Mengapa Koordinasi Kementerian HAM Penting Menurut Yasonna Laoly?

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Apa yang Dikhawatirkan Yasonna tentang Perbedaan Pendapat?

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Apa Contoh Kerja Sama yang Diberikan oleh Yasonna?

Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.

Mengapa Penyelesaian Nonyudisial Diperlukan?

Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.

Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

Apa Pendekatan yang Harus Ditempuh Kementerian HAM?

Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.

Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.

Bagaimana Anggaran Dapat Dioptimalkan?

Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.

Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.

Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.

Apa Kesimpulan dari Peringatan Yasonna?

Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan kesediaannya untuk kembali menjadi Ketua Umum PDIP.

Megawati menilai, niatnya yang ingin kembali menjadi Ketum PDIP mendapat kritik. Namun, ia tidak ingin ambil pusing karena dirinya mempunyai kewenangan

"Lho saya Ketum, berdaulat penuh orang partai, kalau kalian enggak setuju, rakyatku setuju," kata Megawati di DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (26/8).

Megawati pun sempat menyinggung perpanjangan kepengurusan PDIP. Ia menilai, tidak ada masalah ini.

"Ada bilang saya tambahi DPP, urusan saya. Saya ketum partai, saya diberi kongres hak prerogatif apa artinya? Gile kalau enggak ngerti diem. Baca AD/ART, jangan asal kira-kira," kata Megawati.

"Saya disuruh lagi karena mau diperpanjang, dinilai salahi hukum, hukum mana?" tambah dia.

Megawati lantas menanyakan keputusan soal perpanjangan kepengurusan PDIP kepada eks Menkumham Yasonna Laoly. Menurutnya tidak ada yang salah.

"Ada Pak Laoly? Kalau enggak mau bersuara gue pecat. Tiap partai AD/ART-nya beda. Betul?" kata Megawati.

"Betul bu," kata Laoly.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan sangat siap apabila menjadi korban reshuffle alias perombakan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yasonna tidak menampik belakangan muncul isu dirinya akan kena reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif seorang presiden sehingga dirinya akan menerima apabila dicopot menjadi pembantu presiden di kabinet.

"Reshuffle kewenangan sepenuhnya presiden Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready [apakah saya siap atau tidak? Saya lebih dari siap]," ujar Yasonna usai acara Peluncuran Desain Baru Paspor RI, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta setiap pihak bersabar ihwal kebenaran adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Kita tunggu besok, eh lusa," jelas elite PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Sebelumnya, Jokowi sudah angkat bicara mengenai kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju, khususnya menteri yang merupakan kader PDIP. Dia menekankan akan merombak menteri apabila diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” ujarnya kepada wartawan usai meninjau pembangunan sport center PSSI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (13/8/2024).

Sementara itu, Istana Kepresidenan membantah terkait dengan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa isu yang beredar tidaklah benar.

“Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada 14 Agustus atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar,” katanya saat dihubungi, Rabu (14/8/2024).

KemenkumHAM memberikan resmisi kepada 176.984 narapidana dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI pada Sabtu (17/8).

Narapidana penerima remisi ini meliputi warga binaan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak.

MenkumHAM Yasonna H. Laoly, menjelaskan pemberian remisi ini bukan sekadar hadiah dari pemerintah. Akan tetapi bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah berkomitmen mengikuti program pembinaan dengan baik.

"Pada tahun 2024, penerima RU terdiri dari 172.678 narapidana yang mendapatkan RU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 3.050 narapidana yang mendapatkan RU II (langsung bebas)," jelas Yasonna dalam keterangannya.

"Sementara itu, 1.256 anak binaan diusulkan menerima PMPU, dengan rincian 1.215 anak mendapatkan PMPU I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 41 anak menerima PMPU II (langsung bebas). Besaran remisi dan pengurangan masa pidana yang diberikan pun bervariasi antara 1 hingga 6 bulan," tutur dia.

