Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk pensiunan sudah mencapai Rp 149,2 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini tumbuh 16,8% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, meningkatnya realisasi manfaat untuk pensiunan ini karena adanya pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan pensiun ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun serta kenaikan manfaat pensiun.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp 149,2 triliun yang pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu adalah 16,8%, ini juga karena ada manfaat pensiun ketika menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler maupun dalam rangka THR, pensiun atau Gaji 13," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, (8/11).

Adapun realisasi manfaat pensiunan ini yang disalurkan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 110,9 triliun atau tumbuh 16,1% dari periode sama tahun lalu.

Sementara itu, dana pensiun yang disalurkan melalui PT Asabri (Persero) sebesar Rp 15,6 triliun atau tumbuh 15,3% dari periode sama tahun lalu.

Terakhir disalurkan untuk THR dan pensiunan ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun atau tumbuh 21,4% dari periode sama tahun lalu.

JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) ( Taspen ) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Surakarta, Rabu (6/11). Penyerahan hak itu diberikan langsung oleh Direktur Operasional Taspen, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan Taspen, Rena Latsmi Puri, dan Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Jokowi kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. Taspen membayarkan manfaat Program Pensiun ke Jokowi mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh Taspen. Layanannya cepat, terima kasih Taspen atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi melalui keterangan tertulis dari Taspen, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Taspen juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta Taspen kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program Taspen.

Corporate Secretary Taspen, Henra, mengatakan penyerahan kartu ini menegaskan Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun Taspen, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

"Pemberian manfaat pensiun kepada Presiden Joko Widodo merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai Kepala Negara. Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang," kata Henra.

"Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," tambahnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa rumah terkait kasus investasi fiktif PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero), pada 30-31 Oktober 2024.

Beberapa rumah tersebut di antaranya, dua rumah merupakan milik salah satu Direksi PT IIM yang berlokasi di Koja, Jakarta Utara.

Kemudian, salah satu rumah merupakan milik mantan Direktur PT Taspen yang berlokasi di Jakarta Selatan serta pada 1 perusahaan terafiliasi dengan PT IIM yang berlokasi di wilayah SCBD Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen, surat dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

"Bahwa selain itu pada tanggal 31 Oktober 2024, KPK telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 2,4 miliar. Uang tersebut merupakan fee broker atas kegiatan investasi PT Taspen dengan manager investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Budi mengatakan, KPK menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang memiliki iktikad baik dan memilih untuk bekerja sama dalam mengungkap perkara ini.

"Bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal," ujarnya.

KPK juga membuka kemungkinan untuk memproses hukum pihak lain terkait kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero) tersebut.

KPK tengah mengusut investasi PT Taspen senilai Rp 1 triliun yang sebagian diduga fiktif.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua pihak sebagai tersangka. Berdasarkan informasi dari penegak hukum di KPK, pihak yang menjadi tersangka adalah Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Taspen Antonius NS Kosasih dan Dirut PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka.

Selama proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah Kantor PT Taspen di Jakarta Pusat dan kantor pihak swasta di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan.

Penyidik juga telah menggeledah lima lokasi berbeda di Jakarta yakni, dua rumah kediaman yang berada di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dan satu rumah kediaman yang berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian, satu rumah kediaman yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan serta salah satu unit tempat tinggal yang berada di Belleza Apartemen, Jakarta Selatan.

Penyidik menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dokumen investasi keuangan hingga uang dalam pecahan asing.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geledah Rumah, KPK Sita Uang Tunai Rp 2,4 M Terkait Kasus Investasi Fiktif PT Taspen", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/12294211/geledah-rumah-kpk-sita-uang-tunai-rp-24-m-terkait-kasus-investasi-fiktif-pt.

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank , anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (IDX: BHIT) kembali dipercaya oleh PT Taspen (Persero) atau Taspen sebagai Mitra Bayar dalam menyuguhkan layanan penyaluran manfaat pensiun. Penunjukan tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama yang dilakukan Jumat (18/10/24) oleh Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank dengan Ariyandi, Direktur Operasi Taspen.

Sebelumnya pada 22 November 2022 MNC Bank ditunjuk pertama kali oleh Taspen untuk menyalurkan manfaat pensiun yang meliputi Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Berbeda dengan Mitra Bayar lainnya, saat itu MNC Bank merupakan Bank Umum pertama yang ditunjuk sebagai Mitra Bayar dalam menggunakan layanan perbankan digital dalam proses pembayaran Manfaat Pensiun. Didukung oleh inovasi layanan sekaligus pelayanan optimal yang diberikan kepada penerima manfaat pensiun, pada Juli 2024 berdasarkan hasil evaluasi Mitra Bayar Taspen, MNC Bank mendapatkan kategori ?SANGAT BAIK?.

