Jakarta -

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan efisiensi karyawan terhadap 10 ribu karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan mengatakan, industri tekstil memang mengalami guncangan dalam beberapa waktu terakhir.

Iwan menyebut efisiensi dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha Sritex. Namun, jelas Iwan, Efisiensi diambil berdasarkan keputusan bisnis dan bukan karena Sritex akan bangkrut.

"Efisiensi-efisiensi harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan kami. Namun keputusan untuk efisiensi semuanya berdasarkan keputusan komersial atau keputusan bisnis, jadi bukan landasannya bahwa kita perusahaan yang mau bangkrut atau seperti apa," kata Wawan, sapaan karibnya, di PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, dikutip dari detikJateng, Jumat (8/11/2024).

Wawan tak memerinci detail jumlah karyawan PT Sritex group yang terkena efisiensi. Namun, jumlahnya cukup banyak.

"Efisiensi sekitar mungkin 20 persen ya dari jumlah total karyawan sekarang," ujarnya.

Terpisah, General Manager HRD Sritex Group, Haryo Ngadiyono menjelaskan angka 20 persen itu berasal dari seluruh karyawan PT Sritex Grup termasuk yang ada di Semarang. Menurutnya, total ada ribuan karyawan yang terdampak.

"Saya belum cek, saya mobile ke sana ke sini. 20 persen itu keseluruhan grup, termasuk Semarang. Dari 50 ribu 20 persen ya sekitar 10 ribuan," kata Haryo.

Di sisi lain, status pailit yang disandang PT Sritex juga menjadi salah satu alasan efisiensi karyawan dilakukan. Dengan status pailit itu, PT Sritex saat ini tidak bisa melakukan aktivitas keluar masuk barang.

Sektor yang mulai terkena efisiensi adalah di sektor spinning atau pemintalan benang tekstil. Haryo menyebut status karyawan PT Sritex di Sukoharjo statusnya dirumahkan.

"Yang sudah ada pengurangan itu Semarang, kalau sini masih dirumahkan. Produksi kita tergantung bahan baku, kalau bahan baku tidak ada bisa masuk otomatis berhenti, ya harus istirahat. Kalau ada bahan baku ya jalan lagi," jelasnya.

"Pabrik pemintalan (spinning) lain masih berjalan, hanya di sini karena disetop sama bea cukai, sehingga kita belum bisa keluar masuk barang sehingga disesuaikan," sambung Haryo.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengungkapkan, PT Sritex memang sudah mengupayakan agar tak ada PHK bagi karyawannya. Sayangnya, nasib malang menimpa karyawan di dua anak PT Sritex di Kota Semarang, yakni PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries. Ratusan karyawan sudah terkena PHK massal.

"Data yang kami dapat dari dinas terkait itu (PHK) memang jumlahnya 687 (karyawan yang di-PHK) untuk di Bitratex dan 340 yang ada di Pantja Jaya," kata Aulia saat dihubungi detikJateng, Minggu (3/11).

(ily/kil)

JAKARTA - Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dianggap sebagai biang keladi pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex .

Kendati Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyatakan bahwa Permendag 8/2024 bukan menjadi penyebab dari gulung tikar industri tekstil di Indonesia, namun masih ada pihak yang mengaitkannya. Ekonom asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa industri tekstil di Indonesia sudah dalam kondisi tertekan sejak 10 tahun terakhir.

?Saya rasa bukan karena Permendagnya, tidak ada kausalitas. Mungkin ada korelasi, tapi bukan penyebabnya. Iklim makro industri tekstil sudah tertekan sejak 10 tahun terakhir,? kata Fithra, Selasa (5/11/2024).

Sambung dia, berbagai faktor yang menyebabkan industri tekstil makin tertekan ialah besarnya biaya produksi. Sementara jaringan produksi yang dibangun tidak sebaik negara-negara tetangga, misalnya Vietnam.

?Jaringan produksi global tidak terintegrasi dengan baik sehingga industri kita kalah bersaing,? jelasnya.

Fithra menyebut, kendati pada pandemi Covid-19, PT Sritex menerima banyak pesanan, namun dilihat dari utang yang dimilikinya menjadi bukti bahwa perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan.

?Pada 2020 mengajukan perpanjangan utang, ini kan berarti perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan. Perbankan pun juga takut memberikan kredit sehingga mengenakan bunga premium yang cukup tinggi,? ungkap dia.

Fithra meminta pemerintah agar lebih holistik dalam menyelesaikan masalah Sritex yang juga bisa berdampak pada perekonomian.

