Jakarta -

Kementerian ESDM buka-bukaan soal nasib realisasi penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) di Indonesia. Sejak Januari 2024 ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024 sebagai regulasi utamanya.

Perpres tersebut diteken di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Lantas setelah kepemimpinan Indonesia berganti ke Presiden Prabowo Subianto, bagaimana nasib pengelolaan tangkap dan simpan karbon di Indonesia?

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sejauh ini pihaknya sedang fokus untuk membuat Peraturan Menteri sebagai aturan teknis dari Perpres 14 tahun 2024. Permen ini nantinya akan berisikan mengenai aturan dari sisi penyimpanan hingga sisi pasokan karbonnya.

"Kan sekarang Perpresnya sudah ada kan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kita sedang selesaikan Permennya. Ini untuk bisa di sisi storagenya, sisi hulunya, sisi penyimpanan," ungkap Dadan di kantornya, Jumat (25/10/2024).

Dadan mengaku aturan ini akan segera selesai pembentukannya. Yang saat ini jadi fokus pekerjaan adalah menyusun aturan soal posisi penyimpanan karbonnya.

"Kalau CCS kan ada sumber CO2-nya dan tempat penyimpanannya, sekarang diselesaikan itu untuk sisi penyimpanannya, yang di reservoir, yang di bekas tambang. Ini sudah dekat," sebut Dadan.

(hal/kil)

Jakarta -

Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada 21 Oktober 2024. Sejumlah menteri pun menyampaikan prioritas mereka, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran pun mengatakan bahwa tantangan pariwisata tidak hanya dari sisi SDM, bahkan lebih besar. Terutama terkait regulasi dan birokrasi yang sering menghambat para pelaku usaha.

"Regulasi harus jadi fokus program 100 hari pemerintahan baru, dan Kemenpar harus lebih dari sekadar promosi. Industri harus sehat dulu untuk bisa menarik wisatawan dan membangun destinasi," jelas Maulana dalam keterangannya Selasa (22/10/2024).

Salah satu permasalahan yang ia soroti adalah keberadaan Online Travel Agents (OTA) asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20 persen. Ini beban besar," seru dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Di sisi lain, mahalnya harga tiket pesawat juga menjadi hambatan bagi mobilitas wisatawan domestik. Menurut Maulana, pemerintah perlu segera mengevaluasi harga tiket pesawat untuk meningkatkan pergerakan wisatawan dalam negeri.

"Mahalnya harga tiket pesawat sangat mengganggu. Pemerintah perlu mengevaluasi masalah ini, karena mobilitas wisatawan adalah kunci keberhasilan program pariwisata dalam negeri," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah, pun ikut menekankan pentingnya pemerintah baru untuk mencapai target kunjungan 17 juta wisatawan mancanegara pada 2024.

Salah satu yang perlu dilakukan adalah merumuskan kembali kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS), mengingat dari 145 negara, hanya 19 negara yang termasuk dalam kebijakan tersebut. Hal ini didorong guna menciptakan iklim usaha pariwisata jadi penopang ekonomi nasional.

"Maka dari itu, kami menyambut baik rencana pemerintah untuk memisahkan Kementerian Pariwisata dari Kementerian Ekonomi Kreatif, karena ini akan mempercepat kinerja sektor pariwisata ke depan," ucapnya.

(das/das)

Jakarta -

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga artis Eko Patrio telah resmi menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amat Nasional untuk 5 tahun mendatang.

Eko yang memiliki nama lengkap Eko Hendro Purnomo itu diketahui memiliki harta kekayaan total sebesar Rp 131 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 2 September 2024, untuk laporan periode 2023, dikutip dari data LHKPN yang tencantum dalam situs resmi elhkpn.kpk.go.id.

Berikut rincian harta kekayaan Eko Patrio:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 166.034.636.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 810 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 32.867.850.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 2.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 2.319.755.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/1207 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 14.812.375.000
5. Tanah Seluas 2280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 15.973.815.000
6. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 725.000.000
7. Bangunan Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI 4.500.000.000
8. Tanah Seluas 753 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI 96.384.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 1367 m2/500 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI 139.977.000
10. Tanah Seluas 281 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI 57.512.000
11. Tanah Seluas 5900 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI 8.000.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 694 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI 70.000.000.000
13. Tanah Seluas 11470 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI 14.291.968.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 5.594.214.000

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI 500.000.000
3. MOBIL, SUBARU BRZ-2.0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI 924.214.000
4. MOBIL, JEEP RUBICON Tahun 2023, HASIL SENDIRI 2.015.000.000
5. MOBIL, MINI COOPER MINI COOPER Tahun 2022, HASIL SENDIRI 1.050.000.000
6. MOBIL, LEXUS X SPORT Tahun 2020, HASIL SENDIRI 905.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.213.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp 0

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 8.440.193.145

F. HARTA LAINNYA Rp 1.710.240.636

Sub Total Rp 182.992.433.781

II. HUTANG Rp 51.469.398.834

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 131.523.034.947

Seperti diketahui, merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PAN periode ini. Eko Patrio yang juga seorang artis ini kembali lolos ke Senayan periode 2024-2029.

