Pemerintah membuka kesempatan bagi para petani untuk mendaftarkan dirinya menjadi penerima pupuk subsidi 2025. Pendaftaran dibuka hingga 15 November 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pupuk tepat sasaran dan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional.

Petani, melalui penyuluh pertanian lapangan, dapat mendaftarkan dirinya ke dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, pembaruan data e-RDKK ini bisa dilakukan setiap empat bulan sekali. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi, adalah yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

"Program pendaftaran dan pembaharuan data e-RDKK sangat penting buat petani, karena dengan terdaftar di e-RDKK, petani sangat mudah untuk akses mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga jika sudah terdaftar, maka petani akan tenang dalam melakukan budidaya tanamannya sehingga diharapkan hasilnya akan memuaskan. Itu semua bisa memperkuat niat pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M. Yadi Sofyan Noor, dalam siaran pers Jumat (8/11/2024).

Subsidi pupuk yang disalurkan mencakup beberapa jenis, antara lain Urea, NPK, NPK Formula Khusus Kakao, dan Organik. Setiap jenis pupuk memiliki peran penting dalam menutrisi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Kuota pupuk yang diberikan pada setiap petani akan disesuaikan dengan kebutuhan lahan yang dimiliki.

Pengamat Pertanian sekaligus Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta menyatakan hal senada bahwa skema penebusan pupuk bersubsidi sebenarnya sudah dipermudah melalui Permentan terbaru. Pemerintah memberikan kemudahan dengan cukup membawa KTP untuk proses penebusan pupuk di kios. Bahkan, jika petani tidak bisa datang langsung, penebusan dapat diwakilkan oleh keluarga atau anggota poktan dengan surat kuasa. Hal ini sangat bermanfaat bagi petani lansia atau yang mengalami kendala transportasi. "Penebusan hanya dengan KTP ini sangat memudahkan petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Walaupun banyak petani yang masih mengeluh ribetnya dalam transaksi, tapi itu semua mungkin karena awalnya saja. Setelah terbiasa, petani akan dimudahkan. Yang penting syarat utamanya hanya KTP dan tentu terdaftar di e-RDKK," ungkap Otong.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan kembali menegaskan terkait mekanisme penebusan pupuk. "Nanti menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk dan itu bebas, tidak dihalangi, kecuali untuk perusahaan itu tidak boleh. Ini untuk petani Indonesia dan sudah ditambah (alokasi pupuk subsidi) 100%. (dengan) KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden. (dengan) KTP bisa ambil pupuk dan itu berlaku (untuk ambil pupuk)," ujar dia.

Syarat-syarat Penerima Pupuk Subsidi:

Mengikuti skema yang ada, petani cukup mendatangi penyuluh di wilayah kecamatan masing-masing untuk proses pendaftaran e-RDKK. Sesuai Permentan Nomor 1 tahun 2024, berikut adalah syarat-syarat agar bisa menjadi penerima pupuk subsidi:

1. Memiliki usaha tani di sembilan komoditas yang telah ditentukan
Sembilan komoditas tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

2. Memiliki lahan produktif maksimal 2 hektar
Program ini ditujukan bagi petani kecil yang memang membutuhkan bantuan pupuk untuk meningkatkan hasil panen. Petani dengan luas lahan lebih dari 2 hektar tidak masuk dalam kategori penerima subsidi.

3. Tergabung dalam kelompok tani
Petani yang berhak untuk menebus pupuk subsidi adalah mereka yang sudah resmi tercatat dan bergabung dalam kelompok tani (poktan) di wilayah masing-masing. Selain itu, data petani juga harus tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

Otong berharap agar petani lebih bisa mengerti untuk mau mendaftar atau memperbarui e-RDKK sampai benar-benar yakin namanya sudah terdaftar. Sehingga pada saatnya, petani gampang mengakses pupuk subsidi.

Lebih lanjut, Yadi mengatakan "Petani menganggap sepele untuk daftar ulang, tapi nanti saatnya perlu pupuk, ribut karena tidak terdaftar. Petani masih menganggap bahwa mereka otomatis harus mendapatkan pupuk saat bercocok tanam. Untuk itu perlunya sosialisasi sampai ke tingkat petani. Masih banyak juga petani yang kurang aktif dalam berkelompok tani sehingga terlewat tidak terdata. Jika diperlukan, untuk pendaftaran update e-RDKK ini ada petugas khusus yang menanganinya, yang keliling ke setiap kelompok untuk selalu mengingatkan pentingnya pendaftaran atau update e-RDKK sehingga petani yakin dapat pupuk. Yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam ketahanan pangan serta pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petaninya."

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pimpinan BUMN pupuk agar mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Hal itu disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.

Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat bersangkutan.

