Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tak ada rencana menambah impor beras pada tahun ini.

Penegasan ini dia sampaikan untuk meluruskan pernyataan dia pada pekan lalu terkait wacana tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton dari India dalam memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut rencana impor 1 juta ton yang dimaksud sudah termasuk ke dalam kuota penetapan impor beras sebanyak 3,6 juta ton di tahun ini. Sehingga, ia menegaskan pemerintah tak menambah jumlah ketetapan impor yang sudah ada.

"Tidak ada penambahan impor, ini yang sudah diputuskan tahun lalu 3,6 juta tapi realisasinya kan belum selesai," jelas Zulhas pada media di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (4/11).

Mantan Menteri Perdagangan ini menjelaskan bahwa saat ini realisasi impor beras baru mencapai 2,9 juta ton dari 3,6 juta penugasan impor beras kepada Bulog.

Sisa kuota beras impor inilah yang menurutnya akan di tambah dari India melalui skema business to business (B2B).

"Nah itu yang akan dikejar (bukan impor baru), kalau bisa tahun ini harus selesai, agar stok meningkat," jelas Zulhas.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan rencana penambahan impor akan dilakukan seiring melihat jumlah produksi beras nasional. Jika produksi beras menurun, maka impor beras akan dilakukan untuk menyiapkan dan mengamankan cadangan pangan.

"BPS (Badan Pusat Statistik) menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri," ujar Arief.

Ia berharap melalui kolaborasi antar kementerian/lembaga, dalam hal ini Kementerian Pertanian dapat mendukung peningkatan produksi beras sehingga cadangan dalam negeri mampu meningkat.

Adapun berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS per 22 Agustus, produksi beras pada periode September-Oktober 2024 akan meningkat masing-masing menjadi 2,87 juta ton dan 2,59 juta ton.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan produksi beras pada Juni yang tercatat 2,06 juta ton dan Juli 2,05 juta ton.

Selain itu, menurut survei BPS, produksi beras pada September-Oktober diperkirakan melampaui konsumsi beras nasional yang hanya 2,58 juta ton dalam periode yang sama, menunjukkan adanya surplus produksi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan akan membuka lahan-lahan persawahan baru di berbagai daerah Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita kerja harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kemarin kita rapat dengan Kementerian Kehutanan, dengan seluruh kementerian, bagaimana rencana kita biar bisa swasembada. Termasuk cetak sawah baru,” ujarnya saat berkunjung ke Gudang Perum Bulob Kanwil Jakarta dan Banten pada Senin, 4 November 2024.

Zulhas berujar, presiden Prabowo telah meninjau proyek lahan baru yang akan di bangun dj Merauke. Ia juga telah merencanakan sawah-sawah baru di daerah yang lain. "Termasuk cetak sawah baru di Merauke yang Bapak Presiden (Prabowo) sudah hadir ke sana, ada memperbaiki yang terbengkalai yang lama. Begitu juga daerah lain," tuturnya.

Selain itu, mantan Menteri Perdagangan ini berujar akan menyediakan stok beras untuk mencukupi kebutuhan nasional sekurang-kurangnya sebesar 2 juta ton hingga akhir tahun 2024.

Saat ini Bulog telah menyimpan 140 ribu ton cadangan beras di satu gudang. Sementara itu, BUMN pangan tersebut juga memiliki total 1.508 gudang dengan kapasitas penyimpanan mencapai 4 juta ton.

Ia juga mengklaim telah mempersiapkan stok dengan baik sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat agar percaya bahwa program swasembada pangan bisa tercapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.

"Tidak bisa cuma catatan-catatan, lihat buku gitu ya, tetapi harus lihat juga lapangan. Itulah kita memang kerja harus detailkan," kata Zulhas

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo saat berpidato di ruang sidang paripurna MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan saat ini negara-negara di dunia tengah menghadapi krisis pangan. Untuk itu, kata dia, Indonesia harus segera lepas dari ketergantungan impor pangan dari luar negeri.

"Dalam keadaan genting dan krisis, tidak akan ada negara yang mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya Indonesia harus mencapai ketahanan pangan," kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan, untuk mencapai swasembada pangan, dia akan dibantu oleh para pakar. Dia optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan. "Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

BPJS Kesehatan menyampaikan klarifikasi terkait isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun pada penyelenggaraan Program JKN, baru-baru ini.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa baik BPJS Kesehatan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kegiatan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan yang digelar Kamis, 19 September 2024, tidak pernah memberikan pernyataan bahwa BPJS Kesehatan mengalami kerugian sebesar Rp20 triliun akibat kecurangan.