KemenkumHAM menjelaskan, wilayah dengan penerima RU terbanyak adalah Sumatra Utara (20.346 orang), Jawa Barat (16.772 orang), dan Jawa Timur (16.274 orang).

Sementara PMPU wilayah dengan penerima terbanyak adalah Sumatra Utara (126 Anak Binaan), Jawa Barat (119 Anak Binaan), serta Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebanyak 74 Anak Binaan.

"Dengan pemberian remisi dan pengurangan masa pidana ini, pemerintah menghemat anggaran negara sebesar Rp 274.359.090.000,- dalam pemberian makan kepada narapidana dan anak binaan," ucap dia.

Pemberian RU dan PMPU telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Yasonna berpesan kepada warga binaan yang menerima remisi untuk menjadikan momentum ini sebagai motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, dan giat mengikuti program pembinaan. Program pembinaan ini merupakan sarana untuk mendekatkan warga binaan kepada kehidupan masyarakat.

“Program pembinaan yang Saudara jalani saat ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan Saudara kepada kehidupan masyarakat. Diharapkan aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat dapat terinternalisasi dalam diri Saudara dan menjadi bekal saat Saudara kembali ke masyarakat di kemudian hari,” kata Yasonna.

Yasonna mengucapkan selamat kepada warga binaan yang menerima remisi, terutama bagi mereka yang mendapatkan kebebasan untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga.

“Selamat merajut tali persaudaraan di tengah keluarga dan menjalin kebersamaan dengan lingkungan masyarakat. Jadilah pribadi yang baik, hidup dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik, dan taat hukum,” pesan Yasonna.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menanggapi isu reshuffle kabinet oleh Presiden Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Zulhas menyebut perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Reshuffle itu haknya Presiden, kan beliau punya hak prerogatif," kata Zulhas di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Zulhas menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Jokowi, termasuk penentuan menteri baru maupun jadwal reshuffle. Dia menyebut reshuffle bisa digelar pada 19 atau 20 Agustus mendatang.

"Terserah kepada Presiden mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20, hak beliau ya, hak prerogatif Presiden," tuturnya.

Jokowi disebut bakal reshuffle kabinet menteri pekan ini. Sejumlah narasumber dari petinggi partai pendukung Koalisi Indonesia Maju, pejabat di lingkaran Istana dan orang dekat Istana menyampaikan informasi ini kepada Tempo. Berita itu juga diwartakan dalam Koran Tempo edisi Selasa, 13 Agustus 2024.

Politikus Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikabarkan akan dikeluarkan dari kabinet. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Yasonna disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra. Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Ia baru digantikan, Wihadi Wiyanto, kolega dari Partai Gerindra, dari posisi Ketua Badan Legislasi DPR pada Selasa lalu.

Calon pengganti Siti Nurbaya adalah Raja Juli Antoni, kini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah anggota Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia. PSI dipimpin Kaesang Pangarep - putra bungsu Jokowi.

Satu posisi menteri akan bergeser. Bahlil Lahadalia disebut akan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. Kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pilpres 2024.

Seorang pengurus Partai Gerindra juga mendengar kabar akan ada reshuffle dalam waktu dekat. "Kabarnya akan digelar 15 Agustus ini," ucapnya, kemarin.

Presiden Jokowi tidak membantah kabar mengenai rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Jokowi mengatakan bakal mengocok ulang komposisi menteri selama diperlukan.

Ketika ditanya oleh awak media apakah memerlukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Jokowi hanya tertawa.

“Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024, dikutip dari audio yang diterima Tempo.

Isu pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju ini muncul lagi menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. Pada 18 Juli 2024, Jokowi mengganti susunan wakil menteri dengan menunjuk dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Sudaryono.

Daniel A. Fajri ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengingatkan agar pelaku usaha kecil sadar akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Yasonna hadir dalam gelar Festival Layanan Hukum dan HAM Banten, Rabu 7 Agustus 2024 di Lapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Rabu 7 Agustus 2024. Festival itu digelar dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-79.

"Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, acara ini juga memberikan edukasi pada pelaku ekonomi kreatif tentang HAKI,"kata Yassona.

HAKI kata Yasonna hadir dalam rangka menjaga keaslian ide, "sehingga pemilik ide tak perlu khawatir kalo idenya akan diklaim orang lain karena sudah mendapatkan perlindungan dari negara,"katanya.

Jika ide tersebut katakanlah digunakan atau ditiru orang lain, maka pemegang hak akan mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut.

Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain maupun investor.

Yasonna mengingatkan di era globalisasi saat ini kepemilikan hak kekayaan intelektual sangatlah penting untuk menembus pasar global. "Tanpa itu, sebuah produk berpotensi dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya,” kata Yasonna.

Yasonna juga mengimbau para pelaku usaha seperti batik daerah atau produk makanan khas daerah bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan hak cipta dari karyanya agar bisa terlindungi dengan baik.

Dalam kaitan dengan desa/kelurahan sadar hukum, Yasonna meresmikan 51 desa/kelurahan sadar hukum serta mengukuhkan 80 desa/kelurahan binaan sadar hukum binaan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten.

Festival Sadar Hukum diantaranya membuka pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual secara masif dan memberikan layanan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), konsultasi kenotariatan, juga layanan keimigrasian dengan terbitnya golden visa.

ini untuk memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia termasuk di desa-desa.

Maka program desa sadar hukum itu kata Yasonna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi akan mendukung iklim investasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan dan pembenahan.

"Salah satunya dalam sektor investasi yakni kemudahan berusaha (ease of doing business) sebagai modal dalam menghadapi era masyarakat dan industri 5.0 (five point o)," kata Yassona.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Dodot Adikoeswanto mengatakan Festival Layanan Hukum dan HAM yang diselenggarakan tersebut menghadirkan perpaduan berbagai jenis layanan yang dimiliki Kemenkumham dalam satu tempat dan satu waktu (one stop service).

"Dalam acara yang mengusung tema 'Semakin Dekat dengan Masyarakat' ini Kanwil Kemenkumham Banten ingin mewujudkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat," kata Dodot.

Melalui kegiatan ini, selain memberikan alternatif kemudahan dalam mengakses layanan publik Kemenkumham, juga menjadi ajang bagi jajaran Kemenkumham untuk mempromosikan kemajuan, inovasi, dan prestasi kerjanya, khususnya di bidang pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat.

Beberapa layanan Kemenkumham yang diselenggarakan dalam kegiatan ini, yaitu Layanan Keimigrasian, Layanan Administrasi Hukum Umum, Layanan Kekayaan Intelektual, Pameran Pemasyarakatan serta Promosi produk unggulan dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Banten.

Dalam Layanan Keimigrasian misalnya, tersedia 79 kuota pembuatan e-Paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Dalam Layanan AHU, terdapat Layanan Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Perkumpulan, Notariat, Kewarganegaraan dan Apostille untuk mendukung masyarakat dalam mendapatkan kemudahan berusaha.

Sedangkan pada Layanan Kekayaan Intelektual, tersedia konsultasi Permohonan Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri untuk mendukung perlindungan karya anak bangsa melalui bidang Kekayaan Intelektual.

Istana membantah kabar cawe-cawe Presiden Jokowi dalam perpanjangan pengurusan PDIP. Ini sekaligus memunculkan isu baru soal reshuffle kabinet yang kali ini menyasar ke Menkumham Yasonna Laoly.

Presiden Jokowi disebut membentuk tim khusus untuk mengkaji legalitas kepengurusan baru PDIP. Dalam kabar yang beredar, Jokowi disebutkan menegur Menkumham Yasonna Laoly karena mengesahkan kepengurusan baru tersebut.

