Sistem pembayaran saat ini terus berkembang di Indonesia dan di pasar global. Termasuk dari sisi konsumen, teknologi sampai sisi regulator.

Direktur Bisnis ALTO Network Rangga Wiseno mengungkapkan tahun 2024 menjadi tahun penuh pencapaian bagi ALTO, dengan pertumbuhan transaksi yang luar biasa. Hingga September 2024 (Year to Date), total transaksi yang diproses melalui ALTO meningkat hingga 642%, dan transaksi QRIS yang menjadi produk andalan ALTO mengalami peningkatan signifikan sebesar 218%.

Dia mengungkapkan selain itu, ALTO juga berhasil memperluas ekosistemnya dengan menambah member baru, baik dari sektor perbankan dan non-perbankan," kata Rangga dalam siaran pers ditulis Kamis (7/11/2024).

Pertumbuhan ini menunjukkan kekuatan ALTO dalam mendukung berbagai transaksi digital yang terus berkembang dan semakin memantapkan langkah ALTO untuk memperluas bisnisnya di panggung internasional Penghargaan ALTOGETHER.

Penghargaan ini mempertegas apresiasi ALTO atas kontribusi yang luar biasa dari para membernya dalam mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dengan memilih untuk tidak menggunakan penyelenggara acara pihak ketiga, ALTO menghadirkan pengalaman yang langsung dan autentik, yang mencerminkan nilai-nilai inti dari kemitraan dan dedikasi.

ALTO Network sukses menggelar acara tahunan ALTOGETHER 2024, sebuah pertemuan eksklusif yang dirancang khusus untuk Member dan Partner Bisnis terpilih.

Dengan tema "From Indonesia to The Global Stage", acara ini menegaskan komitmen ALTO dalam menjalin hubungan yang lebih dalam dan personal dengan para partnernya, serta menampilkan kesiapan Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.

Acara yang berlangsung selama empat hari tiga malam di sebuah resor mewah di Da Nang ini dihadiri oleh para pemimpin industri dari institusi terkemuka seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Commerce International Merchant Bankers (CIMB) Niaga, Seabank, dan Protelindo Group, serta mitra global Visa dan Mastercard.

ALTOGETHER 2024 menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara sektor finansial Indonesia dan Asia Tenggara, serta menghadirkan kolaborasi untuk menjawab tantangan global dalam industri pembayaran digital.

Didukung oleh asosiasi penting seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), acara ini memperlihatkan komitmen ALTO terhadap inovasi, teknologi, dan pertumbuhan di pasar global yang terus berkembang.

Consumer Behavior in New Digital Era: A Paradigm Shift Arturo Planell, Group Country Manager Visa untuk Asia Tenggara, dan Ernest Leung, Group Chief Operating Officer WeLab, membahas perubahan perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh teknologi digital dan peningkatan transaksi digital di seluruh dunia.

Technology Trends in New Digital Era: A Paradigm Shift Martin Hartono, CEO GDP Venture, dan Ari Sarker, Asia Pacific President Mastercard memberikan wawasan mendalam tentang tren teknologi terbaru yang membentuk ekosistem pembayaran global, termasuk kemajuan AI, blockchain, dan fintech.

Regulatory Roadmaps in New Digital Era: A Paradigm Shift Santoso Liem, Ketua ASPI, bersama Leo Koesmanto, President Director Bank Saqu, membahas peta regulasi yang berkembang di era digital, serta bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi inovasi dan ekspansi bisnis pembayaran. ALTOTALK menyediakan wadah penting untuk berbagi perspektif dan strategi dalam mengangkat peran Indonesia di pasar digital global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap salah satu penyebab banyak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang harus ditutup. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR.

Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Itu alasannya mengapa OJK ingin pengendalian BPR di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan begitu, pemerintah daerah dilarang ikut mengendalikan langsung.

"Oleh karena itu memang koordinasi di bawah BPD itu merupakan salah satu solusi yang kita sedang apa namanya kita terapkan pada saat ini," terangnya.

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena menurutnya BPD lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia ditemui usai acara.

Dian menyebut, selama ini saat BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah. Saat menyelesaikan masalah di BPR banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," pungkasnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan pengendalian Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jadi, pemerintah daerah yang memiliki BPR akan dilarang mengendalikan langsung.

"Jadi artinya nanti keberadaan BPR itu tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, dan juga kabupaten dan wali kota tetapi melalui BPD ya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena BPD dinilai lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia.

Dian menyebut, selama ini BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah itu sendiri. Saat menyelesaikan masalah, banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," terangnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

"Itu sampai akhir tahun ke angka 20 itu mungkin. Kalau sekarang dalam beberapa bulan ini ada yang setor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," saat dikonfirmasi usai acara.