Pada Pemilu 2024, Eko Patrio menjabat Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Eko Patrio juga sempat muncul di bursa Pilgub Jakarta sebelum partai berlambang matahari putih ini mengusung Ridwan Kamil-Suswono.

Tonton Blak-blakan 'Danny Pomanto Dedikasi 'Anak Lorong' Untuk Kota Makassar':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(rrd/rrd)

Jakarta -

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga artis Eko Patrio telah resmi menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amat Nasional untuk 5 tahun mendatang.

Eko yang memiliki nama lengkap Eko Hendro Purnomo itu diketahui memiliki harta kekayaan total sebesar Rp 131 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 2 September 2024, untuk laporan periode 2023, dikutip dari data LHKPN yang tencantum dalam situs resmi elhkpn.kpk.go.id.

Berikut rincian harta kekayaan Eko Patrio:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 166.034.636.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 810 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 32.867.850.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 2.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 2.319.755.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/1207 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 14.812.375.000
5. Tanah Seluas 2280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 15.973.815.000
6. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI 725.000.000
7. Bangunan Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI 4.500.000.000
8. Tanah Seluas 753 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI 96.384.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 1367 m2/500 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI 139.977.000
10. Tanah Seluas 281 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI 57.512.000
11. Tanah Seluas 5900 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI 8.000.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 694 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI 70.000.000.000
13. Tanah Seluas 11470 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI 14.291.968.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 5.594.214.000

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI 500.000.000
3. MOBIL, SUBARU BRZ-2.0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI 924.214.000
4. MOBIL, JEEP RUBICON Tahun 2023, HASIL SENDIRI 2.015.000.000
5. MOBIL, MINI COOPER MINI COOPER Tahun 2022, HASIL SENDIRI 1.050.000.000
6. MOBIL, LEXUS X SPORT Tahun 2020, HASIL SENDIRI 905.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.213.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp 0

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 8.440.193.145

F. HARTA LAINNYA Rp 1.710.240.636

Sub Total Rp 182.992.433.781

II. HUTANG Rp 51.469.398.834

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 131.523.034.947

Seperti diketahui, merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PAN periode ini. Eko Patrio yang juga seorang artis ini kembali lolos ke Senayan periode 2024-2029.

Pada Pemilu 2024, Eko Patrio menjabat Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Eko Patrio juga sempat muncul di bursa Pilgub Jakarta sebelum partai berlambang matahari putih ini mengusung Ridwan Kamil-Suswono.

(rrd/rrd)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, pada Selasa (20/8). Ia memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa terkait kasus suap proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menilai ada rasa politik dalam pemanggilan ini.

"Mas Hasto kemarin ngobrol sama saya panjang dia punya komitmen kalau dipanggil aparat penegak hukum ya akan datang," kata Ganjar di Sleman.

"Tapi rasa-rasanya selalu ada rasa politik yang berkembang di masyarakat, ada rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, pasti orang bertanya, kalau nggak salah Mas Hasto itu dulu juga diperiksa untuk urusan statement-nya dia diperiksa, untuk urusan Harun Masiku diperiksa, sekarang urusan kereta api ya kalau enggak salah dia diperiksa. Ini tiga yang terus-menerus," bebernya.

Ganjar mengatakan Hasto merupakan orang yang kritis dan keras. Bisa jadi pemanggilan ini merupakan bagian dari menghentikan Hasto agar tak kritis.

"Dan kalau kami membacanya gampang karena Mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan maka ya ini bagian dari bagaimana menghentikan agar mas Hasto tidak kritis, dan saya kira keliru, karena mas Hasto pasti akan sangat kritis," katanya.

Lanjutnya, semua yang kritis dan keras pasti akan dicari.

"Pola-pola ini terbaca dengan gampanglah, kita orang yang hidup di era Orde Baru, dulu di era Orde Baru itu kamu melawan Orde Baru kamu masuk kategori PKI, yang kedua kamu masuk kategori subversi, habislah dia," bebernya.

"Kalau sekarang enggak, dicari korupsi di manapun, maka kalau kemudian proses peradilan bisa fair dan sebagainya saya kira ini akan mendidik dan Mas Hasto orang punya komitmen, tidak lari dia," ujarnya.

