JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanjto memastikan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( Satgas BLBI ) akan diperpanjang hingga 2025 mendatang.Hadi mengatakan hal itu dilakukan lantaran hingga saat ini Satgas BLBI belum mencapai target pengambilalihan aset senilai Rp110,45 triliun.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalah terhadap obligor maupun debiturnya," jelas Menko Hadi dalam konferensi pers Acara Serah Terima dan Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diungkapkan juga oleh Menko Hadi, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

"Untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan perancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai Kementerian Lembaga untuk menutaskan hak negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Hadi, dirinya juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi Ketentuan Pasal 26 Ayat 6 PP No 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomi.

"Pemikiran itu perlu disertai terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset situasi BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus senagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," pungkas Hadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Palestina berencana menggelar pertandingan kandang babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di rumah sendiri. Stadion Internasional Faisal Al-Husseini di Ar-Ram, Tepi Barat, dipilih Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) sebagai venue kandang.

Rencana PFA ini mendapatkan dukungan dari sejumlah lawannya, dimulai dengan laga kandang pertama melawan Yordania pada 10 September.

Timnas Palestina melaju ke babak ketiga kualifikasi untuk pertama kalinya dalam sejarah pada Juni lalu. Namun karena agresi Israel ke Jalur Gaza, Palestina menggelar pertandingan kandang mereka di Kuwait dan Qatar.

"Bermain di tempat netral bukanlah hal yang permanen dan tidak pernah dimaksudkan demikian," kata Susan Shabali, wakil presiden PFA, kepada Associated Press, Jumat (5/7/2024). "Faisal Al-Husseini siap menjadi tuan rumah."

Stadion Internasional Faisal Al-Husseini berkapasitas 12.500 terletak di kota Al Ram, Tepi Barat. Pada tahun 2019, stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan kandang kompetitif terakhir tim tersebut, kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi yang berakhir 0-0.

"Kami berharap semuanya berjalan dengan baik," kata Shalabi. Ia menambahkan tidak ada keberatan dari FIFA atau AFC.

Israel melancarkan serangan besar-besaran di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 38 ribu orang, menurut pejabat kesehatan di Gaza. Perang tersebut telah menyebabkan kerusakan besar di seluruh wilayah, membuat penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa mengungsi. Kelaparan yang meluas menimbulkan kekhawatiran akan bencana kemanusiaan lainnya.

Keberhasilan timnas Palestina selama gempuran Israel, dan fakta bahwa tim tersebut telah memainkan lusinan pertandingan tandang sejak 2019, mendapat acungan jempol. Apalagi para pemainnya harus pindah demi keselamatan dan mencari kontrak di luar negeri.

Meskipun saat ini hanya sedikit sepak bola yang dimainkan di wilayah tersebut, sebagian besar pemain dalam daftar pemain Palestina berasal dari klub-klub di liga asing. Daftar pemain terbaru memperlihatkan pelatih Makram Daboub memilih pemain yang bermarkas di negara-negara termasuk Swedia, Belgia, Libya, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Mohammed Rashid, yang bermain sepak bola klub untuk Bali United di Indonesia, mengatakan kepada wartawan di Perth bulan lalu menjelang pertandingan final putaran kedua melawan Australia bahwa bagian tersulit dari berkompetisi di kompetisi internasional adalah tidak dapat bermain di kandang sendiri.

Palestina...

Palestina, yang saat ini berada di peringkat 95 dunia, masuk ke Grup B pada putaran ketiga. Grup ini juga berisi Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, dan Kuwait. Dua tim teratas dari masing-masing tiga grup yang terdiri dari enam tim lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Setelah pertandingan pembukaan di Korea Selatan pada 5 September, Palestina kembali ke Asia Barat untuk menghadapi Yordania lima hari kemudian.

Asosiasi Sepak Bola Yordania mengeluarkan pernyataan pekan ini untuk "menegaskan posisinya dalam mendukung hak Asosiasi Sepak Bola Palestina untuk menggelar pertandingan kandang di tanahnya dan di antara para penggemarnya."

"Yordania bangga menjadi tim pertama yang menghadapi saudara-saudara Palestina kami dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di wilayah Palestina," kata pernyataan itu.

Asosiasi Sepak Bola Oman juga mengatakan mendukung "hak sah PFA untuk menggelar pertandingan tim nasional resmi di hadapan para penggemarnya di tanah kelahirannya." Kuwait sebelumnya menyatakan dukungannya.