Rizzky menyebut, mengutip sambutan Wakil Ketua KPK dalam kegiatan tersebut, serta mengutip berita dari laman KPK tentang anti fraud, konteks yang dimaksud adalah potensi kecurangan mencapai Rp20 triliun di bidang layanan kesehatan. Dengan kata lain, tidak seluruhnya merujuk pada Program JKN.

Rizzky menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen menerapkan sistem pencegahan, pendeteksian, dan penanganan kecurangan (fraud) oleh Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (Tim PK-JKN) yang terdiri atas berbagai unsur, mulai Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPJS Kesehatan.

Pada saat bersamaan, BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit juga dipastikan bekerja keras menjalankan tugas dan fungsi, yakni memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada peserta Program JKN.

"Namun demikian masih diperlukan keterlibatan semua pihak untuk mengoptimalkan sistem anti fraud yang dibangun dalam rangka mengawal implementasi Program JKN maupun pembiayaan di bidang kesehatan. BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan," ujar Rizzky, Senin (4/11).

Dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, BPJS Kesehatan ditekankan selalu mengutamakan good governance melalui pengawasan oleh banyak pihak dalam ekosistem JKN. Ekosistem itu termasuk Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga KPK.

Tiap tahun, BPJS Kesehatan juga menjalani audit oleh Kantor Akuntan Publik independen, di mana sebanyak 10 kali berturut-turut sejak lembaga ini beroperasi, BPJS Kesehatan mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

"Kecurangan dalam Program JKN tentu tidak dapat dihindari, namun kami berkomitmen dalam mengendalikan kecurangan seminimalisir mungkin melalui sistem anti fraud yang terbangun dalam ekosistem JKN. Selain itu pemanfaatan teknologi juga diterapkan agar dapat mendeteksi lebih dini jika terjadi kecurangan pada layanan kesehatan yang dijamin Program JKN," kata Rizzky.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan turut memberikan apresiasi kepada rumah sakit yang telah menerapkan dan mengimplementasikan budaya anti fraud, dengan selalu memberikan layanan yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya.

BPJS Kesehatan bersama dengan KPK, BPKP, dan Kemenkes memastikan diri akan melakukan pencegahan dan penanganan fraud sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun terkait langkah penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan fraud, kewenangannya jatuh pada aparat penegak hukum.

Namun, BPJS Kesehatan juga dapat memberikan sanksi yang mengacu kepada regulasi, di mana secara keperdataan dapat dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PKS antara BPJS Kesehatan dengan mitra fasilitas kesehatan.

Selain itu, pengenaan sanksi sesuai Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 dapat juga berupa pemberian sanksi administratif sesuai rekomendasi dari Tim PK JKN, mulai teguran lisan dan tertulis, perintah pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan, tambahan denda administratif, hingga pencabutan izin.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI bakal meluncurkan SuperApp Byond by BSI pada 9 November 2024. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital perseroan dalam merespons tantangan digitalisasi di industri perbankan.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menegaskan transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

“Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi termasuk di industri syariah dengan tujuan mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif,” ujarnya dalam Byond by BSI Pre-Grand Launching Press Conference, Senin (4/11/2024).

Wisnu menjelaskan BSI terus memperkuat penetrasi inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diadopsi oleh seluruh kalangan.

Hal ini telah mendorong peralihan transaksi nasabah BSI ke layanan e-channel yang terus meningkat setiap tahun.

Pada waktu yang sama, Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan kinerja BSI, khususnya digitalisasi layanan perbankan syariah yang terus diperkuat.

Perseroan mencatat transaksi melalui e-channel mencapai 97,94% dari total transaksi, dengan jumlah mencapai 607 juta transaksi yang membukukan volume Rp709 triliun per September 2024.

Di sisi lain, aplikasi layanan perbankan BSI sebelumnya, yaitu BSI Mobile yang penggunanya sudah mencapai 7,57 juta tumbuh 28,34% pada kuartal III/2024.

“Oleh karenanya BSI merespons pertumbuhan transaksi digital yang signifikan tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah BSI yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan layanan digital perbankan lewat super app,” katanya.