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti soal data manipulatif kebijakan impor beras dari pemerintah di tengah mencuatnya skandal demurrage Rp294,5 miliar yang diduga melibatkan Bapanas dan Bulog. Hasto beranggapan bahwa pemerintah telah memanipulasi data impor beras lantaran terbukti pada 2024 Indonesia harus melakukan impor beras sebanyak 6 juta ton.

"Kami selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujar Hasto dikutip, Senin, (5/8/2024).

Hasto menegaskan kebijakan impor beras harus dapat dipertanggungjawabka. Ia juga menyinggung soal permintaan maaf Jokowi baru-baru ini.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, dan itu harus di kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," jelas Hasto.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar.

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Sebelumnya, dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri menemukan adanya masalah dalam dokumen impor hingga menyebabkan biaya demurrage atau denda sebesar Rp294,5 miliar.

Dalam penjelasannya, Tim Riviu menyebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Rinciannya, wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp177 miliar.

Sekjen PAN, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) kompak akan mengusung eks Kapolda Jateng, Ahmad Luthfi, sebagai calon gubernur di Pilkada Jateng. Kendati begitu, untuk nama wakilnya masih akan didiskusikan di internal KIM.

“KIM akan kompak mengusung Pak Luthfi. Wakilnya siapa, ya itu kita akan rembuk lagi nanti,” kata Eddy kepada wartawan usai menghadiri acara Milad PBB ke-26 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (3/8).

Saat disinggung nama Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk dipasangkan dengan Luthfi, Eddy tak menampik bahwa putra bungsu Jokowi itu juga termasuk nama yang dipertimbangkan. Ia juga menyinggung soal elektabilitasnya yang cukup tinggi di Jateng.

“Kaesang kan juga bagian dari KIM, jadi saya kira wajar saja kalau namanya disebut,” tuturnya.

“Semua kader di dalam KIM tentu kita jadikan prioritas, kita akan bahas. Nanti seperti apa, saya kira itu biarlah ketua-ketua umum berdiskusi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengumumkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024.

“Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Pol Drs Haji Ahmad Luthfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Muzani mengatakan, nama Ahmad Luthfi adalah nama yang dipilih langsung oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah pernyataan KPK yang menyebutnya memiliki keterkaitan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

KPK memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Hasto pun memberikan penjelasan terkait status konsultan tersebut.

"Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang di situ," paparnya.

Berdasarkan informasi yang didapat Hasto dari Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo, panggilan pemeriksaan ini ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

"Di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan, karena terkait ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut, apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut," jelas Hasto.

Hasto sedianya dijadwalkan diperiksa pada Jumat (19/7) kemarin. Namun, ia tidak hadir dengan alasan tengah memimpin rapat terkait Pilkada 2024 di Yogyakarta.

Hasto berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan jika KPK telah melakukan penjadwalan ulang.

"Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya," ucap Hasto.

"Karena saya juga belum tahu diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan, saya enggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini enggak ada bisnis," tegas dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Hasto Kristiyanto untuk memeriksanya sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) wilayah Jawa Timur.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Hasto Kristiyanto," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Jumat (19/7).

Tessa membenarkan bahwa Hasto tersebut adalah yang juga menjabat Sekjen PDIP, namun belum diketahui apakah pemeriksaan ini ada hubungannya dengan peran Sekjen PDIP atau tidak.

"Dalam rangka apa dipanggilnya, saya juga belum tahu," kata Tessa.

Yang Tessa tahu hanyalah status pekerjaan Hasto di KTP adalah "konsultan". "Pekerjaannya yang bersangkutan di adminduk [administrasi kependudukan] sebagai konsultan," ujar Tessa.

Hingga pukul 11.55 WIB, tidak terlihat kedatangan Hasto di KPK.

Nama Hasto lekat dengan KPK. Pada 10 Juni 2024, komisi antirasuah itu memeriksa Hasto terkait upaya mencari Harun Masiku yang sudah menjadi buronan selama 4 tahun—pada 9 Januari 2020, Harun menjadi tersangka.

Kasus yang menjerat Harun yakni suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Mantan caleg PDIP itu diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta.

KPK menyita sejumlah barang milik Hasto, termasuk handphone hingga buku catatan.

Kasus suap terhadap pejabat DJKA Kemenhub yang kasusnya ditangani KPK, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, pada 7 September 2023.

Kala itu, vonis hukuman tiga tahun penjara dijatuhkan kepada Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, yang terbukti memberikan suap untuk memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Total suap yang telah diberikan terdakwa ke berbagai pihak atas pekerjaan di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 37,9 miliar.