Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memperkuat gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jakarta menjadi salah satu penerima dan transit terbesar korban TPPO.

“Kebijakan yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kasus atau korban TPPO di DKI Jakarta telah diperbaharui dari Pergub nomor 218 tahun 2010 menjadi Pergub nomor 64 tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan TPPO," kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Jakarta Barat, Amien Haji, di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.

Kebijakan tersebut, kata Amien, merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta mencegah dan mengatasi terjadinya kasus TPPO di Jakarta. Meskipun, kata dia, korban TPPO tak berasal dari Jakarta.
"Pemprov DKI ikut bertanggung jawab menangani para korban," kata Amien.

Amien menyebutkan dalam Pergub itu, dijelaskan gugus tugas TPPO adalah lembaga koordinatif. Tugasnya, mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

“Melalui kegiatan penguatan gugus tugas TPPO tingkat Kota Jakarta Barat ini saya berharap seluruh anggota gugus tugas TPPO dan stakeholder dapat meningkatkan koordinasi dalam bidang perencanaan, kerja sama dan pencegahan serta penanganan kasus TPPO,” ujar Amien.

Berdasarkan data dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi DKI, korban TPPO di Jakarta tahun 2023 sebanyak 37 orang, Kota Jakarta Barat 22 orang. Sedangkan tahun 2024 hingga Juli korban TPPO sebanyak 16 orang.

(ADN)

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Tri Rismaharini menemui belasan korban tindak pidana perdagangan orang di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedatangan Risma dalam rangka memberikan bantuan sosial serta pelatihan keahlian kepada para korban, agar bisa membuka usaha yang dapat menghidupi mereka.

"Tidak cukup dengan bansos maka saya akan bangun usaha. Saya bantu ini-ini mau apa, saya bantu semuanya," kata Risma di Santra Efata Kupang pada Kamis (8/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Risma menanyakan keinginan para korban secara satu per satu.

Adapun belasan korban TPPO yang ada di Sentra Efata adalah perempuan. Mereka tergiur bekerja di luar negeri karena mendapat tawaran gaji yang besar.

Mayoritas korban terdesak kondisi ekonomi sehingga mereka nekat merantau ke negeri orang secara ilegal demi menghidupi keluarganya.

"Ibu, saya pergi ke Singapura itu ingin membantu orangtua saya yang sedang sakit," kata salah seorang korban kepada Risma

"Sakit apa ayahmu?" tanya Risma.

"Bapak saya (sakit) stroke sama (sakit) ginjal," jawabnya.

Setelahnya, Risma meminta stafnya untuk menjemput ayah korban tersebut agar dibawa dan dirawat di rumah sakit yang ada di sekitar Sentra Efata.

"Sudah kalau bapaknya nanti kami tangani, biar nanti kita bawa ke rumah sakit di sini. Sekarang untuk bagaimana bisa, kalau ditinggal, bagaimana, siapa yang akan menjaga adek-adekmu?" tanyanya lagi.

"Saya pengen punya usaha bu. Saya pengen kasih usaha ke saudara saya, saudara kandung saya (kakaknya)," ujarnya lagi.

Salah seorang korban lainnya juga mengaku tergiur gaji yang lebih besar sehingga mencoba peruntungan menjadi pekerja di Singapura meski melalui jalur yang tak resmi.

Ibu dengan empat anak itu juga berkeinginan mencari pekerjaan ke luar negeri untuk membantu perkonomian keluarganya.

"Saya pergi ke Singapura karena gaji di sana lebih besar katanya. Saya ingin membantu keluarga saya. Saya punya anak empat orang, ingin bantu suami saya," ucap korban tersebut.

Dia menambahkan keluarganya memiliki kios kecil di daerah Sumba, namun kios itu tak mencukupi untuk menafkahi keluarganya.

Di hadapan Risma, ia pun meminta agar mendapat bantuan usaha bengkel untuk suaminya.

"Jadi saya mau minta bantuan dari ibu, ingin usaha yang lain lagi buat suami buka bengkel begitu," katanya ke Risma.

"Bisa bu kita bisa bantu," jawab Risma.

Tak hanya itu, ada juga seorang korban yang ingin membuka usaha membuat dan menjual kain tenun.

Hal ini diungkapkannya saat ditanyakan Risma soal keinginannya membuka usaha.

"Pengen alat tenun," kata korban ke Risma.

"Tenun. Bisa tenun?" tanya politikus PDI-P tersebut.

"Bisa," jawabnya lagi.

