Jakarta -

Negosiasi alot antara Boeing dan karyawannya soal kenaikan gaji menemui titik cerah. Karyawan pabrikan pesawat Amerika Serikat itu sudah setuju dengan kenaikan gaji yang ditawarkan perusahaan dan akan menghentikan mogok kerja yang berlangsung selama 7 minggu ke belakang.

Dilansir dari Reuters, Selasa (5/11/2024), tawaran terbaru Boeing mencakup kenaikan upah sebesar 38% yang dibagi selama empat tahun. Jumlahnya naik dari tawaran sebelumnya yaitu naik sebesar 35% yang sempat ditolak para pekerja 12 hari yang lalu. Ini menjadi penawaran keempat Boeing sejak aksi mogok dimulai pada 13 September yang lalu.

Tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan Boeing untuk kembali ke aktivitas produksi usai urusan negosiasi selesai. Aksi mogok ini disebut-sebut telah menunda penyelesaian 38 unit pesawat per bulan.

Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (The International Association of Machinists and Aerospace Workers/IAM) mengatakan para pekerja dapat kembali bekerja paling cepat pada hari Rabu jika penawaran mencapai kesepakatan, atau paling lambat pada tanggal 12 November.

Brandon Bryant, Presiden IAM District W24, yang mewakili sekitar 1.300 pekerja yang mogok di Oregon, mengatakan para pekerja nampak senang dengan tawaran kontrak baru dan siap untuk kembali bekerja.

"Banyak dari mereka yang saya ajak bicara hari ini, mereka siap untuk kembali bekerja. Mereka menilai ini adalah kontrak yang bagus, mereka pikir ini positif, mereka melihat ini adalah langkah maju yang hebat," tegas Bryant.

Di sisi lain, Presiden Distrik Serikat Pekerja 751 Jon Holden yang bernegosiasi atas nama sebagian besar pekerja pun telah mendukung kontrak terbaru dan memperingatkan pekerja bahwa jika mereka menolak kesepakatan tersebut, tawaran Boeing berikutnya akan lebih buruk.

(hal/kil)

Jakarta -

Indonesia dan Jepang sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama bilateral swap arrangements (BSA). Kerja sama ini diperpanjang setelah Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang (Bank of Japan), yang bertindak sebagai agen Kementerian Keuangan Jepang melakukan penandatanganan perjanjian.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda. Perjanjian ini akan berlaku efektif mulai tanggal 14 Oktober 2024 hingga 13 Oktober 2027.

Pembaruan kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan penukaran mata uang Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang sampai dengan US$ 22,76 miliar atau nilai yang setara dalam Yen Jepang.

"Indonesia dan Jepang memandang perpanjangan BSA dimaksud dapat mempererat kerja sama keuangan kedua negara dalam menyediakan jaring pengaman keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di tingkat regional dan global," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Perpanjangan kerja sama ini sekaligus merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap ketahanan eksternal perekonomian Republik Indonesia.

Perjanjian kerja sama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali diperpanjang, terakhir pada 14 Oktober 2021 dengan masa berlaku 3 tahun.

Perlu diketahui, BSA Indonesia dan Jepang adalah sebuah perjanjian bilateral pertukaran mata uang antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang dalam bentuk penukaran mata uang Rupiah dengan Dolas AS dan/atau Yen Jepang sebagai opsi bantalan kedua (second line of defense) dalam menjaga ketahanan eksternal.

(hal/kil)

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mulai mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M, salah satunya dengan merumuskan regulasi layanan akomodasi jemaah haji yang akan digunakan tahun depan.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid mengatakan, pembahasan regulasi ini mencakup standar layanan, standar operasional prosedur (SOP), dan pedoman layanan akomodasi.

Ia menyebut, penyediaan akomodasi jemaah haji 2025 harus segera dilakukan. Sebab, waktu penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat.

Subhan memastikan proses penyediaan layanan mengacu pada prinsip pengadaan barang/jasa yang meliputi efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

"Sehingga diperlukan standar layanan, SOP dan pedoman penyediaan akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tersebut," ujar Subhan dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2024).

Menurut dia, untuk menjamin transparansi, seluruh proses penyediaan dilakukan melalui Aplikasi Sepakat.

Aplikasi Sepakat adalah akronim dari Sistem Pengadaan Layanan Akomodasi, Katering dan Transportasi.

