Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pemerintah masih menggodok regulasi lembaga pelindungan data pribadi sehingga ‘wasit’ pengawas sekaligus pelindung data masyarakat itu belum hadir hingga saat ini.

Lembaga pelindungan data pribadi seharusnya muncul setelah UU PDP resmi diterapkan pada 17 Oktober 2024.

“Terakhir itu masih dalam pembahasan, tentu kalau mengeluarkan regulasi ini yang tidak hanya menyangkut satu kementerian, itu kan di bawah kementerian koordinator, jadi masih dalam pembahasan, tetapi jangan khawatir, kami coba godok juga,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Lembaga PDP nantinya akan berjalan terpisah dari Kementerian yang dinaunginya. Apalagi, Lembaga Penyelenggara PDP merupakan sebuah urgensi yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah.

Penyebabnya, instansi ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan keamanan siber, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran, peningkatan kesadaran dan edukasi, kolaborasi dengan pihak terkait serta meningkatkan kepercayaan investor serta konsumen.

“Jadi mungkin bukan di dalam internal Kemkomdigi, itu nanti keputusannya dari Presiden. Untuk saat ini karena aturannya baru, mungkin membentuk suatu direktorat khusus, atau mungkin nanti kesatuan atau badan. Ini masih dalam penggodokan,” tuturnya.

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah terus berfokus dalam upaya menekan maraknya kebocoran data yang terjadi serta juga menyebabkan meningkatnya penipuan-penipuan yang memanfaatkan data pribadi yang bocor tersebut.

Dia melanjutkan bahwa alasan pemerintah belum menyelesaikan pembentukkan lembaga yang seharusnya hadir pada 17 Oktober 2023 lalu ini lantaran ada proses transisi pemerintahan yang terjadi.

Meski begitu, Meutya menegaskan tak ada niat pemerintah untuk abai dalam menjaga keamanan data masyarakat Indonesia.

“Kan kebetulan memang ada pergantian pemerintahan. Jadi ini kan pemerintahnya baru, baru 2 minggu setengah berjalan. Jadi, mohon waktu juga untuk mempelajari,” pungkas Meutya.

Sekadar informasi, tepatnya pada 18 Oktober 2024 menjadi hari pertama Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mulai berlaku setelah ditetapkan dan disahkan pada 17 Oktober 2022.

Tenggat 2 Tahun

UU PDP telah memberikan waktu selama 2 tahun untuk Pengendali Data Pribadi serta Prosesor Data Pribadi dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan data pribadi untuk melakukan penyesuaian.

UU PDP ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran.

Namun sangat disayangkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sampai akhir menjabat juga belum membentuk lembaga yang dalam aturannya sendiri memiliki batas waktu untuk terbentuk pada 17 Oktober 2024.

Apalagi, UU PDP ini mengamanatkan kepada Presiden untuk membentuk Lembaga Penyelenggara PDP seperti yang tertera pada pasal 58 sampai dengan pasal 61 yang mengatur tentang kelembagaan UU PDP ini, dimana pasal 58 ayat (3) berbunyi "Lembaga sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden".

Bisnis.com, JAKARTA –Ketidakhadiran lembaga penyelenggara membuat ‘taring’ undang-undang pelindungan data pribadi kurang tajam. Perusahaan pelanggar data privasi tidak mendapat efek jera.

Chairman Communication Information System Security Research Center CISSReC Pratama Persadha meminta pemerintah dengan segera membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi serta mengesahkan turunan UU PDP agar insiden keamanan siber yang mengakibatkan kebocoran data dapat diberikan sanksi.

Dengan berjalannya aturan tersebut, lanjutnya, dapat memberikan efek jera kepada institusi baik swasta maupun pemerintahan supaya lebih memperhatikan terhadap aspek keamanan siber agar terhindar dari sanksi administratif dan sanksi penjara.

Adapun yang terjadi saat ini, lembaga pengawas belum hadir kendati masa transisi UU PDP telah berakhir setelah 2 tahun.

"Sanksi yang terdapat dalam UU PDP belum dapat dijatuhkan karena belum adanya Lembaga Perlindungan Data Pribadi serta belum disahkannya turunan UU PDP," jelasnya kepada Bisnis dikutip, Senin (28/10/2024).

Dia meminta agar kedepannya Lembaga Penyelenggara PDP yang dibentuk sesuai dengan best practice yang ada.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU PDP adalah Lembaga Penyelenggara PDP harus memiliki wewenang dan kewenangan yang kuat untuk mengatur, mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap standar keamanan data pribadi.