"Oke nanti saya bantu alat tenun sama benangnya lengkap," ujarnya.

Selepas menanyakan keinginan para korban, Risma menyatakan semuanya akan dicatat oleh stafnya.

Kementerian Sosial juga nantinya akan melakukan pengecekan ke kediaman para korban untuk diberikan bantuan.

"Nanti biar didata dari teman-teman Efata nanti biar diserahkan ke saya, seperti itu," kata Risma.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, ada pejabat di tingkat daerah yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mahfud mengatakan, informasi itu didapatkan dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam rapat terbatas internal di Istana Kepresidenan.

Berdasarkan hasil penelusurannya kepada orang yang melakukan advokasi ke korban TPPO di Batam, ia menemukan dua keterlibatan pejabat di daerah.

“Saya dapat lima nama. ‘Ini pak ada pejabatnya’. Pejabat vertikal di daerah ya, terlibat dua," ungkap Mahfud di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (30/7/2024).

Mahfud menyebutkan, dua pejabat di daerah itu berperan mengondisikan TPPO.

Namun, Mahfud tak menjelaskan instansi asal dua pejabat tersebut. Menurut dia, dua pejabat itu sudah dimutasi.

"Ini yang mengkondisikan. Kemudian ada swastanya. Yang pejabatnya sudah dimutasi semua langsung,” ujar dia.

Mahfud juga mengetahui bahwa ada tiga nama lain yang merupakan tersangka kasus TPPO tetapi saat ini berstatus buron.

“Yang tiga nama ini sudah dinyatakan tersangka tapi dua tahun berkeliaran tidak ditangkap padahal sudah dinyatakan buron tersangka,” kata Mahfud.

Mahfud mengeklaim, tiga nama buronan tersebut sudah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun, ia juga mendapat informasi kalau para buronan TPPO tersebut sudah kabur ke Malaysia.

“Ya adalah laporan dari LSM, dari apa, ‘pak ini orangnya belum ditangkap’. Nah saya tanya informasi ke deputi saya waktu itu ‘iya pak, katanya sudah lari ke Malaysia dan kita tidak punya wewenang untuk nangkap di situ’” kata Mahfud.

Jakarta: Polri mengungkap fakta baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan mengirimkan warga Indonesia menjadi pekerja seks komersial (PSK) di Sydney, Australia. Pelaku meraup Rp500 juta dengan menjual 50 WNI ke Negeri Kanguru itu.

"Dari hitung-hitungan yang kami sampaikan, ada kerugian dari 50 orang, dan yang bersangkutan (pelaku) bisa mencapai keuntungan sekitar Rp500 juta," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan Rabu, 24 Juli 2024.

Kemudian, Djuhandani menyebut ke-50 korban ditawari sebagai PSK dengan iming-iming gaji besar. Namun setelah sampai di Sydney, mereka tak kunjung dibayar oleh agensi yang mengirim mereka.
"Ini tentu saja (para korban) diiming-iming gaji di sana cukup tinggi dan ini (jumlahnya) variatif," ungkapnya.

Djuhandani menjelaskan 50 korban itu rata-rata berasal dari Pulau Jawa. Puluhan korban disebut mengetahui diberangkatkan ke Sydney untuk bekerja sebagai PSK.

Namun, kata Djuhandhani, penyidikan yang dilakukan Polri adalah proses rekrutmen yang melanggar aturan. Kemudian, upaya mengirim para korban ke Australia.

"Untuk mendapatkan visa dan lain sebagainya, tentu saja ada prosedur-prosedur," beber jenderal bintang satu itu.

Lebih lanjut, dari 50 orang korban itu disebut masih ada yang berada di Australia. Bareskrim Polri dipastikan akan terus berkoordinasi dengan Australian Federal Police (AFP) untuk mendalami kasus ini.

Pengungkapan kasus ini berawal atas informasi dari AFP pada 6 September 2023, tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, bermodus WNI bekerja sebagai PSK di Sydney, Australia. Polri langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Mulai dari pendalaman keterangan para korban di Sydney, Australia, menyita barang bukti yang berkaitan seperti dokumen perjalanan, dokumen perekrutan, bukti pengiriman uang, dan bukti percakapan antara korban dengan perekrut, akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap tersangka," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

Ada dua tersangka ditangkap dalam kasus ini. Keduanya ialah FLA, perempuan berusia 36 tahun. Dia berperan sebagai perekrut korban, menyiapkan visa dan tiket keberangkatan korban ke Sydney.

