Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal mengkaji ulang sejumlah kebijakan pendidikan. Antara lain kurikulum, zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga Ujian Nasional (UN).

Diskusi pergantian Kurikulum Merdeka sedang menjadi isu di masyarakat. Termasuk, penghapusan zonasi hingga pengembalian UN.

Namun, ketiga hal tersebut masih dalam tahap pengkajian. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan bila ada perubahan, tidak akan dilakukan pada tengah tahun ajaran.
"Itu semuanya masih dalam proses pengkajian karena kan kami tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran," kata Mu'ti di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Apabila ada perubahan, hal itu akan disampaikan saat awal tahun ajaran baru. "Jadi perubahan itu, perubahan atau tidak ada perubahan itu, akan kami sampaikan di awal tahun ajaran," tutur Mu'ti.

Sementara itu, terkait PPDB jalur zonasi pihaknya bakal mengundang Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Pertemuan bakal membahas persoalan zonasi.

"Nanti kami akan mengundang dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia untuk rapat terkait dengan zonasi dan pendidikan," ujar dia.

Baca juga: Akui Bakal Ada Perubahan Kebijakan, Mendikdasmen: Kalau Sama Buat Apa Ganti Menteri?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berjanji membereskan masalah yang kerap timbul pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Utamanya, yang berkaitan dengan penerimaan jalur zonasi.

Ia mengaku telah banyak mendengar persoalan dalam jalur zonasi. Hampir setiap tahun dalam PPDB, zonasi menjadi polemik di masyarakat.

"Itu semuanya masih dalam proses pengkajian," kata Mu'ti di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Pihaknya bakal mengundang Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia untuk membahas persoalan PPDB Jalur Zonasi. "Nanti kami akan mengundang dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia untuk rapat terkait dengan zonasi dan pendidikan," beber dia.

Mu'ti menyebut akan mendengarkan masukan sesungguhnya terkait pelaksanaan zonasi di lapangan. Termasuk, suara dari masyarakat.

"Karena memang selama ini kan masih ada persoalan-persoalan baik menyangkut regulasi maupun beberapa hal teknis yang membuat zonasi ini menjadi polemik juga di masyarakat," ujar dia.

Mu'ti menegaskan zonasi bertujuan mendekatkan peserta didik ke sekolah. Selain itu, jalur zonasi memberikan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak.

"Tempat tinggal ini memang menjadi pertimbangan, selain juga memang ada afirmasi yang mungkin dilakukan," tutur dia.

Dia juga ingin pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan zonasi. Mu'ti berharap berbagai masukan itu bisa memberikan perbaikan.

"Jadi mohon menunggu, tunggu waktunya," ujar Mu'ti.

Baca juga: PPDB 2024, Kemendikbudristek Sebut Keberadaan 'Siswa Siluman' Bisa Jadi Masalah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

KPU Jakarta menggelar debat kedua Pilgub Jakarta 2024 di City Beach International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu (27/10) malam. Debat kali ini mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Masalah pendidikan menjadi persoalan yang harus dicari solusinya oleh paslon nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono, paslon nomor 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Namun dalam sesi ketiga, yang berdebat adalah bacawagub. Mereka diminta menjawab soal data Dinas Pendidikan Jakarta tahun 2024 mengenai dari 2.067 kelurahan masih ada 32 persen yang belum memiliki SMP negeri. Lalu ada 62,9 persen yang belum memiliki SMA/SMK negeri.

Termasuk bagaimana strategi untuk meningkatkan akses pendidikan setiap kelurahan termasuk sistem zonasi yang tiap tahun selalu menjadi polemik. Sebab, kadang ini dianggap tidak adil bagi orang tua.

Suswono mengatakan, dirinya mendukung sistem zonasi baik di sekolah negeri maupun swasta.

"Saya pastikan zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan sekolah negeri maupun swasta nanti kita akan gratiskan dan tentu saja tidak sekadar gratis SD-SLTA tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih ada standar mutu yang sama sehingga tidak ada lagi pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain karena tidak sekolah," ucap dia.