?Kami ucapkan terima kasih atas penilaian yang diberikan oleh Taspen atas kinerja MNC Bank selama ini dalam menjadi mitra pembayaran bagi penerima manfaat pensiunan. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi para penerima manfaat pensiun ke depannya? ungkap Rita Montagna saat menerima hasil evaluasi tersebut.

Di sisi lain, ruang lingkup kerja sama kali masih sama dengan pertama kali MNC Bank ditunjuk sebagai Mitra Bayar oleh Taspen. Pada kesempatan ini Rita Montagna menyampaikan komitmennya untuk memberikan yang terbaik kepada penerima manfaat pensiun. ?Terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Taspen kepada Kami untuk menjadi Mitra Bayar. Tentu saja ke depannya Kami akan senaniasa memastikan kualitas layanan terbaik sekaligus memberikan solusi dan layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah penerima manfaat pensiun Taspen? tutur Rita.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan capaian yang telah berhasil MNC Bank dapatkan selama dipercaya oleh Taspen. ?Sebelumnya Kami juga telah mendapatkan mandat dari Taspen untuk dalam mengelola data Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki fasilitas kredit di MNC Bank. Harapan kami tentunya dapat memberikan beragam solusi keuangan melalui inovasi produk dan layanan kepada para penerima manfaat pensiun? tutup Rita.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor Operasional MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBank di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui whatsapp chat di 08888888888.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Taspen (Persero) mencatatkan kenaikan imbal hasil investasi atau Yield on Investment (YOI) di kuartal III 2024.

Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Yield on Investment (YOI) Taspen per kuartal III-2024 tercatat sebesar 7,65%.

"Angka tersebut tumbuh dari periode sama pada tahun 2023 yang sebesar 5,79%," kata Henra kepada Kontan, Minggu (20/10).

Henra mengatakan pertumbuhan imbal hasil tersebut didukung dengan membaiknya kinerja pasar modal Indonesia.

Lebih lanjut, Henra menerangkan, total aset konsolidasian Taspen per September 2024 (unaudited) sebesar Rp 359,46 triliun. Dia mengeklaim nilai itu juga meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu.

Henra menyampaikan aturan pengelolaan investasi tertaung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Serta, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun instrumen investasi yang diperkenankan adalah deposito, surat berharga negara, saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, obligasi/sukuk korporasi, medium term notes (MTN).

Lalu, utang subordinasi, reksadana, efek beragun aset (EBA), dana infrastruktur real estate (DIRE), Investasi langsung, pinjaman pada anak perusahaan, properti dan dana investasi infrastruktur.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT TASPEN (Persero) terus menunjukkan kinerja bisnis yang positif, memastikan pelayanan terbaik bagi pesertanya, sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hingga triwulan III 2024, TASPEN berhasil mencatat pertumbuhan hasil investasi atau Yield on Investment (YOI) sebesar 10,55%, melampaui rata-rata industri.

Pencapaian ini tidak terlepas dari strategi investasi yang hati-hati dan optimal, terutama dengan peningkatan portofolio pada instrumen Surat Utang Negara (SUN).

Henra, Corporate Secretary TASPEN, menegaskan bahwa prioritas utama TASPEN adalah keamanan dana pensiun peserta dengan tetap mempertimbangkan risiko investasi.

“TASPEN senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko, serta mengejar hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi berlandaskan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan, Aman, Hasil, Andal, Likuid, dan Antisipatif," ujar Henra dalam siaran pers, Jumat (18/10).

Selain SUN, TASPEN juga menginvestasikan dana di instrumen Obligasi, Deposito, Saham, dan Reksadana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penyertaan pada anak usaha yang sesuai dengan regulasi.

Langkah ini memastikan bahwa TASPEN mengelola dana pensiun dengan pendekatan yang aman dan efisien.

Henra juga menjelaskan bahwa untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif, TASPEN menerapkan sistem tiga garis pertahanan (three lines of defense), yang melibatkan komite investasi, manajemen risiko, dan fungsi pengawasan internal.

"Kinerja investasi TASPEN yang melampaui rata-rata industri menunjukkan keberhasilan kami dalam mengelola aset dengan tetap menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)," tambah Henra.