Lembaga Penyelenggara PDP harus secara teratur melakukan penilaian risiko terhadap data pribadi yang diolah oleh organisasi publik dan swasta.

Dia juga berharap agar Lembaga Penyelenggara PDP juga harus melakukan audit dan pemeriksaan independen terhadap kepatuhan organisasi atas kebijakan dan dan standar keamanan data pribadi.

Kemudian Lembaga Penyelenggara PDP harus mendorong penggunaan teknologi enkripsi dan pengamanan data lainnya untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah.

Tak hanya itu, dia juga berpendapat lembaga Penyelenggara PDP juga harus mendorong organisasi untuk memiliki rencana yang terperinci untuk mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari serangan siber.

Selain itu Lembaga Penyelenggara PDP juga harus bisa mendorong organisasi untuk melaporkan insiden keamanan siber kepada pihak berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Tidak hanya terkait kelembagaannya saja tetapi juga sangat penting menunjuk pemimpin yang memiliki kompetensi untuk memimpin Lembaga Penyelenggara PDP tersebut," imbuhnya.

Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial mengingat tantangan dalam ruang siber semakin kompleks dan beragam sehingga memerlukan pemimpin yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Menurutnya, pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

Dia meyakini kepemimpinan yang kompeten dan efektif akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.

Bisnis,com, JAKARTA – Tertundanya pengesahan aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai merugikan masyarakat.

Sebagai subyek data, masyarakat tidak memiliki pelindungan jika data mereka disalahgunakan.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Jafar menilai kekhawatiran beredar lantaran ketidakkeruan ini terikat erat dengan hal-hal fundamental seperti mekanisme penegakan kepatuhan, dan lain-lain.

“Ini mengkhawatirkan dan juga merugikan subjek data. Sebab, ketidakjelasannya terkait dengan mekanisme penegakan kepatuhan dan kewajiban pelindungan data pribadi dari pengendali dan prosesor data,” kata Wahyudi kepada Bisnis baru-baru ini.

Risikonya, insiden siber yang terbilang marak dalam kurun 2 tahun belakangan berpotensi terus terjadi. Lantas, pelindungan yang sudah sepatutnya menjadi hak bagi masyarakat selaku subjek data tidak dapat dipenuhi karena negara tidak memiliki skema penyelesaian nan akuntabel.

Negara, kata Wahyudi, bukannya tanpa opsi. Ada skenario-skenario yang bisa diadopsi oleh pemerintah, salah satunya menggunakan institusi dan perangkat hukum eksisting.

Dalam konteks penyelenggara sistem elektronik, misalnya. RI memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur sejumlah kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) terkait dengan perlindungan data pribadi.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan lembaga pengawas PSE yang menjalankan fungsi penegakan kepatuhan dari penyelenggara terhadap peraturan pemerintah itu.

“Artinya, hingga terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi, fungsi-fungsi pengawasan itu diserahkan kepada Kemenkominfo. Sanksi dan penegakan hukumnya untuk sementara dijalankan oleh kementerian. Ini bisa menjadi salah satu skenario meskipun ruangnya terbatas,” jelasnya.

Keterbatasan yang dimaksud berhubungan dengan ruang lingkup penerapan. Dalam konteks ini, regulasi hanya berlaku terhadap pengendali dan prosesor data. Sementara itu, UU PDP mencakup hingga ke ranah pemrosesan data.

Langkah ini memungkinkan untuk dieksekusi oleh pemerintah mengingat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan berbeda menyangkut data pribadi tetap dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PDP.

Kendala

Wahyudi menyorot sejumlah kendala terkait dengan keterlambatan pengesahan aturan turunan serta lembaga anyar yang dijanjikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023 – 2024 Budi Arie Setiadi dibentuk pada 17 Oktober 2024 silam.

Pertama, faktor pengetahuan. Dia tidak menampik bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal pengalaman soal penerapan regulasi menyangkut pelindungan data pribadi. Di Uni Eropa, tuturnya, skema PDP sudah lahir sejak 1996 meskipun baru absah pada 2018.

Kedua, ketidaksiapan pemerintah. Sebagaimana diketahui, berbagai insiden kebocoran data dalam kurun 2-3 tahun belakangan mayoritas melibatkan institusi publik. “Hal-hal seperti ini mengindikasikan ketidaksiapan pemerintah,” kata Yudi.

