TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuji harga rendah dua komoditas cabai dan bawang merah usai mengecek Pasar Cekkeng, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Kepala negara menyoroti produksi petani lokal di Sulawesi Selatan sangat baik.

“Tadi saya lihat bawang merah Rp 30 ribu, cabai Rp 30 ribu, dan yang lain-lainnya semuanya lebih murah dari yang di Jawa,” kata Jokowi usai tinjau pompa air di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, pada Jumat, 5 Juli 2024. “Setelah saya tanya, ternyata memang di sini ada produksi sendiri.”

Panel Harga Bapanas pada Jumat pagi menunjukkan harga pedagang eceran bawang merah per kilogram di Jawa Barat Rp 42.220, Jawa Tengah Rp 36.280, DIY Yogyakarta Rp 34.171, dan di Jawa Timur Rp 34.570. Harga rata-rata nasional harga bawang merah di tingkat pedagang eceran memang mengalami tren menurun, 0,98 persen, menjadi Rp 36.460 per kilogram.

Jokowi tidak menyebutkan cabai jenis apa yang dicek seharga Rp 30 ribu. Panel Harga Bapanas pada Jumat pagi, menyebutkan rata-rata nasional harga eceran cabai rawit merah naik signifikan 2,33 persen menjadi Rp 48.820 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting turun 0,37 persen menjadi Rp 45.750 per kilogram.

Usai tinjau pompa air di Desa Layoa, Jokowi sempat disinggung oleh wartawan lokal mengenai swasembada pangan. Eks Gubernur Jakarta itu menyebut proses panjang perlu ditempuh untuk swasembada pangan.

“Kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang nggak menentu. dulu kan sudah swasembada pangan. kemudian turun lagi karena ada El Nino, La Nina saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara,” kata Jokowi.

Jokowi bertolak ke Sulawesi Selatan pada Kamis, 5 Juli 2024. Eks Gubernur Jakarta ini kemarin mengunjungi sejumlah titik di Kabupaten Bone sebelum ke RSUD Kabupaten Sinjai.

Hari ini, Jokowi mengawali kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melawat ke Pasar Cekkeng, Kabupaten Bulukumba. Jokowi juga akan meninjau pemberian pompa kepada para petani di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng. Kemudian, Jokowi akan meresmikan Bendungan Pamukkulu, Takalar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp800 triliun pada 2025 tak akan mempengaruhi program makan bergizi gratis maupun pembangunan IKN.

Makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Terpilih Prabowo membutuhkan dana besar. Begitu juga pembangunan IKN yang digeber pemerintahan Presiden Jokowi.

Luhut menyebut dalam model ekonomi yang telah dibuat pemerintah menunjukkan tidak ada masalah pendanaan dalam lima tahun ke depan.

"Saya sudah berkali-kali sampaikan hasil economic model yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan," katanya usai menghadiri acara The Global Dialoge On Sustainable Ocean Development, di Sanur, Kota Denpasar, Jumat (5/7).

Menurutnya, pembayaran utang pemerintah berjalan baik dan tak perlu ada yang dirisaukan.

"Soal pembayaran utang, semua berjalan baik kok. Debt to GDP kita masih bagus, nggak ada yang perlu dirisaukan. Kita jauh lebih bagus dari banyak negara," katanya.

Luhut menilai makan bergizi gratis adalah program yang bagus dan ada ratusan negara yang telah melaksanakan program tersebut.

"Program presiden terpilih tadi mengenai makanan bergizi, saya pikir itu program yang bagus sekali karena ada di 193 negara sudah (lakukan). Dan itu akan membantu rakyat kita dan dilakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut, jadi tidak ada yang aneh," katanya.

Sebelumnya, jumlah utang jatuh tempo Indonesia tembus Rp800 triliun pada 2025 mendatang. Artinya, pemerintah harus membayar utang tersebut pada tahun depan. Utang jatuh tempo itu terdiri dari Rp 705,5 triliun SBN dan Rp 94,83 triliun pinjaman.

Sri Mulyani menuturkan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik RI tetap terjaga.

"Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka sudah hampir dipastikan risikonya kecil," kata Sri Mulyani dalam rapat dengar bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan berita acara serah terima penetapan status penggunaan (PSP).

"Nilainya mencapai Rp2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi," ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Hadi membeberkan sembilan kementerian dan lembaga yang mendapat hibah aset eks BLBI. Meliputi Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Hadi menjelaskan lahan hibah difungsikan untuk berbagai fasilitas umum. Seperti gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti dan aset.

