Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil, PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) membeberkan sejumlah usulan perseroan dalam proposal restrukturisasi utang kepada kreditur.

PBRX tengah bergelut dengan restrukturisasi utang bernilai jumbo. Saat ini, Pan Brothers dalam masa perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga 22 November 2024.

Di tengah masa perpanjangan PKPU, PBRX fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait dengan skema restrukturisasi utang perseroan. Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta.

Adapun, untuk pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral, direncanakan restrukturisasi melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB). Dengan begitu, utang yang ada di liabilitas Pan Brothers setelah konversi menjadi sekitar US$140 juta.

Pan Brothers juga memiliki utang kepada suplier dengan outstanding sekitar US$7 juta. Utang kepada suplier tersebut akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada.

Raksasa garmen yang saat ini mengoperasikan 15 pabrik di Jawa Tengah dan Tangerang dengan total 23.000 tenaga kerja itu pun sedang dalam proses penyusunan skema restrukturisasi kepada sederet krediturnya.

Merujuk keterangan resmi Pan Brothers yang dikutip Jumat (8/11/2024), rapat para kreditor yang juga dihadiri oleh Tim Pengurus PKPU Pan Brothers telah dilaksanakan pada Rabu (6/11/2024).

Dalam rapat tersebut, manajemen Pan Brothers menyampaikan antisipasi penurunan penjualan lebih lanjut pada 2025 dengan asumsi keterbatasan modal kerja.

Selanjutnya, periode 2026-2030, diproyeksi menjadi masa pemulihan bagi PBTX untuk meningkatkan penjualan dan menstabilkan kondisi modal kerja. Berdasarkan proyeksi tersebut, diperkirakan tingkat utang berkelanjutan perseroan lebih rendah dari tingkat utang perseroan saat ini.

“Perseroan menyoroti bahwa proyeksi arus kas dan proposal restrukturisasi yang telah diajukan didasarkan pada asumsi optimistis bahwa proses PKPU akan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada 22 November 2024,” tulis manajemen Pan Brothers.

Perseroan juga menekankan bahwa pencapaian target penyelesaian PKPU pada bulan ini sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis Pan Brothers. Keterlambatan dalam proses PKPU disebut berisiko menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengikis kepercayaan para pembeli potensial.

“Hal ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap minat beli dan jumlah pesanan yang diterima perseroan, terutama untuk musim Fall Winter 2025.”

Pada saat yang sama PBRX mamaparkan lima poin usulan restrukturisasi utang dalam proposal kepada kreditur perseroan.

Pertama, utang sindikasi dibagi menjadi dua tranche dengan jangka waktu pembayaran 11 dan 15 tahun. Hingga 31 Maret 2024, outstanding pinjaman sindikasi PBRX sebesar US$123,45 juta.

Kedua, fasilitas LC dari Maybank yang sudah tidak aktif diselesaikan melalui penyelesaian dengan penjualan jaminan.

Ketiga, Bank Permata akan diberikan opsi untuk mereaktivasi fasilitas LC atau dikonversi menjadi term loan. Perusahaan tercatat memiliki fasilitas omnibus trade untuk pembukaan LC dengan PT Permata Bank Tbk. dengan No.KK/21/0124/AMD/CG1 dengan plafon US$10.000.000 dan No.KK/21/0112/AMD/CG1 dengan fasilitas sebesar US$15.000.000. Fasilitas ini diperuntukan hanya untuk pembukaan LC ke pemasok.

Keempat, surat utang obligasi dan pemberi pinjaman bilateral non-aktif akan dikonversi menjadi obligasi wajib konversi (MCB).

Kelima, syarat dan ketentuan untuk pemberi fasilitas LC aktif serta vendor pemasok tidak berubah dan diatur sesuai perjanjian yang sudah ada.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) tengah berupaya untuk merestrukturisasi utangnya seiring dengan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Apabila restrukturisasi berjalan, kinerja bisnis diproyeksikan moncer pada 2030.

Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan seiring dengan PKPU yang dialaminya, PBRX memang mencatatkan penurunan kinerja keuangan. Kinerja jeblok dialami saat pandemi Covid-19 sejalan dengan tantangan ekonomi makro yang didorong inflasi.

Berdasarkan laporan keuangan per kuartal I/2024, pendapatan PBRX turun 16,16% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$92,25 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pun susut 89,22% yoy menjadi US$124.909.

Menurutnya, arus kas perseroan pun ketat. Perseroan pun kesulitan untuk memperoleh tambahan modal kerja.

Meski begitu, di tengah PKPU, menurutnya PBRX masih tetap menjalankan operasional bisnisnya seperti biasa. Tercatat, jumlah pegawai PBRX per 30 September 2024 mencapai 23.571 orang. Utilisasi produksi di PBRX pun mencapai 80%-85%.

Fitri mengatakan berdasarkan skema restrukturisasi tersebut, penurunan penjualan manufaktur di PBRX diproyeksikan masih terjadi pada 2024 dan 2025, disebabkan PKPU serta keterbatasan modal kerja.

Namun, dengan restrukturisasi, kinerja bisnis diproyeksikan kembali moncer pada 2030. "Tahun ini dan tahun depan masih turun dan bisa balik ke performa kami yang terbagus seperti tahun-tahun sebelumnya, baru di sekitar tahun 2030," ujar Fitri setelah presentasi pembahasan proposal perdamaian dengan kreditur pada Rabu (6/11/2024).

Penjualan manufaktur garmen diproyeksikan mencapai US$500 juta pada 2030. Asumsi ini didasarkan pada permintaan global terhadap pakaian yang diproyeksikan meningkat secara bertahap seiring dengan antisipasi penurunan inflasi oleh pasar. Pertumbuhan penjualan pun diasumsikan akan terjadi secara bertahap setelah proses PKPU.

Ditambah, terdapat proyeksi order taking dari para pembeli atau buyer Pan Brothers, seperti Adidas, Uniqlo, The North Face, hingga Amer Sports untuk tahun depan.

"Maka kami usahakan ini [restrukturisasi] bisa selesai bulan ini, supaya order taking untuk tahun depan, dalam satu semester, sudah bisa confirm kami terima," ujarnya.

Dalam laporan keuangan per kuartal I/2024, pembeli PBRX dengan jumlah penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih salah satunya adalah Adidas. Tercatat, penjualan kepada Adidas mencapai US$9,51 juta per kuartal I/2024, turun 52,68% yoy. Kemudian, penjualan kepada Uniqlo mencapai US$12,39 juta, naik 13,09% yoy.

Adapun, penjualan ekspor PBRX per kuartal I/2024, turun 18,21% yoy menjadi US$77,3 juta. Penjualan lokal pun turun 3,54% yoy menjadi US$15,03 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA mengumumkan penyelesaian restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA, yaitu PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai utang yang direstrukturisasi sebesar total Rp 11,1 triliun.

Langkah ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada para kreditornya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Proposal rencana perdamaian yang mencakup usulan restrukturisasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditor konkuren (utang usaha) maupun kreditur separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

Kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menyampaikan terima kasih kepada para kreditor dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kesabaran yang diberikan selama proses PKPU berlangsung.

“Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami,” ujar Neil dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Neil menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup VIVA ini, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik, sehingga dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Dalam menyongsong masa depan yang menjanjikan, Grup VIVA juga meminta dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses restrukturisasi ini, termasuk vendor-vendor yang setia bekerja sama, selain pihak-pihak lain, agar target-target yang sudah dicanangkan dapat dicapai.

Neil mengungkapkan, untuk memperkuat kapabilitas perusahaan, VIVA juga akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman di bidangnya, serta terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup VIVA.

“Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital,” tutup Neil.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA mengumumkan penyelesaian restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA, yaitu PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai utang yang direstrukturisasi sebesar total Rp 11,1 triliun.