Belum ada tanggapan dari pihak Yasonna mengenai isu teguran hingga reshuffle tersebut.

Soal pembentukan tim khusus oleh Jokowi tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantahnya.

"Presiden tidak pernah membentuk Tim Khusus untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan masa bhakti pengurus PDIP," kata Ari kepada wartawan, Rabu (7/8).

Ari mengatakan, urusan perpanjangan kepengurusan partai merupakan urusan internal partai yang bersangkutan.

"Perpanjangan dan pergantian susunan kepengurusan partai politik merupakan urusan internal sesuai dengan AD/ART dari partai politik tersebut," ujarnya.

Hal itu pun, lanjut Ari, diatur dalam UU Partai Politik pasal 23 ayat (2) yang menyatakan susunan kepengurusan didaftarkan di Kemenkumham dan ditetapkan dengan putusan Menkumham, yang dalam hal ini adalah Yasonna.

"Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik," pungkasnya.

Isu reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatan Jokowi bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Jokowi juga dikabarkan akan mengganti Menteri ESDM Arifin Tasrif dan mengangkat Bahlil Lahadalia sebagai penggantinya. Sementara pengganti Bahlil di Kementerian Investasi adalah Rosan Roeslani.

Meski kabar itu juga sudah ditanggapi oleh Jokowi.

"Katanya siapa? [Isu reshuffle] Ya, isu tidak usah saya jawab," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Kamis (1/8).

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Kali ini, muncul isu Presiden Jokowi akan mengganti Menkumham Yasonna Laoly.

Ini bukan pertama kalinya isu reshuffle kabinet muncul ke publik di akhir masa jabatan Jokowi.

Sebelumnya, sempat santer bahwa Jokowi akan melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi menggantikan Bahlil.

Terkait ini, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan hingga saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet.

"Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet seperti isu yang beredar," kata Ari kepada wartawan, Rabu (7/8).

Ari menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden dan dapat dilakukan sewaktu dibutuhkan.

"Pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan atau dibutuhkan," pungkasnya.

Isu reshuffle kabinet ini muncul seiring dengan kabar Jokowi membentuk tim khusus untuk mengkaji legalitas kepengurusan baru PDIP. Dalam kabar yang beredar, Jokowi disebutkan menegur Yasonna karena mengesahkan kepengurusan baru tersebut.

Teguran Jokowi kepada Yasonna itu pun memunculkan isu baru, yaitu reshuffle kabinet. Jokowi disebut akan mengganti Yasonna.

Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Yasonna mengenai isu teguran hingga reshuffle tersebut.

KOMPAS.com - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar pameran layanan publik di Plaza Sudirman Gelora Bung Karno, Jakarta, serta di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan, tidak dapat dimungkiri bahwa pelayanan publik terus bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Kemenkumham pun merespons kebutuhan masyarakat dengan mengadakan acara tersebut yang akan menjadi batu loncatan ke depan.

“Mencermati revolusi industri sekarang, maka sungguh tepat jika kita harus bergerak progresif dan dinamis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Kualitas layanan publik, lanjut Laoly, merupakan hasil perpaduan dari sistem, profesionalitas sumber daya manusia (SDM), dan standar pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Kemenkumham.

“Penyelenggaran pelayanan publik yang kami selenggarakan selama satu hari ini menghadirkan perpaduan berbagai jenis layanan yang dimiliki Kemenkumham dalam satu tempat dan satu waktu, yang pada umumnya sulit dilakukan,” katanya.

Selain memberikan kemudahan akses layanan publik, kegiatan tersebut juga menjadi ajang bagi jajaran Kemenkumham untuk mempromosikan kemajuan, inovasi, dan prestasi kerjanya, khususnya di bidang pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat.

