Jakarta -

Dompet elektronik menjadi solusi praktis dalam bertransaksi tanpa uang tunai. Salah satu e-wallet yang banyak digunakan adalah DANA.

Dengan fitur yang memudahkan pembayaran dan transfer, DANA menjadi pilihan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansial. Meski begitu, ada saja pengguna yang mengalami masalah seperti saldo yang menghilang tiba-tiba.

Kondisi ini tentu akan membuat khawatir, apalagi jika saldo yang hilang tidak sedikit. Sehingga, mengetahui cara mengembalikan saldo DANA yang hilang begitu penting.

Cara Mengembalikan Saldo DANA yang Hilang

Untuk memastikan ada atau tidak ada transaksi yang mencurigakan, periksa riwayat transaksi di aplikasi DANA. Lihat detail mulai dari tanggal, waktu, nominal, dan penerima.

Laporkan apabila ada transaksi yang tidak kamu kenal. Menurut laman DANA, caranya adalah sebagai berikut:

1. Kirim Email

Kirimkan email kehelp@dana.id. Jelaskan kronologi kejadian secara singkat, padat dan jelas serta lampirkan bukti seperti screenshot transaksi yang mencurigakan.

2. Akses Chatbot Diana

Jika membutuhkan bantuan terkait DANA, salah satunya mengembalikan saldo yang hilang, asisten virtual DIANA bisa menjadi solusinya. Kamu bisa mengakses DIANA lewat aplikasi DANA.

3. Call Center

Terakhir, kamu bisa menghubungi Call Center DANA di 1500 720

Ketentuan Pengembalian Saldo DANA

Pengembalian saldo DANA tergantung pada penyebab kehilangan dan apakah akun terdaftar dalam DANA Protection. Sebagai informasi, DANA Protection adalah fitur keamanan yang diberikan kepada pengguna terverifikasi untuk melindungi dari transaksi tidak sah. Perlindungan DANA dapat diklaim oleh pengguna untuk kejadian pengambilalihan akun DANA yang terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian DANA.

Adapun bentuk pengembalian akun yang diakui DANA yaitu:

• Kehilangan saldo DANA saat pengguna kehilangan handphone. Hal ini terbatas pada satu kali kejadian.
• Serangan brute force, yaitu kehilangan saldo DANA karena pihak lain yang menyalahgunakan akun DANA dan melakukan transaksi yang tidak terotorisasi pemilik akun DANA, yaitu tidak terverifikasi OTP atau PIN

Saldo Akan Diganti Jika

Penggantian dana akan diberikan sesuai nilai kerugian yang dialami oleh pengguna. Pengguna yang ingin melakukan klaim perlindungan DANA harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pengguna terverifikasi (DANA Premium)
2. Pengguna mengaktifkan Verifikasi Wajah (DANA Viz)
3. Pengguna tidak memberi kode keamanan dan informasi verifikasi

Saldo Tidak Akan Diganti Jika

Beberapa penyebab yang tidak termasuk ke dalam cakupan DANA Protection, yaitu:

1. Kelalaian pengguna, misalnya memberikan informasi akun kepada orang lain
2. Kasus penipuan, misalnya tertipu tawaran investasi bodong
3. Phising atau penipuan lain, misalnya, diiming-imingi hadiah, diminta data pribadi, atau diarahkan ke situs web palsu untuk mencuri informasi akun.

Itulah cara mengembalikan saldo DANA yang hilang. Semoga informasi ini membantumu ya.

(elk/row)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

(hal/hns)

Jakarta -

PT Kereta Api Indonesia (Pesero) Daop 1 Jakarta akan melakukan perawatan dan perbaikan pada eskalator di Stasiun Gambir. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan kereta api untuk akses keberangkatan dan kedatangan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ)

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, selama proses pengerjaan tentunya akan menimbulkan gangguan pada pelayanan penumpang di Stasiun Gambir. Pasalnya selama perbaikan/penggantian suku cadang eskalator tersebut tidak dapat dioperasikan.

Ia menambahkan, mulai hari ini 4 November 2024 s.d 1 Desember 2024, eskalator di Stasiun Gambir secara bertahap akan dilakukan perawatan dan penggantian suku cadang. Tahapan - tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap kesatu dimulai tanggal 4 November 2024 s.d 6 November 2024 (selama 3 hari) pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang dilakukan pada eskalator no 4 yang menuju peron 3 dan 4;

2. Tahap kedua dimulai tanggal 11 November 2024 s.d 13 November 2024 (selama 3 hari) pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang dilakukan pada eskalator no 2 yang menuju peron 1 dan 2;

3. Tahap ketiga dimulai tanggal 18 November 2024 s.d 20 November 2024 (selama 3 hari) pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang dilakukan pada eskalator no 3 dari lantai dasar; dan.

4. Tahap keempat dimulai tanggal 25 November 2024 s.d 27 November 2024 (selama 3 hari) pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang dilakukan pada eskalator no 1 dari lantai dasar;

KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan KAI yang pada saat ini s.d selesainya proses perawatan dan penggantian suku cadang escalator terganggu kenyamanannya saat beraktifitas / bepergian menggunakan KA dari Stasiun Gambir.

"Atas terganggunya pelayanan dan aktivitas pelanggan KA di Stasiun Gambir dampak perawatan dan penggantian eskalator, KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan KAI di Stasiun Gambir," kata Ixfan dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Ixfan juga mengimbau agar para pelanggan selalu berhati-hati saat melewati area-area yang berada dekat dengan pekerjaan perawatan dan penggantian suku cadang eskalator.

(ily/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Prabowo meminta penetapan DHE dalam rekening khusus perbankan Indonesia tidak hanya 3 bulan.

"Terakhir terkait DHE. PP itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferesi pers, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kita akan tunjukkan," lanjutnya.

Saat ditanya apakah jangka waktunya akan lebih panjang, Airlangga membenarkan. Namun, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait jangka waktu tersebut.

"Lebih lama. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam aturan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019

Penempatan DHE SDA wajib terhadap eksportir yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US$ 250.000 atau ekuivalennya.

(ada/kil)

Jakarta -

Pernah lihat daftar harga yang ditulis dengan satuan 'K' saat berbelanja? Contohnya saat membeli kopi di sebuah kafe yang harganya ditulis 20K, atau juga membeli makanan yang ditulis dengan satuan 'K' di daftar menu. Kenapa huruf 'K' menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah?

Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan 'K' memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam Sistem Satuan Internasional atau SI (Système international d'unités).

Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1.000 gram.

Kata kilo berasal dari bahasa Yunani 'chilioi' yang berarti ribuan, digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan 'K' sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an.

Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Antoine Lavoisier pada tahun 1975. Kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979.

Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial.

Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat. Beberapa contoh penggunaan huruf K untuk menyingkat angka besar yang terlalu banyak angka nol.

Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan 'K' juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K. Resolusi 2K berarti 2.560 x 1.440, sedangkan 4K berarti 3.840 x 2.160 dalam satuan pixel.

Berikut contoh satuan 'K':

1K = 1.000

10K = 10.000

100K = 100.000

1000K = 1.000.000

Jadi, sudah paham kan alasan kenapa huruf 'K' jadi singkatan ribu?

(fdl/fdl)

Jakarta -

PT KAI (Persero) melakukan penggantian komponen prasarana kereta api pada konstruksi rel di jembatan baja yang sebelumnya menggunakan bantalan berbahan kayu menjadi berbahan sintetis.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung upaya keberlanjutan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi dalam kinerja operasionalnya.

"Komponen yang diganti menjadi bantalan sintetis yaitu bantalan kayu di konstruksi jembatan baja. Biasanya bantalan rel pada jembatan baja menggunakan kayu karena lebih ringan dibanding bahan beton yang berat. Saat ini KAI melakukan inovasi mengganti bantalan kayu menjadi bantalan sintetis, karena dinilai jauh lebih ramah lingkungan," kata Anne dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Anne menjelaskan proses penggantian bahan bantalan rel pada jembatan baja ini sudah dilakukan perusahaan sejak dua tahun lalu, di mana pada 2022 lalu KAI sudah melakukan pengadaan bantalan sintetis sebanyak 5.656 batang. Kemudian di tahun selanjutnya jumlah pengadaannya meningkat jadi 16.353 batang.

Barulah pada 2024 ini KAI memprogramkan penggantian 15.864 batang kayu menjadi sintetis. Dalam hal ini perusahaan menargetkan untuk mengganti seluruh bantalan kayu pada konstruksi jembatan baja menjadi berbahan sintetis tahun ini.

Menurutnya langkah tersebut diambil KAI dengan pertimbangan bantalan sintetis memiliki umur teknis yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan bantalan kayu karena memiliki kekuatan lebih tinggi dan juga ketahanan terhadap cuaca jauh lebih baik. Sehingga perusahaan dapat lebih efisiensi dalam pembiayaan perawatan prasarana mereka.

"KAI menargetkan mengganti seluruh bantalan kayu pada konstruksi jembatan baja menjadi berbahan sintetis di tahun ini. Bantalan kayu selain kurang ramah lingkungan, tentunya kurang tahan lama dan mudah lapuk terutama di daerah dengan tingkat kelembaban yang tinggi," terangnya.

"Dengan begitu biaya perawatan dan masa penggantian bantalan sintetis akan lebih efektif dan efisien dengan jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan bantalan kayu," tambah Anne.

Meski begitu Anne menegaskan KAI sudah melakukan berbagai rangkaian pengujian untuk memastikan bahwa material bantalan sintetis memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan, sehingga aman untuk digunakan.

Pengujian tersebut mencakup uji kekuatan lentur dan modulus Young pada lenturan, uji ketahanan beban lentur hingga ketahanan tekan longitudinal, uji kuat geser dan kuat geser lekat, uji tegangan tembus arus bolak-balik, uji ketahanan api hingga cuaca, dan lain sebagainya.

"Tidak hanya mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, KAI juga sangat mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan saat memutuskan untuk mengganti bantalan kayu dengan sintetis," tegas Anne.

Simak: Yang Perlu Kamu Tahu soal Kereta Tanpa Rel di IKN

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Reyna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reyna Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso, saat membacakan amar putusannya di ruang sidang pada Selasa (22/10/2024).

Reyna juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim menambahkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3 miliar.

Uang ini merupakan jatah yang diterima Reyna sebagai fee untuk memenangkan PT Adi Inti Mandiri (AIM) dalam proyek pengadaan tersebut.

Apabila dalam waktu 1 bulan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Reyna tidak membayar uang pengganti, maka harta miliknya akan dirampas oleh Jaksa KPK dan dilelang.

Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi uang pengganti yang harus dibayar.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar Teguh.

Sebelumnya, Reyna dituntut dengan hukuman 4 tahun dan 8 bulan penjara, serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ia juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar.

Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, kecuali dalam hal lamanya pidana badan.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) menyatakan, uang Rp 2.000 yang ditambah dengan angka 0 sehingga seolah-olah menjadi uang Rp 20.000 merupakan uang yang telah rusak. Oleh karena itu, BI meminta tidak menggunakan uang tersebut untuk transaksi karena merupakan uang yang tidak layak edar (UTLE).

"Uang yang telah dirusak tersebut seyogyanya tidak digunakan dalam kegiatan transaksi karena merupakan uang tidak layak edar (UTLE)," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim kepada detikcom, Minggu (13/10/2024).

Lantas, apakah uang tersebut masih bisa ditukar? Marlison menerangkan, masyarakat bisa menukar uang tersebut ke BI atau ke bank. Asalkan, uang itu masih dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi penggantian uang rusak.

"Dalam hal masyarakat mendapatkan uang rupiah dengan kondisi UTLE tersebut, masyarakat dapat segera menukarkan ke BI atau perbankan apabila uang tersebut masih dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran mencintai rupiah. Ia meminta agar masyarakat selalu mengenali, merawat dan menjaga uang rupiah.

"Melalui campaign edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, Bank Indonesia senantiasa mengajak masyarakat untuk merawat dan menjaga uang Rupiah melalui slogan 5 Jangan (5J), yaitu: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi, dan Jangan Distaples. Sayangi dan rawat uang Rupiah untuk menjaga kualitas uang Rupiah dengan baik dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya," paparnya.

(acd/rrd)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, dirinya telah kembali mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Bahlil mengatakan, sebentar lagi Jokowi memberikan teken untuk kenaikan tukin ini.

Dia bahkan meyakini, urusan tukin ini selesai sebelum 18 Oktober 2024. "Bapak ini semua, saya kemarin datang lagi kepada Bapak Presiden. Untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi di kementerian. Alhamdulillah, sedikit lagi sudah mulai paraf, sudah diparaf," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil kemudian mengatakan urusan tukin ini bisa rampung sebelum tanggal 19 Oktober. Pada kesempatan itu, ia juga berharap pemimpin di Kementerian ESDM bisa didukung dengan baik.

"Saya berjanji sama kalian, sebelum tanggal 19, saya akan menyelesaikan untuk kesejahteraan kalian semua. Siapapun pengganti saya ke depan, baik saya atau siapapun, mudah-mudahan kalian bisa support dengan baik, kerja sama yang baik," terangnya.

Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai tidak menzalimi masyarakat yang berada di lokasi tambang. Tak hanya itu, ia juga meminta pegawai tidak melupakan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar pengeboran minyak.

"Dan tolong jangan kita khianati, zalimi rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah yang punya tambang dulu. Jangan sampai kita dirayu untuk kasih keperluan di Jakarta. Jaga, kalau pas pengeboran minyak. Jangan sampai kita lupa hak-hak masyarakat di daerah sekitar minyak. Jaga gunung berapi. Jangan sampai sudah meletus baru kalian kasih laporan," katanya.

(acd/das)

Jakarta -

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Lantas apa kabar proses hukum 8 koperasi bermasalah tersebut? Ahmad menjabarkan beberapa koperasi bermasalah saja, seperti KSP Sejahtera Bersama yang disebut masih dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dua tahun ke depan.

"Kita akan kawal terus kemudian progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, Alhamdulillah sudah ada pergerakan tingkat pembayaran oleh pihak koperasi. Karena PKPU itu bukan pailit, koperasinya masih boleh melakukan usaha untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputus PKPU. Asetnya ada yang dijual untuk melakukan pembayaran dan ada aset untuk menjalankan usaha," terangnya.

Kemudian, kasus Indosurya juga disebut masih dalam pantauan. Ahmad menerangkan saat ini pimpinan koperasi itu telah dihukum penjara selama 20 tahun. Sementara proses saat ini sudah juga dalam penggantian rugi ke anggota atau PKPU.

"Ini menunjukkan bahwa tetap kita pantau, kita ikuti karena memang putusan pengadilan PKPU berjalan waktu yang cukup panjang 5-10 tahun, kita akan ikuti dan tim kami bertugas meng-update perkembangannya. Jadi, tidak berarti setelah satgas selesai tugas, kami lihat kami tetap melakukan pemantauan, dan progresnya berjalan," pungkasnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

(ada/ara)

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menarik 10 jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korps Adhyaksa menunggu pengajuan pengganti 10 jaksa tersebut dari Lembaga Antirasuah.

"Kita menunggu dari KPK seperti apa permintaannya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2024.

Harli menyebut Kejagung akan memberikan jaksa pengganti sesuai keinginan KPK. Sehingga, mereka membutuhkan kualifikasi yang diinginkan KPK.
"Apakah misalnya ada syarat-syarat yang disyaratkan, misalnya terkait soal kepangkatan, pengalaman. Tentu ini akan kami perhatikan," ungkap dia.

Baca juga: Kejagung Masih Rahasiakan 10 Jaksa yang Ditarik dari KPK

Harli menegaskan Kejaksaan dipastikan mendukung kerja-kerja KPK. Yakni dengan memberikan jaksa-jaksa terbaik yang sesuai dengan kebutuhan di Gedung Merah Putih itu.

Selain itu, 10 jaksa yang ditarik dari KPK sudah menemui Biro Kepegawaian Kejagung. Ke-10 jaksa itu aktif bekerja di Kejaksaan pada awal September 2024.

"Saat ini bahwa kalau tidak salah mereka akan mulai aktif di awal September, jadi sekarang sedang proses administrasi kepegawaiannya," ujar dia.

Untuk diketahui, salah satu dari 10 jaksa yang ditarik itu adalah mantan juru bicara KPK Ali Fikri. Kemudian, Ahmad Burhanuddin selaku Kabiro Hukum KPK, dan Andhi Kurniawan yang merupakan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK.

Kemudian, tujuh jaksa lainnya menjabat fungsional di Lembaga Antirasuah. Ketujuh jaksa itu ialah Andry Prihandono, Ariawan Agustiartono, Arif Suhermanto, Atty Novianty, Arin Karniasari, Putra Iskandar, dan Titik Utami.

(ABK)

Jakarta -

Pertamina bersama Toyota melakukan uji coba bahan bakar alternatif. Keduanya menguji coba bahan bakar bioetanol 100 persen sebagai pengganti bensin.

Pertamina berkolaborasi dengan Toyota melakukan pengisian perdana dan test drive penggunaan bioetanol yang bersumber dari batang tanaman Sorgum. Uji coba ini dilakukan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

Pada test drive yang dilakukan di GIIAS 2024, Bioetanol 100% (E100) yang diproduksi dari tanaman Sorgum digunakan sebagai bahan bakar alternatif pada kendaraan Flexy Fuel Vehicle (FFV) Toyota. Adapun mobil yang diuji coba menenggak bioetanol 100 persen di GIIAS 2024 adalah Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid Flexy Fuel.

Menurut Senior Vice President Technology Innovation PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, Pertamina telah memproduksi sebanyak 150 liter bioetanol untuk mengadakan test drive di GIIAS 2024. Bioetanol ini diproduksi dari ampas biomasa, yaitu batang tanaman Sorgum. Proses produksi bahan bakar nabati tersebut menggunakan peralatan distilasi dan dehidrasi yang terdapat di fasilitas Laboratorium Technology Innovation milik Pertamina.

"Nira sorgum didapatkan melalui kerja sama dengan universitas setempat yang sudah melakukan uji penanaman di beberapa lahan. Setelah itu nira yang dihasilkan difermentasi menjadi bioetanol dan kemudian dimurnikan," kata Oki dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (25/7/2024).

Oki menambahkan bahwa bioetanol yang diproduksi Pertamina juga telah diuji di Toyota Fortuner Flexy Fuel Vehicle (FFV). Hasilnya menunjukkan peningkatan performa dengan pembakaran yang lebih sempurna dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Langkah Pertamina selanjutnya, ungkap Oki, adalah melakukan peningkatan produksi bioetanol dari skala laboratorium ke skala yang lebih besar. Selain itu, Pertamina menjajaki kemitraan untuk mendapatkan ketersediaan suplai Sorgum dan bahan nabati lainnya.

"Dengan memproduksi Bioetanol dari Sorgum tidak hanya menjadi sumber energi baru terbarukan untuk Indonesia, tetapi juga inovasi ini memproduksi bahan bakar tanpa berkompetisi dengan bahan pangan, dapat membuka lapangan pekerjaan dan usaha kecil menengah baru di sektor perkebunan Sorgum, pengolahan Nira, dan pengolahan Bioethanol," tambah Oki.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan Pertamina mendorong penggunaan Bioetanol sebagai bahan bakar transportasi. Untuk saat ini, Pertamina telah mengimplementasikan secara bertahap Bioetanol di Indonesia dimulai dari Pertamax Green 95 yaitu bahan bakar dengan kandungan Bioetanol 5% (E5).

"Penggunaan Bioethanol akan memperkuat peta jalan Pertamina dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan. Pertamina akan melakukan secara bertahap yang utamanya untuk mendukung program pemerintah yaitu mencapai target Net Zero Emission di Tahun 2060," ucap Fadjar.

(rgr/dry)