Langkah ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada para kreditornya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Proposal rencana perdamaian yang mencakup usulan restrukturisasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditor konkuren (utang usaha) maupun kreditur separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

Kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menyampaikan terima kasih kepada para kreditor dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kesabaran yang diberikan selama proses PKPU berlangsung.

“Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami,” ujar Neil dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Neil menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup VIVA ini, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik, sehingga dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Dalam menyongsong masa depan yang menjanjikan, Grup VIVA juga meminta dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses restrukturisasi ini, termasuk vendor-vendor yang setia bekerja sama, selain pihak-pihak lain, agar target-target yang sudah dicanangkan dapat dicapai.

Neil mengungkapkan, untuk memperkuat kapabilitas perusahaan, VIVA juga akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman di bidangnya, serta terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup VIVA.

“Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital,” tutup Neil.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Visi Media Asia Tbk atau VIVA mengumumkan penyelesaian restrukturisasi kewajiban pembayaran utang empat perusahaan yang tergabung dalam Grup VIVA, yaitu PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai utang yang direstrukturisasi sebesar total Rp 11,1 triliun.

Langkah ini dicapai melalui proses pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada para kreditornya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Proposal rencana perdamaian yang mencakup usulan restrukturisasi utang keempat perusahaan tersebut telah disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditor konkuren (utang usaha) maupun kreditur separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk para kreditur lembaga keuangan asing.

Kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan yang besar para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menyampaikan terima kasih kepada para kreditor dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kesabaran yang diberikan selama proses PKPU berlangsung.

“Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami,” ujar Neil dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Neil menambahkan, dengan selesainya proses restrukturisasi utang Grup VIVA ini, maka struktur permodalan perusahaan akan menjadi jauh lebih baik, sehingga dapat mendukung upaya-upaya strategis pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Dalam menyongsong masa depan yang menjanjikan, Grup VIVA juga meminta dukungan dari seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses restrukturisasi ini, termasuk vendor-vendor yang setia bekerja sama, selain pihak-pihak lain, agar target-target yang sudah dicanangkan dapat dicapai.

Neil mengungkapkan, untuk memperkuat kapabilitas perusahaan, VIVA juga akan merekrut talenta-talenta baru yang berpengalaman di bidangnya, serta terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari Grup VIVA.

“Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital,” tutup Neil.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) berhasil menyelesaikan restrukturisasi kewajiban pembayaran utang untuk empat perusahaan dalam Grup VIVA, yakni PT Visi Media Asia Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Lativimedia Karya, dan PT Cakrawala Andalas Televisi.

Nilai total utang yang berhasil direstrukturisasi mencapai Rp 11,1 triliun.

Proses restrukturisasi ini ditandai dengan pemungutan suara atas Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Grup VIVA kepada krediturnya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Senin (4/11/2024).

Proposal tersebut disetujui oleh seluruh kreditur, baik kreditur Konkuren (utang usaha) maupun kreditur Separatis (utang bank dengan jaminan), termasuk kreditur lembaga keuangan asing.

Kesepakatan ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari para pemangku kepentingan terhadap prospek usaha Grup VIVA.

Direktur PT Visi Media Asia Tbk, Neil Tobing, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para kreditur dan pemangku kepentingan atas dukungan serta kesabaran mereka selama proses PKPU.

“Dengan selesainya proses restrukturisasi ini, Grup VIVA akan memfokuskan upayanya pada pengembangan usaha ke depan, yaitu mencakup bisnis di bidang penyiaran televisi, digital, konten, dan kegiatan off-air untuk menjawab kebutuhan pasar dan menghadirkan inovasi baru bagi pemirsa serta mitra bisnis kami,” ujar Neil dalam siaran pers.

Neil menambahkan bahwa restrukturisasi utang ini akan memperbaiki struktur permodalan perusahaan, yang akan mendukung upaya strategis pengembangan bisnis di masa mendatang.

Grup VIVA juga meminta dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses restrukturisasi, termasuk vendor-vendor yang setia bekerja sama, untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan.

