Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

SHUTTERSTOCK/PANCHENKO VLADIMIR Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

SHUTTERSTOCK/PANCHENKO VLADIMIR Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf (e) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK disebutkan juga, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pemblokiran kontak debt collector

Pada periode Agustus sampai September 2024, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih utang (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Hudiyanto menyebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

SHUTTERSTOCK/PANCHENKO VLADIMIR Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf (e) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK disebutkan juga, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pemblokiran kontak debt collector

Pada periode Agustus sampai September 2024, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih utang (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Hudiyanto menyebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat," tutup dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Utang tersebut belum dilunasi.

Tercatat nominal pinjol warga RI tersebut tumbuh sekitar 35,62% dari periode sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yakni 2,38%. Hal itu menunjukkan masyarakat masih membayar cicilan pinjol dengan cukup baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dilansir detikFinance, Sabtu (19/10/2024).

OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang belum dilunasi mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Jumlah ini tercatat tumbuh sekitar 35,62%

Namun, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yaitu 2,38%.

Artinya pembayaran cicilan pinjol masyarakat tercatat masih berjalan dengan baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Mahendra menjelaskan di sektor asuransi total aset per Agustus 2024 mencapai Rp 1.132,49 triliun, tumbuh 1,32% year-on-year. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi meningkat di agustus mencapai Rp 218,55 triliun atau tumbuh 5,82%.

"Permodalan industri asuransi komersial pada agustus 2024 ini masih solid dengan risk-based capital industri asuransi jiwa tercatat 457,02% dan asuransi umum reasuransi sebesar 323,74%, terjaga jauh di atas ambang batas 120%," terangnya.

Kemudian untuk dana pensiun, total aset dana pensiun tumbuh 9,07% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.485,43 triliun dengan aset dana pensiun sukarela sebesar Rp 378,45 triliun tumbuh 4,83%.

"Adapun pada perusahaan penjaminan outstanding penjaminan tercatat tumbuh 11,25% dengan nominal mencapai Rp 418,13 triliun dan aset tumbuh sebesar 7,26% sebesar Rp 47,90 triliun," jelas Mahendra.

Mahendra menambahkan, penyaluran dana perusahaan pembiayaan juga tumbuh double digit di level 10,18% pada Agustus 2024, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan tumbuh 10,76%.

Menurutnya hal ini sejalan dengan intermediasi di perbankan yang menentukan tingkat tumbuhan yang baik.

"Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan non-performing financing NTF Net tercatat 0,83% dan NTF Gross 2,66%," terangnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data golongan umur yang paling banyak terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga menunggak.

Pinjaman macet alias tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) dibagi ke dalam empat kelompok umur. Ada debitur berusia kurang dari 19 tahun, lalu 19 tahun - 34 tahun, selanjutnya 35 tahun - 54 tahun, serta mereka yang di atas 54 tahun.

Hasilnya, nasabah dengan rentang usia 19 tahun sampai 34 tahun menjadi yang paling banyak terlilit utang pinjol. Ini tergambar dari banyaknya rekening penerima dan outstanding pinjaman sejak Januari 2024-Juli 2024.

Tren kredit macet pinjol memang fluktuatif, namun selalu didominasi kelompok 19 tahun - 34 tahun. Misal, ada 301 ribu rekening penerima pinjaman yang mengalami TWP90 pada awal 2024 dengan total outstanding Rp729,6 miliar.

Lalu pada Februari 2024, total kredit macetnya turun menjadi Rp693,2 miliar. Bulan berikutnya naik lagi menjadi Rp726,6 miliar.

Sedikit membaik ke 272 ribu rekening pada April 2024 dengan kredit macet Rp667,1 miliar, kembali naik ke 286 ribu rekening sejumlah Rp733 miliar di bulan selanjutnya. Kemudian, bergerak datar di level 284 ribu rekening dengan total outstanding Rp685,5 miliar pada Juni 2024 dan 283 ribu rekening pada Juli 2024 sebesar Rp652,7 miliar.

Sementara itu, di urutan kedua ada kelompok umur 35 tahun hingga 54 tahun yang paling banyak mengalami kredit macet pinjol. Jumlah yang paling besar terjadi pada Maret 2024 dengan total outstanding Rp550,3 miliar dari 197 ribu rekening penerima pinjaman.

