JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengungkapkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memerlukan lebih dari sekadar akses pembiayaan.

Mereka juga membutuhkan pembinaan berkelanjutan agar dapat berkembang dengan pesat.

Esther menekankan pentingnya pendampingan teknis bagi UMKM setelah menerima kredit.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola bisnis secara profesional dan berkelanjutan.

“UMKM ini memang kekurangan modal, tetapi setelah diberikan kredit, tentu mereka tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka perlu bimbingan, pemantauan, serta bimbingan teknis,” ujarnya, Jumat (25/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan bahwa pendampingan diperlukan dalam berbagai aspek, mulai dari pengemasan produk, strategi ekspor, hingga manajemen keuangan.

Pendampingan ini diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan omzet dan memperluas pemasaran secara efisien dan kompetitif.

“Kalau hanya diberikan uang, nanti ada risiko dana dipakai untuk keperluan lain, dan bisnis UMKM tidak berkembang,” tambah Esther.

Dalam upaya mendukung UMKM, pemerintah melalui Smesco, lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, telah menyediakan layanan inkubasi serta pendampingan untuk memperoleh izin usaha dan sertifikasi penting.

Smesco membantu pelaku UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, PIRT, SIUP, dan hak kekayaan intelektual agar produk mereka lebih kredibel di pasar.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema innovative credit scoring (ICS).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal upaya ini untuk mempermudah UMKM mendapatkan kredit, meskipun terkendala syarat agunan atau riwayat kredit sebelumnya.

Skema pembiayaan dan pendampingan tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM untuk tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga menjalankan bisnis yang lebih profesional dan berdaya saing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengungkapkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memerlukan lebih dari sekadar akses pembiayaan.

Mereka juga membutuhkan pembinaan berkelanjutan agar dapat berkembang dengan pesat.

Esther menekankan pentingnya pendampingan teknis bagi UMKM setelah menerima kredit.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola bisnis secara profesional dan berkelanjutan.

“UMKM ini memang kekurangan modal, tetapi setelah diberikan kredit, tentu mereka tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka perlu bimbingan, pemantauan, serta bimbingan teknis,” ujarnya, Jumat (25/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan bahwa pendampingan diperlukan dalam berbagai aspek, mulai dari pengemasan produk, strategi ekspor, hingga manajemen keuangan.

Pendampingan ini diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan omzet dan memperluas pemasaran secara efisien dan kompetitif.

“Kalau hanya diberikan uang, nanti ada risiko dana dipakai untuk keperluan lain, dan bisnis UMKM tidak berkembang,” tambah Esther.

Dalam upaya mendukung UMKM, pemerintah melalui Smesco, lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, telah menyediakan layanan inkubasi serta pendampingan untuk memperoleh izin usaha dan sertifikasi penting.

Smesco membantu pelaku UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, PIRT, SIUP, dan hak kekayaan intelektual agar produk mereka lebih kredibel di pasar.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema innovative credit scoring (ICS).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal upaya ini untuk mempermudah UMKM mendapatkan kredit, meskipun terkendala syarat agunan atau riwayat kredit sebelumnya.

Skema pembiayaan dan pendampingan tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM untuk tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga menjalankan bisnis yang lebih profesional dan berdaya saing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri UMKMMaman Abdurrahman mengatakan, pihaknya akan membuat Smesco Indonesia menjadi rumahnya UMKM se-Indonesia.

“Kita akan membangun tradisi positif, Smesco akan menjadi rumahnya para pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Kita akan buat rumah ini menjadi rumah kita semua. Jadi rumah orang-orang, masyarakat, ataupun kita-kita yang memang ingin UMKM kita maju,” ujarnya usai serah terima jabatan di gedung Smesco, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu nantinya semua produk-produk UMKM di Indonesia akan bertengger atau dipamerkan di Smesco. Pun dengan produk UMKM binaan BUMN. Hal itu diharapkan bisa membuka pasar baru bagi produk-produk UMKM.

Selain itu, Maman juga mengatakan, pihaknya akan aktif berkolaborasi dengan Kementerian BUMN. Hal itu lantaran hampir semua perusahaan- perusahaan pelat merah itu memiliki UMKM binaan yang diharapkan bisa saling berkoordinasi dengan Kementerian UMKM untuk mengembangkan sektor UMKM.

“Kolaborasi dengan semua pihak inilah kata kuncinya. Bagaimana kita bisa membantu kolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN karena pembiayaan-pembiayaan ini tidak mengandalkan dari dalam negeri tapi juga luar negeri dalam konteks Venture Capital,” jelasnya.