Dengan alokasi 80% portofolio pada instrumen berisiko rendah, TASPEN memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban klaim peserta serta operasional perusahaan, sekaligus meminimalisir risiko gagal bayar.

Dalam rangka terus mengedepankan tata kelola yang baik, TASPEN aktif menyelenggarakan kegiatan TASPEN GRC Insight Forum (TGIF) 2024 guna menginternalisasi nilai-nilai Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) di lingkungan perusahaan.

Atas upaya tersebut, TASPEN meraih berbagai penghargaan, termasuk Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat sejak 2019, serta Trusted Company dalam Indonesia Good Corporate Governance Award dari 2020 hingga 2024.

Selama lebih dari 60 tahun, TASPEN telah mengelola dana pensiun dengan penuh kehati-hatian, sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan pentingnya pengelolaan BUMN yang bersih dan transparan.

TASPEN juga terus memproyeksikan kebutuhan jangka panjang untuk menjaga likuiditas dan memastikan keberlanjutan dana pensiun.

Jakarta -

PT TASPEN (Persero) mencatat pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YoI) sebesar 10,55% di atas industri. Perusahaan mengungkapkan pertumbuhan ini tidak lepas dari strategi investasi yang optimal dengan meningkatkan portofolio investasi TASPEN pada instrumen Surat Utang Negara.

"TASPEN senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko, dan mengejar hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi berlandaskan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan, Aman, Hasil, Andal, Likuid dan Antisipatif," kata Corporate Secretary TASPEN Henra dikutip dari siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Dari pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YoI) sebesar 10,55% di atas industri, portofolio investasi TASPEN didominasi pada instrumen Surat Utang Negara. Selain itu, dana diinvestasikan pada instrumen Obligasi, Deposito, Saham, dan Reksadana yang terdaftar di OJK, serta penyertaan pada anak usaha yang aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.

TASPEN juga menerapkan sistem tiga garis pertahanan (three lines of defense) yang melibatkan komite investasi, manajemen risiko, dan fungsi pengawasan internal.

Seiring dengan upaya mengejar imbal hasil yang tinggi, TASPEN tetap berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik serta mengalokasikan 80% portofolio pada instrumen berisiko rendah, memastikan ketersediaan dana tunai serta memberikan jaminan likuiditas untuk memenuhi kewajiban klaim peserta dan operasional perusahaan. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar.

Selain itu, penerapan GCG juga diwujudkan dengan aktif mengadakan kegiatan TASPEN GRC Insight Forum (TGIF) 2024 untuk menginternalisasi nilai-nilai Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) dalam lingkungan perusahaan serta berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat sejak 2019, Most Consistent Keterbukaan Informasi Publik pada Kompetisi BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) Kementerian BUMN, serta Trusted Company untuk keempat kalinya dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award sejak 2020 hingga 2024.

Selama lebih dari 60 tahun, TASPEN telah mengelola dana pensiun dengan penuh kehati-hatian. Hal ini sesuai arahan Menteri BUMN RI Erick Thohir agar seluruh pengelolaan BUMN dilakukan secara bersih, yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness). TASPEN secara proaktif memproyeksikan kebutuhan jangka panjang untuk menjaga likuiditas dan memastikan keberlanjutan dana pensiun.

(prf/ega)

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menanggapi soal dana pensiun senilai Rp 1 triliun PT Taspen (Persero) yang diduga dikorupsi. Kali ini penjelasan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pengasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono.

Ogi menyebutkan bahwa OJK tak lagi mengawasi seluruh kinerja PT Taspen sejak pemberlakuan Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Awalnya, kata Ogi, sebelum OJK berdiri pada tahun 2011, pengawasan terhadap PT Taspen dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di bawah Kementerian Keuangan. Hal itu mengacu pada Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Di dalam beleid itu, menurut Ogi, objek pengaturan dan pengawasannya termasuk kepada lembaga yang menyelenggarakan program asuransi sosial. “Adapun pengawasan terbatas pada pengelolaan Program Tabungan Hari Tua (THT),” katanya.

Berikutnya, setelah OJK berdiri, kata Ogi, fungsi pengawasan perasuransian dengan lingkup yang sama dilanjutkan. Hal itu sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eks Bapepam-LK.

“Oleh karena itu, pengawasan PT Taspen (Persero) merupakan penerusan kegiatan. Sehingga OJK tidak melakukan pengawasan terhadap seluruh program, hanya melakukan pengawasan terhadap program THT,” ujar Ogi.

