Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) menarik biaya administrasi sebesar Rp4.000 bagi nasabah yang melakukan tarik tunai melalui mesin EDC BCA mulai Jumat (5/7/2024).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera F. Haryn mengatakan BCA berupaya memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi bagi seluruh nasabah.

Komitmen tersebut dijalankan BCA, untuk setiap layanan transaksi, baik di ekosistem online maupun offline.

“Berdasarkan hal tersebut, mulai 5 Juli 2024, untuk setiap transaksi tarik tunai dengan menggunakan Kartu Debit BCA melalui EDC BCA, nasabah akan dikenakan biaya administrasi oleh merchant sebesar Rp4.000,” ujarnya pada Bisnis beberapa waktu lalu.

Biaya administrasi sebesar Rp4.000 akan dikenakan oleh merchant ritel yang melayani fasilitas "Tunai BCA", seperti minimarket dan supermarket yang terbesar di berbagai wilayah di Indonesia.

Namun, Hera menegaskan bahwa biaya administrasi ini hanya dikenakan untuk transaksi tarik tunai.

“Untuk transaksi lainnya, termasuk belanja dengan Kartu Debit BCA melalui EDC BCA, tidak dikenakan biaya apapun,” imbuhnya.

Melansir dari situs resmi perusahaan, nasabah akan dikenakan tarif untuk setiap transaksi tarik tunai dengan menggunakan Kartu Debit BCA melalui EDC BCA.

Biaya administrasi ini akan dikenakan oleh seluruh merchant yang melayani fasilitas Tunai BCA. Nantinya, nominal biaya administrasi akan muncul pada struk dan mutasi rekening nasabah.

Sebagai informasi, fasilitas "Tunai BCA" menggunakan Debit BCA melalui EDC BCA yang tersedia di berbagai merchant ritel, kerap menjadi salah satu alternatif, selain penarikan uang tunai melalui ATM.

Adapun, biaya administrasi tarik tunai melalui merchant ritel tersebut masih lebih rendah dibandingkan biaya tarik tunai melalui ATM non-BCA yang sebesar Rp7.500 per transaksi.

“Nasabah tetap dapat melakukan tarik tunai secara gratis melalui jaringan ATM BCA yang tersebar di penjuru Indonesia,” ujar Hera.

Per Maret 2024, BCA telah memiliki 19.055 ATM dan tercatat masih dalam tren meningkat dari tahun lalu. Adapun, dari total jumlah ATM tersebut, sekitar 75% merupakan ATM Setor Tarik.

Jakarta: Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan sejumlah usulkan dan dukungan kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan kepada Komisi X DPR. Di antaranya usulan terkait reformulasi anggaran pendidikan, termasuk strategi pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi.

Usulan tersebut disampaikan ILUNI UI saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama tiga Ikatan Alumni (IKA) Perguruan Tinggi lainnya dengan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR.

Rapat tersebut mengangkat pandangan dan usulan masing-masing perwakilan ikatan alumni terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan, serta pandangan dan gagasan reformulasi anggaran pendidikan, termasuk strategi pembiayaan pendidikan. ILUNI UI menyampaikan pandangannya yang didukung dengan hasil survei terhadap mahasiswa aktif dan dosen UI.
Perwakilan ILUNI UI menekankan pentingnya sinergi antarperguruan tinggi. ILUNI UI juga mengusulkan peningkatan kompetisi sehat antaruniversitas, misalnya mempertandingkan proposal dalam kompetisi penerimaan dana bantuan (hibah) dan juga perguruan tinggi perlu bekerjasama dan saling bersinergi dalam penelitian, memanfaatkan teknologi, forum diskusi dan lain sebagainya.

“ILUNI UI menegaskan pentingnya dukungan Komisi X DPR terhadap regulasi insentif keringanan pajak dalam bentuk tax deductibility atas donasi yang diberikan oleh wajib pajak perseorangan/perusahaan untuk menumbuhkembangkan Dana Abadi dan donasi lainnya bagi perguruan tinggi.” ujar Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam dalam siaran persnya, Jumat, 5 Juli 2024.

ILUNI UI memahami, dana yang berasal dari APBN dan APBD tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan perguruan tinggi di Indonesia. Di samping bantuan pemerintah Perguruan Tinggi harus aktif mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya dan bantuan dari berbagai pihak dan mengelola Dana Abadi dan donasi dengan baik.

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan agar mempermudah dalam pengawasannya. Kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa juga hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, termasuk inovasi kurikulum.