Saut lebih lanjut menjelaskan bahwa aplikasi SuperApp itu sebenarnya telah dirilis ke publik pada 26 Oktober lalu. Jumlah downloader-nya hampir mencapai 100.000

Menurutnya, SuperApp besutan bank syariah terbesar ini mengusung konsep yang sangat filosofis. Tak hanya sekadar bisnis, namun juga menjadi sahabat sosial dan spiritual nasabah.

“Byond by BSI kami lahirkan dengan konsep Beyond Banking sesuai dengan value proposition BSI menjadi sahabat Finansial, Sosial, dan Spiritual yang terintegrasi bagi nasabah,” kata Saut.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Bursa Saham Australia ditutup menguat pada Senin (4/11), dipimpin oleh kenaikan pada sektor kesehatan dan perbankan.

Investor menanti keputusan kebijakan moneter dari Bank Sentral Australia (RBA) yang akan diumumkan pada Selasa, meskipun penurunan pada perusahaan tambang Mineral Resources membatasi keuntungan lebih lanjut.

Indeks acuan S&P/ASX 200 naik 0,6% ke level 8.164,6, mencatat sesi terkuatnya sejak 21 Oktober.

Survei Reuters menunjukkan bahwa RBA diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap di level 4,35% pada Selasa dan untuk sisa tahun ini.

“Pertemuan RBA besok kemungkinan akan lebih menyoroti perubahan nada daripada perubahan suku bunga,” ujar Tim Waterer, analis utama pasar di KCM Trade.

“Mungkin kita akan melihat RBA mengambil sikap yang lebih lunak setelah angka CPI utama baru-baru ini turun,” tambahnya.

Pada bursa lokal, sub-indeks terberat naik sekitar 0,8%, di mana bank terbesar ketiga di Australia, Westpac, menguat sekitar 0,9% setelah meningkatkan dividen final dan memperpanjang pembelian kembali saham.

Saham sektor kesehatan naik 1,2%, mencatat sesi terkuat dalam lebih dari sebulan. Raksasa sektor ini, CSL, menguat sekitar 1,7%, mencatat sesi terbaiknya sejak pertengahan Agustus. Sementara saham Telix Pharmaceuticals melonjak 3,5% dan mencapai rekor tertinggi penutupan.

“Telix diuntungkan oleh aturan pembayaran baru CMS di sektor kesehatan AS, sementara CSL menerima laporan positif dari broker Citi,” ujar Waterer.

Saham sektor teknologi juga menguat sekitar 1,7%, mengikuti kenaikan saham-saham serupa di Wall Street.

Namun, sektor pertambangan justru melemah 0,5% akibat harga bijih besi yang masih lemah.

Saham Mineral Resources anjlok sekitar 9,6% setelah perusahaan mengumumkan bahwa direktur utamanya, Chris Ellison, akan mundur dalam 18 bulan ke depan setelah penyelidikan internal menemukan ia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Di Selandia Baru, indeks acuan S&P/NZX 50 naik 0,2% dan ditutup di level 12.590,6 poin.

Jakarta -

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sebutnya menambahkan.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

(hal/eds)

Bisnis.com, BANDUNG—Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Minol) yang diklaim lebih ketat akan disosialisasikan selama dua tahun.

Anggota DPRD Kota Bandung Uung Tanuwijaya mengatakan Perda minol ini membutuhkan sosialisasi selama 2 tahun ke masyarakat tapi selama masa sosialisasi bisa dilakukan penindakan atas pelanggaran.

Menurut Uung Kota bandung sebagai kota wisata banyak dikunjungi oleh wisatawan asing yang memerlukan minuman alkohol sebagai kebutuhan mereka.

Adanya Perda ini memberikan rasa keamanan karena pengendalian peredaran penjualan minuman alkohol bagi masyarakat kota Bandung yang dikenal agamis.

“Jangan sampai generasi muda kita rusak oleh pengaruh alkohol yang bisa diperoleh secara mudah apabila tidak ada aturan. Bagi pelanggar Minol misalnya berjualan tanpa izin dan menjual di tempat yang dilarang harus ditindak tegas karena Perda sudah diberlakukan, " ujar Ùung, Senin (4/11/2024).