Sebaliknya Ia menganggap keluarnya Permendag 8/2024 justru menghasilkan banyak manfaat. Mengingat tujuan dari keluarnya Permendag ini untuk merelaksasi barang-barang yang mengalami penumpukan di awal tahun.

?Penumpukan barang (impor) semakin besar sehingga mengakibatkan ongos logistik tinggi. Jadi saya kira Permendag ini manfaatnya jauh lebih banyak, misalnya membuat smooth, karena jika barang terhambat juga akan merugikan banyak UMKM kita,? pungkasnya.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia ikut bersuara terkait polemik pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ) dan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan salah satu raksasa industri tekstil nasional tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie Anindya mendorong pemerintah mengambil langkah bijak dalam upaya tersebut. Kadin, tegas Anindya, meyakini pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan terkait penyelamatan Sritex. Menurut dia, pemerintah secara bijak akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan dengan intervensi langsung.

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bagi Anindya, penyelamatan Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal ini disampaikannya selepas menghelat kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan 4 kementerian bekerja sama merumuskan upaya penyelamatan Sritex. Saat ini, skenario penyelamatan masih dikoordinasikan antara kementerian tersebut. Yang pasti, pemerintah akan melakukan upaya keras agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik tekstil tersebut.

Permasalahan keuangan yang membelit perusahaan tekstil tersebut diketahui cukup berat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 27 bank dan 3 perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada Sritex, dengan total outstanding yang dikucurkan mencapai Rp14,64 triliun.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa ada 27 bank dan 3 multifinance yang memberikan kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, total outstanding yang dikucurkan dari bank dan perusahaan pembiayaan itu mencapai Rp14,64 triliun.

"Nah, kita mencatat bahwa exposure debitur per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp14,42 triliun pada bank dan Rp0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam Konferensi Pers RDK Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, lanjut Dian, cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34 persen dan 63,95 persen. Dian menegaskan, saat ini semua pihak sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

"Ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," ungkap Dian.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit. Pembahasan itu akan dilakukan bersama Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pembahasan akan dilakukan pekan depan. Selain soal regulasi, kondisi terkini industri tekstil, termasuk Sritex juga masuk pembahasan.

"Rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin (kondisi industri tekstil). Bagian itu nanti dibicarakan (soal Permendag 8/2024)" kata Isy ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Saat ditanya apakah ada rencana aturan itu akan direvisi, Isy menegaskan kembali, keputusan itu tergantung hasil dari rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pihaknya belum bisa memastikan apakah ada revisi atau tidak.

"Ya nanti tergantung di pembicaraan rakortas (rapat koordinasi terbatas) (soal revisi Permendag 8)," teranganya.

Sebagai informasi, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Reni Yanita sempat buka-bukaan soal kondisi industri tekstil dalam negeri yang sedang tertekan.

Menurut Reni terpuruknya industri tekstil tak lepas dari tiga persoalan. Pertama, banjir produk impor setelah pandemi covid-19, perang yang melanda dunia, hingga terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah covid terus perang terus Permendag 8," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

(ada/ara)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yassierli menilai, pailitnya perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex diakibatkan oleh kesalahan manajemen dalam memitigasi risiko. Ia menilai, pihak manajemen lengah dalam memitigasi risiko .

Hal itu diungkapkan oleh Yassierli saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil, tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal," tutur Yassierli.

Kendati demikian, Yassierli mengatakan, Pemerintah telah berupaya untuk mencari solusi atas masalah Sritex. Ia mengaku, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Pemerintahan akan membantu dalam penyelesaian masalah ini, tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung, belum tentu juga," kata Yassierli.

Ia mengatakan, Pemerintah akan bantu mempercepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen. Yassierli mengatakan, Pemerintah bisa membantu tentang regulasi yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor impor.

"Saya juga tangkap di media itu seolah-olah pemerintah membantu swasta, bahasanya tidak begitu. Jadi banyak tahu tentang yang penting adalah kita ingin memang PHK itu tidak terjadi," kata Yassierli.

"Kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko enterprise risk management yang kuat dan kami kementerian dibantu dengan dinas tenaga kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus," tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Hal ini tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga.

Dalam keputusan itu, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada PT Indo Bharat Rayon, sebagai pemohon, sesuai dengan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024).

Sritex dinyatakan bangkrut setelah mengalami masalah utang dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang akhir tahun lalu, kewajiban jangka pendek Sritex tercatat sebesar USD113,02 juta, dengan USD11 juta diantaranya berupa pinjaman jangka pendek dari Bank Central Asia (BBCA).