Jadwal pertandingan Palestina pada Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

5 September 2024 Korea Selatan vs Palestina

10 September 2024 Palestina vs Yordania

10 Oktober 2024 Irak vs Palestina

15 Oktober 2024 Palestina vs Kuwait

14 November 2024 Oman vs Palestina

19 November 2024 Palestina vs Korea Selatan

20 Maret 2025 Yordania vs Palestina

25 Maret 2024 Palestina vs Irak

5 Juni 2025 Kuwait vs Palestina

10 Juni 2025 Palestina vs Oman

Jakarta -

Pengusaha keberatan jika pemerintah berencana menambah pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor produk tekstil. Menurut pengusaha, masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal.

Sebagai informasi, pemerintah berencana mengenakan BMTP dan BMAD untuk membenahi krisis yang terjadi di industri tekstil.

Sekretaris Jenderal Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara mengatakan untuk mengatasi krisis yang terjadi di industri tekstil bukan dengan mengenakan pajak tambahan pada impor barang yang legal. Namun, masalah utama yang harus diberantas adalah maraknya produk impor ilegal.

"Kita dengar dari pemerintah menaikkan biaya masuk 200% ini menurut kita kalau isinya barang-barang impor ilegal solusinya tidak tepat. Karena yang namanya illegal tidak lapor, tidak kena regulasi jadi yang kena adalah legal importir yang mereka sebenarnya bayar pajak," kata dia dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak barang impor ilegal yang dijual di bawah harga pasar atau predatory pricing. Hal inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah.

"Kalau kita melihat kemarin ramai-ramai waktu soal TikTok dilarang itu karena dua hal. Satu karena predatory pricing artinya banting harga untuk menarik orang masuk website. Kedua yang paling utama adalah barang-barang yang dijual di titik tersebut itu kebanyakan barang yang nggak jelas masuknya dari mana dan itu barang-barang murah," ungkapnya.

Oleh sebab itu pengusaha kompak menolak jika ada tambahan pajak untuk produk impor yang legal. "Apapun yang tidak menyentuh ilegal import, penambahan BMTP kan kan berpengaruh yang lapor yang legal, nggak ada gunanya BMTP berapapun besarnya," ucapnya.

Dampak Impor Diperketat

Dalam kesempatan yang sama, Deputi I Bidang Perdagangan Dalam Negeri Hippindo mengatakan jika pemerintah memperketat impor legal maka dampaknya pada penurunan konsumsi masyarakat terutama kelas atas. Apabila banyak barang impor mewah tidak banyak di Indonesia, konsumen akan lari mencari ke luar negeri.

"Bahwa ada barang menengah atas tentunya konsumen akan lari ke luar negeri, jika mereka cari barangnya tetapi di kami nggak bisa masukin. Indonesia kan ingin menjadi destinasi turis, ini bisa membantu untuk pertumbuhan bisa lebih besar lagi," kata dia.

Ia meminta agar pemerintah mendukung apa yang dilakukan pengusaha dalam negeri untuk menjadikan Indonesia pusat wisata. Apalagi menurutnya impor barang yang legal dan ternama juga berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.

"Jadi kami ingin sampaikan tolong pemerintah kepada peritel ini yang investasi di Indonesia, di mana pemerintah bisa mendukung kita untuk membuat peraturan juga dilihat apakah bisa survive," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengambil tindakan untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, kosmetik, alas kaki, pakaian jadi, produk tekstil jadi, dan keramik. Zulhas mengatakan tidak hanya impor dari China tetapi bisa semua negara.

Ia menginginkan ada pajak tambahan berupa BMTP dan BMAD karena sejumlah industri itu sudah mengalami krisis hingga menyebabkan pabrik tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK)

"BMTP akan yang bisa mengamankan produk-produk kita. (Barang impor) dari mana saja, dari Eropa, Australia, dari mana misalnya Tiongkok. Tidak satu negara, dan semua negara bisa mengenakan bea masuk tindakan pengamanan," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

(ada/ara)

BOGOR, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor meminta agar proses pengalihan pengelolaan program Buy The Service (BTS) BiskitaTrans Pakuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dilakukan secara bertahap.