Uung saat pembahasan Perda Minol menjadi Ketua Pansus, mengatakan pokok utama dari Perda Minol, untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Selain itu Perda ini memberikan kepastian kepada pedagang minol yang memiliki izin. “Selama ini pedagang yang memiliki izin dirugikan oleh pedagang yang tidak memiliki izin,” katanya.

Perda Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol ini dibentuk lebih ketat dari peraturan daerah sebelumnya. Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dinilai belum belum efektif dalam hal pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Menurut Uung, ruang lingkup Perda tentang Minol di Kota Bandung yang baru ini dirancang mengatur ketentuan di antaranya: klasifikasi dan golongan minuman beralkohol, penjualan, perizinan, hingga ketentuan larangan.

Perda ini juga memuat ketentuan terkait peran serta masyarakat, pembentukan tim terpadu pengawasan dan pengendalian, penyitaan dan pemusnahan, ketentuan sanksi dan pidana, hingga ketentuan penyidikan.

“Dalam aturan baru ini setiap pelanggar bisa dihadapkan pada sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.Minol hanya bisa dijual dengan memiliki izin di hotel, restoran bar dan.diskotik. Selain itu pembelian harus sudah berusia 21 tahun keatas,” ujarnya.

DPRD Kota Bandung menilai perlunya tindakan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol yang dapat berdampak pada meluasnya perbuatan yang dapat merusak kesehatan dan moral ataupun menimbulkan konflik di masyarakat. Uung juga meminta Pemkot menindak pedagang minol oplosan yang berbahaya yang dijual bebas.

"Minol oplosan di jalanan sering merenggut nyawa dan meresahkan masyarakat harus ditindak tegas apalagi ada Perda nya," ujar Uung.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal pergantian bos Pertamina. Ia mengatakan pergantian jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) bergantung pada pemimpinnya, Menteri BUMN dan presiden.

"Pertamina itukan BUMN yang sudah sangat mapan sistemnya sudah jalan. Pergantian kepemimpinan itukan hal yang biasa apalagi ya tergantung dari pimpinan, pak menteri BUMN dan bapak presiden," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Senin (4/11).

Menteri BUMN Erick Thohir memang baru saja merombak petinggi Pertamina. Dalam perombakan itu, Erick mencopot Nicke Widyawati dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina dan menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai gantinya.

Selain merombak jajaran direksi, Erick juga merombak jajaran komisaris dengan menunjuk  Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai komisaris utama Pertamina menggantikan Simon. Erick Thohir juga mengangkat Dony Oskaria menjaid Wakil Komisaris Utama.

Bahlil memastikan Erick Thohir memilih sosok tersebut karena dianggap mumpuni dalam menjalankan tugas mengawasi perusahaan pelat merah negara tersebut.

"Pasti MenBUMN mempunyai penilaian-penilain khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti, termasuk di dalamnya adalah Pertamina," kata dia.

Menurutnya, dengan pergantian jajaran ini pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan baik dengan Pertamina. Pasalnya, perseroan berperan penting dalam mendukung pemerintah mencapai target lifting migas yang tengah turun.

"Saya berkepentingan sekali sama Pertamina karena 65 persen, lifting kita dikuasai oleh Pertamina. Secara tekniskan Pertaminanya nanti koordinasi dengan kementerian ESDM baik kita akan melakukan eksplorasi, meningkatkan lifting, dan sumur-sumur idle," jelasnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini pun memastikan akan segera memanggil pemimpin baru Pertamina untuk melakukan rapat perdana.

"Saya abis ini akan mengundang mereka untuk kami melakukan rapat koordinasi. Minggu inilah. Orang baru dilantik, pasti dia koordinasi," pungkasnya.

Jakarta: Menjelang pemilihan umum presiden Amerika Serikat (AS) pada Selasa besok, persaingan antara Wakil Presiden Kamala Harris dan eks presiden Donald Trump semakin ketat. Masing-masing kandidat memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri yang memengaruhi peluang mereka untuk menang.

Harris, yang diusung Partai Demokrat sebagai penerus Presiden Joe Biden, dinilai memiliki keunggulan sebagai figur baru di panggung politik kepresidenan.