Disusul oleh kelompok debitur dengan usia lebih dari 54 tahun dengan kisaran kredit macet Rp73,4 miliar-Rp127 miliar. Terakhir, golongan peminjam dengan usia 19 tahun ke bawah yang punya kredit macet di kisaran Rp1,27 miliar sampai Rp2,45 miliar.

OJK menegaskan data ini bukan hanya dari pinjol konvensional. Wasit industri jasa keuangan itu juga memasukkan catatan kredit macet di fintech peer to peer (P2P) lending syariah.

1. Usia 19 tahun - 34 tahun- Januari 2024: 301 ribu rekening, total outstanding Rp729,6 miliar- Februari 2024: 269 ribu rekening, total outstanding Rp693,2 miliar- Maret 2024: 281 ribu rekening, total outstanding Rp726,6 miliar- April 2024: 272 ribu rekening, total outstanding Rp667,1 miliar- Mei 2024: 286 ribu rekening, total outstanding Rp733 miliar- Juni 2024: 284 ribu rekening, total outstanding Rp685,5 miliar- Juli 2024: 283 ribu rekening, total outstanding Rp652,7 miliar

2. Usia 35 tahun - 54 tahun- Januari 2024: 159 ribu rekening, total outstanding Rp521 miliar- Februari 2024: 184 ribu rekening, total outstanding Rp532,1 miliar- Maret 2024: 197 ribu rekening, total outstanding Rp550,3 miliar- April 2024: 195 ribu rekening, total outstanding Rp541,2 miliar- Mei 2024: 210 ribu rekening, total outstanding Rp524,6 miliar- Juni 2024: 206 ribu rekening, total outstanding Rp536,8 miliar- Juli 2024: 167 ribu rekening, total outstanding Rp494,7 miliar

3. Usia lebih dari 54 tahun- Januari 2024: 16 ribu rekening, total outstanding Rp77,4 miliar- Februari 2024: 38 ribu rekening, total outstanding Rp127 miliar- Maret 2024: 40 ribu rekening, total outstanding Rp92,6 miliar- April 2024: 40 ribu rekening, total outstanding Rp91,6 miliar- Mei 2024: 44 ribu rekening, total outstanding Rp112,4 miliar- Juni 2024: 37 ribu rekening, total outstanding Rp109 miliar- Juli 2024: 21 ribu rekening, total outstanding Rp73,4 miliar

4. Usia kurang dari 19 tahun- Januari 2024: 3.260 rekening, total outstanding Rp2,45 miliar- Februari 2024: 2.310 rekening, total outstanding Rp1,92 miliar- Maret 2024: 2.634 rekening, total outstanding Rp2,2 miliar- April 2024: 2.623 rekening, total outstanding Rp1,79 miliar- Mei 2024: 2.650 rekening, total outstanding Rp2,42 miliar- Juni 2024: 2.521 rekening, total outstanding Rp1,75 miliar- Juli 2024: 2.280 rekening, total outstanding Rp1,27 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) angkat bicara soal penolakan pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) akibat pinjaman online alias pinjol.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sebelumnya melaporkan 40% kasus pengajuan KPR dan KPR subsidi ditolak bank lantaran skor kredit nasabah tidak memenuhi syarat akibat gagal bayar pinjol.

Hal tersebut dipicu oleh data kredit nasabah fintech peer-to-peer lending (P2P) yang kini masuk dalam pencatatan riwayat kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan implikasi dari hal tersebut dinilai masih relatif terbatas terhadap kinerja pembiayaan perseroan, khususnya untuk segmen KPR.

“Hal ini terlihat dari penyaluran KPR Bank Mandiri masih tumbuh positif 15,92% year-on-year [YoY] menjadi Rp59,7 triliun hingga semester I/2024,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (19/8/2024).

Di sisi lain, dia memandang keterlibatan penyelenggara P2P lending dalam sistem SLIK OJK bakal meningkatkan kualitas fungsi intermediasi yang dijalankan seluruh lembaga jasa keuangan, tak terkecuali perbankan.