Sebab, Pemkot Bogor masih harus mempelajari secara teknis tata kelola Biskita di lapangan karena selama tiga tahun pengelolaannya dilakukan langsung oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Masih berharap dan meminta juga kepada BPTJ atau Kemenhub untuk prosesnya bisa dilakukan secara bertahap,” ucap Kadishub Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Pengelolaan secara bertahap, menurut Marse, bisa dimulai dari satu atau dua koridor terlebih dahulu, sehingga Pemkot Bogor bisa belajar sambil melaksanakan pengelolaan sendiri.

“Bertahap lah jangan sekaligus, karena ada hal-hal yang harus kita pelajari di lapangan yang selama ini dikelolah oleh BPTJ. Pemkot Bogor juga ada hal-hal yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Marse juga menyebut pihaknya perlu melakukan penyesuaian dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pengelolaan Trans Pakuan secara mandiri.

Menurut dia, biaya pengelolaan untuk 49 Biskita di empat koridor bisa mencapai Rp 58 miliar dalam satu tahun.

Untuk itu, Marse akan melihat terlebih dahulu ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri pada 2025 mendatang, Marse menegaskan perlunya perencanaan matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kalau kebutuhan untuk empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih Rp 57-58 miliar. Berbicara keuangan daerah, kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengelolaan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor akan sepenuhnya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Keputusan ini mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari BPTJ itu minta pelaksanaan BTS Biskita itu sudah tidak dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke Pemkot semuanya koridor,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bogor Syarifah Sofiah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family officeatau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

“Sudah ada beberapa nama, mungkin dalam dua-tiga minggu ke depan, kalau sudah makin ada bentuknya, kami akan beri tahu,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut dia, tim untuk program kantor keluarga dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan akan mengunjungi negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi.

Negara dan wilayah administrasi khusus yang akan menjadi tolok ukur tersebut, di antaranya Uni Emirat Arab yakni di Dubai, Hong Kong, dan Singapura.

Selain di Bali, Luhut mengungkapkan konsep tersebut dapat diterapkan di lokasi lain misalnya di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami akan melihat seperti di Dubai, ada satu gedung berisi 400 family office dan itu angkanya bisa triliun dolar. Pertanyaannya, kalau bisa di Dubai, Singapura, dan Hong Kong, kenapa tidak di Indonesia di Bali, Jakarta atau IKN,” katanya.

Untuk menghindari uang yang dibawa merupakan hasil tindak kejahatan misalnya pencucian uang, Luhut mengaku akan melibatkan aparat penegak hukum di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

“Semua kami libatkan nanti kami pergi, saya ajak mereka untuk melihat. Kami semua kerja tim jadi bukan satu aspek saja. Kalau tadi ada di Dubai, Singapura kenapa tidak bisa (Indonesia) kita jangan jadi alien, jangan pikir terus takut,” ucapnya.

Gagasan soal familyoffice dilontarkan Luhut kepada delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela World Water Forum di Denpasar, Sabtu (18/5).

Bali siap menyabut family office

Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai family office atau kantor untuk keluarga konglomerat asing yang menginvestasikan dananya di Pulau Dewata dapat menghidupkan geliat ekonomi daerah.

“Saya yakin apa yang pemerintah pusat pikirkan terbaik, pasti terbaik untuk Bali,” kata Mahendra Jaya di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.

Pemerintah Provinsi Bali siap mengimplementasikan kebijakan tersebut karena dapat mendatangkan nilai positif salah satunya Pulau Dewata menjadi tujuan investasi asing, selain berwisata.

Pemerintah, kata dia, mendukung investasi dengan memberikan kemudahan berinvestasi kepada penanam modal.

Meski begitu, saat ini pihaknya masih menunggu finalisasi aturan dan petunjuk dari pemerintah pusat terkait konsep investasi tersebut. “Sampai sekarang belum ada petunjuk dari pusat jadi kami menunggu,” katanya.

Berikutnya: Ini Kata Pakar dari yang Optimis sampai Pesimis <!--more-->

Direktur EksekutifCenter of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan perlu pendalaman produk keuangan yang variatif agar bisa menarik investasi di skemafamily officeatau pengelolaan dana berbasis keluarga.

"Produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan itu sangat variatif, jadi produknya dispesifikasikan dengan kebutuhan si family office," ujar dia dihubungi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penambahan diferensiasi produk keuangan yang bisa diterapkan di Indonesia untuk memacu investasi di family office antara lain instrumen keuangan yang berorientasi lingkungan (sustainable link bond), obligasi tematik untuk pembiayaan proyek strategis nasional di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan telekomunikasi (Sustainable Development Goals/SDGs bond), serta asuransi spesifik untuk orang super kaya (custom high net worth individual/HNWI).

Ia mengatakan untuk menghadirkan produk variatif itu, perlu adanya komunikasi dengan penyedia jasa keuangan supaya pendalaman pasar keuangan, dan regulasinya sesuai dengan kebutuhan family office.

Selain memperluas diferensiasi produk keuangan, pemerintah juga harus memberikan jaminan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan daya saing, serta perlindungan data pribadi.

"Family office ini kumpulan aset dari high net worth individual, orang-orang super kaya. Jadi mereka sangat sensitif soal perlindungan data pribadi," ujarnya.

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan skema investasi family office merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus fokus membangun kapasitas supaya bisa meningkatkan minat investasi di skema pengelolaan dana berbasis keluarga, dengan cara membuktikan rekam jejak pengelolaan keuangan dengan total anggaran hingga ratusan triliun.

"Buktikan dulu bahwasanya orang Indonesia bisa seprofesional para pengelola dana di luar negeri," katanya.

Ekonom sekaligus pemerhati pasar modal Yanuar Rizky mengatakan, dirinya mendorong penerbitan instrumen keuangan lain untuk meningkatkan perekonomian negara melalui minat investasi, dibandingkan menggunakan skema bisnis family office.

"Bisa juga BUMN mengeluarkan sekuritisasi aset yang namanya EBA (Efek beragun aset), misalnya proyek IKN, EBA-nya dibeli sama mereka (investor)," kata dia.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, 1 Juli 2024.

Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai 500 miliar dolar AS dalam beberapa tahun ke depan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga di dunia sebesar 11,7 triliun dolar AS.

Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan peningkatan penerimaan produk domestik bruto (PDB) dan lapangan kerja melalui skema investasi family office.

"Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin,” ujar Luhut.

Jakarta: Pemerintah menegaskan mundurnya Semuel Abrijani Pangerapan dari jabatan Dirjen Aptika Kominfo tak akan menghalangi proses audit tata kelola data dan keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Proses audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo dipastikan tetap berlanjut.

"Hal ini (audit) penting, agar kejadian serangan siber di PDN tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Rumadi Ahmad, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNS dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Pemerintah akan memperkuat kembali back up data agar ketika terjadi serangan siber, layanan dapat pulih lebih cepat, serta data publik dapat dienkripsi secara aman dengan standar keamanan dan tata kelola data tier-4.

"Sehingga perlahan, kepercayaan publik dan instansi pemerintah kepada PDN ini dapat berangsur pulih kembali," kata Rumadi.

Baca Juga: Menko Polhukam: Pemerintah Serius Perkuat Keamanan PDNS

Pemerintah juga akan melakukan review dan audit kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

"Di dalam proses penyusunan Rancangan Perpres Lembaga Pengelola Data Pribadi sesuai amanat UU 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi," kata Rumadi.

(AZF)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada perdagangan akhir pekan Jumat (5/7). Mengutip RTI, indeks naik 0,45% atau 32,483 poin ke level 7.253,372.

Tercatat 281 saham naik, 269 saham turun, dan 239 saham stagnan. Total volume perdagangan 17,9 miliar saham dengan nilai transaksi capai Rp 9,5 triliun.

Sebanyak delapan indeks sectoral menopang Langkah IHSG hari ini. Tiga sector dengan kenaikan tertinggi yakni IDX-Health 1,45%, IDX-Industry 1,37%, dan IDX-Property 0,73%.

Saham-saham top gainers LQ45:

- PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) naik 3,28% ke Rp 630

- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) naik 2,80% ke Rp 6.425

- PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) naik 2,50% ke Rp 1.230

Saham-saham top losers LQ45:

- PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) turun 3,70% ke Rp 650

- PT Bank Jago Tbk (ARTO) turun 3,46% ke Rp 2.230

- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 3,17% ke Rp 1.220

Kementerian ESDM mengatakan perusahaan asal Eropa, BASF dan Eramet, hanya menunda proyek pengolahan mineral (smelter) Sonic Bay di Teluk Weda, Provinsi Maluku Utara, bukan menarik investasinya.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri sektor ESDM, Agus Tjahajana Wirakusumah, mengatakan kedua perusahaan tidak hengkang karena masih memiliki konsesi tambang di sana.

Adapun BASF bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel (PT EHN). Rencana investasi bersama BASF-Eramet yang diberi nama Proyek Sonic Bay berlokasi di Kawasan Industri Teluk Weda, Maluku Utara.

Proyek senilai USD 2,6 miliar itu berupa pengembangan smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitates (MHP). Produk akhir itu digunakan salah satunya sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

"Mereka kan pastinya ya ditunda karena mereka kan punya konsesi, jadi enggak mundur," katanya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (5/7).

Agus menjelaskan, alasan mengapa kedua perusahaan menunda investasinya di hilirisasi nikel Indonesia, karena mereka masih konservatif memantau pergerakan pasar nikel dunia.

"Mereka melihat bahwa sampai di mana sih International trade itu, pasar itu mau ke mana, saya lihat mereka lebih konservatif ya," tuturnya.

Kendati begitu, dia menuturkan bukan berarti kedua perusahaan, khususnya Eramet yang memiliki konsesi tambang, tidak bisa menjual cadangannya kepada pabrik lain ke depannya.

Adapun pernyataan Agus selaras dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang membantah bahwa kedua perusahaan hanya menunda proyek dan tidak meninggalkannya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eramet Indonesia, Bruno Faour, mengkonfirmasi bahwa kedua perusahaan sudah memutuskan untuk hengkang dari proyek smelter Sonic Bay, bukan menunda.

"Sesuai dengan press release yang kami umumkan sebelumnya, di mana setelah melakukan evaluasi menyeluruh, Eramet dan BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi Proyek Sonic Bay," tegasnya saat dihubungi kumparan.

Dalam keterangan yang dirilis 24 Juni 2024, Eramet mengumumkan bahwa perusahaan dan BASF telah memutuskan untuk tidak melakukan investasi bersama di kompleks pemurnian nikel-kobalt di Teluk Weda.

"Eramet akan terus mengevaluasi potensi investasi dalam rantai nilai baterai kendaraan listrik nikel di Indonesia dan akan terus memberikan informasi kepada pasar pada waktunya," jelas perusahaan

Pada tahun 2020, Eramet dan BASF telah menandatangani perjanjian untuk menilai potensi pengembangan dan pembangunan bersama kompleks pemurnian nikel-kobalt di Teluk Weda di Indonesia.

Kepala Bagian Pengembangan Grup Eramet, Geoff Streeton, menjelaskan setelah evaluasi menyeluruh, termasuk diskusi mengenai strategi pelaksanaan proyek, kedua mitra memutuskan untuk tidak melakukan investasi ini.

"Indonesia siap memainkan peran penting di masa depan pasar nikel global secara keseluruhan. Eramet tetap fokus pada optimalisasi potensi sumber daya tambang Weda Bay secara berkelanjutan untuk memasok bijih bagi produsen nikel lokal, sekaligus menjajaki lebih lanjut peluang untuk berpartisipasi dalam rantai nilai baterai kendaraan listrik nikel di Indonesia," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengamini pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut prajurit bisa dipecat jika terlilit judi online.

Namun, Kresno mengatakan bahwa proses pemecatan itu harus melalui proses peradilan.

“Nanti kan melalui proses pengadilan, itu (pemecatan) salah satu sanksinya,” kata Kresno saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Saat ini, menurut dia, Babinkum TNI sedang fokus menggalakkan penyuluhan hukum kepada prajurit mengenai bahaya pinjaman dan judi online.

“Penyuluhan hukum sekarang difokuskan pada pinjaman online dan judi online, mengenai masalah ancaman dan sanksinya,” ujar Kresno.

Penyuluhan itu juga difokuskan pada cara mengatasi prajurit yang sudah terjerat pinjaman dan judi online.

“Gimana seandainya dia (prajurit) sudah terlibat, langkah apa yang harus mereka lakukan, sudah kami buat,” kata Kresno.

Kresno menyebut bahwa materi penyuluhan itu juga telah diturunkan ke dinas hukum ketiga matra.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disebut juga telah mengeluarkan telegram mengenai bahaya pinjaman dan judi online.

Sebelumnya, Panglima Agus menyatakan bahwa dia akan menghukum berat prajurit yang kedapatan judi online.

Bahkan, dia juga mengancam prajurit yang terlibat judi online bisa dipecat.

“Yang jelas, yang melanggar, saya hukum. Hukuman berat. Bisa dipecat. Pecat. Supaya tobat,” ujar Agus di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat pada 14 Juni 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Rizky Suryarandika

Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) hari ini membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam pleidoinya, SYL berdalih tak pernah memeras, tetapi anak buahnya di Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan pendekatan dan 'cari muka' kepada dirinya.

Menurutnya, para anak buahnya berharap pamrih, seperti naik jabatan, hingga punya akses ke menteri dan lain-lain, dengan modus menawarkan pembelian tiket, pembelian barang, penalangan pembelanjaan, dan berbagai perbaikan.

"Bagaimana mungkin istri, anak, dan cucu saya bisa kenal dan tahu apalagi melakukan hal tersebut kalau tidak dimulai dengan pendekatan dan cari muka tersebut," kata SYL.

Dengan demikian, ia menyayangkan kesaksian para anak buahnya dalam persidangan yang seakan-akan membuat pemberian tersebut sebagai hak dan fasilitas untuk keluarga menteri. SYL menuturkan anak buahnya di Kementan terlalu berlebihan dalam membangun hubungan serta kepercayaan seorang atasan, sehingga melampaui batas norma dan profesionalitas sebagai seorang aparatur negara.

"Fenomena itu terjadi pada peristiwa yang didakwakan kepada saya dengan tuduhan melakukan pemerasan terhadap bawahan saya," ucap dia

Untuk itu bagi SYL, dakwaan dan tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kejam dan tendensius karena dirinya mengeklaim perbuatan pemerasan itu tidak pernah dilakukan.

Hal itu diungkap oleh saksi di persidangan yaitu Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana. Wisnu mengatakan, Nayunda diarahkan untuk menjadi asisten anak SYL yang bernama Indira Chunda Thita. "Pada waktu itu, arahan dari Gedung A juga, Pak Karo kalau tidak salah, bahwa… pic.twitter.com/9I4Td2lvJf

Salah satu jaksa KPK, Meyer Simanjuntak membeberkan alasan mengapa pihaknya tidak mempertimbangkan hal-hal yang dianggap prestasi oleh SYL. Menurut Meyer, apa yang dilakukan oleh SYL selama menjadi Menteri Pertanian bukanlah prestasi, melainkan memang kewajibannya sebagai menteri. Oleh sebab itu, jaksa tidak mempertimbangkan klaim prestasi SYL dalam menjatuhkan tuntutan.

"Kalau kita berbicara pekerjaan beliau dalam bertindak sebagai menteri, itu dalam pemahaman kami adalah perbuatan beliau yang ditugaskan [kepada] beliau. Beliau diberi kekuasaan, kewenangan, menjadi menteri itu bukan sesuatu prestasi yang dilakukan, tetapi dalam rangka melaksanakan tugasnya," kata Meyer ditemui usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.

Meyer pun menekankan bahwa dalam pertimbangan meringankan, jaksa melihat hal-hal yang berada di luar tugas pokok seseorang.

"Sama seperti kami kami menyidangkan seseorang, bukan berarti kami mendapat prestasi, tapi memang tugas kami. Rekan-rekan media pun begitu. Jadi, itulah kami tidak mempertimbangkan mengenai prestasi-prestasi," tuturnya.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa jaksa tidak pernah menerima dokumen resmi prestasi yang diklaim SYL. Karenanya, jaksa menilai prestasi itu tidak valid.

"Artinya, tidak ada surat ataupun bentuk validasi yang dapat kami percaya sampai dengan kami menyusun surat tuntutan, baru berupa keterangan-keterangan sepihak baik dari Pak Syahrul maupun penasihat hukumnya," ucap Meyer.

Namun demikian, Meyer tidak membatasi kubu SYL untuk menyampaikan prestasi di muka persidangan jika memang dibutuhkan. "Silakan nanti kalau mau ditampilkan hal tersebut, nanti pertimbangan majelis hakim tentu kita nantikan bersama," katanya.

In Picture: Ekspresi Syahrul Yasin Limpo Usai Dituntut 12 Tahun Penjara

Seorang pemain orkestra asal Bali yang sekaligus peserta di Youth Music Camp 2024, terpukau ketika melihat banyak anak di Jogja yang mempelajari musik barat klasik. Menurutnya, ini adalah sebuah pemandangan yang langka.