Lalu menyerahkan korban kepada saudara SS alias Batman yang berada di Sydney. Kemudian, tersangka kedua adalah SS alias Batman yang berperan sebagai koordinator beberapa tempat prostitusi di Sydney.

Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp120 jita dan paling banyak.

(ADN)

Jakarta: Sebanyak 50 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sydney, Australia. Mereka dipaksa bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK) di Negeri Kanguru.

“Kurang lebih sebanyak 50 orang yang jadi pekerja seks komersial,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.

Para korban diminta menandatangani surat perjanjian utang piutang sebesar Rp50 juta. Surat perjanjian ini sebagai jaminan apabila korban memutus kontrak atau tidak bekerja lagi dalam kurun waktu tiga bulan.
“Semua korban merupakan orang dari Jawa Tengah,” ujar dia.

Baca Juga: Tolak Jadi PSK, Seorang Wanita di Demak Tewas Dihantam Balok

Tim penyidik Bareskrim Polri bekerja sama dengan Australian Federal Police (AFP), Div Hubinter Polri, dan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menelusuri identitas tersangka lainnya dan para korban yang sudah diberangkatkan. Diduga para tersangka sudah mendapatkan keuntungan hingga Rp500 juta dari tindak kejahatan tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan minimal tiga tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

(AZF)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus eksploitasi menjadi pekerja prostitusi di Australia.

"Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri, yaitu ke Australia, untuk dieksploitasi secara seksual," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Ia mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama antara Polri dengan Australian Federal Police (AFP) yang dinamakan 'Operation Mirani'.

Dalam kasus tersebut, kata dia, penyidik mengungkap dua tersangka, yakni FLA dan SS alias Batman. Tersangka FLA berperan sebagai perekrut korban dengan bertugas menyiapkan visa dan tiket keberangkatan korban ke Sydney, Australia.

Sementara itu, SS alias Batman berperan sebagai koordinator di beberapa tempat prostitusi di Sydney.

Barang bukti yang disita salah satunya adalah 28 paspor milik WNI yang saat ini tengah didalami apakah paspor tersebut milik korban atau bukan.

Tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp600 juta.

Untuk langkah selanjutnya, Dittipidum Bareskrim Polri akan terus bekerja sama dengan AFP, Divhubinter Polri, dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Kerja sama ini untuk menelusuri tersangka lainnya dan untuk membantu mengidentifikasi para korban yang telah diberangkatkan oleh jaringan ini," pungkas dia. Metro TV/Vania Liu

(WWD)

Jakarta: Bareskrim Polri menangkap tersangka baru dalam kasus dugaan penipuan daring (online scam) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional. Tersangka merupakan seorang perempuan.

"Tersangka tersebut berinisial L, warga negara Indonesia, perempuan, berasal dari Sukabumi, Jawa Barat," kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Kombes Alfis Suhaili, Jumat, 19 Juli 2024.

Tersangka L ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah melakukan perjalanan dari Dubai pada Rabu, 17 Juli 2024. L diduga bagian dari jaringan kejahatan scam online internasional yang masuk red notice Interpol sejak 23 November 2023.
Penangkapan ini merupakan kerja sama Divhubinter Polri dengan Ditsiber Bareskrim Polri. L diduga berperan sebagai operator dengan upah 3.500 dirham atau sekitar Rp15 juta per bulan.

"Dia bekerja di Dubai sebagai operator itu sekitar bulan Mei sampai Agustus 2023. Di sana dia mendapatkan gaji sama dengan pemeran operator lainnya, yaitu sebesar 3.500 dirham," ucap dia.

L diduga menjadi bagian yang mengakibatkan 823 WNI menjadi korban scam online, walaupun dia bekerja di dalam jaringan tersebut selama 3 bulan.

Dalam kasus ini, tersangka L dijerat dengan Pasal 28 Ayat 1 juncto Pasal 45 dan Pasal 36 Undang-Undang ITE serta Pasal 378 KUHP juncto Pasal 5 Ayat 1 KUHP.

"Ancaman hukuman maksimalnya enam tahun. Jadi, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan," ujar dia.

Baca Juga: Polda Jabar Tangkap Warga Balikpapan Pelaku Penipuan Jual Beli Motor Online

Sebelumnya, pada Selasa, 16 Juli 2024, Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan daring dan TPPO jaringan internasional dengan menangkap satu WNA asal China berinisial ZS dan tiga WNI berinisial NSS, HRY, dan MTK.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan ZS yang berperan sebagai pimpinan kelompok mempekerjakan warga negara asing dalam operasinya, yaitu warga negara Indonesia sebanyak 17 orang, warga negara Thailand 10 orang, warga negara China 21 orang, dan warga negara India 20 orang.

