Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

“Ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L, khususnya tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sehingga kita siap-siap bersama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita, khususnya pakaian jadi ini, bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi,” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Febrio menjelaskan, rencana ini merupakan respons dari adanya notifikasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Kamis (7/11) yang telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Komoditas yang dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Menurut Febrio, sektor pakaian jadi termasuk salah satu industri penting yang menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari proses produksi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, penerapan tindakan perlindungan perdagangan seperti tarif bea masuk dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini.

"Ini salah satu sektor yang sangat penting bagi kita, memperkerjakan jutaan orang, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kita sudah melakukan sebenarnya banyak sekali, baik safeguard maupun anti-dumping, baik itu produk tekstil yang dari hulu sampai ke hilirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan membanjirnya produk murah dari negara seperti China. Kondisi ini kian mempersulit daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

Adapun melalui siaran pers pada Kamis (7/11), Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan TPP didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya China sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengungkap tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol. Kemendag sebut total 90 ribu rol kain gulungan tersebut diduga berasal dari Tiongkok dengan nilai total Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," jelas Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh, berdasarkan keterangan pemilik barang, datangnya dari China . "Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Lebih lanjut, ihwal hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal. "Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan," tutur Budi.

"Yang jelas, ini sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," sambung Budi.

Diketahui sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran bagi perindustrian Indonesia terutama industri tekstil.

Direktur Eksekutif Center of Reform Economic (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan kebijakan perdagangan yang akan diterapkan Amerika akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

“Bahwa kalau kita melihat arah kebijakan dari Trump, memang dia ingin membangun industri domestik Amerika yang salah satu caranya adalah memang menaikkan hambatan perdagangan, terutama tarif,” tutur Faisal kepada Kontan, Jumat (8/11).

Salah satu dampak terbesar yang dirasakan oleh sektor industri tekstil dan produk tekstil, yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Amerika, terutama pada Tiongkok dirancang untuk melindungi industri domestik mereka. Namun, kenaikan hambatan perdagangan ini secara tidak langsung memengaruhi industri tekstil di Indonesia.

“Walaupun katakanlah 10% atau tidak sampai 10%, itu artinya besar, terutama karena kita banyak mengendalikan pasar Amerika, terutama untuk industri tekstil dan produk tekstil, ekspor tekstil dan produk tekstil,” ujarnya.

Lebih lanjut, saat ini industri tekstil Indonesia bergantung pada fasilitas Generalized System of Preference (GSP) yang memungkinkan tarif rendah untuk produk-produk dari negara berkembang. Tetapi, jika Indonesia berhasil masuk ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), manfaat ini bisa dicabut.

“Apalagi kalau kita mau masuk OECD, ini bisa jadi tidak diteruskan lagi. Nah, dan arah kebijakan Trump juga tidak meneruskan fasilitas apalagi untuk negara yang dianggap sudah tidak least developed countries lagi, bahkan mau masuk OECD,” ungkap Faisal.

Di sisi lain, kebijakan Amerika terhadap China dapat menyebabkan meningkatnya ekspor produk tekstil China ke negara-negara alternatif, termasuk Indonesia.

Hal ini diperkirakan akan memicu peningkatan produk impor dari China ke Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, yang bisa mengganggu pasar domestik.

“Makin tinggi lagi banjir impornya dan ini akan semakin menekan kinerja dari industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri,” tutup Faisal.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil, dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol dari China.

Totalnya ada 90 ribu rol kain gulungan dengan nilai mencapai Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama, di sini di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," kata Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh dari China."Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Terkait hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal.

"Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan. Sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," tutur Budi.

Sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil, PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) membeberkan sejumlah usulan perseroan dalam proposal restrukturisasi utang kepada kreditur.

PBRX tengah bergelut dengan restrukturisasi utang bernilai jumbo. Saat ini, Pan Brothers dalam masa perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga 22 November 2024.

Di tengah masa perpanjangan PKPU, PBRX fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait dengan skema restrukturisasi utang perseroan. Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta.