Ketiga, komitmen. Masih terkait dengan rentetan insiden serangan siber beberapa tahun belakangan, komitmen negara dalam melindungi data pribadi penduduk di dalamnya dinilai rendah karena tidak secara cepat merespons situasi tersebut dengan sebuah payung hukum yang akuntabel.

Jakarta, Investor.id- Kepercayaan nasabah akan menurun ketika terjadi pelanggaran data pribadi. Bahkan, pelanggaran itu bisa berdampak hukum yang serius.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang telah berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024.

Menurut Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, pelanggaran data pribadi juga dapat berdampak pada reputasi perseroan.

Karena itu, jelas dia, pihaknya berkomitmen melindungi kerahasian data pribadi nasabah.

“BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi,” tutur Nixon dalam siaran pers dikutip Sabtu (26/10/2024).

Pernyataan Nixon dilontarkan bersamaan dengan acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Nixon menjelaskan, sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi.

Pertama, BTN membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

“Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah,” kata Nixon.

Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, di tengah meningkatnya kemajuan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital.

Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

“Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi,” ujar Eko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan sejumlah strategi dalam memperkuat perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi nasabah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sebagai bank yang operasional bisnisnya terus berkembang, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN, yang dapat berdampak pada reputasi perseroan.

"BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi," kata Nixon, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi. Pertama, membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

"Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah," kata Nixon.

Sementara itu, Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital. Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

"Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi," ujar Eko.

Berdasarkan data Forbes, pada 2023 terdapat kenaikan jumlah pelanggaran data (data breach) secara global sebesar 72% sejak tahun 2021. Selain itu, berdasarkan Laporan IBM berjudul Cost of a Data Breach Report 2023 juga menunjukkan, biaya rata-rata di tingkat global dari sebuah pelanggaran data pada tahun 2023 mencapai US$ 4,45 juta, meningkat 15% dibandingkan tahun 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyebut upaya pengumpulan berbagai data pemerintahan di Pusat Data Nasional atau PDN, bisa menjadi bumerang terhadap keamanan data pribadi masyarakat yang mestinya diproteksi.

“Ini merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk para peretas karena mereka tidak perlu menyerang satu persatu lembaga pemerintahan untuk mencuri data, namun cukup menyerang satu aplikasi atau satu pusat data untuk bisa mendapatkan hampir seluruh data pribadi milik masyarakat,” kata Pratama, dikutip dari keterangan resmi yang Tempo terima pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023-2024 Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa proses pembangunan PDN yang ada di Cikarang, Jawa Barat, sudah 90 persen menuju penyelesaian.

PDN di Cikarang merupakan satu dari tiga PDN terbaru yang tengah dibangun pemerintah. Dua PDN lainnya berlokasi di Batam, Kepulauan Riau; dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut keterangan Pratama, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya mengumpulkan berbagai data pemerintahan di Satu Data Indonesia, serta tengah membuat Ina Superapps yang nantinya akan menggantikan semua aplikasi milik pemerintahan yang sudah ada sebelumnya.

Ia berpandangan, tinggal menunggu waktu kebocoran data terjadi apabila aplikasi serta situs pusat data yang ingin dikembangkan pemerintah tidak dijaga dengan sistem keamanan yang memadai.

Terlebih, pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) per 18 Oktober 2024 belum diikuti dengan pembentukan Lembaga Penyelenggaraan PDP yang bertugas mengawasi jalannya perlindungan data pribadi, serta menjatuhkan sanksi.

Konsekuensi dari absennya perhatian pemerintah atas keamanan siber adalah kebocoran data yang akan terus terjadi. “Dan masyarakat yang menjadi korban tidak akan dapat berbuat apa-apa karena kebocoran data tidak terjadi pada perangkat mereka, namun terjadi pada sistem yang dimiliki oleh pengendali data pribadi serta pemroses data pribadi,” tutur Pratama.

Pratama berharap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto harus memiliki konsen terhadap urgensi pelaksanaan UU PDP, serta pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Menurut dia, negara bertanggung jawab atas hal ini untuk mencegah terulangnya beragam insiden siber pada kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP
mengatur bagaimana perusahaan harus mengumpulkan, menyimpan, memproses, hingga mentransfer data pribadi.

Aturan ini menekankan tanggung jawab pengontrol dan pemroses data serta mewajibkan adanya petugas perlindungan data dan lembaga pengawas. Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi, karena pelanggaran terhadap UU ini bisa berujung pada denda berat, hukuman pidana, serta kerugian reputasi.

