JAKARTA, investor.id – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sepanjang tahun 2023 lalu mencatatkan pendapatan sebesar Rp 1,32 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 836 miliar.

Dalam laporan tahunan 2023, salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut mencatatkan kinerja positif yang terlihat dari hasil score assessment GCG dengan nilai 90 (Sangat Baik).

Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan pendapatan dan laba tersebut merupakan capaian tertinggi semenjak didirikan pada 30 Desember 2009. Selain itu, efisiensi kinerja PT PII juga ditunjukkan perseroan dengan marjin laba bersih yang mencapai 63% dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 37%.

“Dengan pencapaian ini, kami akan terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja tahunan maupun kinerja keberlanjutan kami,” kata Sutopo dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (11/10/2024).

Dalam upaya perseroan menunjukkan komitmen melalui tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, Annual Report Award (ARA) 2023 memberikan penghargaan kepada PT PII. PT PII berhasil menjadi satu-satunya pemenang pada kategori Non Go Publik Keuangan bersaing dengan 167 perusahaan dari 10 kategori.

Penyelenggaraan ARA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta, yang berstatus publik maupun non-publik, atas keterbukaan informasi dan keberlanjutan dalam Laporan Tahunan.

Adapun pelaksanaan ARA 2023 yang merupakan pelaksanaan ke-19 kalinya sejak tahun 2002 lalu tersebut terselenggara melalui kerja sama dari tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA.

Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar.

Sutopo menyampaikan bahwa sejalan dengan tema ARA 2023, yaitu Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation, keikutsertaan PT PII dalam ajang ini merupakan bentuk komitmen perseroan dalam implementasi praktik governansi serta integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan strategis dan proses bisnis perseroan dalam rangka penciptaan nilai jangka panjang yang serta diungkapkan di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, khususnya di tahun buku 2023.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan, kembali menorehkan prestasi pemenang pada ajang penghargaan Annual Report Award (ARA) 2023.

Perseroan menjadi satu-satunya pemenang pada kategori Non Go Publik Keuangan bersaing dengan 167 perusahaan dari 10 kategori. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT PII pada acara Malam Penganugerahan Annual Report Award 2023.

“Dengan pencapaian ini, perseroan berkomitmen terus meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja tahunan maupun kinerja keberlanjutan," kata Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Penyelenggaraan ARA merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta, yang berstatus publik maupun non-publik, atas keterbukaan informasi dan keberlanjutan dalam Laporan Tahunan.

Adapun pelaksanaan ARA 2023 yang merupakan pelaksanaan ke-19 kalinya sejak tahun 2002 tersebut terselenggara melalui kerja sama dari tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan - perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik governansi, termasuk keberlanjutan yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA.

Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar.

Wahid Sutopo menyampaikan keikutsertaan PT PII dalam ajang ini merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam implementasi praktik governansi serta integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan strategis dan proses bisnis Perseroan dalam rangka penciptaan nilai jangka panjang yang serta diungkapkan di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, khususnya di tahun buku 2023.

Sebagai salah satu SMV di bawah Kementerian Keuangan yang berbentuk BUMN, penerapan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik serta keberlanjutan terus akan dilakukan di dalam setiap proses bisnis Perseroan sehingga dapat menjadi acuan dalam praktik governansi korporat di Indonesia.

Sebagai informasi, PT PII mencatatkan kinerja positifnya pada Laporan Tahunan 2023. Hal ini dibuktikan dari hasil score assessment GCG dengan nilai 90 (Sangat Baik).

Selain itu, pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2023 sebesar Rp1,32 triliun dengan laba bersih sebesar Rp836 miliar.

Pendapatan dan laba merupakan capaian tertinggi PT PII, BUMN yang merupakan SMV Kemenkeu semenjak didirikan pada 30 Desember 2009.

Selain itu, efisiensi kinerja PT PII juga ditunjukkan Perseroan dengan marjin laba bersih yang mencapai 63 persen dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 37 persen.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 20 Juli 2024 dimulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli 2024.

Disusul, Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Selanjutnya, transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Berikutnya, peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Sudaryono, politikus Gerindra yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Terakhir, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan....

<!--more-->

1. Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, Fokus Awasi Gudang Distributor dan Importir

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli 2024. Satgas akan mulai bekerja setelah terlebih dahulu merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ditargetkan selesai pada Senin pekan depan.

“Satgas paling cepat mulai bekerja pada Selasa,” ujar Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juli 2024.

Satgas itu telah diresmikan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Kepmendag ditandatangani Zulhas pada Kamis, 18 Juli 2024 dan mulai berlaku di hari yang sama hingga hingga 31 Desember 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. “Iya semua diawasi, tapi fokus kepada distributor dan importir,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, segala hal yang statusnya ilegal wajib ditindak sesuai hukum di negara tersebut. Zulhas mengatakan para pedagang juga tidak perlu panik jika merasa tak bersalah. “Berdagang saja terus. (Pusat perbelanjaan) kalau diperlukan (diawasi), tapi bukan sasarannya. Kalau diperlukan informasi, kan bisa,” katanya.