Adapun, untuk pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral, direncanakan restrukturisasi melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB). Dengan begitu, utang yang ada di liabilitas Pan Brothers setelah konversi menjadi sekitar US$140 juta.

Pan Brothers juga memiliki utang kepada suplier dengan outstanding sekitar US$7 juta. Utang kepada suplier tersebut akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada.

Raksasa garmen yang saat ini mengoperasikan 15 pabrik di Jawa Tengah dan Tangerang dengan total 23.000 tenaga kerja itu pun sedang dalam proses penyusunan skema restrukturisasi kepada sederet krediturnya.

Merujuk keterangan resmi Pan Brothers yang dikutip Jumat (8/11/2024), rapat para kreditor yang juga dihadiri oleh Tim Pengurus PKPU Pan Brothers telah dilaksanakan pada Rabu (6/11/2024).

Dalam rapat tersebut, manajemen Pan Brothers menyampaikan antisipasi penurunan penjualan lebih lanjut pada 2025 dengan asumsi keterbatasan modal kerja.

Selanjutnya, periode 2026-2030, diproyeksi menjadi masa pemulihan bagi PBTX untuk meningkatkan penjualan dan menstabilkan kondisi modal kerja. Berdasarkan proyeksi tersebut, diperkirakan tingkat utang berkelanjutan perseroan lebih rendah dari tingkat utang perseroan saat ini.

“Perseroan menyoroti bahwa proyeksi arus kas dan proposal restrukturisasi yang telah diajukan didasarkan pada asumsi optimistis bahwa proses PKPU akan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada 22 November 2024,” tulis manajemen Pan Brothers.

Perseroan juga menekankan bahwa pencapaian target penyelesaian PKPU pada bulan ini sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis Pan Brothers. Keterlambatan dalam proses PKPU disebut berisiko menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengikis kepercayaan para pembeli potensial.

“Hal ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap minat beli dan jumlah pesanan yang diterima perseroan, terutama untuk musim Fall Winter 2025.”

Pada saat yang sama PBRX mamaparkan lima poin usulan restrukturisasi utang dalam proposal kepada kreditur perseroan.

Pertama, utang sindikasi dibagi menjadi dua tranche dengan jangka waktu pembayaran 11 dan 15 tahun. Hingga 31 Maret 2024, outstanding pinjaman sindikasi PBRX sebesar US$123,45 juta.

Kedua, fasilitas LC dari Maybank yang sudah tidak aktif diselesaikan melalui penyelesaian dengan penjualan jaminan.

Ketiga, Bank Permata akan diberikan opsi untuk mereaktivasi fasilitas LC atau dikonversi menjadi term loan. Perusahaan tercatat memiliki fasilitas omnibus trade untuk pembukaan LC dengan PT Permata Bank Tbk. dengan No.KK/21/0124/AMD/CG1 dengan plafon US$10.000.000 dan No.KK/21/0112/AMD/CG1 dengan fasilitas sebesar US$15.000.000. Fasilitas ini diperuntukan hanya untuk pembukaan LC ke pemasok.

Keempat, surat utang obligasi dan pemberi pinjaman bilateral non-aktif akan dikonversi menjadi obligasi wajib konversi (MCB).

Kelima, syarat dan ketentuan untuk pemberi fasilitas LC aktif serta vendor pemasok tidak berubah dan diatur sesuai perjanjian yang sudah ada.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam industri tekstil yang semakin ketat persaingannya, PT Trisula International Tbk (TRIS) terus mengupayakan strategi untuk tetap kompetitif di tengah dominasi produk impor murah.

Widjaya Djohan, Direktur Utama Trisula International, menjelaskan bahwa salah satu langkah kunci yang diambil perusahaan adalah dengan memasuki segmen pasar spesifik yang berbeda dari produk-produk impor massal.

“Penjualan tekstil memang cenderung menurun hingga awal 2024, terutama karena banyaknya barang impor murah yang masuk ke dalam negeri," ungkap Widjaya saat dihubungi media KONTAN, Jumat (8/11).