Sementara itu, dari total kewajiban jangka panjang sebesar USD1,49 miliar, sebanyak USD858,05 juta merupakan pinjaman bank.

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan rencana pemerintah menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman yang Pailit. Upaya penyelamatan bakal dilakukan lintas kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," imbuhnya.

Yang terpenting bagi pemerintah, jelas Menaker, adalah menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ia juga meminta agar langkah pemerintah ini tidak dinilai hanya menguntungkan pihak swasta. Senin lalu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer sudah meninjau langsung pabrik Sritex.

"Jadi saya juga tangkap di media itu seolah-olah pemerintah membantu swasta, rasanya tidak begitu ya. Jadi banyak hal, tapi yang penting adalah kita ingin memang PHK itu tidak terjadi, sambil kita menunggu adanya proses kasasi. Makanya Pak Wamen turun langsung ke Sritex," bebernya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani masalah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil itu saat ini baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Prabowo kemarin siang baru saja menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dipanggil dalam rapat itu.

Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar Sritex tetap bisa beroperasi di tengah isu pailit. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, sejauh ini Sritex sedang melakukan kasasi dari putusan pailit tersebut dan memiliki kesempatan untuk lolos keputusan pailit.

Prabowo Tak Mau Ada PHK

Bila operasi Sritex terus berjalan, Airlangga menegaskan maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan. Dengan begitu PHK tidak perlu dilakukan perusahaan.

"Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja," beber Airlangga

Yassierli juga menekankan Prabowo memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan Sritex yang kena PHK. Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli.

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Dia menyatakan sementara ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli.

(hal/kil)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diungkapkan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yassierli yang ikut dalam rapat itu menekankan Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli usai rapat, Selasa (29/10/2024).

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Pemerintah ingin agar Sritex tetap melakukan produksi, dengan begitu tak perlu ada pemutusan kerja pada para pekerja. Para karyawan juga diminta tetap tenang dan bekerja seperti biasa di tengah ancaman pailit yang terjadi pada perusahaan.

"Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik," papar Yassierli.

Yassierli menyatakan sampai saat ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," ujar Yassierli.

(hal/kil)

Jakarta -

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi buah bibir. Raksasa tekstil tersebut terancam pailit. Pemerintah pun ikut turun tangan menanggapi apa yang terjadi di Sritex.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjabarkan Presiden Prabowo Subianto ingin menyelematkan Sritex karena perusahaan tersebut merupakan industri padat karya yang menggunakan banyak sekali tenaga kerja.

Di sisi lain, Yassierli bilang pemerintah ingin di masa-masa awal kepemimpinan Prabowo tidak ada masalah yang membuat gonjang-ganjing perekonomian nasional.

"Itu salah satu tentu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya ini baik," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Pemerintah, kata Yassierli, juga ingin memberikan sinyal positif kepada kalangan perusahaan bahwa pemerintah akan hadir bagi semua pihak, tak terkecuali kepada perusahaan yang kesusahan maupun pada tenaga kerjanya.

"Kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu," ujar Yassierli.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan berusaha agar PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tetap bisa berjalan. Pemerintah menyatakan sampai saat ini status ekspor impor Sritex masih bisa dilakukan meski sudah dinyatakan pailit.

Airlangga mengatakan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah dijalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, Sritex baru dinyatakan pailit. Sejauh ini perusahaan masih bisa melakukan kasasi dan lolos keputusan pailit. Dengan begitu perusahaan memang sudah sewajarnya bisa tetap berjalan dan beroperasi.

(kil/kil)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tetap diperbolehkan untuk melakukan impor dan ekspor meski pailit. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Awalnya Airlangga menyebut dalam rapat tersebut dirinya menyampaikan mengenai perkembangan industri tekstil dan kasus Sritex.

"Tadi rapat dengan bapak presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini mengenai situasi industri tekstil, salah satunya Sritex dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Airlangga mengungkapkan bahwa Sritex tetap diperbolehkan untuk melakukan impor dan ekspor agar produksi pada Sritex tidak terhenti.

"Tahap sekarang kita monitor dulu yang pertama bea cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan. Sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," jelasnya.

Terkait dana talangan dari pemerintah, Airlangga menyebut bahwa saat ini status Sritex berada pada kurator. "Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkapnya.

Sedangkan untuk penyelamatan tenaga kerja, Airlangga menyebut bahwa dengan berproduksi para pekerja akan tetep bekerja. "Dengan berproduksi tenaga kerja masih bekerja," tandasnya.