Ada empat layanan publik yang diselenggarakan dalam ajang tersebut, yaitu layanan keimigrasian, layanan Kekayaan Intelektual (KI), layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Pameran Bangga Produk Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada layanan keimigrasian, tersedia pembuatan e-paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi (Kanim). Sementara dari layanan Kekayaan Intelektual (KI), tersedia layanan publik dalam merek, paten, hak cipta, dan desain industri untuk mendukung perlindungan karya anak bangsa melalui bidang KI.

Selanjutnya, pada layanan AHU, terdapat layanan perseroan terbatas, perseroan perorangan, perkumpulan, notariat, kewarganegaraan, dan apostille untuk mendukung masyarakat dalam mendapatkan kemudahan berusaha.

Terakhir, terdapat Pameran Bangga Produk Warga Binaan Pemasyarakatan yang menampilkan berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi.

“Pelayanan publik yang diselenggarakan pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, mengampanyekan layanan publik Kemenkumham seluas-luasnya kepada masyarakat,” jelas Yasonna.

Pada kegiatan tersebut, Menkumham didampingi Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto dan sejumlah Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya Kemenkumham lain.

Pada kesempatan sama, Sekjen Kemenkumham sekaligus Ketua Umum Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-79 Kemenkumham Andap Budhi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Pengayoman ke-79 Kemenkumham.

"Terdapat beberapa kegiatan lain yang diagendakan dan dilaksanakan seluruh Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia, yakni ziarah ke Taman Makam Pahlawan, silaturahmi dengan sesepuh, bakti sosial Kemenkumham Peduli, Wisuda Purnabakti, pemeriksaan kesehatan, donor darah, serta pertandingan olahraga, seperti tenis, menembak dan olahraga tradisional," tutur Andap.

Adapun tema Hari Pengayoman pada 2024 bertajuk “79 Tahun Kementerian Hukum dan HAM Mengabdi untuk Negeri Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai informasi, sebelum bernama Hari Pengayoman yang ditetapkan pada tahun ini, peringatan ulang tahun Kemenkumham disebut dengan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD).

HDKD sejatinya ditetapkan sebagai Hari Kehakiman Republik Indonesia yang dirayakan setiap 30 Oktober.

Selanjutnya pada 2021, terbit Keputusan Menkumham tentang Penetapan Hari Lahir Kemenkumham yang menegaskan bahwa hari ulang tahun Kemenkumham diperingati setiap 19 Agustus.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato saat memperpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (5/7). Dalam pidatonya dia menyinggung banyak hal, mulai dari komunikasi dengan Jokowi hingga pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK.

Berikut beberapa poin pidato Megawati:

"Pak Jokowi, Jalankan yang Dituliskan Pendiri Bangsa"

Dalam pidatonya, Mega mengaku pernah berdiskusi dengan Presiden Jokowi perihal memimpin Indonesia. Mega meminta Jokowi melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan dibuat pendiri bangsa.

"Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," kata Mega.

Mega tidak mengungkap kapan perbincangan dengan Jokowi itu dilakukan.

Saat ini, menurutnya, pemimpin di Indonesia cenderung membuat model pemerintahannya sendiri. Apa yang digagas pendiri bangsa tak dilanjutkan.

"Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aih, aneh mbok yo, yang sudah ada dijalani aja susah banget," kata dia.

Megawati Tantang Hasto yang Dipanggil KPK

Mega ternyata pernah menantang Sekjen-nya, Hasto Kristiyanto, untuk memenuhi panggilan KPK. Hasto merupakan terperiksa atas kasus buronnya caleg PDIP Harun Masiku.

"Saya bilang sama Hasto lu berani datang gak To? Masak kalah sama aku, aku aja sudah sampe 3 kali, To, (lalu jawaban Hasto) 'Yo datang no, Buk'," kata Mega menirukan percakapannya dengan Hasto.

Hasto memenuhi panggilan KPK pada 10 Juni 2024 lalu.

Singgung Penyidik KPK

Masih dalam momen yang sama, Mega bertanya kepada Hasto, siapa yang memeriksanya di KPK. Mega meminta Hasto tak perlu takut menghadapi penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti.