Politikus PKS ini menjamin, dirinya dan RK akan berupaya sekeras mungkin agar anak-anak di Jakarta bisa sekolah dengan gratis baik di negeri maupun swasta.

"Mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggal itu 1 jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah," ucap dia.

Suswono mengupayakan daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan sehingga tidak ada lagi sekolah swasta hanya menerima terima murid 5 orang imbas zonasi.

Sedangkan cawagub nomor urut 02 Kun Wardana juga menyebut sistem zonasi bisa dimaksimalkan agar berjalan dengan baik. Ia menyoroti soal jumlah sekolah yang belum merata di Jakarta.

"Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada bisa merata saat ini. Saya melihat dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta, ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 68 kelurahan tidak memiliki SMP," ucap Kun.

"Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA kemudian dari kualitas guru yang ada, mutu yang ada tentunya dari guru maka dari itu harus ada peningkatan kesejahteraan guru," tutur dia.

Sementara itu cawagub 03 Rano Karno mengatakan zonasi adalah bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah peraturan menteri. Ia menilai, masalah zonasi masih dibutuhkan.

"Memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah banyak yang kurang bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, Untung Jawa bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA," ucap Rano.

"Artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu pembangunan infrastruktur sekolah yang lain," kata Rano.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji ulang penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN).

Abdul Mu'ti menerangkan dia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

“Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu'ti dilansir dari Antara.

Dia menambahkan akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.

“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” katanya.

Di samping itu, dia juga memastikan kementeriannya memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi.*

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti berhati-hati dalam memutuskan perencanaan program ke depan. Termasuk soal zonasi yang selama ini menjadi polemik.

"Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra," kata Mu'ti usai Sertijab dengan Nadiem Makarim di Gedung Kemendikbudristek, Senin (21/10).

Kata dia, semua aspek akan dilihat. Ia tak mau tergesa-gesa memutuskan, melanjutkan atau menyetop sistem seleksi sekolah diukur melalui jarak tersebut.

"Tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa, karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak," tuturnya.

"Baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya," sambung dia.

Persoalan zonasi ini kerap memunculkan polemik karena siswa yang bisa masuk ke SD hingga SMP harus melihat unsur jarak dari rumah ke sekolah. Praktik ini juga sempat mengorbankan banyak siswa yang pintar hingga kesulitan mencari sekolah.

"Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar," tutup dia.

Jakarta -

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menolak pasal-pasal pengaturan penjualan produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Salah satu yang disoroti adalah zonasi penjualan rokok 200 meter dari tempat pendidikan dan taman bermain anak.

Ketua Umum APARSI Suhendro menjelaskan aturan itu mengancam keberlangsungan mata pencaharian pedagang. RPMK tersebut diketahui memuat ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek untuk diberlakukan.

Dia pun menyerahkan permohonan perlindungan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (26/9) yang secara simbolis diterima oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Moga Simatupang yang dalam kesempatan Musyawarah Nasional tersebut hadir mewakili Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Kami menitipkan petisi permohonan perlindungan dan surat rekomendasi kepada pemerintah. Bahwa ada 10 juta anggota Aparsi yang terdiri dari 10.000 pasar tradisional, yang tentu di dalamnya menjual produk tembakau akan terimbas pelarangan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan. Selain tergerus pendapatannya, keberadaan usaha pedagang pasar juga terancam hilang,"terang Hendro, dikutip dari keterangannya, Senin (30/9/2024).

Permohonan tersebut menyatakan tiga hal, yang pertama yaitu komitmen penuh dalam mendukung program Pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah akses pembelian produk tembakau dan rokok elektronik kepada masyarakat dengan usia di bawah 21 tahun.

Kedua, pernyataan terkait Pasal 434 ayat (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28) untuk tidak diimplementasikan karena setiap lokasi usaha memiliki karateristik yang berbeda-beda.