"Pak Dirut, tolong manager-nya dicopot deh. Ini perintah, Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah, enggak boleh ditawar," kata Mentan.

Dia pun heran masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan.

Kemudian, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024), Mentan kembali menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Dia mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.

Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct, tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

(Febrina Ratna)

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penyaluran pupuk subsidi harus berada di satu kendali atau komando.

Usulan itu disampaikan Mentan Amran setelah mendapat banyak keluhan tentang kebijakan pupuk bersubsidi dari kepala desa saat dirinya memberikan sambutan pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Seorang kepala desa asal Cilacap mengaku belum mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah 100 persen.

Lalu, kepala desa Tugu dari Banten mengaku petani di wilayahnya kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menanggapi itu, Amran mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk 100 persen menjadi 9,5 juta ton dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini.

“Pak Menko (Zulhas) lapor, kita buka-bukaan, makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya (sekarang) tujuh (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi) Januari, sekarang sudah bulan 11, tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk,” kata Amran.

Adapun acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Pada beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi.

Amran menyebutkan, syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup ambil pupuk,” kata Amran.

Amran juga mengancam akan mencopot izin distributor apabila pupuk bersubsidi masih sulit didapat petani.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir di lokasi.

Mendengar itu, Rahmad menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

“Tapi kami harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa, sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah,” tambah dia.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk. “Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penyaluran pupuk subsidi harus berada di satu kendali atau komando.

Usulan itu disampaikan Mentan Amran setelah mendapat banyak keluhan tentang kebijakan pupuk bersubsidi dari kepala desa saat dirinya memberikan sambutan pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Seorang kepala desa asal Cilacap mengaku belum mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah 100 persen.

Lalu, kepala desa Tugu dari Banten mengaku petani di wilayahnya kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menanggapi itu, Amran mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk 100 persen menjadi 9,5 juta ton dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini.

“Pak Menko (Zulhas) lapor, kita buka-bukaan, makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya (sekarang) tujuh (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi) Januari, sekarang sudah bulan 11, tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk,” kata Amran.

Adapun acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Pada beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi.

Amran menyebutkan, syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup ambil pupuk,” kata Amran.

Amran juga mengancam akan mencopot izin distributor apabila pupuk bersubsidi masih sulit didapat petani.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir di lokasi.

Mendengar itu, Rahmad menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

“Tapi kami harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa, sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah,” tambah dia.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk. “Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penyaluran pupuk subsidi harus berada di satu kendali atau komando.

Usulan itu disampaikan Mentan Amran setelah mendapat banyak keluhan tentang kebijakan pupuk bersubsidi dari kepala desa saat dirinya memberikan sambutan pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Seorang kepala desa asal Cilacap mengaku belum mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah 100 persen.

Lalu, kepala desa Tugu dari Banten mengaku petani di wilayahnya kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Menanggapi itu, Amran mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk 100 persen menjadi 9,5 juta ton dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini.

“Pak Menko (Zulhas) lapor, kita buka-bukaan, makanya ke depan ini harus satu komando, tapi komandonya (sekarang) tujuh (kementerian/lembaga). Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan (penambahan kuota pupuk subsidi) Januari, sekarang sudah bulan 11, tapi ini tidak sampai. Tambahan 100 persen, tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk,” kata Amran.

Adapun acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

Pada beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memudahkan proses penebusan pupuk bersubsidi.

Amran menyebutkan, syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup ambil pupuk,” kata Amran.

Amran juga mengancam akan mencopot izin distributor apabila pupuk bersubsidi masih sulit didapat petani.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir di lokasi.

Mendengar itu, Rahmad menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

“Tapi kami harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa, sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah,” tambah dia.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk. “Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar bos PT Pupuk Indonesia (Persero) mencopot manajer yang mengatur jalur pupuk di lapangan. Hal ini lantaran masih banyak petani yang belum mendapatkan pupuk.

Padahal, Amran mengaku pemerintah telah menambah 100% kuota pupuk pada Januari silam. Amran menyebut adanya permasalahan distribusi dari para manajer Pupuk Indonesia di sejumlah daerah.

Permintaan Amran itu diungkapkannya di hadapan bos Pupuk Indonesia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), serta 1.500 kepala desa se-pulau Jawa dan Sumatera.

“Pak Dirut, tolong manajernya [yang mengatur pupuk] copot deh,” pinta Amran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Permintaan itu pun dijawab singkat bos Pupuk Indonesia dengan berdiri tegap. “Siap,” jawab Rahmad singkat.

Amran mengatakan banyaknya petani yang tersendat dan belum mendapatkan pupuk ini dinilai akan berdampak pada pencapaian cita-cita swasembada pangan 2028.