"Ini (lahan) harus segera digunakan kementerian lembaga, karena apa? Agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sekali lagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut," jelas dia.

Baca Juga: Skandal Korupsi Perbankan di Vietnam Mirip BLBI, RI Diminta Waspada

Dia berharap penghibahan ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat aset eks BLBI telah digunakan secara maksimal. Sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat secara optimal.

Mantan Panglima TNI itu telah menginstruksikan Satgas BLBI agar melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Dengan implementasinya memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomi.

"Perlu kiranya terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," ujar dia.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Astra Honda Motor (AHM) memastikan kualitas rangka motornya baik dengan memberi garansi lima tahun tanpa batas kilometer. Hal ini dilakukan setelah ramai kasus yang mengeluhkan rangka eSAF.

eSAF atau enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) merupakan rangka yang dipakai Honda sejak 2019. Saat itu pertama kali digunakan ke Honda Genio dan sekarang sudah dipakai produk lain seperti BeAT, Scoopy, Vario 160, dan Stylo.

Soal garansi lima tahun, sebenarnya baru berlaku sejak akhir 2023. Sedangkan motor yang sebelumnya, itu masih berlaku garansi rangka satu tahun atau 10.000 Km.

Buat pemilik motor Honda yang mau mengecek rangka, AHM menyediakan program Layanan Cek Rangka (LCR) di AHASS. Nantinya, saat menyervis motor, bisa sekalian minta cek rangkanya.

"Silahkan datang, enggak masalah (bebas biaya). Nanti di-treatment, kalau yang belum kejadian (ada karat). (Diberi) carian anti karat. Kalau konsumen rasa perlu lagi cek, silahkan datang lagi," kata Octavianus Dwi, Marketing Director PT Astra Honda Motor di Bekasi, Kamis (4/7/2024).

Buat prosesnya atau pengecekan rangka, bodi harus dibuka terlebih dahulu. Saat sudah terbuka, maka baru digunakan cairan anti karat buat mencegah karat muncul.

"Ini sudah kita umumkan dari dulu. Silahkan datang saja," ucap Ahmad Muhibbuddin, General Manager Corporate Communication PT AHM.

Jadi buat para pengguna motor Honda yang khawatir soal rangka, bisa datang ke AHASS buat dicek secara gratis. Kalau kondisinya masih baik, maka bisa diberi cairan anti karat buat cegah keropos pada rangka.

Presiden Jokowi telah memperpanjang masa tugas Satgas BLBI dari 31 Desember 2023 menjadi 31 Desember 2024. Namun, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta agar masa tugas Satgas BLBI kembali diperpanjang.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya kita dilakukan secara bertahap. Itu sebabnya kita minta agar satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).

Hadi mengatakan, perpanjangan masa tugas Satgas BLBI sedang diproses melalui rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

"Saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur. Oleh sebab itu, saya tadi juga meminta Satgas BLBI melengkapi ketentuan Pasal 26 ayat 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," jelasnya.

Hari ini, telah dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan aset eks BLBI kepada kementerian/lembaga. Luas aset yang diserahkan seluas 989.168 meter persegi atau senilai Rp 2,77 triliun.

"Yang diserahkan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian KKP, BIN, Bawaslu, BPS, dan Ombudsman RI. Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain dipertuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri hingga gedung penyimpanan barang bukti dan aset ini harus sekali lagi segera digunakan oleh kementerian/lembaga," ungkapnya.

Hadi berharap aset-aset tersebut dapat segera digunakan oleh kementerian/lembaga supaya tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menduduki aset tersebut.

"Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 kementerian/lembaga masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal untuk mendukung kinerja maupun target kementerian/lembaga dalam pelayanan yang optimal kepada masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online saat ini masih mendistribusikan nama-nama pejabat yang terlibat judi online.

Hadi, yang juga Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, mengatakan, penyetoran nama itu diserahkan ke kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda).

“Kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama, baik di kementerian maupun lembaga yang terlibat judi online,” kata Hadi dalam konferensi pers di Ruang Parikesit Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

“Langsung kami tanda tangani, kami serahkan, karena banyak permintaan dari kementerian/lembaga,” ucap Menko Polhukam.