Salah satu poin penting dalam UU PDP adalah regulasi transfer data lintas batas. Data hanya dapat ditransfer ke negara atau perusahaan yang memiliki standar perlindungan data setara atau lebih tinggi dari UU PDP di Indonesia. Hal ini mendorong perusahaan untuk memastikan perlindungan data yang memadai sebelum melakukan transfer. Di sini lain juga membuka peluang untuk membangun kepercayaan pelanggan melalui transparansi dan keamanan.

Penerapan UU PDP diharapkan meningkatkan keamanan data di berbagai sektor. Sebuah survei oleh Statista pada 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran privasi
data adalah salah satu alasan utama yang membuat investor menarik diri. Kepatuhan terhadap UU PDP bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan.

Sebuah survei di Amerika Serikat pada Juni 2022 menemukan bahwa 54% responden lebih percaya pada perusahaan atau brand yang membuka pilihan untuk menghapus data pribadi yang telah diberikan.

Perbesar

Untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP, perusahaan perlu menerapkan berbagai solusi keamanan yang komprehensif. Manajemen insiden menjadi aspek
krusial yang mencakup deteksi dini, penilaian risiko, dan mitigasi dampak jika terjadi pelanggaran. Selain itu, beberapa teknologi penting yang dibutuhkan
meliputi:

1. Data Security Solutions: Solusi yang dirancang untuk melindungi data dari akses tidak sah serta ancaman siber lainnya
2. Data Availability Solutions: Teknologi yang memastikan data tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara aman dan tanpa gangguan
3. Microsegmentation : Teknologi yang memungkinkan kontrol lebih granular terhadap lalu lintas jaringan, membatasi akses hanya pada data yang diperlukan
4. Data Management Platform: Sistem yang mengelola data dari berbagai sumber secara terpusat dan memastikan integrasi yang efisien dan aman

Memilih penyedia solusi teknologi yang tepat sangat penting untuk memastikan implementasi berjalan optimal dan sesuai dengan regulasi. Beberapa aspek yang
perlu diperhatikan adalah layanan dengan Service Level Agreement (SLA) tinggi, infrastruktur yang luas, kepatuhan terhadap kedaulatan data, serta kemampuan
mendukung operasional lokal dan internasional.

Penerapan solusi teknologi yang tepat juga akan membantu perusahaan menjaga kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sekaligus meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data di era digital yang semakin kompleks.

Telkom University, sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, telah menyusun Whitepaper berjudul “UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan
Implikasinya terhadap Bisnis.”

Whitepaper ini memberikan analisis mendalam mengenai dampak regulasi baru tersebut, serta menawarkan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh perusahaan
untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, sekaligus menghindari risiko hukum dan potensi gangguan operasional. Untuk membaca dokumen lengkapnya, dapat
diakses dan diunduh melalui tautan berikut: https://seb.telkomuniversity.ac.id/uupelindungan-data-pribadi-dan-implikasinya-terhadap-bisnis/.

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-undang (UU) Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) resmi berlaku tanpa kehadiran lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya peraturan tersebut.

Diketahui, mulai Kamis (17/10/2024) atau dua tahun setelah diundangkan pada 17 Oktober 2022. ketentuan-ketentuan yang terdapat di UU PDP mulai berlaku termasuk perihal sanksi bagi korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran data pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA -Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meragukan independensi lembaga pelindungan data pribadi yang diperkirakan hadir setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser. Selama masa transisi 6-12 bulan, lembaga tersebut bakal di bawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa pembentukan Lembaga PDP akan disahkan pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Lembaga tersebut, nantinya akan diletakan sebagai satu unit di Kemenkominfo, dengan masa transisi 6 bulan sampai 1 tahun hingga kemudian menjadi badan tersendiri.

Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar menuturkan sangat sulit untuk berharap lembaga tersebut akan betul-betul terbentuk segera, mengingat ketentuan Pasal 58 UU PDP, yang mengamanatkan bahwa pembentukan lembaga PDP mengharuskan melalui payung legalitas Peraturan Presiden.

“Oleh karenanya hampir pasti, pembentukan lembaga ini baru bisa dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, sekaligus juga menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah tentang implementasi UU PDP,” kata Wahyu dalam keteranganya, Kamis (17/10/2024).

Wahyu menuturkan kehadiran Lembaga PDP sangat penting sebagai dasar pengimplementasian UU PDP. Sebab, tanpa adanya lembaga PDP yang kuat, UU PDP akan sulit diimplementasikan secara efektif, termasuk dalam menjamin perlindungan hak-hak subjek data.