Tiga tahun yang lalu, siapa yang menyangka hamparan hutan belantara dan lahan kosong di Kalimantan Timur akan menjadi cikal bakal ibu kota masa depan Indonesia? Kami, di Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN), tak pernah lupa bagaimana perjalanan ini dimulai dengan tantangan luar biasa.

Sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, kantor yang belum siap digunakan, hingga honorarium bulanan yang ditangguhkan hanyalah sebagian dari rintangan yang harus kami hadapi. Tak terhitung pula berapa banyak keraguan dan kritik yang menghujani kami-membangun sebuah kota dari nol bukanlah tugas yang mudah.

Namun, hari ini, dengan penuh kebanggaan, kita dapat melihat IKN tidak lagi hanya sebagai konsep, tetapi sebagai megaproyek nyata yang mulai diwujudkan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), bersama dengan dukungan luar biasa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) yang saat ini keduanya dipimpin oleh Pak Basuki Hadimoeljono, telah menunjukkan bahwa visi besar ini bukanlah mimpi kosong, melainkan sebuah tujuan nyata yang bisa dicapai.

Slogan "Tiada Hari Tanpa Cor" yang kini viral di kalangan anak muda dan terpampang di salah satu bangunan di IKN mencerminkan semangat kerja keras yang terus kami junjung setiap hari.

Secara fundamental, lahirnya IKN didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Keraguan dan pertanyaan mengenai relevansi serta keberhasilan IKN kerap muncul. Walaupun begitu, Presiden Jokowi memilih untuk tetap mengambil risiko besar ini karena beliau yakin bahwa untuk mengejar kemajuan bangsa, sering kali kita harus berani mempertaruhkan banyak hal.

Kami sejalan dengan keyakinan tersebut. Sebagai akademisi, kami berusaha memanfaatkan pengetahuan kami untuk membangun bangsa Indonesia, salah satunya dengan mempertaruhkan kredensial dengan mengambil risiko untuk memimpin pembangunan IKN, khususnya di bidang transformasi hijau dan digital.

Kala itu, kami menerima tantangan besar ini untuk mendampingi Pak Bambang Susantono dalam mengawal pembangunan IKN. Visi besar Presiden Jokowi inilah yang terus kami pegang teguh dalam setiap langkah, fokus pada keberlanjutan dan penerapan teknologi hijau serta digital.

Visi ini lebih dari sekadar pembangunan fisik infrastruktur semata; ini adalah fondasi untuk menopang Indonesia Emas 2045-sebuah cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan strategis kami, seperti Cetak Biru Kota Cerdas, Pedoman Bangunan Gedung Cerdas, Roadmap Pembangunan Rendah Karbon, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Meski sempat mendapat cemoohan dari berbagai pihak, kami tetap teguh melangkah dan terus menyempurnakan yang sudah ada. Di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo, arah strategis ini akan terus kami lanjutkan, memastikan IKN berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru bermanfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia-bukan sekadar wacana kosong dan 'omon-omon' semata.

Membangun IKN bukan sekadar membangun infrastruktur fisik atau 'hardware' saja, tetapi juga menciptakan ekosistem teknologi atau 'software' dan, yang paling penting, mengembangkan sumber daya manusianya atau 'brainware'. Ketiga elemen ini menjadi pilar utama dalam visi pembangunan IKN, sejalan dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo yang menegaskan percepatan proyek IKN dalam Sidang Kabinet pada 12 Agustus 2024.

Kami telah mempelajari secara saksama visi dan misi Prabowo-Gibran, terutama dalam hal kesinambungan proyek-proyek yang sudah dibangun bersama Presiden Jokowi. Salah satu kunci utama yang menjadi landasan visi Presiden Terpilih Prabowo adalah keberlanjutan, dan ini menjadi fondasi yang akan terus kami pegang teguh dalam pembangunan IKN.

Filosofi keberlanjutan ini juga tercermin dalam salah satu pidato Presiden Terpilih Prabowo, di mana beliau menyampaikan bahwa, "Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menangis, (tetapi) dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, (tetap akan) berdiri lagi."

Filosofi ini sangat relevan dengan perjalanan kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN dalam membangun IKN yang penuh dengan tantangan-jatuh bangun adalah bagian dari proses. Namun, semangat pantang menyerah seperti yang diungkapkan Presiden Terpilih Prabowo itulah yang mendorong kami terus maju.

Kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital, yang mayoritas diisi oleh orang muda bangsa, bertekad memastikan bahwa visi besar IKN sebagai kota cerdas dan berkelanjutan akan tetap terwujud.

Berbagai teknologi canggih telah diterapkan untuk mendukung visi efisiensi dan keberlanjutan, mulai dari sensor perkotaan dan bangunan cerdas, hingga pengendalian pembangunan yang menggunakan drone dan kecerdasan buatan (AI).