Namun, Trisula Group berbeda karena fokus kami adalah pada produk-produk berkualitas tinggi yang membidik segmen niche market. "Produk kami memiliki standar kualitas yang berbeda dibandingkan produk impor murah yang oversupply di pasar,” ujar Widjaya.

TRIS menggarap pasar menengah atas untuk lini ritel dan fokus pada konsistensi kualitas untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, sehingga tak bersaing langsung dengan produk impor murah.

“Hal ini tercermin dalam kinerja keuangan kami yang masih cukup baik di 2024. Banyak pemain lain mengalami tekanan finansial, tetapi ekosistem kami yang terintegrasi dari hulu ke hilir memungkinkan kami untuk beradaptasi dengan perubahan di industri ini,” jelas Widjaya.

Selain pasar domestik, TRIS juga memperluas market ekspor ke berbagai negara, terutama ke segmen Business-to-Business (B2B) dengan brand internasional terkemuka. “Mayoritas penjualan kami adalah B2B, yang memberikan pendapatan stabil dengan pelanggan yang loyal,” tambahnya.

Sebagai perusahaan dengan pengalaman lebih dari lima dekade, TRIS melihat peluang di industri tekstil masih cukup menjanjikan, terutama di luar produk impor murah dari China.

Widjaya mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia mengalami penurunan peringkat sebagai eksportir tekstil dunia, hal ini justru menjadi peluang bagi TRIS untuk berekspansi dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“TRIS menargetkan pasar pakaian ekspor global dengan segmen tertentu untuk ekspansi, terutama karena banyak pelanggan B2B yang cenderung melakukan repeat order jika sudah cocok dengan kualitas yang kami tawarkan,” ujar Widjaya. Di segmen B2C, perusahaan berfokus pada konsumen menengah atas dengan daya beli yang stabil bahkan meningkat.

Menanggapi tantangan persaingan dari produk impor, TRIS menawarkan value added melalui kualitas produk dan value chain yang teroptimalkan. Perusahaan juga aktif mengevaluasi dan mencari peluang di pasar baru, termasuk Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Singapura, yang menjadi pasar ekspor utama.

Untuk itu, TRIS optimistis mampu mempertahankan daya saing dan meningkatkan kontribusinya di industri tekstil nasional di tengah tantangan dari produk impor.

"Dengan terus mengeksplorasi negara tujuan ekspor baru, TRIS dapat memitigasi risiko ketergantungan terhadap satu negara,” pungkas Widjaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyita 90.000 rol tekstil dan produk tekstil (TPT) atau kain gulungan impor yang diduga ilegal asal China dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa barang impor asal China ini senilai Rp90 miliar ini berlokasi di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara dan Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Perinciannya, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan sisanya, atau sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Barang impor yang diduga ilegal ini melanggar administrasi, mulai dari tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia mengungkap ribuan ton TPT ini akan diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Dengan kata lain, nasib barang impor ilegal asal China ini masih belum dapat dipastikan.

“Kami akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini [selanjutnya] barang harus diapakan,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan pemberantasan penyelundupan barang impor ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dia berharap tidak ada lagi barang-barang penyelundupan. Sebab, keberadaan barang impor ilegal ini merugikan industri tekstil dan konsumen, termasuk negara.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) menegaskan komitmennya dalam menghadapi dominasi produk tekstil asing di Indonesia dengan menerapkan strategi terarah di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Karsongno Wongso Djaja.

Berbekal pengalaman lebih dari 50 tahun, BELL terus memperkuat posisinya melalui ekosistem bisnis Trisula Group, inovasi produk, serta pendekatan niche market yang fokus pada segmen ritel menengah atas dan B2B.

“Kami selalu memanfaatkan integrasi ekosistem Trisula Group untuk memberikan solusi yang disesuaikan dan mendiversifikasi basis pelanggan kami," kata Karsongno kepada Kontan, Jumat (8/11).