Maman mengatakan, pasca dirinya dilantik menjadi Menteri UMKM, dirinya pun akan berkantor di Gedung Smesco yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Pancoran itu.

Sementara Kementerian Koperasi nantinya akan berkantor di Gedung Kantor KemenKop-UKM yang lama yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. “Insha Allah nanti kita sedang persiapkan semuanya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop-UKM) menjadi dua yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Sebelumnya, pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya ada KemenKop-UKM yang dipimpin oleh Teten Masduki.

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019-2024 Teten Masduki melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Menteri UMKM Periode 2024-2029 kepada Maman Abdurrahman hari ini.

Momentum itu berlangsung di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Teten mengenang dirinya memilih menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Dia menyebut ingin membantu pelaku UMKM dalam memperkuat ekonomi.

"Saya pilih disini dengan susah payah. Karena saya ingin sekali waktu ingin membantu temen-temen UMKM untuk memperkuat ekonomi. Jadi disini ibadahnya banyak. Kemana selalu dapat oleh-oleh setiap daerah sampai di rumah dinas itu penuh. Artinya mereka memberi apresiasi kepada kita," kata Teten.

Dia menjelaskan untuk memperkuat ekonomi rakyat memang tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun, dia optimis dengan kepemimpinan Maman yang mempunyai latar belakang bisnis dapat melakukan percepatan di sektor ekonomi.

"Saya yakin Pak Maman punya background bisnis, saya yakin Pak Maman bisa lebih ngebut daripada saya. Saya semua sampaikan ke memori jabatan. Saya sampai sini mengantarkan. Kalau butuh bantuan saya, Insya Allah saya siap membantu," jelas Teten.

Sementara itu, Maman berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah Teten lakukan selama ini. Dia bilang amanah Pak Prabowo ingin memastikan dan melanjutkan transisi pemerintahan yabg sudah dibangun era pemerintahan Jokowi, khususnya sektor koperasi dan UMKM.

"Pada kesempatan pertama menyampaikan pidato ini satu hal saya harus sampaikan keberadaan saya di sini bukan ingin mengulang ingin menghancurkan bukan ingin menjatuhkan tapi ingin memastikan bahwa apa yang sudah kang teten bangun selama ini pasti akan saya lanjutkan," kata Maman.

Dia menjelaskan Prabowo ingin mempercepat akselerasi kehidupan ekonomi melalui UMKM. Apalagi saat ini jumlah pelaku UMKM menyentuh 60 juta pelaku.

"Saya selaku Menteri yang baru mohon doa dan dukungan dr semua pihak baik internal maupun eksternal untuk memastikan 60 juta pelaku UMKM di luar sana tersentuh pemerintah," jelasnya.

Smesco memberikan layanan inkubasi dan pendampingan kepada UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga layanan pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Smesco Indonesia, dalam kurun waktu 2020-2024, telah menjalankan berbagai program untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM, terutama dalam akses pasar dan legalitas usaha.

Direktur Utama Smesco Wientor Rah Mada, di Jakarta, Kamis, mengatakan Smesco telah memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui berbagai kanal, seperti Paviliun Provinsi, penjualan online dan offline, serta kerja sama dengan Kimia Farma. Hingga saat ini, sebanyak 13.767 UMKM telah dibantu dalam pemasaran produknya.

Ia menyampaikan salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya perizinan dan legalitas usaha.

Untuk mengatasi masalah ini, Smesco memberikan layanan inkubasi dan pendampingan kepada UMKM, membantu mereka mendapatkan nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, sertifikat pangan industri rumah tangga (PIRT), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Dengan begitu, produk UMKM menjadi lebih kredibel dan mudah diterima pasar.

Dia mengatakan Smesco juga menyediakan layanan konsultasi terkait pembuatan dokumen legalitas usaha NIB, halal, BPOM, dan HAKI. Total UMKM yang terfasilitasi layanan ini sebanyak 82.891 UMKM. Sebanyak 8.315 juga telah difasilitasi pelatihan, pendampingan dan webinar serta 445 UMKM telah masuk ke dalam inkubasi pemasaran.

Untuk memperluas jangkauan pasar, kata dia lagi, Smesco juga secara aktif menyelenggarakan berbagai event, seperti Indonesia Digital MeetUp, Inabuyer, JakCloth Year End Sale, dan Indonesia Clothing Summit.

Wientor menyebut sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 15.040 UMKM telah berpartisipasi dalam berbagai event yang diselenggarakan oleh Smesco.