“Sudah, copot deh. Ini perintah, copot, cek masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya, dicopot. Ini perintah nggak boleh ditawar. Sudah selesai, cukup. Cukup, sudah aku copot,” tekannya berulang kali.

Amran pun meminta agar kepala desa untuk bersabar dengan adanya permasalahan distribusi pupuk dan melakukan pengecekan berulang.

“Aku minta daerah nanti Kepala Desa dicek, Bapak Kepala Desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah Insya Allah manajernya dicopot, enggak, enggak bisa ditawar,” pungkasnya.

Amran pun meminta perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan yang terjadi selama ini di lapangan, mulai dari Solo, Sumatra Selatan, Banyuwangi, Cilacap, hingga Aceh.

“Kita buka-bukaan makanya ke depan, ini harus satu komando, tetapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, salah satu Kepala Desa di daerah Cilacap mengaku belum menerima informasi adanya tambahan kuota 100% pupuk. “Pak Bupati Cilacap, cek langsung manajernya di sana, di mana masalahnya,” pinta Amran.

Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga juga merasakan permasalahan yang serupa. Imbasnya, para petani tidak bisa menanam jagung lantaran belum tersedianya pupuk.

Untuk itu, Mentan Amran pun meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan perintah dalam satu komando terkait pupuk.

Bisnis.com, JAKARTA — Ramai-ramai kepala desa dari berbagai wilayah mengaku belum menerima kuota tambahan pupuk dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Padahal, Amran mengeklaim bahwa pemerintah melalui Kementan telah menambah kuota pupuk sebesar 100% sejak Januari silam.

“Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas tapi ini tidak, sampai tambahan 100%,” ujar Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Amran pun meminta perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan yang terjadi selama ini di lapangan, mulai dari Solo, Sumatra Selatan, Banyuwangi, Cilacap, hingga Aceh.

“Kita buka-bukaan makanya ke depan, ini harus satu komando, tetapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas,” tuturnya.

Kepala Desa di daerah Cilacap, misalnya, mengaku belum menerima informasi adanya tambahan kuota 100% pupuk. “Pak Bupati Cilacap, cek langsung manajernya di sana, di mana masalahnya,” pinta Amran.

Setali tiga uang, Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga juga merasakan hal yang sama. Dia mengaku adanya permasalahan sistem pendistribusian pupuk lewat koperasi unit desa (KUD).

“Sampai hari ini mau tanam jagung nggak jadi karena pupuk belum ada tersedia. Jadi kuota masih kurang, pak,” ujar Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga ke Mentan.

Mentan Amran pun meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan perintah dalam satu komando terkait pupuk.

“Ini Jawa [yang belum menerima pupuk tambahan], bagaimana Papua? Bagaimana Aceh? Pak, bagaimana Sumatra? Kenapa ini gini? Coba tanya langsung manajernya kenapa?” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau lahan pertanian di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di lapangan terkait pertanian padi.

Berdasarkan pantauan detikcom, Kamis (31/10/2024) Zulhas hadir di kawasan lahan sawah Sukamandi sekitar pukul 09.10 WIB. Dalam kesempatan itu, Zulhas didampingi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT RNI (Persero) ID FOOD Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka, Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (member of ID Food), Adhi Cahyono Nugroho dan PJ Bupati Subang, Imran.

Sesampainya di lahan sawah, Zulhas melakukan dialog dengan para petani Sukamandi. Tak hanya itu, mantan Menteri Perdagangan itu juga menjajal combine harvester untuk memanen padi.

Saat berdialog dengan petani ditemukan masalah terkait bibit bermutu yang belum merata di petani. Menurut Zulhas bibit yang bermutu itu bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas padi, apa lagi pemerintah mau mencapai swasembada pangan.

"Saya ninjau sebetulnya. Apa sih masalahnya kalau bibit, kita itu tidak merata karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ungkap dia saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Dengan bibit yang bermutu, produksi padi disebut bisa meningkat 10%. Zulhas menyebut saat ini produksi beras nasional sekitar 31 juta ton. Jika produksi ditambah sebesar 10% maka ada tambahan 3 juta ton.

"Kalau (produksi) 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problem-nya, pembibitan itu kok tidak bisa lancar. Sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu," terangnya.

Kemudian, salah satu petani mengungkapkan keluhannya kepada Zulhas. Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah lainnya yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk yang mahal.

Dia mengatakan bahwa petani di daerah itu tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya.

Dalam kesempatan itu, kelompok petani tersebut menyebut kebutuhan pupuk subsidi mencapai 1.300 ton. "Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" ucapnya.

IDXChannel - PT Pupuk Indonesia mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendapat instruksi untuk menjamin ketersediaan pupuk, baik subsidi maupun nonsubsidi.