Menurut Karsongo, pihaknya menawarkan kain yang tahan UV dan ramah lingkungan dengan sertifikasi Global Recycle Standard. Dengan fokus pada produk premium, BELL bersaing dalam kualitas, bukan harga, untuk memberikan nilai unik bagi pelanggan.

Pada kuartal ketiga 2024, BELL mencatatkan peningkatan penjualan sebesar Rp426,36 miliar, tumbuh 19% YoY, dengan laba bersih mencapai Rp12,82 miliar, naik 5% dibandingkan tahun lalu. Hasil ini sejalan dengan target pertumbuhan top line sebesar 15% di tahun ini, menunjukkan optimisme BELL dalam mencapai target hingga akhir tahun.

Untuk memperkuat pertumbuhan penjualan, BELL menerapkan beberapa strategi diantaranya adalah efesiensj operasional. Dengan dukungan Trisula Group, BELL memaksimalkan efisiensi biaya operasional dan jaringan distribusi untuk meningkatkan margin keuntungan.

Perseroan juga gencar menghadirkan diskon menarik melalui platform e-commerce YukShopping.com dan ekspansi outlet di gerai retail seperti Matahari, SOGO, dan Metro diharapkan dapat mendorong volume penjualan.

BELL juga fokus pada sustainable fashion dan sertifikasi Oeko-Tex, mengarahkan perusahaan untuk mencapai target ESG pada 2030. Produk ramah lingkungan, seperti kain anti tusuk dan tahan air, semakin relevan di pasar.

"Ekspansi ke Pasar Internasional: Penjualan internasional BELL tumbuh signifikan sebesar 61,3% YoY, memperluas jangkauan dan basis pelanggan global. Serta pencapaian TKDN pada produk seperti kain Bellini (76,60%) dan Caterina (93,62%) menjadikan BELL unggul, terutama dalam memenuhi kebutuhan segmen pemerintah," ungkapnya.

Meski industri tekstil nasional menghadapi tantangan besar akibat persaingan dengan produk impor murah, BELL optimis terhadap prospek tahun depan. Dukungan dari tren penurunan suku bunga dan arah kebijakan yang semakin jelas diyakini dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Karsongno menyatakan, “Kami akan terus beradaptasi dan responsif terhadap peluang pasar untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.”

Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen dan keluarga besar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menyambut baik kunjungan spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI di Sukoharjo pada, Kamis, (7/11).

Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton (Wawan) menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sedang penuh tekanan.

“Kami mohon doa dan dukungannya agar Sritex mampu melewati masa sulit ini dengan baik dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang," ujar Wawan dalam siaran pers, Jumat (8/11).

Wawan mengatakan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga dapat tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan efek berganda (multiflier effect) bagi warga sekitar. Dia pun menegaskan bahwa Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

“Saat ini kami fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. Kami bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan, dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, dalam status pailit saat ini, Sritex sedang berada dalam masa transisi. Dalam hal ini, pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan sehingga tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Manajemen Srirex berharap dalam proses ini para pihak yang terlibat mampu bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan kembali menegaskan, Sritex adalah perusahaan yang sehat. Pihak Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir diklaim sudah menunjukkan hasil positif. Pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat.

Lantas, Wawan meminta agar penanganan kondisi Sritex benar-benar didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, dan bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset perusahaan.

"Jika motifnya seperti itu, kami rasa perusahaan sehat pun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ucap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Namun, proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala bahan baku yang tidak bisa masuk. Penjualan atau pengiriman ke luar negeri otomatis juga terkendala.

“Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal," tandas Wawan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan bahwa DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia. Pihak DPR jelas tahu bahwa Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia.

"Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan Sritex,” kata Lamhot.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri. Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM.

Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menyebut, persoalan Sritex ini serius. Alhasil, DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. "Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” tutup dia.

PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex mulai merasakan dampak putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Sebagian pegawai terpaksa diliburkan akibat kekurangan bahan baku.