“Harris membawa angin segar sebagai kandidat perempuan pertama dari Demokrat, serta menawarkan kebijakan yang lebih moderat dibandingkan gaya Trump yang kerap kontroversial,” ujar Yon Machmudi, Pengamat Hubungan Internasional asal Universitas Indonesia saat dihubungi Medcom.id, Senin, 4 November 2024.
Selain itu, Harris diharapkan bisa menarik suara dari kelompok pemilih progresif yang menginginkan pemimpin stabil dan tidak memecah belah.

Namun, Trump juga bukan tanpa keunggulan. Sebagai mantan presiden, ia memiliki basis pendukung yang loyal dan popularitas yang tinggi di kalangan pemilih Partai Republik.

Menurut Yon, Trump menggunakan retorika populis yang kuat, yang menarik banyak pendukung di akar rumput meski gaya komunikasinya cenderung kontroversial.

“Bagi sebagian pemilih, Trump dianggap lebih tegas dan langsung dalam mengambil keputusan, meskipun terkadang kebijakannya tidak bisa diprediksi,” tambah Yon.

Yon juga menyoroti bahwa kemenangan salah satu dari mereka akan berdampak besar pada politik global dan hubungan luar negeri AS. Jika Harris terpilih, kebijakan luar negeri AS diperkirakan akan lebih stabil dan kooperatif, mirip dengan kebijakan Biden.

Sebaliknya, terpilihnya Trump mungkin akan membawa perubahan kebijakan yang mendadak, terutama terkait perdagangan dan isu geopolitik Asia yang bisa berdampak pada hubungan dengan Indonesia.

Pilpres AS 2024 ini diyakini akan menjadi salah satu yang paling menentukan, dengan selisih perolehan suara yang tipis di antara kedua kandidat. Baik Harris maupun Trump diharapkan mampu menawarkan visi yang sesuai dengan harapan warga AS dalam menentukan pemimpin mereka untuk empat tahun ke depan. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Harris dan Trump Masih Bersaing Ketat, Hasil Pilpres AS Sulit Diprediksi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta -

Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Ia menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina.

Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara mengenai penunjukan Iwan Bule. Dia mengatakan, hal itu bagian dari pengawasan.

"Kan memang itu bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran. Kemarin Pak Bahlil (Menteri ESDM) sudah panggil juga kan. Bagaimana kompensasi subsidi itu harus benar-benar dihitung ulang, tepat sasaran atau tidak. Jadi di Pertamina itu ada Pak Mochamad Iriawan, ada Pak Condro. Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi keborosan-keborosan yang selama ini terjadi," papar Erick di DPR Jakarta, Senin (4/12/2024).

Erick mengatakan, keborosan itu bukan karena korupsi. Dia mengatakan, keborosan itu terkait persoalan data.

"Tapi bukan keborosan karena korupsi. Karena memang tadi datanya harus terus disinkronisasikan. Masalah kita memang kan data selama ini," ungkapnya.

Iwan Bule ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tepatnya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Selain itu, Dony Oskaria diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani diangkat jadi Komisaris Independen.

(acd/eds)

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Tata kelola Dana Pensiun Bukit Asam terus diperkuat. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) selaku pendiri Dana Pensiun Bukit Asam telah menyusun Tata Kelola Induk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun dan memperbarui Arahan Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Sebagai turunan dari Tata Kelola Induk, Dana Pensiun Bukit Asam telah menyusun dan melakukan pembaharuan kebijakan Tata Kelola, Pedoman Standar Operasi (PSO) dan Petunjuk Teknik Operasi (PTO) yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan kegiatan operasional Dana Pensiun Bukit Asam.

Setiap penempatan dana dan pelepasan investasi Dana Pensiun Bukit Asam wajib berpedoman pada Peraturan Dana Pensiun Bukit Asam (PDP-BA), Arahan Investasi (AI), Tata Kelola Investasi, PTO Investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Selain itu, penempatan dana dan pelepasan investasi juga harus dilakukan berdasarkan kajian yang dituangkan dalam Memorandum Analisis Investasi (MAI) dan dibahas dalam Rapat Komite Investasi

“Saat ini, Dana Pensiun Bukit Asam telah melakukan penempatan pada aset investasi yang memberikan pendapatan tetap dan tingkat risiko yang terukur dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dalam memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun kepada para peserta. Dalam penempatan investasi, Dana Pensiun Bukit Asam tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan selalu mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun Bukit Asam, yaitu Arahan Investasi (AI), Tata Kelola Investasi, PTO Investasi,” kata Direktur Utama Dana Pensiun Bukit Asam, Erdawati.