Dalam upaya memperkuat kapabilitas perusahaan, VIVA akan merekrut talenta baru yang berpengalaman serta terus mengembangkan potensi lebih dari 2.000 karyawan yang saat ini menjadi bagian dari Grup VIVA.

"Kami optimistis langkah ini akan memperkuat posisi VIVA sebagai pemain terdepan di industri media. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin digital," ujar Neil.

Dengan semangat baru, Grup VIVA siap melangkah maju untuk mewujudkan visi perusahaan yang berfokus pada transformasi digital dan penguatan konten berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) terus dihantam masalah. Terbaru, PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) menghentikan sementara salah satu unit produksi pabrik kimia dan serat di Karawang, Jawa Barat mulai 1 November 2024 lalu.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), POLY masih menghadapi tren penurunan operasi hingga kuartal III-2024 di mana utilisasi perusahaan diperkirakan akan berada di bawah level 40%.

"Faktor eksternal berupa kelebihan kapasitas global masih jadi penyebab lesunya permintaan," ungkap Direksi Perseroan dalam keterbukaan informasi, Jumat (1/11).

Selain itu, POLY juga menghadapi tekanan signifikan pada modal kerja dan belanja modal seiring belum selesainya proses pembicaraan restrukturisasi utang sejak 2005.

Hal inilah yang membuat POLY menyetop sementara salah satu unit produksi pabrik kimia dan serat di Karawang.

Kendati begitu, POLY akan mempertahankan kelangsungan bisnisnya melalui operasional terbatas divisi Benang Filamen di Kendal, Jawa Tengah untuk melayani permintaan esensial pelanggan tertentu.

Manajemen POLY menyebut, penghentian pabrik yang telah eksis selama tiga dekade ini akan berdampak pada koreksi pendapatan tahunan perusahaan hingga 52%.

Dalam periode secepatnya 60 hari sejak penghentian operasional, Manajemen POLY akan mereposisi model usaha untuk menyesuaikan konfigurasi produk yang akan ditawarkan pada saat pabrik kembali dioperasikan.

POLY tengah dalam negosiasi skema kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka memperoleh pendanaan modal kerja baru dan aktif menindaklanjuti sejumlah kerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka rangka memaksimalkan peluang pemanfaatan fasilitas produksi perusahaan.

"Kami secara proaktif menindaklanjuti dan berupaya mempercepat pembahasan konsep restrukturisasi dengan semua kreditur yang yang sedang berjalan untuk memberikan akses normal perusahaan ke perbankan," pungkas Direksi Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) kembali lolos dari pailit setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan PKPU yang diajukan oleh Greylag 1446.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio menyampaikan perkembangan terbaru yang diperoleh perseroan terkait dengan putusan Mahkamah Agung No.22/PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Putusan itu terkait dengan permohonan peninjauan kembali atas putusan permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company.

Dalam keterbukaan informasi, Selasa (29/10/2024), manajemen GIAA melaporkan perseroan melalui kuasa hukum telah menerima putusan MA tersebut pada 24 Oktober 2024.

“Pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung menetapkan putusan menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company tersebut,” tulisnya.

MA juga menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10 juta.

Lebih lanjut, manajemen GIAA menegaskan bahwa upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam suatu perkara. Dengan demikian, tidak terdapat upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan atas Putusan Permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1446 Designated Activity Company.

“Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.”

Sebelumnya, pada 26 Agustus 2024, GIAA melalui kuasa hukumnya telah menerima putusan penunjauan kembali atas putusan permohonan pembatalan perdamaian No.425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh Greylag Goose Lease 1410 Designated Activity Company.

Dalam putusan atas gugatan dengan nomor 23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 tertanggal 25 Juli 2024 itu, MA pada intinya menolak permohonan yang diajukan oleh Greylag 1410 sehingga Garuda dimenangkan pada perkara ini.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) memberikan efek domino yang cukup besar. Salah satunya dampak terhadap perbankan yang memang menjadi salah satu kreditur terbesar untuk emiten berkode saham SRIL ini.