"Memang kami sekarang mengalami shortage (kekurangan) bahan baku," terang Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto atau biasa disapa Wawan usai menerima kunjungan dari Komisi VII DPR RI, Kamis (7/11).

"Ada sebagian karyawan kami yang kami liburkan," sambungnya.

Sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg 21 Oktober lalu, perusahaan tidak lagi leluasa mengelola aset-asetnya. Kewenangan mengurus dan membereskan harta perusahaan dialihkan oleh kurator yang ditunjuk pengadilan.

Wawan berharap kurator tidak hanya bertujuan untuk melikuidasi aset-aset perusahaan untuk kepentingan kreditur. Ia meminta kurator juga memperhatikan aspek operasional perusahaan.

"Keberlangsungan usaha ini harus tetap berjalan karena ini akan mempengaruhi roda perputaran cash flow dari perusahaan," kata Wawan.

GM HRD Sritex Group, Hario Ngadiyono menambahkan pihaknya mulai meliburkan sebagian pegawai di sektor pemintalan alias spinning. Namun, ia belum bisa menyebutkan berapa jumlah karyawan yang dirumahkan akibat putusan pailit tersebut.

"Yang sudah mulai itu di sektor pemintalan. Jumlahnya belum saya cek," kata Hario.

Ia menjelaskan sampai saat ini kebijakan untuk merumahkan karyawan hanya berlaku di pabrik pemintalan di Sukoharjo. Hal itu disebabkan karena bea cukai menghentikan arus keluar masuk barang dari Pabrik Sritex tersebut.

"Pemintalan yang lain kan masih jalan. Hanya di sini (Sukoharjo) saja karena di-stop sama bea cukai kan. Jadi kita belum bisa keluar masuk barang ya diselesaikan yang ada dulu," kata Hario.

Ia memastikan sampai saat ini perusahaan belum mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawan tersebut. Mereka dipastikan bisa bekerja lagi setelah pasokan bahan baku kembali pulih.

"Kita produksi kan tergantung bahan baku. Kalau bahan baku nggak bisa masuk, otomatis produksi berhenti, ya kita harus istirahat dulu. Kalau ada (bahan baku) ya jalan lagi," kata Hario.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat untuk menindaklanjuti temuan dari Sritex. Dari rapat itu Komisi VII akan menentukan pihak-pihak yang perlu dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam upaya penyelamatan Sritex.

"Misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai juga mungkin akan dipanggil," kata Saleh.

Ia juga akan mengupayakan agar hasil produksi perusahaan yang kini dikelola kurator tetap bisa dijual. Namun ia ingin memastikan agar proses penjualan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku.

"Bagaimana menyelamatkan barang-barang produksi mereka yang ada di sini ini? Apakah dibolehkan keluar? Karena kita tidak mau ada satu pun ketentuan perundang-undangan kita yang dilanggar," kata Saleh.

Di hadapan Komisi VII, Wawan menegaskan PT Sritex masih beroperasi meski sudah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Bahkan perusahaan itu masih menggaji karyawannya secara utuh.

Saleh berharap semua pihak bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan PT Sritex yang saat ini masih mempekerjakan puluhan ribu karyawan. Termasuk Mahkamah Agung (MA) yang kini menangani sidang kasasi atas putusan pailit PT Sritex.

"Kalau masalah ini diperlambat penyelesaiannya, misalnya putusannya diperlambat, karyawan-karyawan yang bekerja di sana itu bisa jadi off (diberhentikan). Karena barangnya disetop di sini, nggak bisa keluar," kata dia.

Hal itu, lanjutnya, tentu akan berdampak pada arus keuangan perusahaan.