Disebutkan dalam pernyataan tersebut bahwa produk tembakau dan rokok elektronik hanya boleh diletakkan di area yang dapat dijangkau oleh penjaga toko dengan tujuan agar pembelian tidak dilakukan secara swalayan oleh pelanggan, khususnya mencegah pembelian oleh kalangan di bawah umur.

"Praktik yang berlaku saat ini di mana produk diletakkan di area belakang kasir akan tetap dijalankan, sehingga pelanggan harus terlebih dahulu meminta kepada penjaga toko untuk membeli produk tembakau atau rokok elektronik," jelasnya.

Ketiga, Pasal 434 Ayat (e) (PP 28) yang melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tidak berlaku surut, sehingga semua toko atau usaha ritel yang sudah berdiri tetap dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha.

Dokumen pernyataan tersebut juga mencakup penolakan sektor ritel terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP 28 yang memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau dan rokok elektronik, karena merugikan sektor ritel nasional.

"APARSI dan asosiasi sektor ritel maupun pasar memohon perlindungan pemerintah, melalui hal ini Kemendag sebagai pembina sektor kami, agar pasal-pasal di dalam PP No 28 Tahun 2024 dan pembahasan aturan teknisnya yang ada di RPMK dihentikan, agar tidak celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik yang merugikan pedagang kecil di lapangan,"sambungnya.

Sebagai penjelasan Pasal 434, ayat 1 huruf (d) dan (e) tidak dapat diimplementasikan, pertama, terkait definisi dan ruang lingkup "satuan pendidikan" dan "tempat bermain anak" serta cara dan metode pengukuran 200-meter tidak dijelaskan secara detil dan bersifat multi-tafsir.

Kedua, terkait larangan penjualan rokok 200-meter dari tempat satuan pendidikan dan tempat bermain anak merupakan bentuk diskriminatif terhadap pedagang dan peritel yang telah berada di lokasi tersebut terlebih dahulu sebelum PP No. 28 Tahun 2024 disahkan.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat saat ini, Suhendro berharap pemerintah dapat melindungi para pelaku ekonomi kerakyatan dengan peraturan yang juga pro rakyat kecil.

Hendro menyebut selama ini produk tembakau dan rokok elektronik adalah barang legal yang berkontribusi terhadap pendapatan pedagang dan penerimaan negara. Oleh sebab itu pengaturan yang berkaitan dengan sektor perdagangan, baik PP maupun RPMK diharapkan dapat melibatkan pedagang dan kementerian pembina sektor.

"Harapan kami pedagang dapat menjual produk tembakau dan rokok elektronik demi keadilan berusaha. Kami siap berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan langkah preventif menekan angka perokok pemula dan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari regulasi yang ada seperti dampak larangan zonasi 200 meter. Kami siap berkolaborasi untuk terus menurunkan angka prevalensi perokok anak" tegasnya.

Adapun Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa angka prevalensi perokok anak sudah turun dari 9,1% pada tahun 2018 menjadi 7,4% di tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,7%.

Menanggapi permohonan perlindungan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag Moga Simatupang menuturkan bahwa PP No 28 tahun 2024 yang memang dibuat dengan konsep Omnibus Law, tersebut menggabungkan semua pengaturan termasuk pengamanan zat adiktif yang di dalamnya terkait zonasi penjualan dengan radius 200 m.

"Kami sudah menerima banyak pengaduan dari beberapa sektor bukan hanya ritel dan beberapa kementerian juga tengah membahas kondisi tersebut. Silakan disampaikan pada Kemenko Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut, karena ini kan inisiatornya Kemenkes," tandas Moga.

(ada/rrd)

Jakarta -

Pengusaha industri kreatif menolak Pasal 449 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur zonasi pelarangan iklan media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI), Fabianus Bernadi menyebut kebijakan itu dibuat tanpa melibatkan para pengusaha dan pelaku industri. Akibatnya menurut dia aturan ini bermasalah dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri periklanan maupun sektor turunannya.