Dalam perkembangan sebelumnya, EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko menyampaikan bahwa penolakan pengajuan KPR dari nasabah turut dialami perseroan dengan porsi kurang dari 10%.

“Akan tetapi, angkanya [penolakan KPR terkait dengan pinjol] kurang dari 10%,” kata Welly dalam konferensi pers BCA Expo 2024 pada pekan lalu, Jumat (16/8/2024).

Welly menjelaskan kasus penolakan KPR akibat pinjol biasanya terjadi pada pengajuan KPR bersubsidi. Sementara itu, BCA sendiri lebih menyasar penyaluran KPR ke pasar non-subsidi karena dinilai lebih aman.

“Pasar ini relatif aman, terseleksi mitra developer. Mereka [developer] sudah screening, nasabah yang memenuhi kebutuhan hunian. Mereka sudah punya kemampuan membayar yang mumpuni,” kata Welly.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyoroti jejak utang pinjol pada SLIK yang belum tentu langsung terhapus. Hal itu disebabkan data tidak memiliki rentang waktu yang valid untuk dibersihkan.

“Kondisi ini menjadi persoalan karena masyarakat tidak tahu cara melunasi dan membersihkan data utangnya di OJK. Kami sudah pernah menyampaikan usulan kepada OJK untuk merapikan riwayat keuangan masyarakat dengan kriteria tertentu,” kata Joko.

Bisnis.com, JAKARTA — Marak pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) yang ditolak bank gara-gara terjerat utang di pinjaman online alias pinjol. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pun membeberkan kondisinya di perusahaan.

EVP Consumer Loan Welly Yandoko mengatakan kasus penolakan pengajuan KPR gara-gara pinjol pun menimpa BCA.

"Akan tetapi, angkanya [penolakan KPR terkait dengan pinjol] kurang dari 10%," katanya dalam konferensi pers BCA Expo 2024, Jumat (16/8/2024).

Menurutnya, kasus penolakan KPR gara-gara pinjol biasanya terjadi pada pengajuan KPR bersubsidi. Adapun, BCA lebih menyasar pasar KPR non-subsidi.

"Pasar ini relatif aman, terseleksi mitra developer. Mereka [developer] sudah screening, nasabah yang memenuhi kebutuhan hunian. Mereka sudah punya kemampuan membayar yang mumpuni," kata Welly.

Performa dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK) saat pengajuan KPR pun menurutnya membaik.

Sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menemukan 40% kasus pengajuan KPR dan KPR bersubsidi yang ditolak bank karena skor kredit nasabah yang kurang baik.

"Hal itu membuat mereka terhambat mendapatkan KPR dan kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah idamannya. Padahal, rumah adalah tempat awal bagi keluarga untuk mendidik anak-anak mereka," kata Ketua Umum DPP REI Joko Suranto dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/8/2024).

Joko juga menyoroti jejak utang pinjol pada SLIK atau BI Checking yang belum tentu langsung terhapus. Pasalnya, data tersebut tak memiliki rentang waktu yang valid untuk dibersihkan.

Tak hanya itu, dia melihat ada juga kasus saat masyarakat hendak melunasi utangnya, tetapi perusahaan pinjolnya sudah tutup atau ditutup.

"Kondisi ini menjadi persoalan karena masyarakat tidak tahu cara melunasi dan membersihkan data utangnya di OJK [Otoritas Jasa Keuangan]. Kami sudah pernah menyampaikan usulan kepada OJK untuk merapikan riwayat keuangan masyarakat dengan kriteria tertentu," ujarnya.

Salah satu yang diusulkan REI, yaitu pembersihan data pada SLIK atau riwayat konsumen setelah 2 tahun selesai melunasi atau menyelesaikan utang pada pinjol.

Di samping itu, REI mendukung OJK untuk memperketat peninjauan dan tindakan tegas bagi pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Adapun, OJK juga resmi merilis daftar pinjol ilegal yang berlaku 1 Agustus 2024. Ada 654 entitas pinjol ilegal yang dinyatakan berbahaya karena tidak berizin.