"Kalau nggak bisa keluar kan nggak bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual kan nggak ada uang, kalau nggak ada uang kan nggak bisa bayar karyawan. Kalau nggak bayar karyawan bagaimana?" kata Saleh.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil diselimuti awan mendung seiring catatan kinerja keuangan jeblok imbas pandemi Covid-19. Sejumlah emiten tekstil pun mendapatkan notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) gara-gara terlilit utang jumbo hingga ancaman pailit.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) setidaknya ada enam emiten tekstil yang mendapatkan notasi khusus. Keenam emiten tekstil itu yakni PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT), dan PT Pan Brothers Tbk. (PBRX).

CNTX, misalnya, mendapatkan notasi khusus E gara-gara laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif, mengacu laporan keuangan kuartal II/2024. CNTX juga mendapatkan notas khusus X seiring dengan dicatatkannya CNTX di papan pemantauan khusus.

HDTX mendapatkan notasi khusus E karena laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif mengacu laporan keuangan kuartal III/2024. HDTX juga dicatatkan di papan pemantauan khusus serta masuk notasi khusus X BEI.

SBAT mendapatkan notasi khusus M karena adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). SBAT juga mendapatkan notasi L dari Bursa, karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal III/2023. SBAT juga mendapatkan notasi S seiring dengan laporan keuangan terakhir yang menunjukkan tidak ada pendapatan usaha.

Selain itu, SBAT mendapatkan notasi Y karena belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) sampai dengan enam bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, SBAT mendapatkan notasi khusus X karena masuk ke dalam papan pemantauan khusus.

SRIL bahkan mendapatkan notasi khusus B karena adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit. SRIL juga mendapatkan notas khusus E dari Bursa, gara-gara laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif.

Kemudian, SRIL memperoleh notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2024. Lalu, SRIL masuk ke dalam papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

UNIT mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2020. UNIT juga mendapatkan notasi khusus Y karena belum menyelenggarakan RUPST sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, UNIT masuk ke papan pemantauan khusus dan mendapatkan notasi khusus X.

PBRX menghadapi PKPU sehingga mendapatkan notasi khusus M. Selain itu, PBRX mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan kuartal I/2024. PBRX pun masuk papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

Harga saham deretan emiten tekstil itu pun jeblok. Harga saham SBAT yang menghadapi PKPU jeblok 88,89% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) ke level Rp1 per saham. PBRX yang juga menghadapi PKPU mencatatkan kinerja harga saham yang anjlok 54% YtD ke level Rp23 per saham.

Kinerja keuangan emiten tekstil pun jeblok. SRIL yang menghadapi ancaman pailit mencatatkan rugi bersih sebesar US$25,73 juta atau Rp405,36 miliar per kuartal II/2024 (kurs Rp15.752 per dolar AS). Kemudian, CNTX mencatatkan rugi US$3,71 juta atau Rp58,43 miliar.

PBRX yang menghadapi PKPU masih mencatatkan laba bersih US$124.909 per kuartal I/2024. Namun, laba bersih PBRX susut 89,22% sepanjang tahun berjalan (year on year/YoY).

Dampak Pandemi Covid-19 ke Emiten Tekstil

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan penurunan kinerja bisnis perseroan terjadi seiring dengan pandemi Covid-19. Pada 2021, PBRX melakukan restrukturisasi keuangan. Namun, setelah restrukturisasi keuangan, perseroan dihadapkan dengan fasilitas pinjaman yang terbatas serta kesulitan dalam memperoleh fasilitas pinjaman tambahan.

Dengan ketiadaan fasilitas letter of credit (LC), PBRX dihadapkan dengan kondisi modal kerja yang ketat. Tantangan-tantangan tersebut kemudian memuncak pada 2024 dengan adanya pengurangan fasilitas LC lebih lanjut yang berdampak pada penurunan pesanan penjualan dari pelanggan, dikarenakan keterbatasan modal kerja perseroan.

"Kalau dari pendapatan kan kami turun banyak. Dari segi cash flow, otomatis juga ketat sekali. Sehingga kami juga untuk booking capital sangat-sangat terbatas. Biasanya kami ada fasilitas LC untuk pembelian bahan baku. Sekarang fasilitas LC-nya benar-benar limited," ujar Fitri pada Rabu (6/11/2024).