Kami juga telah dengan tanggap mengantisipasi potensi risiko bencana dengan menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan pengoperasian Nusantara Command Center di IKN sebagai forest city sesuai yang diarahkan oleh Presiden Terpilih Prabowo.

Nusantara Command Center tidak hanya akan berfungsi sebagai pengendali situasi darurat saja, melainkan juga meningkatkan efisiensi layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh penghuni kota.

Tak hanya itu, kami tengah mempersiapkan trem otonom dan taksi terbang sebagai moda transportasi cerdas unggulan masa depan, sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien.

Selain itu, Nusantara Knowledge and Technology Hub juga sedang dikembangkan sebagai jembatan emas penghubung antara dunia pendidikan, pemerintahan, dan industri, menciptakan ekosistem inovasi yang kolaboratif guna mendukung terciptanya kota cerdas yang terintegrasi.

Kolaborasi dengan universitas, perusahaan, dan lembaga internasional dari berbagai negara-negara maju terus dijajaki untuk mendukung IKN sebagai pusat inovasi dan kemajuan teknologi, menjadikannya sebagai urban living lab yang ideal untuk menyerap best practices dari seluruh dunia.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui uji coba atau Proof of Concept (PoC) teknologi, yang tidak hanya bertujuan membuktikan bahwa visi besar IKN dapat diimplementasikan, tetapi juga untuk menguji keandalan konsep serta kualitas teknologi tersebut. Melalui PoC, kami yakin bahwa akan terjadi transfer of knowledge dari inovasi terbaik dunia, baik kepada pemerintah maupun pelaku industri dalam negeri.

Hal ini penting agar kedepannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi mandiri yang bersumber dari potensi sumber daya manusia terbaik bangsa. PoC juga sejatinya merupakan upaya preventif dan langkah strategis untuk menilai apakah suatu teknologi menawarkan harga terbaik-yakni harga termurah dengan kualitas tertinggi, untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terpisah.

Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa IKN bukan sekadar gagasan atau wacana, melainkan sebuah kenyataan yang akan terwujud melalui kerja keras, inovasi, dan dedikasi yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau dan cerdas.

Kami percaya IKN adalah lompatan besar yang membawa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan bukti nyata dari tekad bangsa untuk menjadi lebih unggul, merangkul masa depan dengan keyakinan.

Di tengah laju globalisasi, IKN hadir sebagai simbol harapan, membawa Indonesia menuju era baru sebagai negara maju yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan semua ini hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan.

Di balik berbagai capaian kami di IKN, terdapat tim teknokrat yang luar biasa dalam merumuskan program-program unggulan. Ibarat seorang pendekar yang mahir menggunakan kemampuan fisik dan senjatanya, kami yang berkiprah di ranah sipil berusaha mengabdikan diri kepada negara dengan mengoptimalkan kajian, inovasi, dan teknologi.

Terbukti, per Oktober 2024, puluhan ribu orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk berkunjung ke IKN melalui aplikasi IKNOW, layanan terpadu yang kami kelola dan awasi. Untuk memastikan keamanan data pengguna, kami telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui skema IT Security Assessment untuk meminimalisir risiko kebocoran data.

Dengan begitu, antusiasme yang luar biasa untuk menyaksikan langsung bagaimana kota masa depan Indonesia sedang dibangun, akan diiringi oleh teknologi tepat guna terbaik yang akan menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua penghuninya.

Menghadapi transisi pemerintahan, kami tetap berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN dan Indonesia, apa pun tantangan yang muncul di depan, dengan sumber daya yang tersedia - bahkan bila itu hanya sekedar "bambu runcing" saja. Karena kami yakin Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu untuk mencintai rakyat dan membangun Indonesia menjadi lebih adil dan makmur.

Kami percaya, perjuangan kami saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan kita terdahulu-Pangeran Diponegoro, Jenderal Soedirman, Bung Tomo, dan lain-lain-yang rela bertaruh nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Semangat merekalah yang menjadi inspirasi kami dalam mewujudkan visi Indonesia maju dengan membangun Indonesia yang terhormat dan bermartabat.

Jika suatu saat nanti garis tangan pengabdian kami dicukupkan atau bahkan diberikan amanah dan penugasan di tempat lain oleh pimpinan, komitmen kami tidak akan berubah, karena visi kami sejalan dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo: membangun Indonesia yang mandiri dan berdikari, di mana rakyatnya bangga menggunakan produk-produk buatan negeri sendiri.

Mohammed Ali Berawi
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara
Guru Besar Universitas Indonesia

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam

JAKARTA, investor.id - Program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bukan perkara mudah. Sejumlah aspek diperhitungkan mulai dari kriteria PLTU hingga ketersediaan pembangkit pengganti, yang berasal dari energi hijau, menjadi tantangan yang harus diselesaikan. 

