Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -ANYER. Banyak pihak khawatir defisit APBN 2025 akan membengkak atau mencapai lebih dari 3% terhadap PDB. Kekhawatiran tersebut karena banyaknya program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang, ditambah melanjutkan program pemerintahan saat ini.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan, desain UU APBN 2025 didesain melalui proses yang sangat panjang, terukur, dikelola dengan baik, serta transparan.

Thomas menambahkan, APBN 2025 juga didesain dengan tetap melanjutkan program pemerintahan saat ini dan juga berbagai program unggulan pemerintahan baru mendatang.

“Pada Juni atau Juli banyak sekali pembahasan program unggulan presiden terpilih yang bisa menyebabkan defisit lebih dari 3%. Tapi sekarang buktinya tidak. Program itu tertampung di dalam prinsip memperlihatkan keberlanjutan dan menampung hal-hal yang baru,” tutur Thomas dalam Media Gathering Kemenkeu 2024, Rabu (25/9).

Untuk diketahui, defisit APBN 2025 dipatok sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB), atau dengan nominal sebesar Rp 616,2 triliun.

Adapun terdapat enam program keberlanjutan pada 2025, diantaranya program pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp 724,3 triliun, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa LPDP, dan termasuk pemberian makan bergizi untuk anak sekolah.

Kemudian, perlindungan sosial dianggarkan Rp 504,7 triliun, melanjutkan PKH, kartu sembako, serta sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan.

Anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun, terdiri dari pembangunan infrastruktur pertanian jaringan irigasi, dan bendungan. Pembangunan sekolah unggulan serta renovasi, dan mendukung infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Anggaran kesehatan ditargetkan sebesar Rp 197,8 triliun, di antaranya untuk percepatan penurunan stunting, penurunan kasus TBC, pembangunan RS berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis dan efektivitas program JKN.

Selanjutnya, anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun, misalnya akan disalurkan untuk lumbung pangan, peningkatan akses pembiayaan petani, dan penguatan cadangan pangan nasional.

Terakhir, anggaran hukum dan Hankam Rp 375,9 triliun, di antaranya untuk modernisasi alutsista/almatsus/alpalhankam, pengertian TIK dan ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan Hankam.

“Ini adalah bentuk dari bagaimana APBN 2025 menangkap program-program unggulan terpilih,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Rancangan Undang – Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan menjadi UU APBN 2025 pada Kamis (19/9/2024), dijelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemerataan.

“Pengentasan kemiskinan dan pemerataan, [dilakukan] (i) melalui perlindungan sosial pemberdayaan untuk percepatan graduasi, (ii) rumah layak huni dan terjangkau, (iii) Program Desa Mandiri, ketahanan pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (23/9/2024).

Komitmen Prabowo melanjutkan pembangunan IKN di tahun pertamanya menjabat juga tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025. Di mana, Badan Otorita IKN mendapat pagu anggaran Rp6,39 triliun.

Meskipun alokasi pagu anggaran OIKN TA 2025 masih jauh dari angka usulan tambahan mencapai Rp27,8 triliun, tapi nilai Rp6,39 triliun itu sudah bertambah cukup signifikan dari pagu indikatif semula Rp505,5 miliar.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi salah satu kementerian teknis penyelenggara pembangunan infrastruktur dasar IKN juga anggarannya mengalami kenaikan.

Semula, anggaran Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp75,63 triliun dengan alokasi untuk IKN sebesar Rp4,13 triliun.

Namun demikian, pemerintah resmi melakukan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun. Di mana, Rp9,11 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Mulai dari penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Kemudian penyelesaian pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Terakhir, tambahan anggaran itu juga akan disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan.

Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2025 yakni Rp116,22 triliun. Di mana, Rp13,24 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9). 

Persetujuan diberikan setelah Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah menyampaikan laporan terkait apa yang disetujui di Rapat Banggar.

"Apakah RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?," tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus yang menjadi pemimpin rapat di ruang rapat paripurna, Kamis (19/9).

"Setuju," jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

Berdasarkan laporan Banggar, terdapat 8 fraksi yang menyetujui RUU APBN menjadu UU, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan, Fraksi PKS menerima dengan catatan.

Berikut rincian APBN 2025:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen.

- Inflasi: 2,5 persen

- Nilai tukar rupiah: Rp16 ribu per dolar AS

- Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7 persen

- Harga minyak mentah Indonesia: US$82 per barel

- Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari

- Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari.

- Tingkat kemiskinan: 7 persen-8 persen

- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen

- Tingkat pengangguran terbuka: 4,5 persen-5 persen

- Rasio gini: 0,379-0,382

- Indeks Modal Manusia: 0,56

- Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120

- Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108.

- Target pendapatan negara Rp3.005,12 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp581,1 triliun.

- Total belanja negara Rp3.621,31 triliun yang terdiri dari belanja K/L Rp1.160,08 triliun, belanja non K/L Rp1.541,35 triliun, transfer ke daerah Rp919 triliun.

- Defisit APBN Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus seraya dijawab ‘Setuju’ dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/9/2024).

Lodewijk menyampaikan berdasarkan laporan dari Badan Anggaran (Banggar), terdapat delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP yang menyetujui dan menerima RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU.

Sementara fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan 37 catatan atas RUU APBN 2025 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 merupakan APBN transisi dari pemerintahan Jokowi menuju presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bendahara Negara tersebut menyampaikan APBN 2025 disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional.

“Pemerintah secara tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan dari Komisi I hingga XI, Banggar dan pimpinan, atas persetujuan RAPBN 2025 menjadi Undang-undang,” tuturnya.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati turut menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 serta Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025.

Di mana target pertumbuhan ekonomi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, sebesar 5,2%.

IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 bersama pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyepakati mulai dari belanja negara hingga sasaran indikator 2025.

"Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ke Tingkat II pada paripurna pada 19 September yang akan datang? Setuju?" kata Said sembari ketok palu.

Adapun terkait kebijakan fiskal 2025, Said menjelaskan, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan sustainable. Hal ini sejalan dengan growth APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," kata Said di awal sambutan.

Adapun pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp513,64 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB," ujar Said.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0, Rasio GINI 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

(NIA DEVIYANA)

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kesepakatan itu diperoleh dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI dengan pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024). Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

"Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?," kata Said sambil mengetok palu di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

Salah satu hal yang disepakati terkait pendapatan negara. Said mengatakan, pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp 3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53% terhadap PDB," ujar dia.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8%, tingkat kemiskinan ekstrem 0, ratio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

Kemudian terkait kebijakan fiskal 2025, Said menjelaskan, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga QPBN kredible dan sustainable. Hal ini sejalan dengan growth APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," kelakar Said.

Simak juga Video: KPU Bikin Film Pakai APBN, Ahmad Doli: Siapa yang Nonton?

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 menyepakati beberapa hal. Salah satunya menaikkan target lifting minyak dari yang diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd.

Kesimpulan rapat dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman.

"Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut," katanya di Komisi VII, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Rapat juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi VII memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10.884.702.389.000 yang didapat dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.

Berikut asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi VII dan Menteri ESDM:

1. Indonesian Crude Price (ICP): US$ 82 per barel
2. Lifting migas: 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-Lifting minyak bumi: 605 ribu barel per hari (bopd)
-Lifting gas bumi: 1,005 juta boepd
-Cost recovery: US$ 8,5 miliar

3. Volume BBM bersubsidi: 19,41 juta KL
-Minyak tanah: 0,52 juta KL
-Minyak solar: 18,89 juta KL

4. Volume LPG 3 kg: 8,2 juta metrik ton
5. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter
6. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.