"Langkah OJK tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah dan OJK untuk meninjau dan menata kembali bisnis pinjol ini, karena faktanya telah menyebabkan banyak masalah dan menimbulkan korban di masyarakat. Dampak negatif pinjol cukup besar, bahkan sampai ada korban jiwa," jelasnya.

Asosiasi perusahaan pengembang itu juga meminta OJK untuk menerapkan aturan yang sama kepada perusahaan pinjol atau fintech lending seperti prosedur dan batasan suku bunga seperti yang berlaku di perbankan karena produk akhirnya sama, yakni kredit pinjaman.

Selain itu, Joko Suranto berharap OJK juga melakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat terkait potensi masalah yang dapat mereka alami jika tidak dapat memenuhi kewajiban pinjolnya.

"Harus ada edukasi yang serius karena begitu mereka bermasalah dengan pinjol, maka dampak kewajibannya akan dahsyat karena bunga pinjaman bisa mencapai 116% per tahun, dan juga menimbulkan kesulitan pada akses pembiayaan mereka ke perbankan seperti untuk modal usaha atau KPR," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Jago Tbk. (ARTO) baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya mengenai praktik pinjaman online (pinjol) yang dianggap predatoris.

Consumer Business Value Proposition Manager Bank Jago Muhammad Pandu mengatakan pinjol sendiri bermula dengan tujuan untuk mempermudah akses pinjaman bagi masyarakat. Layanan ini dirancang untuk mengatasi kebutuhan mendesak dengan proses yang cepat dan persyaratan yang minim.

“Di Indonesia untuk mendapatkan pinjaman butuh banyak persyaratan dan makan waktu yang panjang, [sementara itu] masyarakat butuh cepat. Tapi, tidak bisa dipungkiri, ada beberapa pinjol yang datang dengan elemen predatory yang kadang memperdaya peminjam,” ujarnya, Rabu (14/8/2024).

Contoh yang sering ditemukan adalah suku bunga pinjaman yang tinggi per harinya. Hal ini membuat pembayaran kembali menjadi sangat sulit bagi peminjam.

Praktik lainnya yang merugikan adalah penawaran pinjaman dengan batas kredit yang jauh melebihi kebutuhan peminjam. Misalnya, jika seseorang hanya membutuhkan Rp5 juta, pihak pinjol bisa mendapatkan tawaran pinjaman sebesar Rp10 juta.

Menurutnya, untuk sebagian masyarakat yang tidak terbiasa mengelola nominal besar, hal ini dapat menimbulkan risiko, karena ada kemungkinan peminjam menggunakan sisa pinjaman untuk hal-hal lain yang tidak direncanakan. Akibatnya, peminjam akan sulit membayar kembali pinjaman tersebut.

“Selain itu, seringkali ada biaya administrasi yang tidak transparan dan membingungkan. Bahkan, di riset kami, kami temukan ketika mau klik ‘setuju’ di situ ada tulisan kecil misal ‘10% pinjaman ini diambil untuk biaya admin’,” papar Pandu.

Alhasil, gabungan dari ketidaktransparanan hingga tawaran yang kadang tidak menguntungkan bagi peminjam, justru menjadi kesempatan dan kewajiban Bank Jago untuk menawarkan sesuatu yang benar.

"Hal ini agar bisa membantu masyarakat untuk dapat mengembalikan pinjaman dan long term-nya dapat meningkatkan kesehatan finansial mereka,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Bank Jago juga telah mengajukan sebuah konsep inovasi produk pembiayaan yang bertanggung jawab (responsible lending) dalam program SDG Innovation Accelerator for Young Professionals (SDGI) 2024.

Konsep ini sendiri juga merujuk pada komitmen untuk memajukan kesehatan keuangan yang direkomendasikan oleh Principles of Responsible Banking (PRB) dari PBB.

Judul konsep inovasi produknya adalah “Peningkatan Kesehatan Keuangan Masyarakat Menengah Bawah Melalui Pinjaman Bertanggung Jawab dan Tidak Merugikan”.

Head of Sustainability & Digital Lending Bank Jago Andy Djiwandono menjelaskan ide awal merancang konsep pembiayaan bertanggung jawab muncul dari kepedulian Bank Jago terhadap isu-isu SDGs, terutama cara meningkatkan kesehatan finansial masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Konsep responsible lending ini sejalan dengan aspirasi Bank Jago untuk meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan,” jelasnya.