Di samping itu, ILUNI UI juga mengusulkan penggiatan akses online learning sehingga dapat menjangkau mahasiswa lebih luas dengan biaya lebih murah. Perguruan Tinggi juga perlu meningkatkan kegiatan aktif para alumni untuk memberikan workshop, seminar, training, mentoring, diskusi, dan juga bantuan serta kerja sama dari industri untuk penelitian dan pemanfaatan teknologi pada perguruan tinggi.

ILUNI UI juga mengingatkan agar sekolah dan universitas memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar pendidikan dapat dinikmati lebih baik bagi penyandang disabilitas. Beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan tetap perlu disalurkan dan ILUNI UI menggagas adanya kontribusi (timbal balik) penerima beasiswa terutama dari program pascasarjana (seperti LPDP) yang dapat dirasakan secara langsung bagi dunia pendidikan seperti membantu penelitian, menjadi dosen tamu, memberikan pelatihan, diskusi dan lain sebagainya.

Turut hadir Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam, Almaida Askandar (Wakil Ketua Policy Center ILUNI UI), Catherine (Anggota Policy Center ILUNI UI), Muhammad Fakhri Muzaffar Abrar (Mahasiswa UI), Annisa Cinta (Mahasiswa UI), dan dihadiri pula Gembong Primadjaja (Ketua Umum IA-ITB), Andi lrman (Ketua YAPI IPB), serta Tarsisius Tukijan (Alumni UNIKA Atma Jaya).

Baca juga: Perjuangan Alfiyanto dari Daerah 3 T Kejar Mimpi Kuliah di UI

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengangkat Adian Napitupulu menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP masa bakti hingga 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024). Adian sendiri sebelumnya tidak memiliki jabatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Masalahnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki paruh kedua 2024, sejumlah sekuritas memperbarui daftar saham unggulan di pasar modal Indonesia. Saham-saham pilihan didasarkan pada sentimen pivot the Fed, prospek pertumbuhan laba, hingga transisi pemerintahan baru.

Hingga perdagangan Kamis (4/7/2024), indeks harga saham gabungan (IHSG) parkir di level 7.220,88. IHSG menguat 2,23% sepanjang 1-4 Juli didorong oleh apresiasi harga saham BYAN (20,3%), BBRI (4,1%), BRPT (27,3%), dan AMMN (5%).

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI melalui Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) fokus menggalakkan penyuluhan hukum kepada prajurit mengenai bahaya pinjaman dan judi online.

Kepala Babinkum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengatakan, penyuluhan itu dilakukan agar prajurit tidak terjebak pinjaman dan judi online.

“Penyuluhan hukum sekarang difokuskan pada pinjaman online dan judi online, mengenai masalah ancaman dan sanksinya,” kata Kresno saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Penyuluhan itu juga difokuskan soal cara mengatasi prajurit yang sudah terjerat pinjaman dan judi online. "Langkah apa yang harus mereka lakukan, sudah kami buat,” ujar Kresno.

Kresno mengatakan, materi penyuluhan itu juga telah diturunkan ke dinas hukum ketiga matra.

Selain itu, kata Kresno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga telah mengeluarkan telegram mengenai bahaya pinjaman dan judi online.

Sebelumnya, Panglima Agus menyatakan bahwa ia akan menghukum berat prajurit yang kedapatan judi online.

Bahkan, Agus juga mengancam prajurit yang terlibat judi online bisa dipecat.

“Yang jelas, yang melanggar, saya hukum. Hukuman berat. Bisa dipecat. Pecat. Supaya tobat,” ujar Agus di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024).

JAKARTA, investor.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan, tindakan asusila Hasyim Asy’ari yang berujung pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan persoalan pribadi. Karena itu, KPU enggan meminta maaf kepada publik atas hal tersebut.

"Yang jelas kalau kasus pelanggaran kode etik pemilu, kode etik dan perilaku penyelenggaraan Pemilu itu persoalan pribadi-pribadi di situ," kata August di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Meski pelanggaran Hasyim Asy'ari mecoreng nama KPU, August menegaskan, KPU tidak tepat untuk mengucapkan maaf karena hal tersebut merupakan ranah pribadi, bukan kelembagaan.

Menurut Agus, KPU enggan mencampuri persoalan Hasyim Asy'ari yang dipecat akibat tindakan asusila terhadap seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Belanda.

Meski demikian, KPU tetap menghormati keputusan DKPP tersebut. August juga menyatakan, KPU akan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana perintah undang-undang, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

KPU sudah mengambil langkah cepat salah satunya adalah menunjuk Mochamad Afifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) KPU.