Jika mengacu pada laporan keuangan Sritex per 30 Juni 2024, total utang bank baik itu untuk jangka panjang maupun pendek berjumlah US$ 828,09 juta atau berkontribusi sekitar 51,8% dari total liabilitas yang dimiliki. Di mana, total liabilitas Sritex senilai US$ 1,59 miliar.

Adapun, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi kreditur terbesar dari perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini. Sritex memiliki utang di BCA baik itu jangka pendek dan jangka panjang.

Secara rinci, utang di BCA yang bersifat jangka pendek senilai US$ 11.37 juta dan yang bersifat jangka panjang senilai US$ 71,31 juta. Berarti totalnya utang Sritex di bank swasta terbesar di tanah air ini mencapai US$ 82,68 juta.

Namun, utang tersebut sudah sedikit menurun jika dibandingkan dengan posisi akhi tahun 2023. Sebab, pada periode tersebut, utang Sritex di BCA masih senilai US$ 83,53 juta.

Selanjutnya, utang-utang Sritex di bank banyak berasal dari bank-bank milik asing. Sebut saja, State Bank of India, Singapore Branch, Bank QNB Indonesia, hingga Citibank N.A., Indonesia dengan rata-rata nilai lebih dari US$ 35 juta.

Selain itu, bank-bank daerah pun tercatat juga menjadi kreditur dari perusahaan yang sudah berdiri sejak 1966 ini. Misalnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT Bank DKI yang turut menyalurkan utang untuk Sritex.

Secara rinci, berikut daftar utang bank Sritex per Juni 2024:

1. PT Bank Central Asia Tbk - US$ 82,678,431
2. State Bank of India, Singapore Branch - US$ 43,887,212
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$ 36,939,772
4. Citibank N.A., Indonesia - US$ 35,826,893
5. PT Bank Mizuho Indonesia - US$ 33,709,712
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33,270,249
7. PT Bank Muamalat Indonesia - US$ 25,450,705
8. PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$ 25,339,237
9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$ 25,164,698
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$ 24,202,906
11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23,807,159
12. Bank of China (Hong Kong) Limited - US$ 21,775,733
13. PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21,531,883
14. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. - US$ 20,000,000
15. Woori Bank Singapore Branch - US$ 19,870,626
16. Standard Chartered Bank - US$ 19,570,364
17. PT Bank DBS Indonesia - US$ 18,238,794
18. PT Bank Permata Tbk - US$ 16,707,929
19. PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$ 14,912,809
20. PT Bank DKI - US$ 9,130,513
21. Bank Emirates NBD - US$ 9,014,852
22. ICICI Bank Ltd., Singapore Branch - US$ 6,969,549
23. PT Bank CTBC Indonesia - US$ 6,950,110
24. Deutsche Bank AG - US$ 6,821,059
25. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$ 4,970,936
26. PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$ 4,519,559
27. PT Bank SBI Indonesia - US$ 4,380,982
28. MUFG Bank, Ltd. - US$ 23,777,834

Bisnis.com, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) menyampaikan kesepakatan terbaru mengenai akta perjanjian restrukturisasi atau Master Restructuring Agreement (MRA) dengan sejumlah bank.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan WSKT telah menandatangani MRA perubahan antara perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (SMBC), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Lalu PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN), PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP), PT Bank Resona Perdania, PT Bank BNP Paribas Indonesia, dan PT Bank Shinhan Indonesia.

"MRA perubahan ini ditandatangani pada 16 Agustus 2024," ujar Haugroho, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan, WSKT melakukan restrukturisasi kembali atas utang bank dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,2 triliun.

Lebih lanjut, utang bank akan dibagi dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perjanjian menjadi fasilitas kredit sebesar Rp24,15 triliun kepada bank konvensional, dengan fasilitas kredit tranche A sebesar Rp3,95 triliun, dan fasilitas kredit trance B sebesar Rp20,2 triliun.

Lalu fasilitas pembiayaan syariah sebesar Rp2,05 triliun, dengan trance A sebesar Rp336,7 miliar, dan tranche B sebesar Rp1,72 triliun.