Dirinya mengatakan, seharusnya lembaga PDP ini didesain sebagai sebuah otoritas independen, baik secara kedudukan, kelembagaan, tugas dan fungsi, hingga penganggaran.

“Akan tetapi, proses politik dalam pembahasan UU PDP telah menempatkan lembaga ini sebagai bagian dari institusi pemerintah, dimana pemerintah berperan dalam penyelenggaraan PDP, melalui pembentukan sebuah lembaga yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Presiden,” ucapnya.

Wahyu menyebut, dengan posisi Lembaga PDP yang nantinya berada dibawah Kementerian membuat adanya pesimisme terkait dengan ketegasan lembaga ini dalam menegakkan kepatuhan PDP dari sesama instansi pemerintah.

Maka dari itu, Wahyu mengatakan seharusnya Lembaga PDP bukan berada dibawah naungan Kementerian. Namun, dapat dimasukan dalam kualifikasi lembaga pemerintah lainnya yang memungkinkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Artinya lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang pelindungan data pribadi, mulai dari fungsi regulasi, pengawasan, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi sengketa di luar pengadilan,” ucap Wahyu.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, jika menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Dengan demikian, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

PT Bank Mandiri (Persero) meluncurkan kampanye pemrosesan data pribadi. Kampanye ini bertujuan untuk memastikan nasabah mendapatkan informasi dan keamanan yang optimal dalam setiap layanan yang diberikan.

Langkah tersebut menyusul penerapan efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 mulai 17 Oktober 2024. Kampanye ini menitikberatkan pada pentingnya persetujuan pemrosesan data pribadi oleh seluruh nasabah, yang dilakukan secara transparan.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Danis Subyantoro menegaskan, kampanye ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memahami dan menyetujui Kebijakan Privasi (privacy policy) terbaru yang telah disesuaikan dengan UU PDP.

"Kami mengajak seluruh nasabah untuk melakukan persetujuan pemrosesan data pribadi mereka melalui aplikasi Livin' by Mandiri atau dengan mengunjungi cabang terdekat. Langkah ini penting agar nasabah tetap dapat menikmati layanan yang lebih personalized," ujar Danis, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Dalam kampanye ini, Bank Mandiri akan memanfaatkan dua metode komunikasi. Pertama, lewat kanal komunikasi resmi seperti direct notification melalui WhatsApp, email, dan aplikasi Livin', serta public campaign melalui media sosial, ATM, cabang, dan LED yang tersebar di seluruh Indonesia.

Danis menambahkan, bagi nasabah yang belum melakukan persetujuan pemrosesan data, tetap dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Namun akan berimplikasi terhadap layanan lebih personal dan penawaran produk sesuai dengan profil nasabah, menjadi tidak dapat diberikan secara optimal.

Melalui kampanye ini, Bank Mandiri berharap seluruh nasabah segera memperbarui persetujuan mereka agar layanan optimal yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat terus diberikan.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan seluruh proses pemrosesan data pribadi dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan UU PDP No. 27 Tahun 2022, dan mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam tata kelola data nasabah," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyebut implementasi undang-undang pelindungan data pribadi (UU PDP) yang direncanakan pada 17 Oktober 2024 bakal mundur setelah 20 Oktober.

Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan UU PDP disahkan pada 17 Oktober 2022 seharusnya diimplementasikan 2 tahun setelahnya atau 17 Oktober 2024.

Namun, Wahyu mengatakan bahwa terdapat informasi bahwa pengimplementasian UU PDP ini bakal terjadi setelah tanggal 20 Oktober 2024.

“Informasi yang kami dapatkan memang peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi akan disahkan oleh Presiden baru yang dilantik pada 20 Oktober mendatang. Artinya ini akan melampaui 17 Oktober 2024,” ujar Wahyudi dalam diskusi publik di Aryaduta Hotel, Senin (14/10/2024).

Wahyudi juga mengatakan bahwa setelah UU ini diterapkan lembaga pengawas akan dipegang sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Tak hanya itu, Wahyudi menuturkan pembentukan lembaga pengawas tidak akan terjadi pada periode saat ini, karena menunggu struktur kabinet yang baru.

Sehingga, terdapat kekosongan peraturan turunan dan pengawasan terkait penegakan kepatuhan dan kewajiban dari pengendali terhadap Undang-Undang PDP.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Bab IX Kelembagaan, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga.

Salah satu wewenang lembaga PDP adalah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Nantinya, ketentuan tata cara pelaksanaan wewenang lembaga PDP akan diatur dalam PP.