Hadi juga mengatakan, ada sejumlah permintaan dari pemerintah daerah terkait nama-nama pejabat yang terlibat judi online.

“Ada beberapa pemerintahan daerah juga meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah,” ujar Hadi.

Hadi mengakui bahwa satgas tidak langsung menyasar para bandar perjudian daring.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan upaya pencegahan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya judi online.

Meski begitu, Hadi menegaskan bahwa penegakan hukum terkait judi online tetap terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Ia mencontohkan penangkapan terhadap lima selebgram oleh kepolisian di Banten karena kedapatan mempromosikan judi online di media sosial.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online), Jumat (14/6/2024).

Dilansir dari salinan Keppres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu (15/6/2024), Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dibentuk untuk mendukung percepatan pemberantasan perjudian online secara terpadu.

Seorang analis kripto terkemuka telah mengidentifikasi indikator penting yang menunjukkan reli signifikan untuk harga XRP.

Menurut analis tersebut, kripto asli Ripple tersebut akan bangkit dari tren bearish yang mendekapnya dan berpotensi melonjak ke level tertinggi sepanjang masa yang baru.

Harga XRP Akan Tiru Reli 2017 ke ATH Baru

Berdasarkan laporan NewsBTC, analis kripto Tylie Eric menyatakan optimisme bullish terhadap XRP, menyoroti potensinya untuk reli besar tahun ini.

Dia membagikan grafik harga XRP yang melacak pergerakan harganya sejak tahun 2014, memproyeksikan tren hingga 2025.

Pada tahun 2017, XRP mengalami lonjakan harga besar-besaran, yang mengarah ke level tertinggi sepanjang masa baru sebesar US$3,84 pada tahun 2018.

Eric menyarankan bahwa aksi harga XRP saat ini mencerminkan pola bullish pada tahun 2017, yang membuatnya memproyeksikan peningkatan harga yang substansial hingga US$36,36 sebelum akhir 2024. Target ambisius ini mengimplikasikan lonjakan sebesar 7.637,22 persen dari level saat ini.

Prediksi Bullish di Tengah Sentimen Bearish

Meski kini sedang di tengah sentimen bearish, Eric tetap menjadi pendukung kuat XRP, terus-menerus membuat prediksi bullish untuk altcoin ini.

Dia mengantisipasi potensi rebound dan menekankan kapasitas kripto ini untuk pergerakan harga yang signifikan.

Dalam postingan sebelumnya, analis kripto ini menggambarkan aksi harga XRP baru-baru ini sebagai membosankan yang signifikan, yang dia atribusikan pada tren turun kripto ini baru-baru ini.

Kinerja Pasar Saat Ini dan Tantangan Hukum

Saat tulisan ini dibuat, harga XRP diperdagangkan pada US$0,45, mencerminkan penurunan sebesar 4,12 persen dalam 24 jam terakhir dan penurunan sebesar 11,71 persen dalam sebulan terakhir.

Kripto popular ini telah mengalami penurunan tajam sejak awal Juni. Sebelumnya berkonsolidasi sedikit di atas US$0,50, XRP kini berada pada tren turun besar, dipicu oleh volatilitas pasar dan pertarungan hukum Ripple yang sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). [st]

Bisnis.com, JAKARTA - Gagal meraih hasil positif pada pemilihan presiden tidak serta-merta meredupkan karier politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Keduanya kini digadang-gadang bakal turun gunung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.

Kabar teranyar datang dari kontestan calon wakil presiden Pilpres 2019, Sandiaga Uno. Meski sempat gagal saat berpasangan dengan Prabowo Subianto kala itu, karier politiknya akan kembali diuji dalam Pilgub tahun ini.

Sandiaga Uno tengah dilirik untuk maju mengisi kursi Jabar 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikabarkan tengah mencoba merayu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu agar mau diusung sebagai bakal calon gubernur dalam ajang Pilgub Jabar 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku terima respons positif dari warga Jabar soal sosok Sandi. Dia juga mengakui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut menyambut baik wacana dari PKB.

"Memang Pak Sandi baru awal untuk penjajakan tahapnya, tapi setidaknya apresiasi dari masyarakat dan dari PPP menunjukan memang Pak Sandi layak maju di Jawa Barat," jelas Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Meski demikian, lanjutnya, PKB tidak bisa mengusung Sandi seorang diri sehingga harus menjalin koalisi dengan partai politik lain. Tak hanya itu, PKB juga masih akan memantau elektabilitas Sandi di Jabar ke depan.

Jazilul pun mengklaim PKB tidak memaksakan calon wakil gubernur pendamping Sandi nantinya berasal dari PKB. Yang terpenting, sambungnya, paket pasangan calon gubernur-wakil gubernur tersebut diterima calon koalisi.

"Mudah-mudahan Pak Sandi mau nanti dengan siapa wakilnya, kita cari partai-partai yang ada kelihatannya PKB tidak dukung Pak RK [Ridwan Kamil]," ujarnya.

Sementara itu, partai berlambang Ka'bah yang kini menjadi tempat bernaung Sandiaga Uno itu justru tengah membuka peluang untuk mengulang kisah sukses Anies-Sandiaga di DKI Jakarta.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menjelaskan, duet Anies-Sandi sudah pernah memenangkan ajang Pilkada Jakarta 2017. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin kemenangan serupa kembali terjadi dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

"Ya memungkinkan saja [duet Anies-Sandi di Pilkada Jakarta 2024] karena pernah jadi pernah sukses, success story-nya ada gitu loh," jelas Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Meski demikian, wakil ketua Badan Legislasi DPR ini menjelaskan PPP tidak ingin mengunci kesempatan partai politik lain untuk berkoalisi. Oleh sebab itu, PPP tidak ingin ngotot usung duet Anies-Sandi.

Apalagi, lanjutnya, PPP hanya punya satu kursi di DPRD Jakarta menurut hasil Pileg 2024. Oleh sebab itu, PPP harus berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa usung calonnya dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.

"Kan kita lihat, dan politik itu nggak boleh gitu jangan main kunci-kunci di awal karena semua dinamis," katanya.

Di sisi lain, Sandiaga Uno mengaku belum mendapatkan penugasan untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 dari PPP.

Namun, dia mengamini bahwa telah ada sejumlah obrolan dengan partai politik terkait strategi dalam menghadapi Pilgub 2024 secara informal.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Sandi itu menekankan bahwa hingga saat ini seluruh partai politik masih meracik taktik.

“Nanti tunggu surat tugasnya di mana, saya sekarang fokus di kementerian belum dapat tugas,” ujarnya di Istana Merdeka, Senin (1/7/2024).

Di lain pihak, kans Anies untuk kembali mengikuti kontestasi Pilgub kian meruncing setelah PKS resmi mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mendeklarasikan duet Anies-Sohibul ketika membuka Sekolah Kepemimpinan Partai DPP PKS di Hotel Sahid, Jakarta Pusat pada Selasa (25/6/2024).

"DPP Tingkat Pusat, DPTP PKS, pada rapat di Kamis [20/6/2024] telah memutuskan mengusung bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur," ujar Syaikhu seperti yang disiarkan kanal YouTube PKSTV, Selasa (25/6/2014).

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid alias HNW menegaskan duet Anies Baswedan-M. Sohibul Iman sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi.

HNW menjelaskan, PKS menganggap duet Anies-Sohibul merupakan yang terbaik karena sama-sama memiliki rekam jejak yang mumpuni.

"Ya, di PKS tidak bisa diubah lagi," ujar HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Sementara itu, Anies Baswedan mengapresiasi dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang resmi mengusungnya sebagai calon gubernur alias cagub DKI Jakarta.

Anies yang saat ini berada di luar negeri, akan segera membahas ihwal dukungan PKS, termasuk pimpinan partai lainnya, dalam Pilgub DKI 2024 begitu pulang ke tanah air.

Dia juga mengakui bahwa PKS adalah salah satu partai yang konsisten mengusungnya baik di Pilgub DKI 2017 maupun Pilpres 2024.

"Setelah PKB dan PKS, Insyaallah akan ada partai-partai lain yang akan bergabung untuk mengembalikan Jakarta maju kotanya dan bahagia warganya," ujar Anies dalam unggah di Instagram resminya, Rabu (26/6/2024).

Jakarta -

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Laporan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Jumlah Rp 38,2 triliun itu terdiri atas PNBP, barang sitaan, hingga jaminan aset.

"Sejak BLBI dibentuk tahun 2021 hingga saat ini perolehan satgas BLBI Rp 38,2 triliun," kata Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, untuk rinciannya antara lain PNBP ke kas negara Rp 1,5 triliun, lalu kedua, dana bentuk sitaan barang jaminan harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 19.366.503 m2 atau setara Rp 17,7 triliun, dan ketiga dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20.857.892 m2 atau setara Rp 9,1 triliun.

Berikutnya, ada dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah ke KL dan pemda di antaranya aset seluas 3.826.908 m2 atau setara Rp 5,9 triliun. Lalu yang kelima dalam bentuk PMN non tunai seluas 670.837 m2 atau setara Rp 3,7 triliun.

Selaras dengan itu, pada hari ini juga telah diteken Berita Acara Serah Terima dan PSP Aset Properti Eks BLBI kepada 9 KL, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemulu, BPS, dan Ombudsman.

"Adapun aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima hari ini nilainya Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 m2 yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badam Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman," paparnya.

Hadi mengimbau kepada para KL agar segera menggunakan aset tersebut. Hal ini agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut.

"Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 KL ini masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal untuk mendukung kinerja maupun target KL dalam pelayanan yang optimal kepada masyarakat," kata dia.

Di samping itu, pada 31 Desember 2024 masa tugas BLBI akan berakhir. Untuk mendukung percepatan penyelesaian tanggung jawab BLBI, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pendayagunaan aset.

"Untuk melanjutkan hasil kerja, saat ini sedang disiapkan Rancangan Perpres yang substansinya kolaborasi berbagai KL untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," ujar dia.

"Di samping itu saya juga minta Satgas melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah 28 tahun 2022 yang implementasinya segera memanfaatkan dan pendayagunaan aset dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," sambungnya.

(shc/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Zulkifli mengungkapkan, kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian sebesar Rp 100 triliun.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, nilai kerugian itu berasal dari Rp 40 triliun biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar minyak (BBM), oli, dan sebagainya yang terbuang akibat kemacetan.

Kemudian Rp 60 triliunnya berasal dari kerugian atas waktu yang dihabiskan selama perjalanan akibat macet, polusi udara, hingga kesehatan warga Jakarta.

"Kerugian Rp 100 triliun dihitung biaya waktu perjalanan, kemudian ada kerugian polusi udara yang mengakibatkan kesehatan terganggu, dia sakit dan itu bisa dihitung, external cost itu akan dihitung. Itu total kerugian semua polusi udara, kesehatan, kemudian waktu tempuh," ujarnya dalam diskusi Instran di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Pemprov DKI Jakarta mencatat, pada 2023 dari sekitar 21 juta orang yang melakukan perjalanan, hanya 18,86 persen yang menggunakan transportasi umum.

Padahal, sebanyak 87,5 persen penduduk Jakarta sudah bisa mengakses transportasi umum baik KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta maupun yang feeder, mikrotrans, non-BRT.

"Pada jarak 500 meter dari asal perjalanan Dia sudah bisa mendapatkan atau dilayani oleh angkutan umum," kata dia.

Untuk itu, pihaknya berupaya meningkatkan penggunaan transportasi umum di Jakarta dengan meratakan penyediaan akses transportasi umum.

Sebab, model pembangunan transportasi umum Jakarta dulu berbasis koridor sehingga penyediaan transportasi umum belum 100 persen dijangkau masyarakat Jakarta. Ditargetkan dalam dua tahun mendatang angka 100 persen ini bisa tercapai.

"Dulu pembangunan Jakarta itu basicnya adalah sistem angkutannya berbasis koridor. Sehingga di koridor itu saja yang ramai, di daerah lain mungkin sulit karena tidak mendapatkan akses transportasi. Maka Jakarta sekarang pakai sistem coverage," ungkapnya.

Subsidi tiket moda transportasi umum

Selain itu, untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum, pihaknya juga berupaya memberikan subsidi tiket pada sejumlah moda transportasi agar harganya lebih terjangkau semua kalangan.

Dia bilang, saat ini secara umum transportasi publik di Jakarta sudah disubsidi pemerintah. Salah satunya seperti MRT Jakarta yang tarif normalnya mencapai Rp 30.000 menjadi maksimal hanya Rp 14.000 dan TransJakarta juga tarif normalnya Rp 12.000 menjadi maksimal Rp 3.500.

"Harapan kita adalah pengguna angkutan pribadi berpindah menggunakan angkutan umum. Maka angkutan umum tadi memang harus posisinya murah. Dan di luar itu tadi, kita memberikan subsidi kepada golongan tertentu Karena kita lagi bicara yang namanya ekuitas, Kita lagi bicara yang namanya kesetaraan, keadilan," tuturnya.