Hal itu mengemuka di dalam diskusi bertajuk Kontroversi Pasal Larangan Media Luar Ruang 500 Meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak di PP nomor 28 Tahun 2024, di Restoran Tjikini Lima Menteng Jakarta Rabu (28/8/2024).

"Kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), karena ini menjadi efek domino, salah satunya ke industri kreatif kelas menengah ke bawah. Jadi, dampaknya cukup signifikan," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/8/2024).

Fabianus menduga sudah membuat simulasi jika PP 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Turunan PP ini, menetapkan aturan ketat untuk iklan produk tembakau dan rokok elektronik. Berdasarkan Pasal 449 ayat (1), iklan tidak boleh dipasang di area sensitif seperti fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, area bermain anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Menurutnya dengan aturan itu dari 57 perusahaan yang tersebar di 26 kota, terdampak dengan regulasi ini. Bahkan industri yang mengandalkan 75 persen mengandalkan produk rokok, sebanyak 25 persen perusahaan diprediksi langsung bangkrut.

"Contohnya di Bali, sudah adalah laporan, ada festival musik yang batal dilaksanakan karena tidak mendapatkan sponsor rokok. Pengiklan tidak berani, karena takut melanggar PP 28," katanya.

Fabianus juga mengungkapkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi tersebut. Padahal, ketika PP itu masih dalam bentuk rancangan (RPP), industri media luar sudah terdampak. Pasalnya, kontribusi sponsor rokok cukup besar.

"Ini bukan persoalan 500 meter dari satuan pendidikan saja. Tetapi tidak diletakkan di jalan utama. Saya kira harus dihilangkan karena reklame itu harus ditempat ramai," tegasnya.

Fabianus berharap penerapannya ditunda dan di masa penundaan itu, melibatkan pihak pengusaha untuk diterima masukannya. "Kami minta direvisi, paling simple kembali ke Peraturan 109," sebutnya.

Karena menurutnya, regulasi ini sulit diterapkan karena menimbulkan pemahaman beragam dan merugikan. Salah satunya, pengaturan iklan produk tembakau pada videotron yang diperlakukan layaknya media penyiaran merupakan bukti, bahwa pembuat regulasi tidak memahami produk atau objek yang diatur.

Kemudian Ketua Badan Musyawarah Regulasi Dewan Periklanan Indonesia (DPI) Heri Margono juga berharap, regulasi ini ditunda dahulu penerapannya. Asumsinya, sebuah regulasi itu harus memenuhi dua kriteria. Pertama, harus mempertimbangkan keadilan. Kedua, mengedepankan efisiensi.

"Keduanya tidak gampang. Mestinya melibatkan pihak terlibat. Supaya menjadi efisien, dan adil. Di PP ini ada yang merasa ketidakadilan," kata Heri.

Heri mengatakan, sebelum aturan ini disahkan, DPI telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Kesehatan, namun tidak pernah direspon. Ia menyayangkan sikap abai Kemenkes.

Padahal, aturan ini berdampak langsung pada pelaku usaha media luar ruang serta sektor-sektor pendukungnya, seperti desainer dan percetakan.

"Industri kreatif yang berpotensi menyerap angkatan kerja baru terancam akibat kebijakan ini," katanya.

Mengutip data Nielsen tahun 2019, rokok adalah kategori produk yang paling banyak diiklankan di media luar ruang dengan lebih dari 1.000 titik yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

"Jika dijalankan, larangan iklan ini berpotensi menekan pendapatan media luar ruang yang bergantung dari promosi produk rokok. Kerugian besar tidak hanya timbul dari biaya langsung industri, tetapi juga biaya tidak langsung seperti pembuatan materi dan iklan promosi," ucap dia.

Situasi ini menjadi kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri kreatif Tanah Air.

"Kita tahu bahwa industri kreatif merupakan salah satu sektor yang berpotensi menyerap angkatan kerja baru. Sektor ini bisa menjadi solusi atas tingkat pengangguran Gen Z khususnya pada rentang umur 18-24 tahun yang jumlahnya sekarang hampir 10 juta orang dan ini menjadi keresahan kita semua," ucapnya prihatin.