"Kami sudah mengambil kesepakatan, memberikan mandat kepada Mas Afifuddin untuk melaksanakan tugas. Tentu dengan segala dinamika yang kami hadapi, kami harus memenuhi kewajiban kami terhadap undang-undang," tegas August.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Integrasi Jaringan Ekosistem - IJE (Weave) mencatatkan emisi obligasi perdana senilai Rp600 miliar di Bursa Efek Indonesia. Dana hasil penerbitan obligasi ini sebagian besar digunakan untuk pengeluaran modal (capital expenditure) untuk perluasan infrastruktur konektivitas, dan sebagian kecilnya untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Presiden Direktur PT Integrasi Jaringan Ekosistem, Hermansjah Haryono, mengungkapkan bila penerbitan Perdana Obligasi I IJE Tahun 2024 ini merupakan salah satu milestone penting perusahaan yang akan menjadi awal dari percepatan pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun.

“Kami tetap berfokus pada pencapaian misi kami dalam menghadirkan konektivitas internet yang handal

dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dengan keunggulan infrastruktur yang IJE miliki dengan kolaborasi yang terus berkembang dengan berbagai partner strategis, kami yakin dapat memberikan konektivitas internet yang handal dan terjangkau bagi 25 juta rumah tangga di Pulau Jawa yang

berdampak signifikan bagi transformasi digital dan ekonomi masyarakat”, ujarnya, Jakarta, Junat (5/7/2024).

Saat ini IJE telah mengoperasikan 7.000 km infrastruktur backbone serat optik berkapasitas besar di sepanjang jalur kereta serta jalur lainnya di Pulau Jawa. Perseroan juga telah berinvestasi pada penyediaanbandwidth berkapasitas besar hingga 64.000 Gbps.

Dan dalam mendukung aktivitas Cloud Computing ke depan, Perseroan juga telah membangun dan mengoperasikan 58 Edge Data Center (EDC) yang tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa, yang masih dapat ditingkatkan hingga 592 lokasi di Pulau Jawa .

Saat ini Edge Data Center Perseroan juga telah digunakan Cloud Provider untuk solusi Content Delivery Network (CDN). Seluruh ekosistem digital Perseroan yang saling mendukung ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 25 juta rumah tangga di Pulau Jawa yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi digital ke depan.

Di sisi lain, Perseroan juga telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 200 Ribu homepass untuk ISP (Internet Service Provider) lokal. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi IJE dalam memperluasjaringan infrastrukturnya di seluruh daerah.

“Pengembangan infrastruktur melalui penerbitan Obligasi ini akan memperkuat posisi IJE sebagai pemain

kunci pada industri telekomunikasi,” tambahnya.

Saat ini PT Integrasi Jaringan Ekosistem telah memiliki sekitar 200 mitra dan klien dengan reputasi baik di industri telekomunikasi yang diantaranya NTT Indonesia, Starlink Indonesia, My Republic, Lightstorm, Huawei Cloud, Qualcomm, BDDC, Trans Hybrid Communication, Pertamina Gas Negara, dan lainnya.

“Dengan seluruh perkembangan, kolaborasi, dan integrasi seluruh ekosistem digital, Perseroan siap menjadi tulang punggung konektivitas yang mendukung transformasi digital di Indonesia dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional,” tutup Hermansjah.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak habis pikir dengan situasi politik saat ini. Saat ini, orang berpolitik tak pakai hati.

"Betul-betul sekarang ini politik kita pragmatis sekali, jadi melupakan budi suara hati hanya demi ambisi kekuasaan. Apakah kita mau menjadi begitu?" kata Megawati saat berpidato di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Presiden ke-5 RI itu mengatakan, situasi politik seperti itu tetap berdampak pada masyarakat. Segala tindakan politik yang hanya menuju pada kekuasaan akan merugikan rakyat.

Megawati memang tidak menyebutkan siapa sosok yang dimaksud. Dia ingin kaderisasi di PDIP mulai dari anak ranting juga diperhatikan.

Sebab, pimpinan partai di tingkat anak ranting juga disebut sebagai pemimpin dan dia bertanggung jawab memberikan pendidikan politik yang baik.

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Bank DKI) terus berupaya mengoptimalkan kinerjanya melalui berbagai strategi dan inovasi. Salah satunya dengan memaksimalkan sinergi di dalam ekosistem badan usaha di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terbaru, Bank DKI baru saja meresmikan kerja sama dengan Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (KOPKARTRANS) dalam hal pemanfaatan produk dan layanan, di antaranya pada segmen konsumer, yaitu produk Kredit Multi Guna (KMG/KMG iB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Sinergi ini diharapkan dapat mempermudah akses kredit bagi Karyawan Transjakarta, melalui produk kredit/pembiayaan Bank DKI yang kompetitif dan inovatif," ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, dalam keterangan resminya, Selasa (2/7/2024).

Sementara bagi Bank DKI sendiri, menurut Amirul, kerja sama ini sengaja diinisiasi dalam rangka meningkatkan kinerja kredit dan pembiayaan, khususnya bagi segmen konsumer.

"Dalam peranannya, Bank DKI mendukung penyediaan produk-produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dan pemenuhan kebutuhan konsumtif karyawan Transjakarta," ujar Amirul.

Peresmian kolaborasi kedua pihak dituangkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah, dan Ketua KOPKARTRANS, Arkadeus Hamudin.

Prosesi penandatanganan PKS juga turut disaksikan secara langsung oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza dan Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta, Mayangsari Dian Irwantari.

"KOPKARTRANS menyambut baik sinergi yang terjalin bersama Bank DKI dalam hal pemanfaatan produk dan layanan kredit seiring dengan peranan KOPKARTRANS dalam peningkatan kesejahteraan karyawan Transjakarta," ujar Ketua KOPKARTRANS, Arkadeus Hamudin.

Dengan adanya sinergi ini, Arkadeus berharap dapat semakin meningkatkan peran KOPKARTRANS, di antaranya dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan Transjakarta.

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta, Mayangsari Dian Irwantari, menyampaikan bahwa kolaborasi antar BUMD ini merupakan sebuah peluang dan sinergi yang baik kedepan.

"Dengan adanya kolaborasi ini, Karyawan Transjakarta dapat memiliki peluang dengan mudah untuk mengakses produk dan layanan perbankan seperti kredit/Pembiayaan Multi Guna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank DKI," ujar Mayangsari.

Hal senada juga disampaikan oleh Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah, yang mengatakan bahwa Bank DKI terus berupaya memperluas jangkauan produk dan layanan kredit segmen konsumer melalui berbagai kolaborasi dengan pihak ketiga.

"Melalui kolaborasi yang dibangun, Bank DKI mendorong terciptanya inklusivitas dan kemudahan akses produk dan layanan perbankan khususnya produk kredit dan pembiayaan bagi seluruh masyarakat di Jakarta," ujar Zulfikryshah.

Sebagai informasi, Bank DKI memiliki sejumlah produk kredit dan pembiayaan yang turut ditawarkan kepada Karyawan Transjakarta, diantaranya Kredit Multi Guna (KMG) yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan (termasuk pembelian kendaraan listrik), biaya pendidikan, wisata religi, hingga liburan.

Selain itu, dalam hal penyediaan produk KPR, Bank DKI turut bekerja sama dengan berbagai developer yang menyediakan rumah tipe subsidi dan komersil yang dapat dimiliki oleh karyawan Transjakarta dengan skema angsuran yang terjangkau.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan, dalam mempermudah pengajuan produk kredit dan pembiayaan bagi nasabah, Bank DKI juga menyediakan layanan berbasis digital.

"Semakin mempermudah, Bank DKI juga saat ini mengembangkan aplikasi KMG online yang tersemat pada aplikasi JakOne Mobile yang dapat mengakomodir pengajuan kredit konsumer dimana saja kapan saja," ujar Arie. (TSA)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia mengalami peningkatan pada Juni 2024.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 140,2 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 139 miliar.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang, menilai peningkatan cadangan devisa Indonesia ini merupakan perkembangan positif yang dapat menjaga optimisme pelaku pasar dan memperkuat kemampuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Ia memproyeksikan, ke depannya, cadangan devisa akan bergerak di kisaran US$ 138 hingga US$ 142 miliar, seiring dengan kondisi inflasi global yang melandai, yang dapat menyebabkan nilai tukar rupiah menguat.

“Jika kondisi ini terjadi, maka akan positif untuk posisi devisa,” kata Ana, panggilan akrab Hosianna, kepada Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Lebih lanjut, Ana memprediksi bahwa seiring dengan perkembangan politik di Amerika Serikat (AS) dan Eropa terkait pemilihan umum, pertumbuhan ekonomi domestik akan tetap stabil.

Hal ini didukung oleh fundamental domestik yang tetap solid dan penurunan inflasi global yang memberikan angin segar.