Sementara itu terkait dengan kendala UMKM dalam penyimpanan barang, biaya pengiriman yang mahal, dan penanganan kemasan penjualan, Wientor menyebut bahwa Smesco telah meluncurkan program pusat distribusi dan dapur bersama melalui kerja sama dengan Skyeats.

"Melalui kerja sama dengan Start Up Skyeat, kami pecahkan permasalahan yang banyak dialami oleh UMKM sektor kuliner. Jadi kami menyediakan fasilitas pengintegrasi dapur dengan teknologi sterilisasi modern retort untuk makanan sehingga produk tetap awet," katanya lagi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco mengungkap tidak ada skenario yang bisa dijalankan jika platforme-commerceasal China, Temu beroperasi di Indonesia.

Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan bahwa jika Temu masuk ke Indonesia, maka akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tanah Air.

“Tidak ada skenario yang bisa dijalankan, yang ada adalah kematian massal UMKM lokal kita,” kata Wientor kepadaBisnis, Senin (14/10/2024).

Wientor melihat, skema bisnis dari Temu memungkinkan setiap pabrik di China untuk berjualan langsung ke konsumen di Indonesia.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Temu tidak menjual produk artisan atau custom. Dengan demikian, UMKM yang bergerak di kategori ini masih akan bisa bertahan. Namun, yang perlu menjadi alarm adalah produk yang bisa diproduksi massal, seperti kosmetik, perawatan wajah (skincare), perawatan rambut (haircare), sepatu, dan produk serupa.

Berdasarkan pengamatan Wientor, Temu yang sudah masuk di Eropa dan Amerika Serikat (AS) menjual berbagai produk dengan harga yang sangat murah dan dikirim langsung dari pabrik, bahkan dengan ongkos kirim gratis.

Padahal, Wientor menjelaskan bahwa komposisi UMKM di Indonesia masih 96% adalah usaha mikro. Alhasil, sektor ini akan langsung terkena imbas dari masuknya Temu di Indonesia. “Salah satunya, ya, matinya UMKM lokal karena tidak bisa bersaing secara harga [dengan Temu],” imbuhnya.

Selain komposisi usaha mikro yang masih mendominasi, Wientor juga mengingatkan 97% angkatan kerja Indonesia yang bekerja di sektor UMKM. Adapun untuk mengeluarkan Indonesia darimiddle income trapdari 1985, lanjut dia, maka harus memperkuat sektor UMKM.

Menurutnya, pelemahan sektor ini salah satunya akibat dari melemahnya usaha mikro yang akan menghambat semuanya, termasuk upaya menuju Indonesia Emas 2045 yang mensyaratkan pendapatan per kapita di angka US$30.000.

Meski demikian, Wientor melihat bahwa pemerintah sudah bersikap tegas terhadap Temu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tidak mengizinkan platform asal China itu beroperasi di Tanah Air.

“Jangan diizinkan beroperasi, tolak permohonan masuk ke negara kita dan blokir aplikasinya,” imbuhnya.

Selain itu, sambung dia, juga harus terus digaungkan akan bahanya Temu agar semakin banyak masyarakat yang paham. Menurutnya, masyarakat bisa menjadi penyeimbang untuk mengingatkan pemerintah bahwa Temu ini akan memukul langsung kelangsungan usaha atau bisnis.

“Check and balance, pemerintah tegas tidak memberikan izin, dan masyarakat tegas menolak kehadiran Temu,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir platforme-commerce Temu karena platform asal China itu berpotensi mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyebut bahwa aplikasi Temu tidak patuh dengan regulasi di Indonesia. Dia juga melihat adanya potensi Temu yang mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidakcomplydengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga,” kata Prabu dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (14/10/2024).

Prabu menuturkan bahwa aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping. Untuk itu, menurutnya, hal itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” jelasnya.

Kemenkominfo juga menilai kehadiran aplikasi Temu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil. Oleh karena itu, lanjut Prabu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi UMKM dalam negeri.

Prabu juga menegaskan aplikasi Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Tanah Air. “Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” imbuhnya.

Adapun, langkah pemblokiran dilakukan karena Temu tidak mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Padahal, lanjut Prabu, proses registrasi PSE dinilai mudah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari Temu untuk melakukan hal itu.

“Jika PSE tidak comply, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” terangnya.

TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) mengklaim aplikasi Temu dari China berbahaya bagi UMKM di Indonesia. “Temu ini aplikasi jahat dari China yang kalau dibiarkan masuk, UMKM akan mati,” kata Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada dalam diskusi perihal Serbuan Produk Impor di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Wientor mengatakan barang yang diperdagangkan di Temu tak ada seller, reseller, hingga dropshiper sebagaimana aplikasi jual-beli online lainnya. Menurut dia, Temu bakal tak segan-segan memberikan diskon 90 persen jika masuk ke Indonesia, jika menilik situasi di Thailand. Bahkan di AS di beberapa kondisi mereka memberikan harga 0 persen. Jadi pembeli hanya bayar ongkos kirim saja,” ujarnya.

Ia berasumsi, platform Temu menjual barang-barang atau produk dead stock yang tak laku di China dengan tujuan mengopernya ke negara-negara lain. Hal itu menurut dia sejalan dengan kondisi China yang sedang surplus barang.

“Jadi bukan tak mungkin mereka melakukannya di negara kita,” ujar Wientor.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif FIki Satari menuturkan, cara kerja Temu diduga langsung mengirimkan produknya ke konsumen dari pabrik karena sudah terhubung dengan 80 pabrik di China.

Temu juga, kata Fiki, sudah mencoba mendaftarkan diri dan masuk ke Indonesia sejak September 2022 namun tak kunjung berhasil dengan alasan sudah ada merek yang sama di Indonesia.

“Sekarang sedang proses pengajuan ulang didaftarkan langsung oleh dua pihak berbeda. Kami dapat datanya Temu ini bisa makan perusahaan global seperti TikTok, selevel ByteDance,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, mengungkapkan aplikasi Temu sampai saat ini belum mengantongi izin beroperasi di Indonesia. “Sampai sekarang belum ada izinnya,” ujar Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan hal ini.

Ihwal belum terbitnya izin itu, Isy menjelaskan Temu beroperasi dengan model bisnis factory to consumer. Menurut dia, model bisnis ini tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan.

Setiap transaksi dari pabrik ke konsumen, Isy mengatakan, harus dihubungkan oleh perantara atau distributor. “Jadi tidak bisa dari pabrik langsung ke konsumen,” kata dia. Meski begitu, dia mengatakan akan memantau aplikasi Temu secara intensif.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) mengklaim aplikasi Temu dari China berbahaya bagi UMKM di Indonesia. “Temu ini aplikasi jahat dari China yang kalau dibiarkan masuk, UMKM akan mati,” kata Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada dalam diskusi perihal Serbuan Produk Impor di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Wientor mengatakan barang yang diperdagangkan di Temu tak ada seller, reseller, hingga dropshiper sebagaimana aplikasi jual-beli online lainnya. Menurut dia, Temu bakal tak segan-segan memberikan diskon 90 persen jika masuk ke Indonesia, jika menilik situasi di Thailand. Bahkan di AS di beberapa kondisi mereka memberikan harga 0 persen. Jadi pembeli hanya bayar ongkos kirim saja,” ujarnya.

Ia berasumsi, platform Temu menjual barang-barang atau produk dead stock yang tak laku di China dengan tujuan mengopernya ke negara-negara lain. Hal itu menurut dia sejalan dengan kondisi China yang sedang surplus barang.

“Jadi bukan tak mungkin mereka melakukannya di negara kita,” ujar Wientor.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus MenkopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif FIki Satari menuturkan, cara kerja Temu diduga langsung mengirimkan produknya ke konsumen dari pabrik karena sudah terhubung dengan 80 pabrik di China.

Temu juga, kata Fiki, sudah mencoba mendaftarkan diri dan masuk ke Indonesia sejak September 2022 namun tak kunjung berhasil dengan alasan sudah ada merek yang sama di Indonesia.

“Sekarang sedang proses pengajuan ulang didaftarkan langsung oleh dua pihak berbeda. Kami dapat datanya Temu ini bisa makan perusahaan global seperti TikTok, selevel ByteDance,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim, mengungkapkan aplikasi Temu sampai saat ini belum mengantongi izin beroperasi di Indonesia. “Sampai sekarang belum ada izinnya,” ujar Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan hal ini.

Ihwal belum terbitnya izin itu, Isy menjelaskan Temu beroperasi dengan model bisnis factory to consumer. Menurut dia, model bisnis ini tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan.

Setiap transaksi dari pabrik ke konsumen, Isy mengatakan, harus dihubungkan oleh perantara atau distributor. “Jadi tidak bisa dari pabrik langsung ke konsumen,” kata dia. Meski begitu, dia mengatakan akan memantau aplikasi Temu secara intensif.

BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA