Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal bagaimana Pancasila saat ini dijalankan di tengah kehidupan berbangsa. Dia lalu menaikkan nada bicaranya ketika Pancasila disebut buatan Bung Karno.

"Hanya karena selalu kalau subjektif, itu itu kan bikinannya Bung Karno sopo [siapa]?" ujar Megawati dengan nada tinggi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

"Kalau memangnya Bung Karno terus kenapa? Bikinan kadal? Lah iya lho kan ada buktinya apa baca BPUPK," tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI itu berani menantang debat siapa saja yang mau bicara soal Pancasila dengannya. Bagi dia, Pancasila sudah memuat berbagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, Megawati merasa, Pancasila sudah tidak dipandang penting. Bahkan, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya malah diubah.

"Saya berani berbantahan tapi dengan fakta jangan omong kosong," ucap dia.

Megawati berpidato dalam rangka pembacaan sumpah jabatan pengurus DPP PDIP perpanjangan masa jabatan hingga 2025. Perpanjangan ini dilakukan karena Kongres PDIP digelar 2025.

RENCANA kebijakan Kementerian Kesehatan untuk membuka "keran" untuk "dokter impor" tidak saja telah menuai kontroversi, tapi secara strategis juga sangat berbahaya bagi kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa.

Dikatakan kontroversi karena secara politik memang menuai penolakan di kalangan para dokter dalam negeri. Boleh jadi memang yang muncul ke permukaaan adalah representasi dari dokter-dokter yang terkesan mendukung rencana kebijakan sang menteri.

Jika tidak, maka tidak mungkin seorang Dekan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi sekelas Universitas Airlangga harus dipecat, karena menolak rencana tersebut. Tidak diperlukan pemecatan, jika memang nyatanya dokter-dokter mendukung rencana tersebut.

Asumsi saya, pemecatan adalah permainan kekuasaan (power game) atas nama "pertunjukan sanksi" kepada para dokter sejagad nusantara untuk memunculkan efek jera.

Pesan yang ingin disampaikan adalah menolak rencana dokter impor dari pemerintah bukan tanpa risiko, meskipun sampai hari ini kita masih mengklaim hidup di alam demokrasi.

Menolak berarti akan membahayakan jabatan dan profesi para dokter. Dan itulah yang dialami oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga baru-baru ini.

Argumentasi akademis yang semestinya dianggap sangat kompeten di bidangnya, justru berujung buruk, hanya karena tidak sejalan dengan rencana kebijakan penguasa Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, dari sisi strategis, rencana kebijakan impor dokter juga berlawanan dengan ketahanan negara di satu sisi dan tidak sejalan dengan spirit yang sedang berkembang saat ini di sisi lain.

Lihat saja rencana kebijakan Kementerian Perdagangan yang putus asa ingin mengenakan tarif untuk barang impor dari China sampai 200 persen.

Rencana kebijakan tersebut justru kontroversial karena datang terlambat. Setelah produk dalam negeri kita hancur-hancuran bertekuk lutut dihadapan produk impor dari China, pemerintah baru menyadari bahwa kita sudah sangat terlambat dalam membangun ekosistem industri manufaktur.

Walhasil, rencana kebijakan tarif tersebut pun kontroversial karena dinilai sangat terlambat. Setelah industri dalam negeri menjadi kecanduan dan sangat tergantung kepada produk impor dari China karena harganya yang murah, di mana risiko yang harus ditanggung adalah kehancuran industri dalam negeri, barulah pemerintah bertindak.

Tak pelak rencana tersebut berpotensi semakin memperburuk keadaan, karena akan memicu inflasi produk manufaktur di kemudian hari di satu sisi dan berpotensi menuai balasan dari China yang bisa berujung perang dagang.

Jika itu terjadi, lagi-lagi Indonesia yang menjadi korban, mengingat China adalah mitra dagang utama kita.

Jadi kembali kepada rencana impor dokter tersebut, dari sisi ketahanan nasional, sangat tidak bijak memaksakan kebijakan yang justru akan berujung buruk untuk dunia kedokteran kita di kemudian hari.

Kesehatan adalah bagian dari sektor publik, seperti sektor pendidikan dan infrastruktur dasar. Karena itu anggaran ketiga sektor ini sangat besar di satu sisi dan keterlibatan pemerintah sangat intens di sisi lain.

Artinya, ikut melibatkan dokter asing di dalam ekosistem kesehatan nasional semestinya menjadi pilihan pahit dan terakhir, jika situasinya memang sudah masuk kategori darurat.

Misalnya, dalam kasus bencana alam atau peperangan, di mana kebutuhan kehadiran dokter bersifat "wajib" dan "harus saat itu juga". Namun di saat seperti ini, syarat tersebut sama sekali tak terpenuhi.

Kementerian Kesehatan harus belajar dari kusutnya industri manufaktur kita akibat gempuran barang impor.

Risikonya akan sangat besar dan sangat negatif di kemudian hari, baik dari sisi penyempitan kesempatan kerja bagi anak negeri maupun dari sisi masa ketahanan kesehatan nasional yang akan semakin rentan dari ketergantungan kepada sumber daya manusia (SDM) impor.

Langkah terbaik saat ini, sebelum terlambat seperti yang dialami industri manufaktur nasional, adalah membenahi ekosistem SDM kesehatan nasional yang berbasiskan kepada kekuatan SDM nasional sendiri.

Jika datanya mengatakan rasio antara dokter spesialis tertentu, misalnya dokter spesialis jantung, dengan pasien penyakit jantung terlalu tinggi, maka jalan terbaiknya adalah menyiapkan roadmap taktis untuk mengurangi rasio tersebut dalam kurun waktu pendek, lima tahunan, tapi dengan berbasiskan kepada SDM lokal.

Apalagi jika datanya menunjukkan bahwa rasionya tidaklah sekritis itu. Sebagaimana penjelasan dari pakar-pakar kedokteran yang muncul belakangan, masalahnya sebenarnya bukanlah rasio yang terlalu tinggi, tapi justru distribusi yang tidak merata.

Para dokter spesialis cenderung menumpuk di daerah tertentu, tepatnya di daerah yang daya tarik ekonominya besar.

Nah, jika itu masalahnya, justru rencana kebijakan impor dokter malah semakin lucu terdengar.

Masalah rasio dokter terhadap pasien dan ketidakmerataan sebaran dokter tidak semestinya dijawab dengan cara "jalan pintas malas capek", yakni rencana kebijakan impor dokter, yang justru berbahaya secara jangka panjang.

Masalah tersebut harus diselesaikan secara terukur dan baik, agar tidak mengontaminasi ekosistem kesehatan nasional dengan hal-hal yang justru bisa membahayakan masa depan sektor kesehatan nasional itu sendiri.

Bahkan selama ini, sektor farmasi yang dekat kaitannya dengan praktik kedokteran Indonesia, sudah sangat bergantung pada rantai pasok impor.

Dibutuhkan upaya-upaya untuk menguatkan "local supply chain" sektor farmasi agar nasibnya tidak sama dengan sektor manufaktur pada umumnya yang berantakan karena serbuan barang impor.

Artinya, rencana "jalan pintas impor dokter" ini harus ditinjau ulang, bahkan dibatalkan, lalu diganti dengan rencana strategis untuk menguatkan ekosistem kesehatan nasional dengan SDM nasional berkualitas, berdaya saing, menyebar secara merata di satu sisi dan berbasiskan "local supply chain" yang kokoh di sisi lain.

Di satu sisi, pembaruan regulasi tentang keterkaitan dokter dengan wilayah tertentu perlu digariskan ulang, agar penyebaran dokter bisa lebih merata dan lebih mewakili peta geografis kesehatan nasional.

Sementara di sisi lain, rencana kebijakan berupa insentif dan diisentif juga perlu dirumuskan ulang, agar memunculkan daya tarik baru bagi para dokter untuk mengisi kekosongan "kehadiran" dokter spesialis tertentu di wilayah dan daerah yang memang lebih membutuhkan.

Beriring dengan itu, roadmap strategis tentang penguatan SDM kedokteran juga dibutuhkan, terutama yang menguatkan peran SDM dalam negeri di satu sisi dan perbaikan kualitas SDM kedokteran domestik di sisi lain, agar tidak kalah bersaing dengan kualitas dokter di luar negeri.

Bukankah Prabowo Subianto; Presiden terpilih periode 2024-2029, sudah menjanjikan secara terang-terangan akan menyiapkan dokter-dokter dalam negeri yang handal, untuk menangani berbagai persoalan kesehatan nasional.

Bahkan belum lama ini beliau justru mempercayakan pemulihan cedera kaki kirinya kepada para dokter Indonesia di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belum lama ini sukses menjalani tindakan operasi pada kaki kirinya sehingga terlihat pulih dan menghadiri hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-78 Polri beberapa waktu lalu di Monas Jakarta.

Mengutip pemberitaan media, Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Kapusrehab Kemhan) Brigjen TNI dr. Daniel Lumadyo Wartoadi mengungkap alasan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan operasi cedera kaki di dalam negeri.

"Mengapa Beliau memilih RSPPN, inilah yang beliau kepinginkan, kita anak bangsa harus mampu menjawab tantangan yang ada pada perkembangan dunia pada saat ini. Nyatanya bisa," katanya di lapangan Mako Pusrehab Kemhan Jalan RC Veteran Nomor 178 Bintaro Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Bahkan, kata Daniel, presiden terpilih itu juga sangat mengapresiasi tenaga medis RSPPN, dan Tim Pusrehab Kemhan.

Lantas bukankah rencana kebijakan impor dokter ini akan mencederai mimpi pemerintahan yang baru nantinya, karena sangat berlawanan dengan ideologi ekonomi presiden terpilih?

Setidaknya dari rencana kebijakan yang diajukan oleh Menteri Kesehatan sudah bisa dilihat bahwa sosok menteri yang satu ini sangat tidak kompatible dengan platform kebijakan pemerintahan yang baru nanti. Bahkan berlawanan.

