Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) alias Taspen.

Pembayaran manfaat dilakukan mulai 1 November 2024,yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

Jokowi pun mengapresiasi atas pelayanan Taspen tersebut.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi dalam keterangan tertulis.

Lantas berapa uang pensiun dan Tabungan Hari Tua yang diterima Jokowi?

Besaran yang pensiun dan Tabungan Hari Tua Jokowi diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mengutip Pasal 6 ayat 2 UU 7/1978, Jokowi berhak menerima uang pensiun setara 100 persen gaji pokok terakhir.

Sebagai informasi gaji Jokowi saat lengser adalah Rp30,2 juta. Dengan begitu, nominal tersebut yang akan didapatkan Jokowi sebagai uang pensiun seumur hidup.

Jumlah tersebut enam kali lebih besar dari gaji tertinggi pegawai negeri sipil (PNS), yakni sekitar Rp5 juta.

Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinannya selama menjabat sebagai kepala negara.

"Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," ujarnya.

Jakarta: Perencanaan pensiun mungkin terdengar membosankan, tetapi sangat penting untuk dipikirkan sejak dini. Banyak orang menunda perencanaan ini hingga mendekati usia pensiun, padahal persiapan awal memberikan banyak keuntungan. Mengingat perubahan ekonomi dan gaya hidup, memiliki rencana pensiun yang solid adalah kunci.

Melansir laman Future Skills, berikut adalah alasan penting mengapa kamu perlu mulai mempersiapkan atau merencanakan pensiun dari sekarang.

Pensiun tanpa beban

Saat masa kerja berakhir, saatnya menikmati pensiun dengan tenang dan nyaman, tanpa masalah keuangan. Kesejahteraan finansial di hari tua sangat penting untuk menghindari rasa cemas. Survei Franklin Templeton 2015 menunjukkan bahwa stres orang Amerika meningkat dalam 15 tahun setelah pensiun.

Kondisi ini dapat mengganggu kualitas hidup, seperti sulit tidur atau makan karena kekhawatiran akan masa depan. Oleh karena itu, penting untuk menabung dengan bijak dan merencanakan pensiun agar beban stres di masa depan dapat diminimalkan.

Menyiapkan biaya kesehatan

Seiring bertambahnya usia, kesehatan seseorang cenderung menurun, meningkatkan risiko berbagai penyakit dan kebutuhan akan perawatan medis. Ketika memasuki masa pensiun, biaya perawatan kesehatan bisa menjadi beban yang cukup berat.

Oleh karena itu, penting untuk mulai menabung atau membeli asuransi kesehatan sejak dini. Dengan langkah ini, kamu bisa lebih siap menghadapi biaya perawatan yang mungkin diperlukan di masa depan.

Baca juga: Sudah Bosen Kerja Terus, Ini Tips Pensiun 10 Tahun Lebih Awal!

Tidak ingin menjadi beban bagi anak

Kamu mungkin sudah familiar dengan istilah generasi sandwich, yaitu mereka yang harus memenuhi kebutuhan anak dan orangtua sekaligus. Meskipun anak memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua, hal ini bisa memberikan tekanan karena mereka juga harus memikirkan kebutuhan keluarga.

Dengan merencanakan pensiun secara tepat, kamu bisa mengurangi ketergantungan pada anak-anak untuk membiayai kebutuhan di masa depan. Ini akan memberikan mereka kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih berkualitas tanpa beban finansial tambahan.

Membangun kehangatan keluarga di masa pensiun

Masa pensiun seharusnya tidak menjadi periode yang menyedihkan. Sebagai kakek atau nenek, kamu bisa melakukan banyak hal untuk menguatkan ikatan keluarga. Mengunjungi cucu dengan hadiah atau mengajak mereka berlibur dapat menciptakan momen berharga.

Interaksi semacam ini akan membuat hubungan keluarga semakin dekat dan menginspirasi generasi selanjutnya. Anak dan cucu pun bisa meneladani cara kamu merencanakan pensiun dengan baik.

Bebas dari Utang

Setiap orang menginginkan ketenangan di masa tua, terutama dari beban utang yang mungkin ada. Mengandalkan utang untuk kebutuhan pensiun bisa memaksa kamu bekerja lebih lama dari yang direncanakan.

Dengan keterampilan dan pemahaman yang baik tentang keuangan, kamu bisa mengelola anggaran dengan bijak. Ini akan menghilangkan kecemasan terkait utang, seperti cicilan rumah atau kendaraan, sehingga tabunganmu tetap aman dan tidak perlu berutang untuk kebutuhan di masa depan.

Merencanakan pensiun dengan baik sangat penting untuk masa depan yang nyaman. Dengan persiapan yang tepat, kamu bisa menikmati masa tua tanpa stres dan fokus pada hal-hal yang menyenangkan, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengejar hobi.

Rencana pensiun yang jelas membuat hidup lebih bermakna dan memberikan kebahagiaan di masa pensiun. Jadi, mulai persiapkan pensiunmu sekarang agar bisa menikmati hari-hari yang penuh keceriaan di kemudian hari. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi pensiun dari jabatan presiden pada Minggu (20/10/2024).

Setelah tak lagi menjabat, Jokowi akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup sekitar Rp 30 juta per bulannya.

Besaran uang dan tunjangan pensiun presiden telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Lantas, berapa besaran uang pensiun yang diterima Jokowi usai tak lagi menjabat?

Besaran uang pensiun Presiden Jokowi

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1978, presiden berhak memperoleh pensiun apabila berhenti secara hormat dari jabatannya.

Besaran uang pensiun pokok yang akan diterima Jokowi adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Aturan soal gaji presiden tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1978, yakni enam kali gaji pokok tertinggi pejabat RI.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat RI selain presiden dan wakil presiden diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA.

Lalu sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1A PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok pejabat tersebut adalah Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, total uang pensiun yang akan didapatkan oleh Presiden Jokowi adalah Rp 30.240.000 atau enam kali dari Rp 5.040.000.

Selain uang pensiun, mantan presiden juga akan mendapatkan tunjangan dari negara.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, tunjangan yang akan diberikan setelah presiden tidak menjabat sebagai berikut:

- Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri

- Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon

- Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Lalu pada Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, presiden dan wakil presiden juga akan diberikan fasilitas, berupa:

- Sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;

- Sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

Hak mantan Presiden RI:

- Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 30.240.000

- Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon

- Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya

- Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya

- Mobil dinas

- Fasilitas pengamanan dari Paspampamres

Hak mantan Wakil Presiden RI:

- Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 20.160.000

- Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon

- Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya

Tonton:Pidato Lengkap Presiden Prabowo Saat Pelantikan di MPR RI

- Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya

- Mobil dinas

- Fasilitas pengamanan dari Paspampamres.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Uang Pensiun Jokowi Rp 30 juta Per Bulan, Berikut Rinciannya"

Jakarta: Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi purnatugas dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024. Usai tidak lagi menjabat kedua tokoh negara ini akan mendapatkan uang pensiun.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," berikut bunyi Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, tulis UU tersebut.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pensiun bagi Pejabat Negara, mantan Presiden berhak menerima uang pensiun yang ditentukan berdasarkan masa jabatan dan gaji pokok saat menjabat. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan gaji pokok Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar enam kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, kecuali untuk Wakil Presiden dan Presiden itu sendiri.
Pada Pasal 6 Ayat 2, besaran uang pensiun pokok sebagaimana dimaksud adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir. Sesuai dalam Pasal 2, nominal gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi, Jokowi akan menerima pensiun sebesar Rp30.240.000 per bulan, yang merupakan enam kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp5.040.000).

Baca juga: Ini Besaran Gaji Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres

Tunjangan dan Fasilitas

Jokowi juga tetap berhak atas sejumlah hak dan fasilitas sebagai mantan presiden, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berikut tunjangan dan fasilitas lain seperti tercantum dalam Pasal 7:

a. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri
b. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon
c. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Berdasarkan Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan yang diterima Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp 32.500.000.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

Jakarta -

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu bulan, pada 20 Oktober 2024 nanti. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun.

Berapa besaran uang pensiun Jokowi?

Perlu diketahui, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain Selain Uang Pensiun Seumur Hidup

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, Presiden dan Wakil Presiden diberikan juga:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi juga berhak menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Masa jabatan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan berakhir bulan depan, bersama dengan lengsernya Presiden Joko Widodo (Jokowi) digantikan oleh Prabowo Subianto. Lantas berapa uang pensiun yang akan diterima Ma'ruf Amin setelah turun dari jabatannya itu?

Perlu diketahui aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima Ma'ruf Amin pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhirnya saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok yang diterimanya sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

"Gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1978.

"(1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 aturan tersebut.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Di luar itu, Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden juga akan mendapatkan fasilitas keuangan lain setelah pensiun. Misalkan saja tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Simak juga Video: MenPAN-RB Sebut Honorer Bakal Dapat Uang Pensiun-Kenaikan Gaji ASN

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendapat uang pensiun seumur hidup setelah mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 nanti. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978.

Dalam aturan itu, besaran uang pensiun yang berhak diterima Jokowi setara dengan 100% gaji pokoknya saat ini. Dalam hal ini besaran gaji pokok yang ia terima sebesar Rp 30.240.000 per bulan.

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, Presiden dan Wakil Presiden diberikan juga:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi juga berhak menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya." dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah pensiun pada Minggu, 20 Oktober 2024. Dia menegaskan itu ketika ditanya soal peluang bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

“Saya mau pulang ke Solo,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis, 12 September 2024, seperti dikutip dari video yang diterimaTempo.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan keinginannya untuk membangun pusat peradaban melalui pondok pesantren (ponpes) usai purnatugas. Dia menyampaikan akan kembali menjadi kiai setelah tak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia.

“Ya, saya akan kembali ke ‘habitat’ saya, kehabit(kebiasaan) saya. Saya ‘dipinjam’ saja kok, saya ini ‘pinjaman’. Kalau pinjaman itu apa namanya. Saya ‘dipinjam’ dulu ke sini. Nanti saya balik lagi ke tempat saya sebagai kiai, mengembangkan pendidikan, pesantren,” ucap Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024, seperti dikutip dariAntara.

Lantas, berapa uang pensiun yang akan diterima Jokowi dan Ma’ruf Amin? Berikut rinciannya:

Rincian Pensiun Jokowi dan Ma’ruf Amin

Pemberian pensiun bagi presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

1. Pensiun Pokok

Adapun gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, sedangkan gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Besaran gaji pokok pejabat negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Gaji pokok tertinggi pada pejabat negara diraih oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA), yaitu Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, Jokowi bakal menerima pensiun pokok sebesar Rp 30.240.000 per bulan (Rp 5.040.000 x 6). Sementara Ma’ruf Amin berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar Rp 20.160.000 per bulan (Rp 5.040.000 x 4).

Selanjutnya baca: Tunjangan yang diperoleh sesuai perundang-undangan<!--more-->

2. Tunjangan

Selain pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Ketentuan tunjangan jabatan bagi presiden dan wakil presiden tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besarnya tunjangan jabatan presiden adalah Rp32.500.000 per bulan. Sementara tunjangan jabatan wakil presiden adalah Rp22.000.000 per bulan.

Melansir laman Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, selain tunjangan jabatan, tunjangan bagi PNS terdiri dari tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri dan tunjangan anak), tunjangan beras, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan kemahalan, serta tunjangan lainnya, seperti tunjangan risiko pekerjaan.

3. Fasilitas Lain

Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa bekas presiden dan wakil presiden juga berhak menerima biaya rumah tangga yang berhubungan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Seluruh biaya perawatan kesehatan pribadi dan keluarganya juga ditanggung negara.

Tak hanya itu, kepada bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan sebuah rumah pensiun yang layak dengan perlengkapannya. Selanjutnya, negara juga memberikan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

“Pensiun bekas presiden dan bekas wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat,” bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Daniel A Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta -

Pemerintah saat ini sedang menggodok peraturan terkait dana pensiun wajib untuk pekerja di Indonesia. Ini artinya, pegawai swasta nanti akan diminta untuk membayar iuran tambahan selain Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun mengenai beban iuran tambahan masih dalam pembahasan.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas PPDP Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menjelaskan nantinya aturan ini akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan diturunkan dalam Peraturan OJK (POJK).

Penyelenggaraan bisa melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

"Pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu, diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela, tambahan tapi wajib," kata Ogi dalam acara HUT ADPI ke-39 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan replacement ratio atau rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibanding gaji yang diterima saat bekerja. Saat ini replacement ratio di Indonesia masih di bawah standar Organisasi Perburuhan Indonesia (ILO).

OJK sebelumnya memang menargetkan besaran perlindungan pensiun yang diterima masyarakat, yaitu sebesar 40% dari penghasilan terakhir. Saat ini, cakupan proteksinya masih sejumlah 20%.

"ini disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di mana itu akan ditetapkan penghasilan berapa yang akan dikenakan dapen tambahan, dan pelaksanaannya secara kompetitif, ini bisa melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau BPJS TK, tapi ini kayaknya arahnya ke DPPK," kata dia.

Di samping itu, BPJS TK yang bersifat jaminan sosial cakupannya juga akan ditingkatkan. Diketahui, saat ini, cakupan proteksi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun di BPJS TK sebesar 8,7% dari penghasilan terakhir.

"Ini ditingkatkan sampai 40%, jadi nanti manfaat pensiun bisa 40% dari penghasilan terakhir. Itu nanti aturannya keluar di Januari 2025, dan OJK akan kirim peraturan turunan untuk implementasinya," jelas dia.

Simak juga Video 'Tanggapan Karyawan soal Tapera: Gaji Kecil, Kebanyakan Potongan':

[Gambas:Video 20detik]

(acd/kil)

Sebanyak 2.300 mantan pekerja PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengadu ke DPR RI untuk menuntut pembayaran uang pensiun Rp371 miliar.

Ketua Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Pusat De Yong Adrian mengaku keberatan dengan rencana likuidasi Jiwasraya. Pasalnya, ada ancaman kewajiban Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya tak bakal dibayar.

"Dengan belum dibayarkannya Rp371 miliar ini, kami para pensiunan bersikap, kami tidak bisa menerima likuidasi sebelum kewajiban pemberi kerja kepada dana pensiun dibayarkan dulu," jelas De Yong dalam Audiensi dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/8).

Total kewajiban Jiwasraya itu didapatkan dari perhitungan aktuaria senilai Rp467 miliar, lalu dikurangi pergerakan kekayaan untuk pendanaan sebesar Rp96 miliar. Sehingga muncul kewajiban Jiwasraya yang diklaim merupakan data terbaru per 31 Desember 2023.

De Yong mengaku jajaran direksi Jiwasraya sempat berjanji mencicil kewajiban kepada para pensiunan sebesar Rp132 miliar. Namun, janji tersebut diklaim tak pernah ditunaikan hingga sekarang.

"Kami memohon bantuan agar permasalahan ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut nasib hidup (dan) kelanjutan dari 7.000 orang. Karena dari 2.300 sekian orang itu kan pesertanya, mereka punya istri dan tanggungan," tuturnya.

"Saat ini, rata-rata yang mereka terima kurang lebih (manfaat pensiun) Rp1,3 juta sebulan. Sehingga bisa dibayangkan, terus terang kami-kami ini termasuk golongan garis miskin," sambung De Yong.

Ia menyebut para pensiunan sudah mengabdi di Jiwasraya sekitar 30 tahun. De Yong menegaskan Jiwasraya selaku pemberi kerja wajib membayarkan uang pensiunan itu.

Andai DPPK Jiwasraya dilikuidasi, De Yong menuntut manfaat pensiun tetap dibayar seumur hidup. Para pensiunan berharap mereka bisa mendapatkan manfaatnya di setiap bulan.

Sementara itu, Pembina Persatuan Pensiunan Jiwasraya Asmir mengutip pasal 184 pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia menegaskan bahwa sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang.

"Kita pun menuntut hanya berdasarkan apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Karena kita mendengar isunya bahwa kita tidak akan dibayar, hanya akan dibagikan apa adanya. Itu info yang kita dapat," ucap Asmir.

"Karena kita disampaikan tidak akan dibayar. Sekarang dananya hanya ada Rp30 miliar, aset yang ada di DPPK itu yang mau diinikan (diberikan) ke kita. Sedangkan utangnya Rp371 miliar yang harus dipenuhi," tandasnya.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya dua menteri baru setelah reshuffle kabinet awal pekan ini yakni Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Ini merupakan kali pertama bagi keduanya menjabat sebagai Menteri. Mereka akan bekerja sebagai menteri selama 63 hari (dua bulan lebih) hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari negara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dijelaskan seorang mantan menteri negara bisa mendapatkan uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) setelah menyelesaikan masa jabatannya. Uang pensiun dan THT ini biasanya akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen (Persero).