Sementara, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono menyarankan, agar regulasi ini direvisi. "Kalau tidak bisa dibatalkan, bisa diundur. Ditunda pelaksanaannya. Kita harapkan Pemerintah mau menampung," kata Sutrisno.

Sebagai asosiasi multisektor, APINDO mengamini banyaknya masukan tentang PP 28/2024. Sebelum periklanan, tembakau lebih dahulu, kemudian pelaku makanan dan minuman juga perdagangan, semua mempunyai keluhan yang sama.

"Pembatasan iklan kan untuk itu, bagian dari tembakau. Konsen kita, kebijakan harusnya tidak datang tiba-tiba. Pemerintah kurang menampung aspirasi masyarakat. Ini menimbulkan gejolak luar biasa. Ini menandakan, belum ada komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha," kata Sutrisno.

Bahkan, Sutrisno mengaku tidak pernah diajak pemerintah untuk membahas regulasi itu. Sehingga, regulasi tersebut kini menjadi persoalan dan akhirnya tidak bisa dilaksanakan.

Misalnya, pelarangan rokok, nyatanya rokok ilegal jalan terus, industri rokok terdampak, resapan turun, ujungnya PHK.

"Kita bicara iklan punya dimensi. Iklan tidak berdiri sendiri. Semua akan terkena. Seharusnya, pemerintah melakukan kajian komprehensif, bisa menampung berbagai pihak. Pandangan konsumen seperti apa? Perlu dikaji juga," sarannya.

Menurutnya, saat ini APINDO sudah mengumpulkan daftar masalah.Bukan hanya periklanan tapi seluruh sektor. Kita kumpulkan, kemudian kita bicara kepada pemerintah.

"Isunya menjadi komprehensif, tapi tidak bisa APINDO sendirian. Harus didukung asosiasi sektoral. Harus ada pergerakan bersama," sarannya.

(ada/kil)

Jakarta -

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang salah satunya mengatur penjualan rokok, seperti larangan penjualan rokok eceran dan penjualan rokok di larang dekat sekolahan radius 200 meter.

Penerapan aturan ini disebut sangat berdampak pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya pelaku usaha asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan sektor ekonomi rakyat lainnya.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, mengungkapkan, pelaku UMKM merupakan tulang punggung ekonomi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

"Kita ditunjuk mencetak 100 juta UMKM andal dan unggul, tapi ini malah digerus sama pemerintah lewat regulasi ini," kata Ali dihubungi di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ali menyebut aturan ini justru akan menyebabkan masalah baru bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan akan terjadi potensi penurunan kontribusi ekonomi bagi negara serta meningkatnya jumlah pengangguran hingga kemiskinan. Padahal, dua isu ini sering disebut sebagai prioritas pemerintah untuk ditanggulangi.

"Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum," tegasnya.

Ia menambahkan lagi, seperti aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Ia menjelaskan kebijakan ini akan menyebabkan penurunan yang besar dalam perputaran ekonomi masyarakat. Hal ini mempertimbangkan bahwa penjualan rokok bisa mencapai separuh dari keseluruhan omzet pedagang kecil.

"Imbas larangan ini, tentunya akan menyebabkan penurunan omzet yang signifikan di warung kelontong dan pedagang kaki lima, yang pada akhirnya akan memicu lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan rakyat," ujarnya.

(rrd/rir)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendesak jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diubah. Jalur zonasi yang sudah dipakai tujuh tahun terakhir dinilai selalu bermasalah.

"Kalau hemat saya prinsipnya adalah zonasi ini harus kita ubah enggak boleh, karena sudah tujuh tahun engak benar-benar, ya berarti harus kita ubah," tegas Dede dikutip dari Instagram @dpr_ri, Jumat, 2 Agustus 2024.