"Sudah pasti diminta untuk menjamin ketersediaan pupuk, mendukung seluruh upaya pemerintah mencapai ketahanan pangan," ujarnya ketika ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Rahmad memastikan pupuk subsidi disalurkan secara tepat sasaran melalui platform digital milik perseroan. Dalam rangka menyukseskan hal ini, pihaknya pun tengah menjalin koordinasi dengan banyak pihak.

"Pupuk subsidinya tentu kita salurkan sesuai dengan aturan. Kemudian juga nanti ada program-program perluasan, kita juga akan dukung. Kita dari sisi produksi siap, sisi distribusi siap, digitalisasi siap. Ini sedang koordinasi antara banyak Kementerian," kata Rahmad.

Saat ini, total kapasitas produksi pupuk perseroan mencapai 14,5 juta ton per tahun yang terdiri dari pupuk urea dan NPK.

"Kalau alokasi pupuk subsidi 9,5 juta, dan yang sudah ada kepastian anggaran ada 7,5 juta. Jadi kita hampir 50 persennya kita gunakan untuk subsidi," tutur dia.

Dirinya memastikan, perseroan akan selalu mendukung kebijakan apapun yang diterapkan oleh pemerintah.

"Tapi apapun yang dibutuhkan pemerintah untuk swasembada pangan, kita siap mendukung," kata Rahmad.

Sebelumnya diberitakan, dalam pidato kenegaraan perdananya usai dilantik, Prabowo menekankan bahwasanya ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas utama pemerintah.

Ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang.

"Saya tekankan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

Menteri BUMN Erick Thohir akan menindak tegas pegawai BUMN nakal yang nekat bermain dengan program negara. Salah satunya terkait pengadaan pupuk subsidi.

Erick menegaskan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya target besar mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Seiring mencapai target tersebut, Erick akan memberantas oknum-oknum BUMN pangan yang selama ini bermain di pasokan pupuk.

"Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main dipupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat!" kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Erick juga memastikan kolaborasi erat dengan Kementerian Pertanian untuk mencapai target swasembada. Hal ini diwujudkan melalui kunjungannya ke Kementan untuk bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia hadir membawa sejumlah pimpinan BUMN pangan, antara lain Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono, hingga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.

Lebih lanjut Erick pun mencontohkan salah satu bentuk dari kolaborasi ini. Misalnya melalui PTPN, akan dipastikan untuk alokasi lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada pangan.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengidentifikasi komoditas strategis sebagai upaya mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satunya pada komoditas singkong.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Strategi Peningkatan Produktivitas Singkong dan Kebijakan Dukungan Pupuk Bersubsidi untuk Petani di Palembang, Selasa (8/10) lalu.

Tri Wahyudi menjelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 terdapat sembilan komoditas sebagai penerima pupuk bersubsidi, terdiri dari padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Sementara itu, pada awal tahun 2024 Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi awal 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

"Kebijakan penambahan volume ini diperlukan upaya optimalisasi dalam meningkatkan serapannya. Optimalisasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi komoditas-komoditas strategis daerah yang berpotensi mendapatkan pupuk bersubsidi. Harapannya berdampak terhadap optimalisasi serapan pupuk bersubsidi, nilai ekonomi dan peningkatan produktivitas pertanian," ujar Tri Wahyudi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Ia menerangkan, singkong yang juga dikenal sebagai ubi kayu dapat dikategorikan sebagai komoditas alternatif pangan yang memiliki kandungan karbohidrat setara beras. Indonesia sendiri menduduki urutan kelima sebagai negara produsen singkong terbesar di dunia, dengan total produksi 18,3 juta ton (2020). Dari produksi tersebut memasok 87% untuk kebutuhan nasional.

Sebagian besar atau 97% produksi ubi kayu digunakan untuk pangan. Hal ini menunjukkan bahwa ubi kayu mempunyai peran strategis sebagai penyangga pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya peningkatan produktivitas singkong harus diwujudkan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Komponen budidaya yang berperan dalam peningkatan produktivitas singkong adalah penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, varietas yang sesuai (tahan cekaman biotik dan abiotik), dan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)," terangnya.

Tri Wahyudi mengaku mendapatkan masukan dari stakeholder, salah satunya Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) yang berharap singkong masuk menjadi komoditas yang berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Dengan demikian kesejahteraan petani meningkat, industri singkong tanah air dapat berkembang, ketahanan pangan nasional terjaga.

"FGD ini dilaksanakan untuk menggali kondisi di lapangan dan merumuskan strategi peningkatan produktivitas tanaman singkong dan kebijakan dukungan pupuk bersubsidi untuk petani singkong sebagai salah satu komoditas strategis di wilayah Sumatera Bagian Selatan," terangnya.

Simak: Jokowi Pastikan Lunasi Utang Rp 10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia

[Gambas:Video 20detik]