Sebanyak 13 pembangkit berbahan bakar batu bara telah diidentifikasi pemerintah masuk dalam program penghentian operasi. Kementerian ESDM kini sedang menyiapkan kriteria teknis yang menjadi acuan dalam menentukan PLTU dan urutan pensiun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah menyelesaikan annual review bersama dengan Morningstar Sustainalytics. Hasilnya, secara konsisten BRI berhasil menurunkan skor ESG Risk Rating-nya.

Penilaian ini mengantarkan BRI menyandang predikat Low Risk selama dua tahun berturut-turut. Pada penilaian terakhir, BRI memperoleh skor 17,8, jauh lebih baik dibandingkan skor High Risk yang diraih pada 2020.

Dalam setiap penilaiannya, setelah melakukan analisis menyeluruh, Sustainalytics akan memberikan ESG Risk Score kepada perusahaan yang dinilai.

Selain itu, mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, yaitu negligible risk (skor 0-10), low risk (skor 10-20), medium risk (skor 20-30), high risk (skor 30-40) and severe risk (skor di atas 40).

Dengan demikian, semakin rendah ESG Risk Score, semakin rendah risiko perusahaan terhadap dampak inansial material yang didorong oleh faktor ESG.

Predikat Low Risk yang diberikan Sustainalytics merupakan sebuah pengakuan sebuah lembaga rating berskala internasional terhadap komitmen BRI atas implementasi Keberlanjutan dalam perusahaan.

Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.

Dalam asesmennya, Sustainalytics menilai BRI memiliki strong management dalam pengelolaan isu cyber security system, sehingga turut mengatrol predikat BRI di ESG Risk Rating.

Selain berfokus pada asesmen terhadap tata kelola BRI, Sustainalytics juga memberikan apresiasi terhadap upaya BRI untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Di mana hingga tahun 2023, BRI telah berkontribusi atas 65% pencapaian inklusi keuangan di Indonesia. Ini sejalan dengan corporate purpose BRI untuk menjadi "The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion".

Melengkapi ketiga aspek ESG, asesmen ESG Risk Rating juga dilakukan atas aspek Lingkungan, termasuk bagaimana BRI menyikapi risiko iklim yang berpotensi memberi dampak pada kegiatan bisnis dan operasional perusahaan.

Sebagai lembaga jasa keuangan, BRI memegang peranan dalam berkontribusi atas investasi dan pembiayaan ke proyek-proyek yang ramah lingkungan.

Saat ini, BRI telah menetapkan Net Zero Emission Targets yang mencakup Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 (Financed Emissions). Tidak hanya membiayai proyek ramah lingkungan, BRI juga melakukan upaya pendanaan (funding) yang dilakukan dengan menerbitkan instrumen-instrumen keuangan berwawasan lingkungan, serta penggunaan kendaraan listrik dan pemasangan solar panel dari sisi operasionalnya.

Implementasi keberlanjutan yang dijalankan BRI, selanjutnya akan dituangkan ke dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan setiap tahun sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk lembaga ESG rating internasional untuk mendapatkan rating ESG.

Rating ESG menjadi penting karena merupakan cerminan persepsi dari lembaga rating terhadap implementasi ESG perusahaan. Memiliki rating ESG yang baik akan menguntungkan, serta dapat menjadi competitive advantage bagi perusahaan.

Tidak hanya itu, dalam proses asesmennya, perusahaan pun dapat mengeksplorasi berbagai parameter dan indikator keberlanjutan yang dianggap material dan relevan dengan kegiatan operasional bisnisnya. Hal ini menjadi bekal dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko ESG, serta menyusun strategi keberlanjutan.

Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa kemampuan pengelolaan ESG BRI memiliki arah dan strategi yang jelas sebagai bagian dari value creation untuk seluruh stakeholders.

"Membaiknya skor ESG Risk Rating Sustainalytics menjadi low risk ini mencerminkan bahwa BRI terus berusaha menerapkan prinsip keberlanjutan, dan diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai tata kelola perusahaan bagi BRI, untuk terus diimplementasikan dalam berbagai model bisnis perseroan," ujar Solichin dikutip Senin (8/7).

BRI meyakini bahwa pelaksanaan tata kelola ESG dapat dilakukan dengan mendapat tone from the top. Artinya, manajemen perusahaan harus memiliki urgency dan arahan atas strategi perusahaan, sehingga implementasi ESG di perusahaan dapat berjalan sesuai tujuan korporasi.

"BRI menunjukkan komitmen manajemen dalam menangani isu-isu ESG ini, salah satunya dengan membentuk Komite ESG di level direksi, yang diketuai langsung oleh Direktur Utama," ujarnya.

"Komite ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyetujui kebijakan keberlanjutan, strategi, dan roadmap implementasi ESG untuk mengarahkan BRI dalam mencapai tujuan keberlanjutannya," kata Solichin.