Perseroan pun kini menghadapi PKPU. Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto sebelumnya sempat mengatakan bahwa kinerja SRIL yang jeblok hingga kini dalam bayang-bayang pailit, terdampak oleh penurunan permintaan di tingkat global maupun di tingkat domestik.

Iwan juga menjelaskan dampak makro ekonomi seperti suku bunga dan inflasi tinggi serta kondisi geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina serta perang Israel-Palestina menyebabkan penurunan tingkat permintaan dimana masyarakat global lebih mengutamakan kepada kebutuhan pangan dan energi.

Selain itu, jalur pengiriman juga mengalami gangguan yang mana biaya pengiriman meningkat dikarenakan jarak tempuh yang lebih jauh untuk menghindari Terusan Suez.

Sritex pun kemudian diputus pailit oleh PN Semarang pada bulan lalu (21/10/2024). Iwan menjelaskan perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim di situ, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, akhir bulan lalu (28/10/2024).

Prospek Negatif Saham Emiten Tekstil

Sejumlah analis menilai negatif prospek saham emiten tekstil, terutama selepas SRIL resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Alasannya, kinerja keuangan dan operasional emiten tekstil relatif tertekan dalam akibat impor yang masif dari China.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengatakan situasi itu membuat harga jual tekstil di dalam negeri ikut terkoreksi signifikan. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang pada kreditur.

“Tren penurunan penjualan sejak era pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan,” kata Vinko pada beberapa waktu lalu.

Secara umum, kata Vinko, industri tekstil tengah menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku serta persaingan global. Dia berharap pemerintah dapat mencari keluar atas kesulitan industri pada karya tersebut.

Sementara, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan sebagian besar saham emiten tekstil bergerak tidak likuid sejak pandemi lalu. Dia mengatakan perlu perbaikan kinerja dari sektor ini.

“Emiten tekstil saat ini kurang likuid ya,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Donald Trump menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat (AS) yang digelar hari ini, Rabu (5/11/2024) waktu setempat. Trump dari Partai Republik menang atas rivalnya dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Kemenangan Trump ini dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Salah satunya pada sektor perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor, serta industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, industri tekstil dan alas kaki Indonesia memiliki ketergantungan pasar ekspor ke AS.

Namun apabila Trump yang terpilih sebagai Presiden, kebijakan tarif impor akan kembali digalakkan di pasar global AS.

“Apabila Trump benar-benar terpilih sebagai Presiden AS, prospek ekspor kita, khususnya industri tekstil dan alas kaki yang padat karya, posisinya akan semakin dalam bahaya,” kata Faisal kepada IDXChannel.com, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, meski tarif impor atas tekstil dan alas kaki Indonesia cenderung tidak terlalu tinggi penerapannya, namun beban berat ini akan bertambah terhadap kondisinya.

Trump semakin memperketat produk impor, sementara industri padat karya Indonesia tengah membutuhkan napas tambahan guna kembali bangkit.

“Di sisi lain, peningkatan impor jika potensi perang dagan AS dengan China kembali terjadi di masa Trump nanti, negara dengan pasar domestik besar seperti kita bakal terancam, juga dengan barang-barang impor ilegal. Ini juga akan memperparah sektor padat karya kita,” katanya.

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, Trump akan menerapkan tarif ke seluruh produk impor sebesar 10-20 persen, dan hingga 60 persen untuk produk tertentu dari China.

Senada dengan Faisal, Wijayanto memandang apabila Trump menjadi Presiden AS, maka potensi ekspor Indonesia akan semakin mendapatkan tantangan.

“Kebijakan perdagangan Trump membuat pasar ekspor kita semakin menantang, sementara produk impor akan semakin membanjiri Indonesia. Pemerintah perlu memastikan prosuk dalam negeri terlindungi dari serangan produk impor, case seperti pada sektor tekstil harus diantisipasi,” ujarnya.

(Fiki Ariyanti)