Liberalisasi yang direncanakan akan diterapkan di sektor kesehatan nasional dan di arena kedokteran Indonesia adalah bukti bahwa pemerintahan yang baru semestinya tidak lagi berusaha memberi tempat kepada sosok seperti itu di dalam kabinet dan posisi strategis lainnya, karena berpotensi membuat pemerintahan kelak mengalami keblunderan kebijakan

Megawati Soekarnoputri menyebut bahwa KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk ketika era kepemimpinannya sebagai Presiden ke-5 RI. Oleh karenanya, Megawati mengaku tahu kekurangan kedua lembaga tersebut.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

"KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tau isi perutnya, orang itu saya yang buat. MK, saya yang buat, bukan sombong. Tanya deh siapa yang buat. Makanya saya tahu lah kurangnya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi blabla," kata Ketua Umum PDIP itu.

Selain itu, ia juga menyinggung soal KPU. KPU memang sedang dalam sorotan setelah Hasyim Asy'ari dinyatakan DKPP terbukti melakukan asusila. DKPP pun memberikan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asy'ari, selaku Ketua sekaligus Anggota KPU.

"KPU, nah kemarin. Itu saya ngomong gini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia, itu kan bagian. Kok begitu ya, pusing saya," kata Megawati sambil terlihat memegang kepalanya.

"Padahal fungsinya mengayomi, memberikan, tadi saya ngomong, masih terjaga oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai pembelengguan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dengan setara, dalam seluruh proses politik ekonomi dan pembangunan kemajuan bangsa," sambungnya.

IDXChannel- PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) siap berperan aktif dalam mendukung ekosistem ekonomi biru di Indonesia.

"J Trust Bank meyakini pentingnya membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan di mana laut adalah penopang kehidupan untuk bumi dan seluruh mahluk hidup di dalamnya," ujar Direktur Bisnis J Trust Bank, Widjaja Hendra dalam rilis Jumat (5/7/2024).

Ekonomi biru atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut.

Ekonomi biru tentunya sangat bergantung pada kondisi kehidupan segitiga terumbu karang sebagai episentrum keanekaragaman hayati laut dunia yang meliputi lautan enam negara di kawasan Asia Pasifik: Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste.

JTrust juga telah menghadiri High Level Forum dengan topik Blue Natural Capital yang diselenggarakan oleh Coral Triangle Initiatives (CTI) dan Blue Institute pada 7-9 Juni 2024 di Manado, Sulawesi Utara.

Forum yang dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Steven Kandouw dihadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, Satvinder Singh; Direktur Eksekutif CTI - CFF, Dr. Frank Griffin; Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito; dan Direktur Bisnis Widjaja Hendra beserta Representative Director J Trust Group & Komisaris J Trust Bank, Nobuiku Chiba.

Kegiatan high level forum ini diadakan dalam rangka memaknai Coral Triangle Day (Hari Segitiga Terumbu Karang) yang jatuh pada 9 Juni.

Seperti diketahui, domain maritim merupakan mesin pertumbuhan utama bagi perekonomian ASEAN. Sektor perikanan, transportasi laut, dan pariwisata serta kegiatan ekonomi berbasis laut lainnya menyumbang 15,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) di kawasan ini dan mendukung 18,2 persen lapangan kerja.

J Trust Bank memaparkan kesiapannya memberikan kredit mikro via indirect channel kepada pelaku usaha ultra-mikro di dalam ekosistem ekonomi biru melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Sehingga nantinya membantu J Trust Bank dalam mendistribusikan kredit tersebut.

Untuk mewujudkan hal itu, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatangani Nota Kesepahaman (Memo of Understanding/MoU) antara J Trust Bank dengan Blue Institute untuk ‘Pembiayaan Mikro kepada Koperasi Masyarakat Perikanan Pesisir’ bermitra dengan PT Sinar Purefoods Internasional dan PT Samudra Ulam Nusantara.

"Kami sangat bersemangat menggarap kerja sama kredit mikro untuk pelaku usaha pada ekosistem kelautan khususnya pada kelompok Nelayan. Tidak hanya pemberian kredit, J Trust Bank juga turut berbagi peran dalam program tanggung jawab sosial perusahan (CSR) bersama dengan PT Sinar Purefoods Internasional dan PT Samudra Ulam Nusantara," ujarnya.

Hal ini selaras dengan komitmen perseroan untuk meneruskan kinerja positif perusahaan melalui pertumbuhan portfolio pembiayaan berkelanjutan.

Per Desember 2023, J Trust Bank mencatatkan kredit pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp4,3 triliun atau naik sebesar 56 persen dari Rp2,8 triliun di Desember 2022.

Sedangkan pada kredit Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), per Desember 2023 J Trust Bank telah mendistribusikan kredit sebesar Rp5,7 triliun atau setara dengan 24 persen dari total portfolio kredit J Trust Bank.

(SAN)

JAKARTA, investor.id - PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) mencatatkan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 5 Juli 2024 ini.

Pada pembukaan perdagangan saham ini menguat ke Rp 138 dan di penghujung sesi I PART melesat 34,29% ke Rp 141.

Sejumlah 313,90 juta saham ditransaksikan, frekuensi 31.579 kali, dan nilai transaksi Rp 41,69 miliar. Saham PART ditransaksikan di harga rata-rata Rp 132,8.

Terpantau di akhir sesi I terdapat antrean jual di Rp 141 menumpuk sejumlah 126,36 ribu lot saham. Sedangkan antrean beli tertinggi harganya di Rp 140 dengan jumlah anteran 14,52 ribu lot saham.

Cipta Perdana Lancar sebelumnya menggelar initial public offering (IPO) dengan masa penawaran umum pada 1-3 Juli 2024.

Perseroan melepas sebanyak 680 juta saham di Rp105 per saham. Sehingga total nilai penawaran umum mencapai sebanyak Rp 71,4 miliar.

Bertindak sebagai lead underwriter adalah MNC Sekuritas. Bersama penjamin emisi efek Erdhika Elit Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas.

Otomotif

Cipta Perdana Lancar (PART) adalah perusahaan manufaktur dengan fokus pada stamping dan assembling parts yang didirikan pada tahun 2009.

Perseroan didirikan sebagai pengembangan dari usaha produsen komponen otomotif skala kecil milik Hamim sejak tahun 2007. Awalnya berfokus pada produksi sparepart otomotif, perseroan memperluas jangkauannya dengan berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001 pada 2011 dan menjalin kemitraan strategis dengan Yayasan Dharma Bakti Astra, anggota Astra Group.

Pada 2016, langkah signifikan diambil dengan menjadi pemasok tier ke-2 dalam segmen kendaraan roda empat, kemudian memperluas posisinya sebagai pemasok tier ke-1 untuk Panasonic dan PT Mesin Isuzu Indonesia pada 2018.

Dorongan ekspansi perusahaan berlanjut di 2020 dengan akuisisi PT Usbersa Mitra Logam yang memungkinkan ekspansi pabrik. Puncaknya terjadi pada 2022 dengan pembangunan pabrik dan kantor utama baru yang luasnya mencapai 23.603 m2. Mengantisipasi permintaan yang terus meningkat, perusahaan juga melanjutkan investasi pada 2023 dengan pembelian empat mesin stamping baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Saat ini, perseroan fokus bergerak di bidang bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif, elektronik, dan sanitasi. Beralamat di Tangerang, Banten.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANYUWANGI, iNews.id- MNC Peduli kembali mengulurkan tangan untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan menggelar operasi bibir sumbing gratis. Kegiatan tersebut digelar Kamis (4/7/2024).

Dalam kegiatan ini MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit (RS) Al-Huda Genteng Banyuwangi. Denada, putri pasangan Dirhan Dwi Kurniawan dan Misel Wulandari, tinggal di rumah sederhana di Dusun Krajan, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. 

Denada Eka Putri Hansel, balita berusia delapan bulan menderita kelainan tersebut sejak lahir. Kehidupan keluarga ini terbilang berat.

Sang ayah, Dirhan, bekerja serabutan sebagai kuli bangunan atau buruh cangkul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan, mereka tidak mampu membiayai operasi bibir sumbing Denada.

Melihat kondisi ini, MNC Peduli hadir untuk meringankan beban keluarga Denada bekerja sama dengan Rumah Sakit Al-Huda Genteng Banyuwangi. MNC Peduli membiayai operasi Denada secara gratis.

Pihak rumah sakit beberapa kali mengunjungi Denada untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum operasi. Ibu Denada, Misel Wulandari, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada MNC Peduli dan Rumah Sakit Al-Huda atas bantuan mereka.

"Awalnya sudah periksa di posyandu dan puskesmas, tapi tidak pernah USG. Jadi pas lahir kaget lihat anak seperti ini, kepikiran juga masa depannya bagaimana. Untung ada MNC Peduli dan Rumah Sakit Al-Huda yang membantu operasi anak saya," kata Misel.

Dokter Khusnul Imama dari Rumah Sakit Al-Huda menjelaskan, Denada mengalami celah bibir dan celah langit. "Oleh karena itu, membutuhkan tindakan operasi untuk menghubungkan kedua celah ini," kata Khusnul.

Operasi Denada berjalan lancar. Selain operasi bibir sumbing, MNC Peduli juga membiayai operasi gratis lainnya seperti katarak, hernia dan pteregium bagi masyarakat kurang mampu di Banyuwangi.

Kisah Denada dan MNC Peduli ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa kepedulian dan sinergi antar pihak dapat membantu mereka yang membutuhkan. 

MNC Peduli terus berkomitmen untuk membantu masyarakat kurang mampu dan memberikan mereka harapan untuk hidup yang lebih baik.

Editor: Kurnia Illahi

Ombudsman RI mengungkapkan temuan sementara terhadap permasalahan yang terjadi pada praktik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah provinsi di Indonesia.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengungkapkan, temuan-temuan yang diungkapkan merupakan masalah yang paling menonjol terjadi.

Salah satu yang dicontohkan yakni Aceh yang terdapat penambahan rombongan belajar (rombel).

"Misalnya di Aceh adalah kurangnya sosialisasi, lalu juga ada penambahan rombel (rombongan belajar) di luar ketentuan dan penambahan jalur madrasah di luar prosedur, ini kami temukan di Aceh," ujar Indraza dalam konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Kemudian di provinsi Riau, ada temuan diskriminasi siswa pada jalur perpindahan orang tua yang bekerja sebagai ASN atau BUMN. Atas hal itu, siswa dengan orang tua bekerja di BUMD, swasta dan wiraswasta tidak dapat diterima.

"Yang sekarang lagi heboh mungkin kalau ada teman-teman rekan media yang di Sumatera Selatan, Palembang hari ini ada rencana demo ke kantor kami di Palembang. Dan sebetulnya sudah dilakukan minggu lalu juga," ucap Indraza.

Temuan di provinsi Sumatera Selatan, khususnya Palembang ini perihal penyimpangan prosedur pada jalur prestasi. Penyimpangan ini disebut ada sekitar 911 siswa dianulir, karena banyak yang menggunakan dokumen aspal (asli tapi palsu).

"Dikarenakan apa? Karena banyak yang menggunakan dokumen aspal (asli tapi palsu) di mana sertifikat-sertifikat itu dikeluarkan, baik oleh dinas ataupun induk olahraga yang memang sengaja dibuat, padahal tidak pernah ada prestasinya, tidak ada perlombaannya," tuturnya.

"Belum lagi juga ada sedikit diskriminasi memasukkan nilai tahfidz (hafalan Quran) untuk SMA umum, itu menjadi diskriminasi karena belum tentu semua siswa itu adalah muslim," tambahnya.

Kemudian di Provinsi Banten juga ditemukan penanganan aduan yang tidak optimal karena petugasnya tidak kompeten. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Barat, khususnya perihal minimnya pengawasan dan eror aplikasi.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan manipulasi dokumen pada jalur zonasi dengan menitip Kartu Keluarga dengan status family lain.

"Lalu juga ada dugaan pemalsuan KK, lalu juga sebetulnya di sini tidak dicantumkan, ya, terkait dengan adanya potensi. Ini yang saya minta mungkin nanti berkoordinasi dengan rekan-rekan di KPK yang mengatakan bahwa PPDB ada gratifikasi, ternyata ada gratifikasi di mana ada oknum di Yogya yang menggunakan dana CSR untuk membiayai sekolah yang dituju oleh anaknya," ungkap Indraza.

Provinsi Jawa Tengah ditemukan proses PPDB yang di luar prosedur dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, di mana tidak ada jalur tes tetapi tetap ditemukan adanya jalur tes salah satunya di Semarang dengan Si Cerdas PPDB Cerdas.

"Di Magelang, ya, terutama menggunakan tes berbasis komputer dengan kuota 40 persen, sedangkan 60 persen baru dibagi dengan empat jalur reguler," imbuhnya.

Di Kabupaten Klaten juga ada praktik penjualan seragam sekolah. Umumnya di tingkat provinsi Jawa Tengah juga ketidakmampuan proses verifikasi akun pendaftaran.

Selain itu di provinsi Bali ditemukan penyalahgunaan jalur afirmasi dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Temuan di Bali ini, dinas pendidikannya menambah daya tampung siswa dengan menambah jumlah SMA.

Namun secara fisik bangunan SMA tersebut belum dibangun, sehingga Dinas Pendidikan Bali mengalihkan siswanya ke sekolah SMA lain.

"Dan itu menjadi protes bagi asosiasi SMA swasta, kenapa enggak kami yang dirangkul? Kenapa harus buat sekolah tambahan seperti itu, yang memang akhirnya diselesaikan baik oleh antara Dinas maupun asosiasi sekolah swasta dan juga dimediasi oleh Ombudsman ataupun BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) di provinsi Bali," jelas Indraza.

Kemudian di provinsi Nusa Tenggara Barat ditemukan diskriminasi jalur prestasi bagi siswa beragama tertentu. Diskriminasi ini seperti di Palembang di mana PPDB menggunakan nilai-nilai keagamaan tapi hanya untuk muslim saja.

Terakhir, pada provinsi Maluku Utara terdapat penambahan rombongan belajar dengan mengalihfungsikan laboratorium menjadi ruang kelas.

Akibatnya, sekolah menjadi tak punya laboratorium untuk keperluan kegiatan belajar mengajar.

"Nah ini jadi kendala lagi, padahal sebetulnya sudah dijelaskan dalam Keputusan Sekjen bahwa penambahan rombel itu hanya boleh dalam kondisi khusus," kata Indraza.

"Misalnya sudah tidak ada lagi sekolah di daerah tersebut, selain sekolah tersebut. Jadi enggak ada sekolah swasta, nah ini boleh, tapi banyak beberapa daerah melakukan penambahan rombel di luar aturan yang sudah ditetapkan," kata dia.

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono, menjelaskan sikapnya yang memilih program makan siang gratis dibandingkan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Program makan siang gratis yang diubah namanya menjadi Program Makan Bergizi Gratis mendapat anggaran Rp 71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Soedradjad membandingkan kedua program tersebut dari sudut pandang dirinya sebagai ekonom. "Sebagai seorang ekonom yang enggak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih yang makan siang bergizi karena saya tahu bahwa itu akan bisa dilaksanakan segera," kata kata Soedradjad dalam Mid Year Banking & Economic Outlook 2024 yang diadakan Infobank, dikutip Jumat (5/7).

Kakak ipar Prabowo itu mengatakan tim ekonomi pemerintahan baru sudah menyiapkan detail pelaksanaan program makan siang gratis. "Kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya. Siapa yang akan menerima dan seterusnya," kata dia.

Sedangkan mengenai program pemindahan ibu kota negara (IKN), menurutnya, perkiraan biayanya belum terlalu jelas. "Air bersih saja belum ada, jadi pembiayaannya jelas luar biasa besarnya," kata dia.

Soedradjad menekankan perbandingannya ini bukan berarti dirinya anti atau menolak rencana pemindahan ibu kota. "Siapa saya mau menggagalkan suatu program yang demikian besar," kata dia.

Soedradjad menyatakan ia menerima banyak cacian karena pilihannya itu. Sebelumnya ia pernah mengutarakan sikapnya dalam wawancara dengan Kompas TV.
"Mereka bilang seolah-olah saya akan memisahkan antara Prabowo dengan Pak
Joko Widodo," kata dia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan bila ingin berjalan program pemindahan ibu kota baru perlu direncanakan dengan matang. "Saya enggak pernah tidak setuju dengan pemindahan, hanya mestinya dipikirkan secara matang," kata Soedradjad.

Soedradjad mencontohkan keberhasilan Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru itu berjarak 25 kilometer dari Kuala Lumpur. "Suatu hasil yang bagus sekali," kata dia.

Sebaliknya dia mencontohkan Kamboja yang gagal memindahkan ibu kota karena berada di tengah hutan. "Sudah dibangun sejumlah gedung tapi orangnya enggak ada yang mau pindah, pegawainya aja enggak mau, apalagi yang lain. Kita tidak mau dong semacam itu," kata dia.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah berpandangan jumlah tersebut tidak mengganggu fiskal dan masih masuk akal.

Said mengatakan beban untuk bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi selama ini hampir Rp 500 triliun. "Bahkan pernah kita mencapai Rp 540 triliun dan kini sekitar Rp 570 triliun, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Banggar yakin pemerintahan Prabowo Subianto memperhatikan fiskal dalam negeri. Di sisi lain, ia menyatakan nominal anggaran itu sesuai harapan Banggar yang tak menyentuh nilai ratusan triliun rupiah.

"Isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menyoroti Festival Kuliner Non Halal di kota-kota besar, satu di antaranya di kota Solo, Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, IHW akan menggugat yang diawali dengan teguran terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan pemilik mall tempat festival itu digelar.

Ikhsan mengatakan, festival makanan non halal atau haram yang diselenggarakan di sebuah pusat perbelanjaan di kota Solo pastilah atas seizin pemkot Solo. Artinya, ujar dia, wali kota dan jajaran pemkot Solo sedang menggerakkan masyarakatnya, mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk melawan ketentuan Undang-undang (UU).

"Bahwa warga negara yang ingin tetap mengonsumsi produk yang tidak halal juga diperbolehkan, bahkan memperjualbelikan produk yang tidak halal bahkan haram juga tetap diizinkan, akan tetapi harus dilakukan dengan tata cara sesuai undang-undang," kata Ikhsan kepada Republika, Jumat (5/7/2024)

Tata cara yang benar sesuai UU, misalkan dilakukan dengan cara dipisahkan barang non halal dari barang-barang produk yang halal, demikian juga tempatnya harus dipisahkan. Kalaupun dimasak dalam sebuah restoran atau pujasera, maka harus terpisah tempatnya dan peralatan masaknya, artinya dapurnya juga tidak boleh tercampur. Apabila bersentuhan, ujar dia, maka dapat dipastikan semua makanan di pujasera dan dapur mall tersebut produk makanan dan minumannya terkontaminasi menjadi tidak halal atau haram.

IHW menegaskan, hal demikian telah diatur tegas di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Jo UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Demikian pula pasal 4 telah tegas mengatur mengatur, bahwa semua produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

"Wali kota dan pemkot Solo pasti paham, sebagai pemerintah kota yang wajib melaksanakan dan taat dengan UU. Demikian juga pemilik Mall tempat diselenggarakan festival tersebut, apalagi sempat menggunakan spanduk dan beriklan, ini termasuk badan usaha yang melawan pemerintah dan sedang mendemoralisasi masyarakat dan mendelegitimasi UU Jaminan Produk Halal," ujar Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, masyarakat Solo yang religius harus kompak untuk menghindari mall itu, untuk tidak menginjakkan kaki di mall tersebut apalagi berbelanja. Karena berarti pemilik mall itu sedang mempertontonkan bagaimana haram dan halal dicampurkan dan didagangkan dengan exposif dan vulgar.

Di sisi lain, dia menjelaskan, pemerintah selama 10 tahun telah berjuang menerapkan UU mengenai jaminan produk halal. Menurut IHW, ini tantangan baru untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerapkan sanksi.

"Indonesia Halal Watch akan menggugat pemilik Mall yang ada di Solo itu ke pengadilan atas kesengajaannya menyelenggarakan festival ini, karena jika dibiarkan maka hal ini akan berdampak pada rusaknya psikologi sosial dan hancurnya perasaan masyarakat Indonesia yang religius," ujar Ikhsan.

Ikhsan menambahkan, sebelum IHW melayangkan gugatan, IHW akan melakukan teguran keras melalui surat kepada pemilik Mall dan Pemkot Solo untuk menghentikan kegiatan itu dan meminta maaf kepada publik melalui media massa.

Festival masih non aktif..

Founder sekaligus CEO Halal Corner, Aisha Maharani, turut menanggapi masalah penyelenggaraan festival makanan non-halal di Solo yang sempat dibatalkan karena diprotes organisasi masyarakat. Menurut dia, festival makanan semacam itu seharusnya tidak dipermasalahkan atau diprotes.

“Menurut saya enggak perlu diprotes. Karena memang di Indonesia itu kan ada banyak yang menganut agama selain Islam. Jadi harus dihargai juga,” kata Aisha saat dihubungi Republika, Jumat (5/7/2024).

Namun demikian, menurut Aisha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara festival makanan non-halal. Pertama, penyelenggara harus memberi jaminan produk, makanan, dan hal-hal lain yang non-halal tidak mengkontaminasi masyarakat muslim di sekitar acara.

Kedua, jika acara sudah selesai, maka venue yang digunakan harus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam. Aisha menjelaskan bahwa hal ini perlu dilakukan agar masyarakat muslim tidak terkontaminasi najis.

“Kalau dari saya, penyelenggara harus memastikan agar tidak mengkontaminasi masyarakat muslim saja. Terus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam, karena babi itu di Islam memang najis. Jadi harus dipastikan venue tersebut bersih lagi dari najis,” kata Aisha.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada umat Islam untuk tidak menjajal kuliner di festival non-halal tersebut. “Dan buat orang Islam yang pasti jangan dateng, karena memang itu jajanan kuliner yang tidak halal menurut agama,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menyoroti Festival Kuliner Non Halal di kota-kota besar, satu di antaranya di kota Solo, Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, IHW akan menggugat yang diawali dengan teguran terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan pemilik mall tempat festival itu digelar.

Ikhsan mengatakan, festival makanan non halal atau haram yang diselenggarakan di sebuah pusat perbelanjaan di kota Solo pastilah atas seizin pemkot Solo. Artinya, ujar dia, wali kota dan jajaran pemkot Solo sedang menggerakkan masyarakatnya, mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk melawan ketentuan Undang-undang (UU).

"Bahwa warga negara yang ingin tetap mengonsumsi produk yang tidak halal juga diperbolehkan, bahkan memperjualbelikan produk yang tidak halal bahkan haram juga tetap diizinkan, akan tetapi harus dilakukan dengan tata cara sesuai undang-undang," kata Ikhsan kepada Republika, Jumat (5/7/2024)

Tata cara yang benar sesuai UU, misalkan dilakukan dengan cara dipisahkan barang non halal dari barang-barang produk yang halal, demikian juga tempatnya harus dipisahkan. Kalaupun dimasak dalam sebuah restoran atau pujasera, maka harus terpisah tempatnya dan peralatan masaknya, artinya dapurnya juga tidak boleh tercampur. Apabila bersentuhan, ujar dia, maka dapat dipastikan semua makanan di pujasera dan dapur mall tersebut produk makanan dan minumannya terkontaminasi menjadi tidak halal atau haram.

IHW menegaskan, hal demikian telah diatur tegas di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 Jo UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Demikian pula pasal 4 telah tegas mengatur mengatur, bahwa semua produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

"Wali kota dan pemkot Solo pasti paham, sebagai pemerintah kota yang wajib melaksanakan dan taat dengan UU. Demikian juga pemilik Mall tempat diselenggarakan festival tersebut, apalagi sempat menggunakan spanduk dan beriklan, ini termasuk badan usaha yang melawan pemerintah dan sedang mendemoralisasi masyarakat dan mendelegitimasi UU Jaminan Produk Halal," ujar Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, masyarakat Solo yang religius harus kompak untuk menghindari mall itu, untuk tidak menginjakkan kaki di mall tersebut apalagi berbelanja. Karena berarti pemilik mall itu sedang mempertontonkan bagaimana haram dan halal dicampurkan dan didagangkan dengan exposif dan vulgar.

Di sisi lain, dia menjelaskan, pemerintah selama 10 tahun telah berjuang menerapkan UU mengenai jaminan produk halal. Menurut IHW, ini tantangan baru untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerapkan sanksi.

"Indonesia Halal Watch akan menggugat pemilik Mall yang ada di Solo itu ke pengadilan atas kesengajaannya menyelenggarakan festival ini, karena jika dibiarkan maka hal ini akan berdampak pada rusaknya psikologi sosial dan hancurnya perasaan masyarakat Indonesia yang religius," ujar Ikhsan.

Ikhsan menambahkan, sebelum IHW melayangkan gugatan, IHW akan melakukan teguran keras melalui surat kepada pemilik Mall dan Pemkot Solo untuk menghentikan kegiatan itu dan meminta maaf kepada publik melalui media massa.

Festival masih non aktif..

Founder sekaligus CEO Halal Corner, Aisha Maharani, turut menanggapi masalah penyelenggaraan festival makanan non-halal di Solo yang sempat dibatalkan karena diprotes organisasi masyarakat. Menurut dia, festival makanan semacam itu seharusnya tidak dipermasalahkan atau diprotes.

“Menurut saya enggak perlu diprotes. Karena memang di Indonesia itu kan ada banyak yang menganut agama selain Islam. Jadi harus dihargai juga,” kata Aisha saat dihubungi Republika, Jumat (5/7/2024).