Selanjutnya, per Oktober 2014, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terbit. Dengan adanya UU itu, artinya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tak lagi berlaku.

Dengan adanya beleid baru itu, kata Ogi, maka OJK tak lagi mengawasi PT Taspen. Sebab, di beleid terbaru itu, penyelenggaraan program asuransi sosial ditetapkan bukan lagi termasuk dalam lingkup pengawasan OJK.

Kalaupun ada keterlibatan OJK saat ini dengan PT Taspen saat ini, menurut Ogi, semata-mata karena menyanggupi permintaan bantuan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proses pemilihan direksi dan dewan komisaris perusahaan pengelola dana pensiun pegawai negeri dan pejabat negara tersebut.

“Saat ini, KBUMN meminta OJK membantu dalam proses seleksi direksi dan dewan komisaris PT Taspen (Persero) melalui mekanisme Fit and Proper Test (tapi tidak pengawasannya),” ucap Ogi.

Adapun Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, sebelumnya mengatakan, persoalan PT Taspen berada di ranah bidang pengawasan sektor industri keuangan nonbank (IKNB) di OJK. Ia juga memastikan bahwa OJK sedang melakukan penguatan dalam semua aspek.

“Tentu kita sedang (melakukan) penguatan dalam semua aspek, termasuk asuransi,” kata Dian saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024.

Kasus dugaan korupsi PT Taspen (Persero) dalam pengelolaan investasi senilai Rp 1 triliun kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerugian negara dalam hal ini ditengarai mencapai ratusan miliar rupiah.

KPK telah mencekal bekas Direktur Keuangan Taspen periode 2019-2020, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dan Direktur Utama PT Insights Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto, pada pertengahan Maret 2024 lalu. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebulan kemudian. Tak hanya itu, sejumlah petinggi Sinarmas Sekuritas sebagai broker juga diperiksa.

Adapun pemeriksaan KPK bermula saat mengetahui investasi yang ditempatkan Taspen dalam bentuk reksa dana senilai Rp 1 triliun pada Mei 2019 kemudian anjlok nilainya hampir 30 persen hingga tersisa Rp 703,74 miliar pada akhir Desember di tahun yang sama. Reksa dana itu bernama Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 atau I-Next G 2. Produk tersebut diluncurkan oleh PT Insights Investment Management akhir Oktober 2018.

Selain KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya pada 2022 juga menemukan pengelolaan portofolio investasi Taspen berupa saham pada emiten berkapitalisasi pasar kurang dari Rp 5 triliun. Akibatnya, timbul potensi kerugian Rp 762,82 miliar atau minus 64,19 persen dari harga perolehan. Selain itu BPK juga menemukan penempatan investasi PT Taspen di produk dengan rating rendah yakni BBB- senilai Rp 100 miliar.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Taspen, Henra, menuturkan, perseroan sudah menerapkan berbagai langkah strategis. Fokusnya adalah pada pengelolaan risiko keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, serta diversifikasi investasi yang bijaksana.

Sejumlah upaya itu meliputi pengelolaan investasi yang hati-hati dan terukur, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko untuk memonitor potensi risiko pasar, mengantisipasi perubahan ekonomi yang bisa mempengaruhi dana pensiun, serta menjaga ketersediaan likuiditas. Taspen juga terus berupaya menjaga cadangan dana yang memadai untuk memastikan pembayaran pensiun tepat waktu dan tidak terjadi gagal bayar.

Khairul Anamdan Ghoida Rahmah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Sinarmas Sekuritas berinisial JS pada Senin (2/9/2024).

Petinggi PT Sinarmas Sekuritas itu akan diperiksa terkait korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Tabungan dan Asurnasi Pegawai Negeri (Taspen).

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, JS yang diperiksa KPK adalah Julius Sanjaya.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut investasi PT Taspen senilai Rp 1 triliun yang sebagian diduga fiktif.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua pihak sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di KPK, pihak yang menjadi tersangka adalah Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Taspen Antonius NS Kosasih dan Dirut PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka.

Selama proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah Kantor PT Taspen di Jakarta Pusat dan kantor pihak swasta di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan.

Penyidik juga telah menggeledah lima lokasi berbeda di Jakarta yakni, dua rumah kediaman yang berada di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dan satu rumah kediaman yang berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian, satu rumah kediaman yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan serta salah satu unit tempat tinggal yang berada di Belleza Apartemen, Jakarta Selatan.

