kejujuran, untuk memaksimalkan tugas Pertamina, menjaga energi di Indonesia.

"Perwira Pertamina, mengemban peran yang sangat penting, untuk memajukan perekonomian di Indonesia melalui energi. Perwira Pertamina harus bersama masyarakat, utamanya tentang pengembangan energi di Indonesia," ucap Brahmantya.

Sementara itu Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan peringatan hari pahlawan merupakan momentum kebersamaan manajemen dan perwira, untuk meningkatkan nasionalisme, berkontribusi dan berinovasi membangun sektor energi, memperkuat persatuan dan solidaritas antar perwira.

"Serta meningkatkan nilai sosial persaudaraan untuk memajukan Pertamina dan Indonesia," tutupnya.

(ega/ega)

Jakarta -

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

(ega/ega)

Jakarta -

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai kebijakan hapus tagih piutang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor yang terkait ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan," tuturnya.

Sebagai bank pelat merah, BNI disebut terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.

"Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

(aid/rrd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

(kil/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan sejumlah perusahaan raksasa China hari ini, Minggu (10/11/2024).

Dalam pertemuan ini Kadin dengan para pengusaha China akan melakukan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156,54 triliun (kurs Rp 15.654/US$)

Adapun agenda penandatanganan kontrak kerja sama ini sudah disampaikan Prabowo dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing, pada Sabtu (9/11) siang kemarin.

"Investasi patungan dari perusahaan China ke ekonomi Indonesia sangat besar. Bahkan besok sore kamar dagang dan industri akan ada acara penandatanganan kontrak antar pengusaha Indonesia dan China senilai US$ 10 miliar," terang Prabowo dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan China.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah untuk belajar dari China dalam hal memberantas kemiskinan. Menurutnya pemerintahan saat ini akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," terang Prabowo.

Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

(hns/hns)

Jakarta -

Arsjad Rasjid menampilkan foto bersama Anindya Bakrie dan Hashim Djojohadikusumo di Beijing, China. Selain dengan Anindya dan Hashim, dalam akun Instagram @arsjadrasjid, Arsjad juga menampilkan foto bersama para konglomerat Indonesia.

Nampak dalam postingan Arsjad antara lain Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, Bos Artha Graha Tomy Winata, Bos Adaro Garibaldi 'Boy' Thohir, dan Bos Sinar Mas Franky Widjaja.

"Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok⁣," tulis Arsjad dalam akun Instagram miliknya, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Arsjad mengatakan kehadiran para pengusaha dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China merupakan komitmen untuk menjalin kerja sama perdagangan dan investasi.

Di sisi lain, Arsjad mengatakan, Presiden Prabowo pernah menyatakan kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan China sangat penting.

"Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting, dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua belah pihak," terang Arsjad.

[Gambas:Instagram]

(hns/hns)

Jakarta -

Konglomerat Tanah Air menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke China. Dilihat dari video Instagram Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, pengusaha hadir antara lain Bos Sinarmas Franky Widjaja, Bos Artha Graha Network Tomy Winata

Terlihat juga sosok Hashim Djojohadikusumo, CEO Arsari Group, sekaligus adik kandung Prabowo. Menurut Anindya, kunjungan Prabowo ke China merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri sebelum mengunjungi beberapa negara lainnya.

"Menyambut kedatangan Pak Presiden @prabowo di Beijing, China. Pak Presiden tiba di RRC untuk kunjungan kenegaraan, dan memulai lawatan ke negara-negara lainnya seperti Amerika, Peru, Brazil, dan UK," kata Anindya lewat Instagram pribadinya, @anindyabakrie, dilihat Sabtu (9/11/2024).

"Saya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia turut mendampingi beliau. Saya sudah hadir lebih dahulu bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Pak Hashim Djojohadikusumo," imbuhnya.

Anindya menyebut dirinya mempersiapkan kunjungan dan meeting dengan beberapa pihak di China untuk menjajaki peluang kolaborasi kedua negara. Hal tersebut demi mendukung target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Di awal kunjungan, kami bertemu dengan Pak Dubes Indonesia untuk RRC Pak @djauharioratmangun. Lalu bersama Pak Hashim dan Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman @fahrihamzah, kami melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting)," tuturnya.

Hal itu dilakukan untuk mendukung realisasi program pemerintah Pak Prabowo yang akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk rakyat. Anindya juga bertemu perusahaan ikan dan aquaculture terbesar di dunia, juga agraria di Negeri Tirai Bambu.

"Ini terkait soal kebijakan Pak Prabowo mengampuni hutang para petani dan nelayan dan bagaimana mereka bisa bangkit kembali," sebut Anindya.