Manajemen juga menjelaskan pada 3 Oktober 2024 WSKT menandatangani akta perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kredit sindikasi No. 03 antara perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), BJBR, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

Pernyataan kembali tersebut mengatur kredit modal kerja bersifat bergulir transaksional kepada debitur sebesar sampai dengan Rp8,07 triliun, dengan sublimit cash loan sampai dengan Rp6,26 triliun, dan supplier financing sampai dengan Rp6,26 triliun.

"Yang mana telah dilakukan penarikan oleh WSKT sebesar Rp11,34 triliun dan pada tanggal perjanjian amendemen memiliki jumlah pokok terutang sebesar Rp5,28 triliun," ujar manajemen.

Selanjutnya, pada 7 Oktober 2024 telah dilakukan penandatanganan akta perjanjian antar bank perubahan antara WSKT dengan BJB, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), BNI, BRI, Mandiri, SMBC, PT Bank CTBC Indonesia (“CTBC”), Panin, Shinhan, Resona Perdania, BNP Paribas, Permata, PT Bank SBI Indonesia (SBI) dan Bank of China (Hong Kong) Limited – Cabang Jakarta.

Kemudian Akta Perjanjian Perubahan Induk II Fasilitas Pembiayaan Konvensional No. 05 (MAA Konvensional Perubahan) antara WSKT dengan BJB, Panin, SMBC, BOC, Permata, Resona Perdania, Shinhan, CTBC, SBI, BNI, BRI, Mandiri dan BNP Paribas.

Lalu Akta Perjanjian Perubahan Induk II Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 06 (MAA Syariah Perubahan) antara Perseroan dengan BSI, BNI, BRI dan Mandiri.

WSKT juga menyampaikan telah dilakukan aksesi oleh bank-bank yang belum menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut di atas.

“MRA Perubahan dilakukan sampai dengan 6 September 2024, Perjanjian Antar Bank Perubahan dilakukan sampai dengan 10 Oktober 2024, MAA Konvensional Perubahan dilakukan sampai dengan 11 Oktober 2024, serta MAA Syariah Perubahan dilakukan pada 10 Oktober 2024," tulis manajemen.

Lebih lanjut, WSKT juga menerangkan BBNI selaku agen bersama telah menyampaikan syarat efektif yang berlaku pada MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah terpenuhi.

Dengan demikian, MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah berlaku efektif terhitung sejak 17 Oktober 2024.

Selain itu, WSKT juga memohonkan dan menyetujui pengesampingan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Rekening dan Kas No. 39 pada 25 Oktober 2021 yang berlaku sejak 17 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2026.

"Sampai dengan saat ini nilai outstanding jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp26,21 triliun termasuk dengan alokasi pada masing-masing tranches masih dalam tahap finalisasi rekonsiliasi dengan seluruh kreditur. Kami akan menyampaikan kembali informasi tersebut ketika nilai sudah bersifat final," ucapnya.

Adapun dengan diterimanya pernyataan efektif MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan, maka ketentuan yang diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Induk dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi KMK Penjaminan menjadi efektif dan dapat dijalankan oleh WSKT dan para kreditur terkait.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menyampaikan kesepakatan terbaru terkait perubahan perjanjian restrukturisasi utang atawa Master Restructuring Agreement (MRA)

Melansir keterbukaan informasi, WSKT telah menandatangani Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk Perubahan No. 22 (MRA Perubahan) pada tanggal 16 Agustus 2024, Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 03 pada tanggal 3 Oktober 2024, serta tiga akta perjanjian terpisah dengan sejumlah bank pada tanggal 7 Oktober 2024.

MRA Perubahan, ditandatangani WSKT dengan sembilan bank. Yaitu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Permata Tbk (BNLI), PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN), PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), PT Bank Resona Perdania (Resona Perdania), PT Bank BNP Paribas Indonesia (BNP Paribas), dan PT Bank Shinhan Indonesia (Shinhan).