“Nah ini yang tentu menjadi tantangan bagaimana dalam kekosongan itu sampai dengan terbentuknya peraturan pemerintah, sampai dengan terbentuknya badan pengawas perlindungan data pribadi itu kita bisa mengoptimalkan ketentuan-ketentuan yang ada,” kata Wahyudi.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, jika menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Dengan demikian, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mencatatkan jumlah pengguna super apps Wondr by BNI pada tiga minggu setelah diluncurkan 5 Juli 2024 sudah lebih dari 2 juta pengunduh. Nilai transaksinya pun terus meningkat seiring dengan kebiasaan nasabah menggunakan kanal digital, salah satunya super apps.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, dengan pengembangan digitalisasi tersebut, perseroan juga terus memperkuat keamanan digitalnya, terutama menjaga keamanan data pribadi nasabah.

"Data privacy ada Undang-Undang, kami juga secara bank patuh terhadap UU, kami jaga betul data pribadi nasabah jadi keamanannya cukup berlapis. Pada saat pembukaan rekening atau produk lainnya pasti ada persetujuan nasabah, biasanya langsung disetujui, itu harusnya dibaca dulu," tutur Corina dalam sesi diskusi Financial Independence: Ensuring Financial Literacy Across Indonesia pada BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Di samping itu, ketika BNI bekerja sama dengan pihak ketiga pun menjadi concern perseroan untuk menjaga keamanan data pribadi nasabah. Sehingga, nasabah akan dilibatkan untuk mendapatkan persetujuannya.

Corina menjelaskan, terdapat sejumlah segmen di BNI yang kebiasaannya berubah total, di mana transaksi di kantor cabang mengalami penurunan secara drastis dan bermigrasi ke kanal digital seperti mobile banking, ATM, maupun channel lainnya. Melihat perubahan kebiasaan nasabah tersebut, perbankan dituntut untuk memberikan layanan maksimal, cepat, mudah, dan aman.

"Kalau ada yang down pasti sangat gampang viral, ini jadi tantangan kami, makanya kami lakukan pergantian platform untuk memberikan solusi buat nasabah," ujar Corina.

Edukasi Nasabah

Saat ini, pembukaan rekening BNI sudah bisa dilakukan secara online,  Corina menjelaskan bahwa sebesar 90-95% pembukaan rekening sudah lewat online. Nasabah BNI adalah bagian dari tanggung jawab perseroan untuk diberikan edukasi. Terdapat empat faktor yang penting dilakukan sebelum masyarakat melakukan investasi keuangan. Pertama, mengetahui diri sendiri seperti tujuan untuk investasi. 

“Kita harus tahu dulu investasi untuk apa, jangka waktu berapa lama, karena masing-masing nasabah punya tujuan yang beda. Kemudian, harus tahu juga profil risiko kita, berapa toleransi kita terhadap risiko, BNI memberikan fitur profil risiko di dalam aplikasi kami,” ujar Corina.

Corina menilai, nasabah dapat memanfaatkan aplikasi Wondr by BNI untuk mengetahui profil risiko investasinya, seperti konservatif, moderat, ataupun agresif. Faktor ketiga yakni arus kas (cashflow) yang menjadi penting untuk diberikan literasi dan edukasi mengenai hal ini. Di mana terdapat pemasukan dan pengeluaran yang harus dicatatkan untuk mengetahui kondisi arus kas masing-masing.

Dalam hal ini, nasabah kembali dipermudah karena pada aplikasi Wondr by BNI terdapat pencatatan pemasukan dan pengeluaran nasabah, sehingga tidak perlu mencatat manual lagi. Dengan adanya fitur tersebut, diharapkan nasabah bisa lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangannya.

“Kami juga berikan literasi cashflow ini, pemasukan kita itu harus kita alokasikan untuk diinvestasikan, bukan sisa pendapatan diinvestasikan, tapi harus dialokasikan di awal. Ini yang kami lakukan di mobile banking, ada insight untuk mengelompokkan pendapatan dan pengeluaran dan ada summary, sehingga kita tahu cashflow tiap bulan seperti apa,” papar Corina.

Faktor keempat, yakni pengetahuan instrumen yang paling tepat untuk diri sendiri. Menurut Corina, instrumen investasi harus disesuaikan juga dengan profil risiko yang telah diketahui sebelumnya. Bagi nasabah yang memiliki profil risiko konservatif kurang cocok berinvestasi pada instrumen saham karena fluktuatif. 

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News