Selain di Indonesia, tersangka ZS juga melakukan penipuan daring di tiga negara lainnya, yaitu Thailand, India, dan China. Total kerugian yang dialami korban mencapai Rp1,5 triliun.

(AZF)

Jakarta: Penyidik Bareskrim Polri terus mengusut sindikat scam atau penipuan online modus lowongan kerja (loker) paruh waktu jaringan internasional di Dubai. Sebanyak 68 warga dari empat negara menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan dijadikan sebagai scammer atau penipu.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyampaikan, pelaku menipu korban di media sosial Telegram dan WhatsApp. Para pelaku menjanjikan korban bisa bekerja di Dubai.

"Korban ditawari pekerjaan sebagai pekerja kantor yang berhubungan dengan komputer di luar negeri dengan gaji 3.500 dirham atau sebesar Rp15 juta per bulan," kata Himawan kepada wartawan, Rabu, 17 Juli 2024.
Total 68 orang korban TPPO itu berasal dari Indonesia, Tiongkok, India, dan Thailand. Mereka tergiur dengan tawaran pelaku dan diberangkatkan ke Dubai.

"WNI sebanyak 17 orang, WN Thailand 10 orang, WN China 21 orang, dan WN India 20 orang (menjadi korban TPPO)," rinci Himawan.

Para korban merasa dijebak oleh sindikat yang dipimpin warga Tiongkok, ZS. Pasalnya, mereka dijanjikan sebagai pekerja kantoran di Dubai. Namun, malah berkerja sebagai operator penipuan melalui media sosial.

"Di-briefing di lokasi bahwa tugas operator adalah mencari korban WNI dengan teknik social engineering. Teknik social engineering artinya dia mem-blasting link website kemudian mempelajari pola-polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa sehingga korban mendapatkan untung atau komisi," ungkap Himawan.

Himawan menyebut para korban TPPO yang dijadikan scammer dalam sindikat itu mayoritas memiliki kemampuan di bidang informatika. Keahlian ini yang menjadi salah satu pertimbangan para korban menerima tawaran pelaku.

"Mereka mampu mengoperasionalkan komputer, pernah belajar tentang ilmu komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu informatika. Sehingga, itu menjadi salah satu dasar mereka bisa diterima di sana," ucap jenderal bintang satu itu.

Sepekan bekerja, Himawan menyebut para WNI yang menjadi korban TPPO tersebut melarikan diri karena merasa terancam dan tertipu. Sebab, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan, malah melakukan kejahatan.

Total ada empat orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus penipuan jaringan internasional ini. Selain WN China ZS selaku pimpinan, Polri juga menangkap tiga warga Indonesia inisial NSS, H, dan M yang membantu ZS.

Dari bisnis ilegal ini, ZS bersama sindikatnya berhasil meraup untuk kurang lebih Rp1,5 triliun. Hasil itu berdasarkan bisnis penipuan dari empat negara yakni, Indonesia Rp59 miliar, India Rp1,077 triliun, Tiongkok Rp91 miliar, dan Thailand Rp288 miliar.

Polisi dipastikan akan terus mengusut sindikat ini. Terutama melacak aset para pelaku yang berada di luar negeri.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkap bahwa Malaysia menjadi negara tujuan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terbanyak dari Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan bahwa faktor kedekatan geografis menjadi pemicu hal tersebut.

“Paling banyak itu dari Malaysia, negara tetangga kita. Jadi ini yang juga menjadi catatan-catatan, karena mungkin paling dekat ya. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mudah sekali yang namanya perdagangan orang itu terjadi,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut, menurut Woro, negara yang menjadi tujuan utama berikutnya adalah Suriah dan Oman.

Selain itu, berdasarkan data dari Bareskrim Polri, Kemenko PMK juga mencatat 698 Warga Negara Indonesia (WNI) telah menjadi korban TPPO pada periode Januari hingga Juli 2024.

Jumlah tersebut terbilang turun ketimbang catatan pada tahun sebelumnya yang mencapai 3.366 orang.

Woro menjelaskan, wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan korban TPPO terbanyak hingga saat ini.