"Siapa sih yang manggil, kamu tanyain namanya, 'namanya Rossa', hayo tulis tuh kamu (wartawan), ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rossa," tutur Mega.

"Enak aja emangnya siapa die hehe betul gak? Iya orang dia manusia juga gile. Nanti pasti kalau sudah kedengeran ini beritanya sudah bla bla hehe terus pasti 'Gimana cara manggil Bu Mega?' ya bla bla ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau ikut saya?" tambah Mega.

KPK-MK Saya yang Buat

Mega menyebut bahwa KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk ketika era kepemimpinannya sebagai Presiden ke-5 RI. Oleh karenanya, Megawati mengaku tahu kekurangan kedua lembaga tersebut.

"KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tahu isi perutnya, orang itu saya yang buat. MK, saya yang buat, bukan sombong. Tanya deh siapa yang buat. Makanya saya tahu lah kurangnya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi blabla," kata dia.

Ngamuk ke Yasonna

Ternyata, Mega juga pernah mengamuk ke Menkumham Yasonna Laoly. Hal itu karena Yasonna dianggap tidak melindungi sesama kader partai, padahal posisinya menteri.

Menurutnya, saat ini kader PDIP sedang ditarget oleh penguasa, terutama terkait masalah hukum.

"Pak Loly, Saya suka ngamuk ke dia loh jadi menteri ngapain lho lah anak buah kita maunya ditarget melulu," kata Mega.

Namun, Mega tak menyebut siapa saja kader PDIP yang ditarget oleh penguasa itu.

Pancasila Memang Bikinan Bung Karno

Mega turut menyinggung soal bagaimana Pancasila saat ini dijalankan di tengah kehidupan berbangsa. Dia lalu menaikkan nada bicaranya ketika Pancasila disebut buatan Bung Karno.

"Hanya karena selalu kalau subjektif, itu itu kan bikinannya Bung Karno sopo [siapa]?" ujar Mega.

"Kalau memangnya Bung Karno terus kenapa? Bikinan kadal? Lah iya lho kan ada buktinya apa baca BPUPK," sambung Mega.

Presiden ke-5 RI itu berani menantang debat siapa saja yang mau bicara soal Pancasila dengannya. Bagi dia, Pancasila sudah memuat berbagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, Megawati merasa, Pancasila sudah tidak dipandang penting. Bahkan, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya malah diubah.

"Saya berani berbantahan tapi dengan fakta jangan omong kosong," ucap dia.

Sindir UKT Mahal

Mega juga mengaku heran dengan mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Masalah ini sampai heboh dan bikin resah banyak pihak.

Bagi dirinya, pendidikan itu paling penting. Ada pos anggaran lain yang bisa dialihkan agar pendidikan bisa gratis. Misalnya dengan mengurangi bansos.

"Kalau saya, sorry, karena saya pernah Presiden, kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya Bansos. Enggak boleh? Boleh," ujar Mega.

Mega meminta agar pemerintah membicarakan kembali kepada DPR untuk menyiapkan postur anggarannya. Sehingga, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

TSM Memang Ada di Pilpres 2024

Pilpres 2024 juga masih tidak luput dari sorotan Mega. Dia mengaku heran tak ada yang berani mengungkapkan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang terjadi selama proses Pilpres 2024. Padahal, kata dia, TSM terlihat secara jelas di depan publik.

"Saya bilang lho TSM memang ada kenapa kalian enggak berani ngomong," kata Mega.

Dia menyebut ketika pernyataannya soal TSM dimuat media, bisa saja ada pihak yang ingin melaporkan dirinya ke polisi karena dianggap sebagai provokator.

"Kalau saya ngomong gini lalu wartawan nulis Ibu Megawati mengatakan itu TSM saya boleh, terus saya mau dipanggil polisi," ucap dia.