Dede menuturkan tujuh tahu lalu jalur zonasi diterapkan niatnya untuk mengurangi orang berbondong-bondong ke sekolah favorit. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah.
Sebab, dulu sering terjadi satu sekolah menerima murid dari banyak tempat tetapi warga sekitar tidak berkesempatan sekolah di situ. "Nah masalahnya adalah orang tetap ngejar ke sekolah favorit dan itu kemudian permasalahan zonasi timbul muncul kembali yang akhirnya banyak yang memalsukan KK, banyak yang pindah rumah dan sebagainya," ujar politikus Demokrat itu.

Dede mendorong PPDB jalur zonasi diubah dengan konsep lain. Misalnya, kembali menggunakan NEM atau dites lagi dan diberikan kesempatan kepada anak yang berprestasi untuk bisa masuk sekolah.

Terpenting, kata dia, jumlah sekolah harus tersedia. Apabila jumlah sekolahnya tidak ada, anak-anak akan berbodong-bondong ke sekolah lain. Dia juga mendorong ekolah swasta dilibatkan untuk menampung anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri.

"Yang memutuskan tentu bukan kami karena itu tugasnya eksekutif. Tetapi Komisi X DPR RI meminta kepada pemerintah agar sistem zonasi ini adalah terakhir kalinya, tahun depan harus ada konsep lain kalau perlu ada sistem tes atau penilaian," tegas dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Tak Bakal Hapus Jalur Zonasi Demi Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

(REN)

Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal berharap tidak ada lagi persoalan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, masalah PPDB terus berulang dan menjadi polemik setiap tahun.

Ia berharap ada pembaruan skema PPDB di 2025. Illiza meminta pemerintah baru di era Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menggelar PPDB yang lebih baik.

"Di pemerintahan mendatang, berharap terdapat skema baru dalam PPDB yang tidak lagi menggunakan sistem zonasi," kata Illiza melalui unggahan Instagramnya @illizasaaduddin dikutip Selasa, 16 Juli 2024.
Illiza menekankan jangan sampai ditemukan kembali kesenjangan dalam dunia pendidikan. Terutama, bagi siswa kurang mampu sampai tidak bisa melanjutkan sekolah.

Hal itu bertujuan memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Setidaknya, hingga usia 12 tahun alias sampai jenjang pendidikan menengah atas.

Dia tidak ingin jalur zonasi menjadi ladang kecurangan. Bahkan, ada manipulasi untuk meloloskan siswa.

"Jangan sampai adanya zonasi, jarak rumah yang sudah diatur pemerintah secara merata masih menyisakan persoalan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak bisa sekolah di negeri. Terlebih lagi yang memanfaatkan jual beli, sogok-menyogok kursi untuk siswa-siswi baru. Perlu dievaluasi secara tegas, harus diberikan sanksi yang berat,” tegas dia.

Baca juga: Tak Pakai Seleksi Prestasi, PPDB Zonasi Menuntut Guru Lebih Kreatif di Kelas

(REN)

Jakarta: Pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi mengharuskan guru kreatif dalam menghadapi anak-anak dengan kecerdasan yang variatif. Sebab seleksi dengan sistem zonasi ini tidak menyeleksi siswa baru berdasarkan prestasi, sehingga memungkinkan tingkat kecerdasan siswa yang diterima menjadi sangat beragam.

"Kalau dulu, mereka mendidik anak-anak pintar. Sekarang dengan sistem zonasi, mereka menerima anak-anak dengan kecerdasan yang sangat variatif," kata dia dalam seminar daring bertema "Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif: Merajut Masa Depan Cerdas Kota Jakarta", Selasa, 16 Juli 2024.

Dalam seminar yang diadakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Jejen mengatakan, melalui jalur ini, calon peserta didik harus menjalani seleksi berdasarkan jarak dari tempat tinggal menuju sekolah. Menurut dia, kendati masih ada tantangan dalam penyelenggaraan PPDB jalur zonasi, masyarakat tidak bisa meminta pemerintah untuk menghapusnya.