Dalam pelaksanaannya, para calon penyedia layanan akomodasi harus mendaftar terlebih dahulu melalui Sepakat sehingga tercantum dalam database.

Dengan database itu, Kemenag dapat memanggil kembali calon penyedia dengan rekam jejak yang baik, untuk ikut dalam penyedian layanan berikutnya.

“Dengan database itu pengadaan bisa menjadi lebih efisien waktunya,” tutur Subhan.

Ia menyampaikan, penyediaan layanan jemaah haji Indonesia akan lebih baik jika dapat dialaksanakan lebih awal.

Dia mencontohkan Irak yang langsung memulai pengadaan dengan calon penyedia layanan akomodasi usai berakhirnya operasional haji.

Kasubdit Akomodasi Haji Kemenag Ali Machzumi menyebut, standar layanan dan pedoman penyediaan akan menjadi panduan dan petunjuk kerja tim dan/atau pihak lain yang terkait dalam penyediaan akomodasi jemaah haji.

"Penyusunan regulasi agar proses penyediaan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi berjalan efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenag Mulai Susun Regulasi Layanan Akomodasi Jemaah Haji 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/12/11503651/kemenag-mulai-susun-regulasi-layanan-akomodasi-jemaah-haji-2025.

Kabupaten Lebak jadi proyek percontohan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi melalui aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Terpadu (SEPAKAT).

Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengungkapkan, Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Terpadu alias SEPAKAT sangat membantu pembangunan di daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi sehingga lebih tepat sasaran.

“Validitas data menjadi hal yang krusial untuk memastikan program pemerintah yang berorientasi kepada layanan yang lebih inklusif. Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan target pembangunan prioritas. SEPAKAT menjadi solusi bagi Kabupaten Lebak untuk mengatasi tiga masalah krusial yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting dan penanganan inflasi.,” ujar Iwan saat membuka Forum Kolaborasi Pemanfaatan Data Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI dan SEPAKAT di Kabupaten Percontohan Lebak, di kantor Setda Lebak, Rabu (24/7/2024).

Forum Kolaborasi Pemanfaatan Data Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI dan SEPAKAT di Kabupaten Percontohan Lebak diselenggarakan bersama Kemendagri, Bappenas dan Pemkab Lebak, dengan dukungan dari SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia.

Iwan menambahkan, pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk intervensi pembangunan merupakan hal yang tepat. Ini karena data regsosek merupakan kumpulan data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan.

“Data Regsosek ini dapat dijadikan sebagai sumber data tunggal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” lanjut Iwan.

Dalam forum kolaborasi yang diselenggarakan oleh Pemkab Lebak, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Non Disclosure Agreement (NDA) pemanfaatan Data Regsosek yang rencananya akan langsung dimanfaatkan dalam program penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin ekstrim.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo menambahkan, salah satu kolaborasi dalam penanggulanan kemiskinan ekstrim, yaitu dengan memanfaatan Data Regsosek yang dipadankan dengan data milik Pemkab Lebak.

“Data Regsosek yang telah dikumpulkan secara nasional pada tahun 2022 ini mencakup kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk. Data Regsosek dapat membantu Pemda dalam menyusun prioritas program sesuai tingkat kesejahteraannya,” jelas Tirta.

TIrta menambahkan, keputusan Kabupaten Lebak dijadikan daerah percontohan dalam pemanfaatan data Regsosek melalui aplikasi SEPAKAT merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Tirta berharap, pemanfaatan data Regsosesk dengan aplikasi SEPAKAT ini bisa mengurangi angka kemiskinan menjadi 0,5%-0,8% pada 2045 serta tingkat rasio gini 0,29-0,32. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengambil langkah pendekatan yang transformatif yaitu mengedepankan sosial, ekonomi dan tata kelola.

Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan tiga program prioritas yang telah ditetapkan secara nasional.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pemanfaatan Data Regsosek untuk penyasaran program bantuan sosial yang dicanangkan oleh Pemkab Lebak.

“Ke depan, pemanfaatan data Regsosek perlu disinkronkan dan diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah, sehingga pemanfatannya menjadi lebih optimal”, ujar Abdul Malik Sadat.