Namun dijelaskan, pada akhirnya seorang mantan menteri berhak atau tidaknya mendapatkan uang pensiun dan THT ini ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini uang pensiun dan THT menteri baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Untuk besaran uang pensiun menteri didasarkan pada PP Nomor 60/2000 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk THT, seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya.

Artinya, bila yang bersangkutan belum pernah membayarkan iuran melalui gaji pokoknya, maka Taspen tidak bisa memberikan THT. Sebab pada dasarnya THT adalah pengembalian iuran yang pernah dibayarkan. Kalau sudah pernah masuk gaji pertama, maka kami bisa memberikan THT.

Akan tetapi mengingat Rosan dan Supratman sudah bekerja mulai Agustus ini hingga Oktober mendatang, seharusnya ia secara otomatis akan membayar iuran THT melalui gaji pokoknya sebagai menteri selama kurang lebih dua bulan menjabat, sehingga keduanya memenuhi syarat untuk menerima THT ini dari Taspen.

Perkiraan Uang Pensiun 2 Menteri Baru Jokowi

Dari simulasi yang dilakukan detikcom, setelah berhenti jadi menteri Rosan dan Supratman akan mendapatkan uang pensiun dari negara Rp 100.800 tiap bulan. Jumlah itu didapatkan dari simulasi yang dilakukan dengan patokan uang pensiun dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan jabatan.

Dasar pensiun adalah gaji pokok menteri yang ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan sesuai dengan regulasi PP nomor 60 tahun 2000. Dengan perhitungan tersebut jumlah uang pensiun Rosan dan Supratman per tiap bulan menjabat adalah Rp 50.400.

Bila dikalikan masa menjabat yang cuma dua bulan maka totalnya adalah Rp 100.800, jumlah itu lah yang dibayarkan tiap bulan oleh negara sebagai hak pensiun Rosan dan Supratman.

Tidak sampai di situ, para menteri juga bisa mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT). Ini merupakan tunjangan yang didapatkan dengan melakukan iuran senilai 3,25% selama menjabat sebagai menteri. Seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya. THT akan diberikan langsung oleh PT Taspen (Persero).

Pencairan dan pemberian THT bagi mantan menteri juga baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Bila Rosan dan Supratman sudah membayar iuran tersebut setiap bulan selama menjabat artinya setiap bulan ada 'tabungan' sebesar Rp 163.800. Bila dikalikan dua bulan menjabat maka jumlah total THT-nya sebesar Rp 327.600.

(ara/ara)

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo secara resmi melantik tiga menteri dan satu wakil menteri baru dalam perombakan (reshuffle) terbaru Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dua menteri yang relatif baru adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas yang menggantikan politisi PDIP Yasonna Laoli, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan menggantikan posisi Bahlil Lahadalia yang di-reshuffle menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, Jokowi juga melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Angga Raka Prabowo.

Apakah dapat pensiun?

Nah apakah 3 nama baru yang baru menjabat sebagai menteri dan wakil menteri bisa mendapatkan hak pensiun seumur hidup meski hanya bekerja kurang dari 3 bulan?

Merujuk pada Menurut PP Nomor 50 Tahun 1980, setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara aturan uang pensiun wakil menteri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Artinya, Supratman Andi Agtas dan Rosan Roeslani tetap berhak atas uang pensiun, meski besarannya tak sebesar menteri lain yang lebih lama dan lebih dulu menjadi menteri di kabinet kedua Jokowi.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

Sementara mengutip situs resmi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), seorang mantan menteri tetap bisa mendapatkan pensiun meski periode jabatannya sangat singkat.

Kemenpan RB memberikan contoh kasus Arcandra Tahar, Menteri ESDM yang menjabat belum genap sebulan lantaran tersandung kasus kewarganegaraan ganda.

Disebutkan, bahwa Archandra tetap bisa mendapatkan pensiun selama menerima SK yang ditetapkan Presiden dan diberhentikan dengan hormat. Selain pensiun, mantan menteri juga akan mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT).

Dalam PP Nomor 50 Tahun 1980, besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun.

THT berbeda dengan uang pensiun yang diterima oleh pejabat negara setiap bulan. Baik THT maupun uang pensiun, masing-masing ada rumusannya.