Menurut Mega, bukti kecurangan TSM ada, namun ditutupi oleh sejumlah pihak tertentu. Dia menuturkan seharusnya seorang pemimpin mengayomi seluruh kelompok masyarakat.

Singgung Utang Negara

Mega juga bicara soal ekonomi. Kali ini mengenai utang negara. "Coba kamu hitung dengan real tidak bohong, sekarang yang namanya utang negara itu berapa? Hayo?" kata Mega.

"Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau di dalam geopolitiknya tadi sama juga ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya," ujar dia.

Mega menyebut, saat menjabat Presiden ke-5 kondisi ekonomi RI belum membaik setelah mengalami krisis ekonomi. Tapi, dia mengeklaim masalah utang IMF sudah berhasil ditangani.

"Nah, sekarang saya nanya, kalau keadaan kayak gitu, so what? Elo mau ngapain? Elo mau ngapain? Terus bayar utangnya berapa lama, terus berapa tahun? Ayo," kata Mega.

Saat ini, utang negara mencapai Rp 8.353 triliun. Megawati menilai kondisi ini harus dipikirkan betul apalagi ekonomi dunia juga sedang tidak bisa diprediksi.

Politik Kita Pragmatis

Mega tak habis pikir dengan situasi politik saat ini. Saat ini, orang berpolitik tak pakai hati.

"Betul-betul sekarang ini politik kita pragmatis sekali, jadi melupakan budi suara hati hanya demi ambisi kekuasaan. Apakah kita mau menjadi begitu?" kata Mega.

Dia menyebut, situasi politik seperti itu tetap berdampak pada masyarakat. Segala tindakan politik yang hanya menuju pada kekuasaan akan merugikan rakyat.

"Hanya anak ranting, hanya menginjak rakyat, apalagi jadi pemimpin," ujar Mega.

Megawati memang tidak menyebutkan siapa sosok yang dimaksud. Dia ingin kaderisasi di PDIP mulai dari anak ranting juga diperhatikan.

Sebab, pimpinan partai di tingkat anak ranting juga disebutnya sebagai pemimpin dan bertanggung jawab memberikan pendidikan politik yang baik.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil kadernya Yasonna Laoly yang kini menjabat sebagai Menkumham karena dianggap tidak melindungi sesama kader partai.

Menurutnya, saat ini kader PDIP sedang ditarget oleh penguasa, terutama terkait masalah hukum.

"Pak Loly, Saya suka ngamuk ke dia loh jadi menteri ngapain lho lah anak buah kita maunya ditarget melulu," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Megawati kemudian menyinggung pengalamannya yang dipanggil kepolisian hingga kejaksaan sebanyak 3 kali. Dia menyebut saat itu dirinya seperti diintimidasi dengan tampang penyidik.

"Tiga kali zaman dulu saya dipanggil polisi kejaksaan sekali kan orangnya tampang serem serem. Yang dipanggil jadi mau ketawa kan baru saja duduk. Terus batin saya oo ngapa ya," ucap dia.

"Sampai saya bilang, Pak tolong ya santai saja ya Pak saya datang ke sini bukan dipaksa sukarela loh. Nah kalian takut. Itu tampangnya sudah, teruskan bawa map," tambah dia.

Megawati pun menyinggung kasus hukum Sekjen Hasto Kristiyanto terkait buronnya Harun Masiku. Dia meminta Hasto untuk tidak takut menghadapi hal tersebut.

"Aku aja datang sampai tiga kali To, yo datang no buk, siapa sih yang manggil kamu tanyain namanya, namanya Rosa," ucap Megawati menirukan percakapan dengan Hasto.

"Emangnya siapa die hehe betul enggak? Iya orang dia manusia juga gile, nanti pasti kalau sudah kedengeran ini beritanya sudah bla bla hehehe terus pasti 'gimana cara manggil Bu Mega ya bla bla ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau ikut saya?," tutup Megawati.