Penyidik menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dokumen investasi keuangan hingga uang dalam pecahan asing.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Panggil Direktur PT Sinarmas Sekuritas Jadi Saksi Kasus Taspen", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/02/13043961/kpk-panggil-direktur-pt-sinarmas-sekuritas-jadi-saksi-kasus-taspen.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas seluruh pegawai (Insan TASPEN) melalui beragam program pengembangan pegawai guna meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta.

Atas komitmen tersebut, TASPEN berhasil meraih lima penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024 yang diselenggarakan oleh First Indonesia Magazine di Sentral Cawang Hotel Indonesia, Jakarta (1/8).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Pelaksana HCREA 2024, Maya Julianti kepada Corporate Secretary TASPEN, Pudiastuti Citra Adi.

Penghargaan yang berhasil diraih, antara lain, The Best in HC Change Management & Communication Strategy, The Best Worforce Flexibility & Mobility, The Best in Business Transformation, The Most Resilience Company 2024 dan The Best Leadership in Human Capital Development atas nama Direktur SDM & TI TASPEN, Ovita Susiana Rosya.

Proses penilaian dalam ajang penghargaan ini didasarkan atas penilaian yang objektif dan bersifat independen oleh beberapa dewan juri yang kredibel dalam bidangnya. Sebelumnya, TASPEN telah meraih empat penghargaan sekaligus pada ajang serupa pada tahun 2023.

Corporate Secretary TASPEN Pudiastuti Citra Adi mengapresiasi tinggi seluruh Insan TASPEN atas kerja keras dan dedikasi tinggi hingga TASPEN berhasil kembali meraih penghargaan ini.

Secara prinsip, TASPEN percaya bahwa pendidikan dan pengembangan SDM yang baik adalah sebuah investasi dan kunci penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang pada perusahaan.

"Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi TASPEN untuk terus meningkatkan kualitas SDM TASPEN sehingga mampu berkontribusi terhadap bisnis dan layanan TASPEN bagi seluruh peserta dan masyarakat Indonesia,” kata Pudiastuti dalam siaran persnya, Selasa (13/8).

Hingga kini, TASPEN terus berkomitmen untuk mengembangkan SDM melalui program TASPEN Employee Achievement Scholarship Program (TEACH) yang merupakan program beasiswa yang diperuntukkan untuk karyawan TASPEN untuk berbagai jenjang pendidikan dan program Corporate Leadership Training (CLT) yang merupakan program untuk mempersiapkan kader pimpinan yang mampu merubah tantangan menjadi peluang, memiliki ketajaman bisnis dan mampu mengembangkan sumber daya dalam menghadapi perubahan di masa mendatang.

Hingga saat ini, program TEACH telah diikuti sebanyak 174 peserta dengan rincian sebanyak 41 orang untuk program D3 – S1, sebanyak 28 orang yang mengikuti program SMA – S1 dan sebanyak 104 orang yang mengikuti program Pasca Sarjana (S2).

Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan Insan TASPEN kepada para peserta sehingga dapat berimplikasi positif terhadap kinerja perusahaan dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

Beragam upaya peningkatan kualitas SDM tersebut tentunya sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seluruh perusahaan BUMN, sehingga dapat meningkatkan daya saing secara global dan membawa perubahan yang dapat mengharumkan bangsa.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor perusahaan sekuritas di Gedung Sudirman Sahid, Jakarta Pusat terkait dugaan korupsi di PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya paksa penggeledahan digelar pada Rabu (31/7/2024).

“Penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di salah satu kantor sekuritas di daerah Jakarta Pusat,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dari operasi senyap itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen atau surat dan barang bukti elektronik (BBE). Barang-barang itu diduga masih terkait dengan dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen.

“Terkait kegiatan transaksi, investasi PT Taspen,” tutur Tessa.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut investasi PT Taspen senilai Rp 1 triliun yang sebagian diduga fiktif. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua pihak sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di KPK, pihak yang menjadi tersangka adalah Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Taspen Antonius NS Kosasih dan Dirut PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka.

Selama proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah Kantor PT Taspen di Jakarta Pusat dan kantor pihak swasta di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan.

Penyidik juga telah menggeledah lima lokasi berbeda di Jakarta yakni, dua rumah kediaman yang berada di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dan satu rumah kediaman yang berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian, satu rumah kediaman yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan serta salah satu unit tempat tinggal yang berada di Belleza Apartemen, Jakarta Selatan.