Untuk diketahui, peningkatan posisi cadangan devisa Indonesia menjadi US$ 140,2 miliar dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang masih menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, menyatakan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 ini setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Erwin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7).

Erwin menambahkan, ke depannya Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Pelaku usaha ritel meminta pemerintah Indonesia memberantas impor ilegal. Mereka menilai pengenaan bea masuk 200 persen saja tidak cukup untuk menyelamatkan industri ritel dalam negeri.

Saat ini Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan aturan pengenaan bea masuk hingga 200 persen kepada tujuh komoditas impor dari China. Angkanya masih dikaji Kemendag, bisa 50 persen, 100 persen, hingga 200 persen.

Sekjen Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Haryanto Pratantara, mengatakan pengenaan bea masuk yang tinggi itu bakal berdampak pada importir legal saja.

"Penambahan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) akan mempengaruhi yang lapor, yaitu yang legal. Jadi apakah itu akan mengurangi (impor ilegal), tidak. Jadi enggak ada gunanya ditambah berapa pun besarannya," kata Haryanto saat media gathering di Sarinah Jakarta, Jumat (5/7).

Pada Selasa (25/6) lalu, Presiden Jokowi mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) membahas polemik serbuan produk impor masuk Indonesia. Hasilnya, pemerintah bakal menerbitkan aturan baru terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Kalau isunya barang-barang impor ilegal solusi ini tidak tepat sasaran. Karena yang ilegal itu tidak mematuhi regulasi. Yang kena justru importir legal yang mereka bayar pajak, PPh, bea masuk," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menyoroti bagaimana pemerintah bongkar pasang regulasi namun sama sekali tidak ada yang fokus pada pemberantasan impor ilegal.

"Permendag 36 sampai Permendag 8 dan seterusnya itu sama sekali tidak pernah menyentuh impor ilegal. Jadi peraturan apa pun yang diterbitkan enggak menyelesaikan masalah, karena enggak menyentuh impor ilegalnya," kata Alphonzus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sanksi itu diberikan usai Hasyim dinyatakan melakukan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Komisioner KPU August Mellaz mengaku prihatin dengan kejadian itu. Namun, ia meminta urusan personal itu tak sampai disangkutpautkan dengan keluarga Hasyim. Menurut dia, urusan itu sangat tidak pantas dikaitkan dengan keluarga Hasyim.

"Kami memohon kepada teman-teman media, jika memungkinkan urusan Pak Hasyim dengan putusan DKPP itu dibatasi di Pak Hasyim. Jangan dibawa ke keluarganya. Ini kanenggak benar situasi semacam ini," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Ia menilai, saat ini sudah banyak berita yang membawa-bawa keluarga Hasyim terkait dengan putusan DKPP. Padahal, keluarga tidak memiliki sangkut paut dengan masalah yang dihadapi Hasyim.

"Kan anak istri bukan bagian dari yang harusnya jadi masalah, tapi kalau kita lihat diperhatikan berita-berita ya tentu kita minta kebesaran hati kita bersama," ujar August.

Ia meminta semua pihak untuk menghormati putusan DKPP. Namun, di sisi lain, semua pihak diimbau tidak mengekspos keluarga Hasyim terkait dengan kasus asusila yang dihadapikya.

"Mereka kan punya hak pribadi yang jangan sampai kita sentuh juga. Itu yang ingin kami sampaikan," kata dia.

Sebelumnya, Hasyim telah buka suara usai dinyatakan bersalah oleh DKPP terkait tindakan asusila terhadap PPLN. Hasyim dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, tugas menjadi anggota ketua KPU memang berat. Karena itu, KPU dinilai butuh dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

"Ya memang jadi anggota dan ketua KPU kan berat, masa orang berat kami bilang ringan. Nah kami mau menjelaskan karena berat, maka kami butuh dukungan teman-teman," kata Afif setelah ditunjuk sebagai Plt Ketua KPU di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Ia mengaku sadar sejak awal bahwa tugasnya di KPU sangat berat. Untuk itu, peran dari semua pihak sangat dibutuhkan bagi KPU menjalankan tugasnya.

Afif menambahkan, KPU membuka pintu untuk menerima aspirasi masyarakat. Menurut dia, KPU butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Karena itu, Afif berharap semua pihak dapat memberkan masukan dan saran kepada KPU. Seluruh masukan dan saran itu tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPU.

"Kami menerima masukan, kami akan koreksi, kami akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak baik, kurang baik dan pada akhirnya KPU sadar tidak bisa sendirian. Kami minta dukungan para pihak," kata dia.