Dalam merancang konsep responsible lending Bank Jago berpedoman pada kerangka kerja kesehatan finansial yang dibuat PBB sehingga konsep produk ini bisa mendorong nasabah untuk peduli terhadap kesehatan keuangannya.

Andy mengungkapkan sebagai bank berbasis teknologi dengan komitmen inovasinya, Bank Jago ingin menciptakan inovasi produk pembiayaan yang cepat, terjangkau, dapat dipersonalisasi, transparan sejak awal, serta dilengkapi dengan kiat-kiat kesehatan finansial.

“Transparan yang kami maksud adalah semua informasi mengenai hak dan kewajiban nasabah sudah clear di depan dan tidak ada biaya yang disembunyikan. Dengan demikian, calon nasabah dapat mengambil keputusan dengan bijak sebelum benar-benar mengambil pinjaman,” tutur Andy.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu membeberkan dampak dari tunggakan pinjaman online (pinjol) kini membuat banyak calon debitur tak bisa mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurutnya, hal tersebut lantaran tunggakan pinjol kini masuk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alhasil, tunggakan pinjol menjadi karakter calon debitur yang patut diwaspadai bank.

"Jadi, di kami 30% tidak bisa diakadkan karena [tunggakan utang] pinjol," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Menurutnya, pihak bank tidak bisa mengambil risiko. Apalagi, jika nasabah benar memiliki tunggakan di pinjol yang terekam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sepanjang masih merah, kami tidak bisa apa-apa. Ini karena [datanya] masuk di SLIK OJK," jelas Nixon.

Dengan ketentuan seperti itu, menurutnya, calon debitur yang memiliki tunggakan di pinjol senilai Rp100.000 akan sama nilainya dengan calon debitur yang memiliki tunggakan di bank Rp1 miliar.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi juga menceritakan bahwa ada satu bank yang menyediakan KPR tetapi banyak generasi muda tidak bisa memperoleh layanan tersebut karena memiliki utang yang menumpuk di produk keuangan seperti pinjol dan 'buy now pay later' (BNPL) alias paylater.

Padahal, utang mereka hanya kisaran Rp300.000-Rp500.000 dan belum dibayarkan sama sekali.

Selain itu, terdapat pula konsumen dari produk keuangan seperti BNPL yang mempunyai kredit bulanan hingga memiliki cicilan sebesar 95% dari penghasilan per bulan. Artinya, apabila debitur tersebut memiliki penghasilan Rp10 juta, maka Rp9,5 juta dipakai untuk membayar utang.

Dia mengatakan utang yang menumpuk kemudian berefek terhadap SLIK atau catatan kredit setiap debitur.

“Kadang hanya buat makan sama pacarnya, kadang buat beli baju. Mereka kan tidak tahu bahwa itu kemudian akan menggunung jadi utang yang mereka harus bayar,” ungkap Friderica.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan peningkatan outstanding pembiayaan pada fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp64,56 triliun pada Mei 2024.

Angka tersebut meningkat 25,44% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatannya pun lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode April 2024 yang meningkat mencapai 24,16% yoy menjadi Rp62,74 triliun.

“Pada industri fintech peer to peer lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan di Mei 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 25,44% yoy dengan nominal sebesar Rp64,56 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Agusman mencatat tingkat risiko kredit macet secara agregat dilihat dari rasio TWP90 masih dalam kondisi terjaga dengan posisi 2,91% pada Mei 2024.

Angka tersebut naik apabila dibandingkan pada April 2024 dengan TWP90 2,79%. Meski demikian, angka tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan regulator yakni 5%.

Di sisi lain, dalam rangka penegakan ketentuan, selama Juni 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif kepada 16 penyelenggara fintech P2P lending, 28 perusahaan pembiayaan, dan 13 perusahaan modal ventura atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan.

“Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 34 sanksi denda dan 53 sanksi peringatan tertulis,” kata Agusman.

Agusman menyebut pihaknya berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati- hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.“Sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan optimal,” tandasnya.