Penyidik menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dokumen investasi keuangan hingga uang dalam pecahan asing.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Geledah Perusahaan Sekuritas Terkait Kasus Investasi Fiktif PT Taspen"

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana perubahan skema pembiayaan dana pensiun dari skema pay as you go menjadi skema fully funded mengemuka sejak beberapa tahun terakhir. Pola pembayaran pensiun ini dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah, sebagai pemberi kerja.

Adapun skema pensiun baru bagi PNS dengan sistem fully funded telah disiapkan pada tahun 2018 lalu. Mengacu pada Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) edisi 11 September 2017, fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh merupakan pensiun yang dibayarkan dari dana yang dihimpun oleh pemberi kerja dan peserta. Dana tersebut selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayarkan manfaat pensiun. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulan.

Skema fully funded ini dicanangkan akan menggantikan skema pensiun PNSpay as you go yang berlaku saat ini. Skema yang berlaku saat ini merupakan skema dana pensiun hasil iuran dari ASN sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun Taspen ditambah dengan dana dari APBN. Dengan skema saat ini, gaji yang diterima para pensiunan PNS untuk eselon I hanya berkisar Rp 4,5 juta-Rp 5 juta.

Namun,dikutip dari Tempo, fully funded pensions dinilai tidak selalu dapat mengurangi beban pendanaan. Skema pembiayaan pensiun PNS didanai penuh justru dianggap cenderung lebih mahal bila tingkat kenaikan gaji lebih besar dari tingkat hasil investasi riil, serta saat terjadi lonjakan PNS yang memasuki masa purna tugas.

Sementara itu, rencana perubahan skema pembiayaan dana pensiun PNS telah termuat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Pembiayaan dana pensiun melalui skema pay as you go diperkirakan berpotensi terus meningkatkan risiko fiskal ke depan.

“Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN (aparatur sipil negara) merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun ASN ke depan akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing serta pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK (pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja),” seperti dikutip dari KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran.

Linier dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan alasan pemerintah ingin mengubah skema pembayaran uang pensiunan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), maupun TNI/Polri dikarenakan kewajiban pembayaran pensiunan bagi ASN terus meningkat setiap tahunnya.

“Karena orang yang pensiun makin lama makin banyak, usia harapan hidupnya makin panjang, dengan sendirinya besar manfaat setiap bulan makin bertambah itu yang sering kali membuat worry kita, membuat cemas kita,” kata Isa dalam diskusi di kantornya, Senin, 29 Agustus 2022.

Lebih jauh Isa mengatakan, besaran kewajiban pemerintah untuk membayar pensiunan ASN terus bertambah. Pada 2022 diperkirakan Rp 119 triliun, tahun lalu sebesar Rp 112,29 triliun, 2020 sebanyak 104,97 triliun, 2019 Rp 99,75 trilun, dan 2018 hanya Rp 90,82 triliun.

“Jadi besaran manfaat pensiun setiap bulan makin bertambah, itu yang seringkali membuat kita cemas. Tahun ini untuk pembayaran pensiun hampir sampai Rp 120 triliun, 5 tahun lalu mungki sekitar Rp 90 sekian triliun,” ujar dia.

Ledakan pensiunan PNS pada 2025 juga telah diprediksi oleh pemerintah sejak 2012 silam. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) kala itu, Eko Prasojo memperkirakan ada 2,5 juta PNS yang pensiun pada 2025.

Dengan jumlah tersebut, tunjangan yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp 175 triliun. Apabila hal itu tidak diantisipasi, lanjut dia, maka APBN dikhawatirkan bermasalah, karena negara harus memberikan gaji dengan nilai sangat besar kepada orang yang tidak lagi produktif.

Terkait kabar PNS mendapatkan dana pensiun sebesar Rp1 miliar, wacana tersebut pertama kali disinggung oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 2021 lalu. Dia menyebut kemungkinan membuka peluang besaran pensiun Rp1 miliar dengan lebih dahulu berdiskusi bersama PT Taspen (Persero).

“Sampai dengan Taspen, kami juga sudah diskusi, bagaimana kalau pensiun ASN itu nanti dapat tunjangan, bisa enggak kalau sampai Rp1 miliar?” kata Tjahjo dalam acara penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik yang ditayangkan secara virtual, pada Selasa, 2 Maret 2021.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT I RIRI RAHAYU I ARRIJAL RACHMAN I RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI I MELYNDA DWI PUSPITA