Pada akhir tahun 2022, telah dilaksanakan uji tuntas penyehatan Dana Pensiun oleh Kementerian BUMN. Hasil uji tuntas tersebut telah dilaporkan ke Kementerian BUMN. “Sebagai tindak lanjut uji tuntas tersebut, PTBA telah menunjuk Konsultan Aktuaris untuk melakukan kajian dan roadmap penyehatan dan penguatan Dana Pensiun. Roadmap penyehatan dan penguatan Dana Pensiun Bukit Asam telah disampaikan PTBA ke MIND ID,” ujar Erdawati.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 yang telah diaudit, secara keseluruhan portofolio investasi Dana Pensiun Bukit Asam dalam kondisi risiko rendah (low risk). Hal ini tercermin dari portofolio investasi yang likuid sudah mencapai 87 persen, terdiri dari Deposito, Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi dan Sukuk Korporasi. Sebesar 13 persen merupakan aset investasi non likuid berupa Saham, Reksadana, Penyertaan Langsung dan Properti.

“Berdasarkan Laporan Aktuaris per 31 Desember 2023, Dana Pensiun Bukit Asam berada pada kualitas pendanaan Tingkat Pertama dengan Rasio Pendanaan (RKD) sebesar 100,42 persen,” tutupnya.

JAKARTA, iNews.id - Badan Geologi Departemen ESDM meningkatkan status aktivitas Gunung Lewotobi, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dari Waspada (level II) menjadi Awas (Level IV), Senin (4/11/2024). 

Peningkatan status itu menyusul meletusnya gunung tersebut pada Minggu (3/11/2024) malam yang hingga kini menewaskan 10 orang. 

Diperoleh iNews, kronologi erupsi gunung ini terjadi pada Minggu (3/11/2024) pukul 23.57 WITA. Letusan ini memuntahkan material vulkanik berupa larva panas, batu dan kerikil yang menghantam permukiman warga lereng gunung.

Situasi sempat mencekam di tengah malam. Warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Kepala BPBD NTT Cornelis Wadu mengatakan, jumlah korban saat ini masih dalam proses pendataan di lapangan dan identifikasi.  

"Data terakhir yang saya terima hingga saat ini sudah menjadi 10 orang. Kami masih terus komunikasi dengan kawan-kawan di Flores Timur karena data ini terus bergerak setiap detik, menit hingga per jam," ujar Cornelis kepada iNews, Senin (4/11/2024).

Melansir laman Kementerian ESDM, sejak tahun 1861-2003 Gunung Lewotobi meletus sebanyak 17 kali. Letusan Gunung Lewotobi dicirikan oleh letusan-letusan kecil yang berlangsung selama beberapa bulan mendahului letusan besar.

Berdasarkan catatan letusan sebelumnya, dampak letusan yang berupa jatuhan abu dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan dan merusak tanaman pertanian di desa sekitar puncak Gunung Lewotobi hingga radius 5 km dari puncak. 

Material pijar juga berpotensi untuk menimbulkan kebakaran hutan dalam radius 1 km dari puncak.

Selain menewaskan 10 orang, sejumlah warga terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil material vulkanik Gunung Lewotobi yang menembus atap rumah mereka.

Pemandangan memilukan tampak di lokasi. Tim kesehatan dan SAR berjuang keras memberikan pertolongan pertama kepada para korban serta mengevakuasi mereka ke puskesmas terdekat.

Saat ini ribuan warga masih mengungsi, mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanis. BPBD Flores Timur juga telah mendirikan beberapa lokasi pengungsian darurat guna menampung warga terdampak.

Proses penyelamatan belum sepenuhnya selesai. Di beberapa titik, petugas masih mengevakuasi warga yang diduga tertimbun material vulkanis.

Anton salah satu warga yang selamat mengatakan, gunung meletus disertai dengan lava panas saat tengah malam. Warga panik berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

BPBD Flores Timur mengimbau agar warga yang berada di lereng gunung agar tetap waspada dan selalu mengikuti arahan tim di lapangan. Akibat letusan gunung, sejumlah rumah warga dan satu sekolah terbakar.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memperpanjang status siaga darurat bencana Gunung Lewotobi Laki-laki hingga 96 hari, terhitung pada 27 September hingga 31 Desember 2024.

Editor: Kastolani Marzuki