“Jadi kayaknya itu pintu masuk ya, Kepri, terus kemudian Kaltara, itu kayak sebagai pintu masuk. Jadi memang itu yang terbanyak kasusnya,” sambungnya.

Atas temuan tersebut, pihaknya kini tengah melakukan berbagai langkah seperti peningkatan pencegahan, koordinasi data, hingga pendampingan kepada korban TPPO yang berhasil dipulangkan.

Pasalnya, pencegahan TPPO dinilai tak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga instansi yang berurusan dengan masyarakat.

“Kita masih punya tantangan yang dalam hal mensosialisasikannya, mengadvokasinya, kapasitas SDM-nya juga terbatas. Isu TPPO ini belum jadi prioritas,” jelas Woro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti menjelaskan, jumlah tersebut berdasarkan data yang dicatatkan sejak1 Januari 2024 hingga 1 Juli 2024.

“Korban TPPO untuk periode Januari sampai 11 Juli 2024 ini adalah 698 orang. Memang kalau kita lihat dibandingkan 2023, angkanya sampai ribuan,” ujar Woro di Gedung Kemenko PMK, Senin (15/7/2024).

Menurut Woro, jumlah korban TPPO pada 2024 jauh berkurang dibandingkan 2023 yang berjumlah 3.366 orang. Sedangkan pada 2022 tercatat ada 668 korban TPPO.

“Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366, sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang,” ucap Woro.

Berdasarkan data per provinsi, kata Woro, Kepulauan Riau (Kepri) menjadi wilayah yang paling banyak kasus TPPO pada 2024. Jumlah korbannya mencapai 140 orang.

Kemudian Kalimantan Utara menjadi wilayah tertinggi kedua kasus TPPO, dengan jumlah korban TPPO pada 1Januari-11 Juli 2024 sebanyak 130.

“Yang terbesar, paling banyak, itu adalah dari Kepulauan Riau dan dari Kalimantan Utara. Jadi kayaknya pintu masuk-pintu masuk ya Kepri terus kemudian Kaltara itu Jadi memang itu yang terbanyak kasusnya,” kata Woro.

Saat ini, lanjut Woro, pemerintah tengah fokus menangani persoalan TPPO dengan menyelesaikan masalah di sisi hulu. Hal itu dilakukan dengan memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat, hingga kepala desa.

Selain itu, Kemenko PMK juga mendorong peningkatan koordinasi dan pengawasan antara Gugus Tugas TPPO di tingkat pusat dengan pemerintah daerah.

“Kemudian mendorong terbentuknya gugus tugas TPPO di daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Kepolisian,” kata Woro.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin atas perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum," kata Hakim Ketua Andriansyah saat membacakan vonis di PN Stabat, Langkat, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).

Dalam amar putusannya, majelis hakim meminta agar hak serta harkat martabat terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin dalam perkara ini dipulihkan.

Kasus yang menjerat Terbit Rencana Perangin Angin-angin berawal dari penemuan praktik kerangkeng manusia di kediaman pribadinya, di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 19 Januari 2022

Kerangkeng manusia ini disebutkan bakal digunakan untuk 'memenjarakan' pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin-Angin.

Namun Terbit Rencana Perangin-Angin mengklaim kerangkeng manusia berukuran 6 meter x 6 meter yang terbagi dua kamar itu merupakan sel membina pelaku penyalahgunaan narkoba.

Polisi menyebut kerangkeng manusia dimaksud belum memiliki izin, dan Badan Narkotika Nasional menegaskan kerangkeng di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin tidak bisa disebut sebagai tempat rehabilitasi.

"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, serta harkat martabatnya. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima," ujar Andriansyah.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Langkat Hendra Abdi Sinaga menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas tersebut.

"JPU Kejari Langkat di di persidangan telah menyatakan kasasi," tegas dia.

Sebab, sebelumnya JPU telah menuntut terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin dengan pidana penjara 14 tahun dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti penjara enam bulan

Selain itu, kata Hendra, pihaknya juga membebankan terdakwa membayar biaya restitusi untuk sebelas korban maupun ahli waris sebesar Rp 2,3 miliar.

"JPU menilai terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 2 Jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana surat dakwaan keempat," tegas Hendra Abdi Sinaga.

Sebelum ini, Terbit sudah terjerat kasus korupsi. Ia dihukum 7,5 tahun penjara dalam kasus pengadaan barang di Kabupaten Langkat. Kasus TPPO terbongkar karena adanya penyelidikan kasus korupsi yang menjeratnya.