Menurutnya, kunjungan Prabowo ke China sangat bersejarah sebagai tonggak awal kepemimpinan membangun relasi dengan luar negeri. Anindya juga berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia dan mendorong masuknya banyak investasi dan kolaborasi.

[Gambas:Instagram]

(ily/hns)

Jakarta -

Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan kunjungan ke perusahaan Ojek Online (Ojol) yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kunjungannya, Wamenaker yang akrab disapa Noel itu berdialog dengan beberapa pengemudi Ojol. Hampir seluruh driver mengaku kaget saat Noel menyebut dirinya juga pernah menjadi pengemudi Ojol.

"Saya pernah menjadi driver (pengemudi) Ojol pada tahun 2016 dan anak saya pun jadi driver Ojol. Saat daftar Ojol, surat nikah saya jadi jaminan. Sedangkan anak saya, ijazah jadi jaminan ke perusahaan," kata Noel dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sebagai pengemudi Ojol, Noel mengaku hapal sekali titik-titik gacor (keramaian) saat mengaspal di seputar Jakarta.

"Saya dulu biasa main di Tanjung Barat, tapi kalau mau gacor, saya main ke Tengah, ke Grand Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman Ojol ordernya sedikit, berarti mereka mainnya bukan di titik gacor, " katanya.

Selama dialog, Noel mendengarkan para pengemudi Ojol menceritakan pengalaman di jalan maupun kesuksesannya setelah sekian lama menjadi mitra perusahaan Ojol.

"Saya jadi pengemudi Ojol sejak 2018. Saya bekerja paruh waktu di perusahaan ini, sambil kuliah di Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta. Kesulitan saya hanya soal waktu kuliah terkadang berubah mendadak, " kata Endah Lusiana, salah satu pengemudi Ojol, yang juga menjadi konten kreator dakwah.

Noel juga memotivasi para pengemudi Ojol agar tak pesimistis dan menggantungkan cita-cita setinggi langit dan bintang. "Jangan pesimis, semangat terus karena masa depan kita tak ada yang tahu. Saya mantan Ojol tapi sekarang dipercaya Presiden Prabowo untuk membantu menjadi Wamenaker, " katanya.

Setelah berkeliling di perusahaan Ojol tersebut, Noel menyatakan tertarik dan kagum karena para driver juga diberikan tips atau edukasi anti kekerasan seksual, manajemen waktu,tips istirahat, dan attitude kepada penumpang. "Edukasi seperti ini tak diajarkan di bangku kuliah, " katanya.

Sedangkan Chief Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusami menyatakan senang atas kunjungan Noel yang mampu berdialog santai sekaligus nostalgia dengan mitra pengemudi.

"Kita berharap komunikasi seperti ini terus terjalin supaya aspirasi mitra pengemudi dapat tersampaikan dan sebagai pertimbangan untuk sama-sama maju ke depan," katanya.

Sedangkan saat membuka Rakornas Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (FSPOI) VI, Noel mengatakan pemerintah berharap sahabat-sahabat serikat pekerja/serikat buruh menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan hubungan industrial, dinamis dan berkeadilan.

(ily/hns)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Li Qiang pada Sabtu, 9 November 2024, di Great Hall of the People, Beijing, China.

Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah China. Ia menekankan bahwa kunjungan ini bukan hanya mencerminkan hubungan diplomatik, namun juga persahabatan mendalam antara kedua negara.

"Saya pikir ini menunjukkan persahabatan yang erat dan rasa hormat yang tinggi yang dimiliki RRT terhadap Indonesia. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Indonesia menganggap Tiongkok sebagai teman yang sangat penting dan mitra berharga, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan," kata Prabowo dalam siaran pers, Sabtu (9/11/2024).

Prabowo juga menggarisbawahi sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan China dan Indonesia yang akan segera ditandatangani, dengan nilai investasi mencapai lebih dari USD10 miliar atau setara Rp156 triliun. Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," ungkapnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahannya akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman China juga," ucap Presiden.

Sedangkan di bidang pendidikan, Presiden Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di China. Melalui kebijakan tersebut, ia berharap dapat membangun generasi muda yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan global. "Indonesia juga ingin bekerja sama dengan Tiongkok terkait isu pendidikan," kata Prabowo.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja ke China. Dalam kunjungannya, Prabowo menggarisbawahi sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Indonesia yang akan segera ditandatangani.

Diperkirakan nilai investasinya mencapai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156 triliun (kurs Rp 15.600). Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan. Menurut Presiden Prabowo, pemerintahannya akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) Zhao Leji. Pertemuan pada Sabtu (9/11) itu digelar di salah satu ruangan yang ada di Great Hall of the People, Beijing.

Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Tiongkok yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral kedua negara. Prabowo turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Tiongkok atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan.

(ily/hns)

Jakarta -

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

(prf/ega)