Pemain orkestra itu adalah Ni Made Wintang Pranaswari, yang lolos audisi untuk mengikuti pelatihan Youth Music Camp 2024, dan akan tampil pada konser kolaborasi bersama Melbourne Symphony Orchestra (MSO) di Candi Prambanan, 11 Juli mendatang.

“Waktu saya audisi, saya menginap di Taman Siswa. Sore-sore saya lihat anak-anak Jogja main biola di sana. Itu kan bagus sekali, ternyata banyak anak-anak di sini belajar musik barat bahkan sejak dini. Kalau di Bali, itu pemandangan yang jarang sekali,” kata Wintang, Rabu (4/7).

Youth Music Camp merupakan sebuah program pengembangan minat musik orkestra yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (Disbud) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Melbourne Symphony Orchestra (MSO). Program ini telah berjalan sejak 2017, sebagai bentuk kolaborasi sister province antara Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan Negara Bagian Victoria di Australia.

Tahun ini, dari 103 orang yang diaudisi, ada 24 peserta yang lolos termasuk Wintang. Mereka akan berkolaborasi bersama dengan 30 musisi asal MSO dan membawakan Symphony No. 9 karya Antonin Dvorak di konser 11 juli mendatang.

Menurut Wintang, Jogja itu bagaikan wadah pencetak talenta musik di Indonesia. Bahkan, banyak sekali musisi di Bali adalah pindahan dari Jogja.

“Jogja itu pencetak orang-orang (musisi) baru setiap tahunnya. Kemarin ada anak-anak SMM (Sekolah Menengah Musik) Yogyakarta yang tampil di Bali. Saya lihat anak-anak SMM main orkestra, saya merasa ‘wow maju sekali’. Banyak musisi-musisi Jogja yang pindah ke Bali. Jadi teman saya bermain musik kebanyakan dari sini,” ungkap Wintang.

Bahkan, Wintang sempat merasa minder sewaktu mengikuti audisi Youth Camp 2024 karena dirinya sudah lama sekali tidak tampil dalam sebuah orkestra. Dirinya lebih sering mengikuti pagelaran chamber, yang merupakan permainan instrumen musik dalam lingkup yang lebih kecil dibandingkan orkestra.

“Saya sudah jarang main solo dan ikut audisi, jadi waktu lihat teman-teman mainnya bagus banget, masih ada perasaan takut,” kata Wintang.

Dirinya sudah menggeluti instrumen string sejak usia 8 tahun, dan mulai menekuni musik klasik sejak SMA bersama dengan musisi asal Amerika, Robert Brown. Baginya, Jogja adalah wadah untuk mengasah kemampuan bermusik, dan semua ilmunya akan dibawa kembali ke Bali untuk membesarkan orkestra di sana.

“Aku kangen main orkestra karena di Bali belum ada. Caranya latihan dan team work itu sangat penting di sini. Alangkah baiknya saya belajar dulu, siapa tahu saya bisa bawa ilmu ke Bali dan bisa membesarkan di sana,” tutup Wintang yang merupakan lulusan Australian Institute of Music, Sydney.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rem blong bukan cuma terjadi pada kendaraan besar seperti truk dan bus, tapi motor juga bisa mengalaminya.

Penyebab rem blong di motor bisa karena salah cara berkendara atau teknis. Cuma jika sudah terjadi, biasanya motor akan sulit dikendalikan dan dihentikan.

Amizar Maas, Instruktur Keselamatan Berkendara PT Daya Adicipta Motora (DAM), mengatakan, jika motor sudah alami rem blong, lebih baik segera loncat dari motor.

"Usahakan saat blong, pengendara tidak mengikuti kecepatan atau arus motor. Loncat kalau bisa," kata Amizar.

Amizar menjelaskan, saat pengendara tetap bertahan di motor, cedera yang dialami bisa lebih parah. Cuma ketika loncat, harus perhatikan juga posisi tangan, jangan ke mana-mana.

"Biasanya kami sarankan (tangan) menutup bagian rahang sampai dada. Supaya pernafasan tidak terganggu," kata Amizar.

Lebih aman lagi jika pengendara sudah antisipasi dari jauh, sehingga tidak alami rem blong. Pastikan sebelum masuk turunan, kecepatan tidak terlalu tinggi dan lakukan pengereman bergantian, antara depan dan belakang.