Zulhas juga menyoroti kabar adanya pengawasan yang sudah berjalan di pusat-pusat perbelanjaan kendati satgas baru disahkan dan paling cepat bisa bekerja pada Selasa pekan depan. “Tapi kalau ada, tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan, silakan saja. Tapi satgas ini baru akan bekerja, misalnya mungkin Juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea.....

<!--more-->

3. Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea, Kapan Mulai Bisa Belanja di Korea dengan QRIS?

Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ekonom Core Beberkan Tantangan yang akan Dihadapi Sudaryono sebagai Wamentan Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Salah satu pejabat yang dikukuhkan adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Mantan asisten pribadi Prabowo tersebut mulai bekerja di kabinet di sisa akhir pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung bulan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi politikus Gerindra tersebut sebagai Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun....

<!--more-->

5. PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

"Total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM Semarang Barat ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun," kata Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho dalam acara Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang Jawa Tengah, Jumat, 20 Juli 2024.

Dia menjelaskan, total nilai investasi Rp 534 triliun itu terdiri atas Rp 471 triliun untuk nilai investasi proyek infrastruktur dan Rp 63 triliun untuk nilai investasi proyek non-infrastruktur.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

"Total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM Semarang Barat ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun," kata Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho dalam acara Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang Jawa Tengah, Jumat, 20 Juli 2024.

Dia menjelaskan, total nilai investasi Rp 534 triliun itu terdiri atas Rp 471 triliun untuk nilai investasi proyek infrastruktur dan Rp 63 triliun untuk nilai investasi proyek non-infrastruktur.

Adapun jumlah 53 proyek yang diberikan penjaminan oleh PT PII meliputi 45 proyek infrastruktur dan delapan proyek non-infrastruktur.

Penjaminan proyek tersebut mencakup sejumlah sektor, yakni ketenagalistrikan, air minum, transportasi, jalan, telekomunikasi, dan konservasi energi.

Sedangkan total nilai penjaminan yang dilakukan PT PII sebesar Rp 99 triliun, yang terdiri atas nilai penjaminan proyek infrastruktur Rp 91 triliun dan non infrastruktur Rp 8 triliun.

Sementara itu khusus di Jawa Tengah, PT PII memberikan penjaminan infrastruktur kepada PLTU Batang dengan nilai Rp 70 triliun, Tol Batang-Semarang Rp 14 triliun, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Rp 0,4 triliun, Tol Semarang-Demak Rp 5,4 triliun, serta Tol Jogja Bawen Rp 14,3 triliun.

Selain proyek infrastruktur dan non-infrastruktur, PT PII juga memberikan penjaminan terhadap korporasi dengan nilai penjaminan Rp 2,3 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia merupakan institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang dibuat guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Public Private Partnership.

Salah satu dukungan PII terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur Public Private Partnership melalui penyediaan penjaminan atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah.

Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnerships (PPP) adalah sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).

ANTARA

Bisnis.com, SEMARANG – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII telah melakukan penjaminan untuk berbagai proyek dengan nilai investasinya Rp534 triliun per Juni 2024.

Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, penjaminan dilakukan pada proyek infrastruktur dengan nilai investasi yang mencapai Rp471 triliun.

Di samping itu, penjaminan untuk proyek non-infrastruktur juga dilakukan dengan nilai investasi mencapai 63 triliun.

“Kami di PII sudah menjamin proyek dengan nilai investasi Rp 471 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp63 triliun proyek non-infrastruktur, dan total nilai investasi di Rp534 triliun,” katanya dalam acara Press Tour Kementerian Keuangan, Kamis (19/7/2024).

Ridho menjelaskan, PT PII melakukan penjaminan senilai Rp99 triliun untuk total sebanyak 53 proyek, termasuk diantaranya proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).

“Selain itu juga kami melakukan penjaminan untuk korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dulu, kita ada penjaminan sebesar Rp2,3 triliun,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ridho mengatakan bahwa PT PII saat ini tercatat memiliki ekuitas sebesar Rp16 triliun, tapi penjaminan proyek yang dilakukan senilai Rp534 triliun.

“Artinya kita bisa me-leverage atas PMN [penyertaan modal negara] yang diberikan kepada PT PII sebagai enabler untuk proyek yang nilainya Rp534 triliun,” jelasnya.

Dia mencontohkan, lima proyek di Jawa Tengah yang dijamin oleh PT PII, di antaranya PLTU Batang, Tol Batang-Semarang, SPAM Semarang Barat, Tol Semarang-Demak, dan Tol Bawen-Jogja.

JAKARTA, investor.id – Proyek Trans Papua yang sempat terhambat pembangunannya akan kembali dilanjutkan pemerintah. Kehadiran jalan nasional tersebut diharap bisa meningkatkan jalur logistik hingga mampu meredam harga barang dan jasa di wilayah Indonesia Timur.

Upaya pemerintah untuk melanjutkan pembangunan jalan nasional tersebut diwujudkan dalam Penandatanganan Perjanjian Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena Segmen Mamberamo – Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.