Dalam dokumen tersebut, disampaikan bahwa WSKT melakukan restrukturisasi kembali atas utang bank dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp 26,21 triliun. Utang bank tersebut akan dibagi dan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut.

Pertama, Fasilitas Kredit sebesar Rp 24,15 triliun kepada Bank Konvensional. Rinciannya, Fasilitas Kredit Tranche A sebesar Rp 3,95 triliun, serta Fasilitas Kredit Tranche B sebesar Rp 20,20 triliun.

Kedua, Fasilitas Pembiayaan Syariah sebesar Rp 2,05 triliun. Rinciannya, Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche A sebesar Rp 336,76 miliar, serta Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B sebesar Rp 1,72 triliun.

Lalu, Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 03 ditandatangani WSKT bersama dengan lima bank. Yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), BBNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), BJBR, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut).

Dalam dokumen tersebut diatur jumlah kredit modal kerja bersifat bergulir (revolving) transaksional kepada WSKT sebesar sampai dengan Rp 8,07 triliun dengan sublimit Non Cash Loan sampai dengan Rp 6,26 triliun dan Supplier Financing sampai dengan Rp 6,26 triliun.

“Yang mana telah dilakukan penarikan oleh WSKT sebesar Rp 11,34 triliun. Sehingga, pada tanggal perjanjian amendemen, WSKT memiliki jumlah pokok terutang sebesar Rp 5,28 triliun,” ujar Direktur Utama WSKT Muhammad Hanugroho dalam keterbukaan informasi tersebut.

Kemudian, pada tanggal 7 Oktober, WSKT menandatangani tiga dokumen perjanjian dengan sejumlah bank.

Pertama, Akta Perjanjian Antar Bank Perubahan No. 04 (Perjanjian Antar Bank Perubahan) antara WSKT dengan BJBR, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), BBNI, BBRI, BMRI, BTPN, PT Bank CTBC Indonesia (CTBC), PNBN, Shinhan, Resona Perdania, BNP Paribas, BNLI, PT Bank SBI Indonesia (SBI) dan Bank of China (Hong Kong) Limited – Cabang Jakarta (BOC).

Kedua, Akta Perjanjian Perubahan Induk II Fasilitas Pembiayaan Konvensional No. 05 (MAA Konvensional Perubahan) antara Perseroan dengan BJBR, PNBN, BTPN, BOC, BNLI, Resona Perdania, Shinhan, CTBC, SBI, BBNI, BBRI, BMRI, dan BNP Paribas.

Ketiga, Akta Perjanjian Perubahan Induk II Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 06 (MAA Syariah Perubahan) antara Perseroan dengan BRIS, BBNI, BBRI dan BMRI.

Lebih lanjut, telah dilakukan aksesi oleh bank-bank yang belum menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut di atas.

“Yaitu, MRA Perubahan dilakukan sampai dengan 6 September 2024, Perjanjian Antar Bank Perubahan dilakukan sampai dengan 10 Oktober 2024, MAA Konvensional Perubahan dilakukan sampai dengan 11 Oktober 2024, serta MAA Syariah Perubahan dilakukan pada 10 Oktober 2024,” kata Hanugroho.

BNI selaku Agen Bersama melalui surat No. SSF/5.3/2633 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Penyampaian Efektif atas Perubahan Perjanjian Restrukturisasi MRA a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Surat No. SSF/5.3/2634 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Penyampaian Efektif atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah menyampaikan bahwa syarat efektif yang berlaku pada MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah terpenuhi.

“Sehingga, MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan telah berlaku efektif terhitung sejak 17 Oktober 2024,” ungkapnya.

Selain itu, telah dimohonkan dan disetujui pengesampingan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Rekening dan Kas No. 39 tanggal 25 Oktober 2021 yang berlaku sejak 17 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2026.

Hanugroho menuturkan, sampai dengan saat ini nilai outstanding jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp 26,21 triliun, termasuk dengan alokasi pada masingmasing tranches masih dalam tahap finalisasi rekonsiliasi dengan seluruh kreditur dan Perseroan akan menyampaikan kembali informasi tersebut ketika nilai sudah bersifat final.