Alih-alih menghapus, Jejen berpendapat perlu adanya model program. "Kita tidak bisa meminta zonasi untuk dihapus, tetapi bagaimana modeling program PPDB Bersama harus terlaksana di DKI Jakarta," kata dia.
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ali Mukodas mengatakan, penerapan jalur zonasi bertujuan salah satunya agar seluruh satuan pendidikan memiliki kualitas yang merata. Lalu, dalam rangka menuju ke arah pendidikan yang berkualitas dan merata inilah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat regulasi termasuk merotasi guru serta
mengikutsertakan mereka dalam pelatihan.

Sependapat dengan Jejen, Ali menyatakan perlunya guru dan bahkan kepala sekolah untuk lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran.

"Guru-guru di sekolah yang hebat itu kita coba rotasi, lalu pelatihan-pelatihan bagi guru. Kepala sekolah dan guru harus lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran," ujar dia.

Terkait pelaksanaan PPDB jalur zonasi pada masa mendatang, alumnus Master of Education, Harvard University, Indah Shafira ZD mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukkan sistem tes. Hal ini, kata dia, dapat membantu untuk menambah semangat pada calon peserta didik untuk berkompetisi.

"Bisa memasukkan sistem tes tertulis supaya ada anak-anak semangat kompetisi. Karena fenomena sekarang yang masuk negeri dari zonasi, ya sudah santai nanti diterima," kata dia.

Baca juga: PPDB Jakarta Sanggar Kegiatan Belajar Tahap I Dibuka: Ini Syarat, Jadwal, dan Seleksinya

(CEU)

Serang: Sekolah swasta SMP Islamiyah Guppi Kota Serang, Banten, dalam dua tahun ajaran terakhir tidak mendapatkan siswa baru sehingga keberadaan sekolah tersebut terancam tutup.

Kepala SMP Islamiyah Guppi Muhajirin mengatakan semenjak adanya penerapan sistem zonasi penerima peserta didik baru (PPDB), pada 2019 siswa yang mendaftar berkurang.

"Semenjak penerapan sistem zonasi PPDB siswa yang mendaftar mulai berkurang, dan sejak tahun ajaran baru kemarin tidak ada satu pun siswa yang mendaftar tahun ini pun sama," katanya, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia mengatakan hanya tersisa dua orang siswa di kelas VIII dan sembilan orang siswa yang lulus di tahun ini, dengan jumlah guru yang tersedia yakni sebanyak 12 orang.

"Yang lulus tahun ini ada sembilan orang, jadi sisa dua orang siswa di kelas VIII. Itupun mereka memilih pindah ke sekolah lain karena mungkin sepi," ucap dia.

Baca juga: Pj Wali Kota Tangerang Pastikan Tak Ada Perundungan MPLS Siswa Baru

Sebelum sistem zonasi PPDB diberlakukan, menurutnya, paling banyak pendaftar di SMP Islamiyah Guppi Kota Serang bisa menerima paling banyak sampai 30 siswa.

"Kalau sistemnya masih sama zonasi kita pesimis untuk mendapatkan siswa. Karena sistemnya masih sama dari tahun ke tahun dan tidak ada perubahan bagi sekolah swasta,"ungkapnya.

Muhajirin menambahkan, untuk saat ini aktivitas sekolah tersebut hanya berjalan untuk siswa Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) pada pukul 14.00-17.00 WIB.

"Kalau buat sekolah SMP udah bener-bener kosong makannya kalau pagi sepi. Sekarang hanya ada untuk Madrasah."

Menurutnya setiap tahun pihak sekolah SMP swasta yang ada di Kota Serang telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Serang untuk menemukan solusi terbaik terkait PPDB ini.

"Udah sering audiensi baik dengan Wali Kota Serang, Dinas Pendidikan, dan juga DPRD Kota Serang. Akan tetapi kondisi pendaftar ke sekolah setiap tahun semakin mengalami penurunan," jelas Muhajirin.

(MEL)