Namun demikian, menurut Aisha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara festival makanan non-halal. Pertama, penyelenggara harus memberi jaminan produk, makanan, dan hal-hal lain yang non-halal tidak mengkontaminasi masyarakat muslim di sekitar acara.

Kedua, jika acara sudah selesai, maka venue yang digunakan harus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam. Aisha menjelaskan bahwa hal ini perlu dilakukan agar masyarakat muslim tidak terkontaminasi najis.

“Kalau dari saya, penyelenggara harus memastikan agar tidak mengkontaminasi masyarakat muslim saja. Terus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam, karena babi itu di Islam memang najis. Jadi harus dipastikan venue tersebut bersih lagi dari najis,” kata Aisha.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada umat Islam untuk tidak menjajal kuliner di festival non-halal tersebut. “Dan buat orang Islam yang pasti jangan dateng, karena memang itu jajanan kuliner yang tidak halal menurut agama,” kata dia.

Mandalika: Minat mahasiswa untuk melakukan riset di bidang kendaraan listrik semakin meningkat seiring dengan peningkatan tren di industri otomotif. Meski semangat membara dalam melakukan riset kendaraan listrik, para mahasiswa diharapkan tidak melupakan keamanan kendaraan listrik yang sedang dikembangkan.

Shell Eco-marathon Technical Director, Paul Johnson, menjelaskan peserta Shell eco-marathon Asia-Pacific and the Middle East 2024 banyak yang memilih menggunakan energi listrik untuk kendaraannya. Bahkan populasinya melebihi mobil-mobil dengan teknologi internal combustion engine (ICE).

"78 tim dari 12 negara (peserta). 52 tim adalah prototipe, 26-nya urban concept. 53 persen dari 78 itu menggunakan sumber energi baterai elektrik (41 tim). 33 persen menggunakan ICE. 14 persen (11 tim) adalah hydrogen," ujar Paul pada Kamis (4-7-2024).
Paul juga menjelaskan dalam pengembangan mobil listrik, yang ikut serta di Shell Eco-marathon, ada standar keamanan yang harus dipenuhi. Standar keamanan ini mencakup mulai dari pembalapnya hingga sistem kelistrikan, khususnya baterai yang digunakan.

Baca Juga: Solusi Buat DRL All New Pajero Sport Menguning lalu Mati, Bisa Repair Lho!

"Poin pertama adalah semua tim tanpa peduli kategorinya harus memenuhi standar soal pengemudi, terutama peralatan pengemudi harus disertifikasi dan dinyatakan aman sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Baterai elektrik, secara spesifik, harus sesuai dengan desain kami serta pengecekan seperti mengecek pemasangan kabelnya aman tanpa merusak baterainya, baterainya juga harus punya sistem internal yang dapat tahan di suhu apa pun, isolasinya harus benar, tidak meledak, dan seterusnya," beber Paul.

Sejauh ini lebih dari 60 tim telah lulus proses inspeksi teknis untuk bersaing di lintasan sirkuit. Mereka semua akan bersaing di kelas Urban Concept dengan sumber energi bensin, etanol, dan/atau diesel; hydrogen; dan baterai.

Kategori Urban Concept ini merupakan kategori kendaraan yang paling menyerupai mobil penumpang secara visual dengan menggunakan empat roda dan didesain dengan spesifikasi layak jalan. Tim-tim yang mengikuti kategori ini ditantang untuk mengupayakan optimalisasi energi pada mobil yang juga memenuhi kebutuhan manusia, seperti kenyamanan pengemudi.

Kategori Prototype berfokus untuk menciptakan desain kendaraan masa depan (futuristik) dimana tim yang mengikuti kompetisi pada kategori ini menciptakan kendaraan roda tiga yang ringan dan ultra-efisien yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi sumber energi yang inovatif.

(UDA)

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus BSD membuat gebrakan seru dengan menggelar acara Bincang Kampus Bersama Orang Tua (BKOT). Acara yang diadakan di Auditorium Masjid Al Fath ini ternyata berhasil memikat hati lebih dari 60 orang tua dan wali mahasiswa pada Sabtu (22/6/2024).

Kepala Kampus Universitas BSI Kampus BSD, Mahmud Safudin, juga ikut menyemangati para orang tua. "Kerja sama yang baik antara universitas dan orang tua akan membantu mahasiswa mencapai potensi maksimal mereka," katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

BKOT ini juga membentuk sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Para orang tua tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pertanyaan-pertanyaan kritis pun diajukan, menunjukkan betapa pedulinya mereka terhadap perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Dialog interaktif ini benar-benar membuat suasana semakin hidup!

Di penghujung acara, para peserta mengisi kuesioner dan berfoto bersama sebagai kenang-kenangan. Senyum sumringah di wajah mereka menunjukkan acara ini benar-benar berhasil menjembatani komunikasi antara universitas dan orang tua. Harapannya, sinergi kuat yang tercipta ini bisa mendukung kesuksesan mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik.

Universitas BSI berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan seru semacam ini di masa depan. Semua demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Jadi, siap-siap saja, bakal ada acara-acara menarik lainnya yang nggak kalah seru!