“Dengan diterimanya pernyataan efektif MRA Perubahan dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas KMK Penjaminan, maka ketentuan yang diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Restrukturisasi Induk dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi KMK Penjaminan menjadi efektif dan dapat dijalankan oleh Perseroan dan para kreditur terkait,” tuturnya.

Tonton:Rekomendasi Saham Hari Ini Usai Pelantikan Kabinet Merah Putih

Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten konstruksi pelat merah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) tengah fokus pada strategi pengurangan liabilitas, terutama utang jangka pendek yang tercatat sebesar Rp 22 triliun per 30 Juni 2024. Angka utang jangka pendek ini jauh lebih besar dibandingkan liabilitas jangka panjangnya yang hanya Rp 4,44 triliun.

Menurut Rozi Sparta, Sekretaris Perusahaan ADHI, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan beban utang tersebut, termasuk restrukturisasi dan pelunasan obligasi yang jatuh tempo dalam waktu dekat.

Salah satu upaya utama yang telah dilakukan adalah pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II 2019 Seri B senilai Rp 473,5 miliar pada Juni 2024, serta pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 senilai Rp 473,5 miliar pada Agustus 2024.

Selain itu, ADHI berkomitmen melunasi utang obligasi sebesar Rp 1,2 triliun yang akan jatuh tempo pada Mei 2025. Utang bank sebesar Rp 534 miliar yang merupakan pinjaman untuk modal kerja proyek juga akan dilunasi seiring dengan penerimaan pembayaran termin dari proyek-proyek yang sedang berlangsung.

"Atas utang jangka pendek lainnya, ADHI akan membayarkannya seiring dengan diterimanya pembayaran termin dari Pemberi Pekerjaan atas piutang dan persediaan yang tercatat (back to back)," kata Rozi kepada Kontan.co.id, Rabu (9/10).

Terkait kesenjangan yang signifikan antara utang jangka pendek dan jangka panjang, Rozi menjelaskan bahwa hal ini merupakan konsekuensi dari sifat bisnis konstruksi ADHI. Dengan tingginya orderbook dan volume proyek, Adhi Karya memerlukan pendanaan jangka pendek untuk menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan.

Namun, Rozi menekankan bahwa risiko likuiditas tetap terjaga karena utang tersebut akan dilunasi seiring dengan penyelesaian proyek dan pembayaran dari pemberi kerja.

Untuk mempercepat arus kas, ADHI telah menerapkan strategi dengan tidak mengambil proyek yang menggunakan skema pembayaran turnkey, yang biasanya membebani keuangan perusahaan karena pembayaran dilakukan di akhir proyek.

"ADHI memiliki strategi untuk tidak mengerjakan project yang memiliki skema pembayaran turnkey yang umumnya memberikan beban finansial lebih besar karena pembayarannya dilakukan di akhir proyek," ujar dia.

Sebaliknya, Adhi Karya hanya mengerjakan proyek dengan skema pembayaran monthly certificate dan progress payment, yang memungkinkan ADHI menerima pendapatan lebih sering dan mengurangi beban utang yang harus ditanggung.

Dalam menghadapi liabilitas yang tinggi, terutama dari proyek-proyek pemerintah yang memiliki skema pembayaran bulanan, ADHI telah melakukan efisiensi melalui peningkatan modal dengan mekanisme rights issue dan penyertaan modal negara (PMN). Ini bertujuan untuk mendanai proyek investasi yang sedang dikerjakan serta memperbaiki struktur keuangan perusahaan secara keseluruhan.

"Atas pembiayaan proyek pemerintah yang saat ini belum kami terima pembayarannya, memiliki term of payment monthly certificate dan progress payment sehingga umur piutangnya relatif singkat. Adhi Karya mengambil langkah efisiensi untuk sumber pendanaan dari ekuitas (rights issue dan PMN) untuk mendanai proyek investasi yang dikerjakan ADHI," pungkasnya.