Team Leader Program SKALA Petrarca Karetji mengungkapkan, SKALA yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, kata Petrarca, SKALA juga berupaya menyediakan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

“SKALA memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kami mendorong perencanaan dan penganggaran untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif. SKALA juga mendukung pembentukan tim pendukung dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di sejumlah daerah,” pungkas Petrarca.

JAKARTA, investor.id - Kabupaten Lebak jadi proyek percontohan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi melalui aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Terpadu (SEPAKAT).

Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengungkapkan, Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Terpadu alias SEPAKAT sangat membantu pembangunan di daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi sehingga lebih tepat sasaran.

“Validitas data menjadi hal yang krusial untuk memastikan program pemerintah yang berorientasi kepada layanan yang lebih inklusif. Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan target pembangunan prioritas. SEPAKAT menjadi solusi bagi Kabupaten Lebak untuk mengatasi tiga masalah krusial yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting dan penanganan inflasi,” ujar Iwan saat membuka Forum Kolaborasi Pemanfaatan Data Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI dan SEPAKAT di Kabupaten Percontohan Lebak, di kantor Setda Lebak, Rabu (24/7/2024).

Forum Kolaborasi Pemanfaatan Data Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI dan SEPAKAT di Kabupaten Percontohan Lebak diselenggarakan bersama Kemendagri, Bappenas dan Pemkab Lebak, dengan dukungan dari SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia.

Iwan menambahkan, pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk intervensi pembangunan merupakan hal yang tepat. Ini karena data regsosek merupakan kumpulan data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan.

“Data Regsosek ini dapat dijadikan sebagai sumber data tunggal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” lanjut Iwan.

Dalam forum kolaborasi yang diselenggarakan oleh Pemkab Lebak, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Non Disclosure Agreement (NDA) pemanfaatan Data Regsosek yang rencananya akan langsung dimanfaatkan dalam program penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin ekstrim.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo menambahkan, salah satu kolaborasi dalam penanggulanan kemiskinan ekstrim, yaitu dengan memanfaatan Data Regsosek yang dipadankan dengan data milik Pemkab Lebak.

“Data Regsosek yang telah dikumpulkan secara nasional pada tahun 2022 ini mencakup kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk. Data Regsosek dapat membantu Pemda dalam menyusun prioritas program sesuai tingkat kesejahteraannya,” jelas Tirta.

TIrta menambahkan, keputusan Kabupaten Lebak dijadikan daerah percontohan dalam pemanfaatan data Regsosek melalui aplikasi SEPAKAT merupakan  salah satu cara untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Tirta berharap, pemanfaatan data Regsosesk dengan aplikasi SEPAKAT ini bisa mengurangi angka kemiskinan menjadi 0,5%-0,8% pada 2045 serta tingkat rasio gini 0,29-0,32. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengambil langkah pendekatan yang transformatif yaitu mengedepankan sosial, ekonomi dan tata kelola.

Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan tiga program prioritas yang telah ditetapkan secara nasional.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pemanfaatan Data Regsosek untuk penyasaran program bantuan sosial yang dicanangkan oleh Pemkab Lebak.

“Ke depan, pemanfaatan data Regsosek perlu disinkronkan dan diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah, sehingga pemanfatannya menjadi lebih optimal," ujar Abdul Malik Sadat.

Team Leader Program SKALA  Petrarca Karetji mengungkapkan, SKALA yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, kata Petrarca, SKALA juga berupaya menyediakan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

“SKALA memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kami mendorong perencanaan dan penganggaran untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif. SKALA juga mendukung pembentukan tim pendukung dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di sejumlah daerah,” pungkas Petrarca. 

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal perombakkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, kesalahan dilakukan oleh perorangan.

"Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena (kasus) kan ya, yang bersalah saja," ujar Wapres di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres menegaskan tidak dimungkinkan dilakukan pergantian komisioner KPU. Terlebih pilkada sudah menjadi agenda nasional yang terjadwal.
Oleh karena itu, Wakil Kepala Negara menilai kinerja KPU hanya perlu diperkuat. Ia menyakini lembaga tersebut mampu menyelenggarkan Pilkada 2024.

"Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan," tandasnya.

Baca juga: Mahfud MD Bongkar Borok Komisioner KPU: Tak Layak Menyelenggarakan Pilkada

Sebelumnya, Mahfud menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari. Ia menilai jajaran KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Senin, 8 Juli 2024.

(ABK)