KOMPAS.com - Penyerang Perancis, Kylian Mbappe, ternyata tidak nyaman menggunakan topeng wajah saat bermain.

Penyerang Real Madrid tersebut harus menggunakan pelindung wajah setelah mengalami cedera hidung pada laga pembuka Euro 2024 melawan Austria.

Namun di sisi lain, topeng tersebut dianggap salah satu penyebab Mbappe belum menemukan performa terbaiknya di Euro atau Piala Eropa 2024 Jerman.

sejauh ini, dia hanya mencatatkan satu gol penalti dari total 15 tembakan.

"Kylian, menurutku kita semua meremehkan trauma patah hidungnya. Itu tidak menjelaskan semuanya, tapi keterkejutan yang dia alami sangat traumatis," kata asisten pelatih timnas Perancis, Guy Stephan.

Dengan memakai topeng "tidak mudah" bagi Mbappe untuk bermain di lapangan hijau karena jarak pandang sisi kanan dan kiri matanya saat bermain menjadi terbatas.

Selain itu, ia menilai penyebab Mbappe belum menemukan performa terbaik di Euro adalah karena kelelahan akibat jadwal kompetisi.

Pada musim lalu, dia mencetak 44 gol dan 10 assist dari 48 laga bersama Paris Saint-Germain.

"Dia saat ini bermain dengan topeng dan dia sendiri yang mengatakannya, dan semua pemain yang pernah mengalaminya. Untuk melakukannya, tidak mudah untuk bermain dengan topeng. Sulit untuk penglihatan tepi," jelas Guy.

"Sejak Euro 2021, saya pikir dia telah mencetak hampir satu gol per bermain bersama kami Dia jelas masih merupakan pemain papan atas dan terkadang, para pemain papan atas ini sedikit kurang bagus, sedikit kurang aktif. Tapi dia sangat hadir dan sangat bersatu dalam segala hal yang bisa dia lakukan," paparnya.

KOMPAS.com - Para ilmuwan telah menemukan banyak sepatu kuno di seluruh dunia, termasuk sepatu kulit berusia 5.500 tahun di Armenia, sandal rumput berusia 6.200 tahun di Spanyol, dan alas kaki berusia 8.300 tahun di Missouri.

Tapi kapan sebenarnya manusia menemukan sepatu?

Sulit untuk menjawabnya karena kulit binatang, serat tumbuhan, dan bahan lain yang digunakan untuk membuat sepatu cenderung rusak seiring berjalannya waktu.

Seperti dikutip dari Live Science, sepatu tertua yang diketahui berusia lebih dari 10.000 tahun, namun nenek moyang kita mungkin sudah memakainya jauh lebih awal dari itu.

Sepatu tertua yang dimaksud itu ditemukan di Fort Rock Cave di Oregon Tengah dan penanggalan menentukan alas kaki tersebut berusia 10.400 tahun.

Para arkeolog yang memulai penggalian di Fort Rock Cave pada tahun 1938 menemukan lusinan alas kaki yang ditenun dari kulit kayu semak belukar dan serat lainnya.

Menurut Thomas Connolly, direktur penelitian arkeologi di Museum Sejarah Alam dan Budaya Universitas Oregon alas kaki serupa juga telah ditemukan di beberapa lokasi Great Basin bagian utara dan barat yang merupakan wilayah gersang di AS.

"Umumnya alas kaki dibuat dengan sol datar dan penutup kaki," kata Connolly.

Para ilmuwan yang mewawancarai kelompok penduduk asli di wilayah Oregon, seperti masyarakat Klamath dan Paiute Utara, menemukan bahwa di zaman bersejarah, alas kaki tenun digunakan untuk musim dingin.

Sepatu ini digunakan terutama untuk pekerjaan di sekitar rawa-rawa dan danau yang dingin di mana orang dapat mengambil jaring ikan atau unggas, atau memanen rumput gajah untuk dijadikan tikar dan keranjang.

Meski sandal ini berpori, namun seratnya tetap mampu menahan panas tubuh sehingga kaki tetap hangat meski terendam dalam air.

Bukti sepatu yang lebih tua lagi

Meski contoh-contoh di atas adalah alas kaki tertua yang diketahui, mungkin manusia telah menemukan sepatu jauh lebih awal.

Menurut sebuah penelitian tahun 2023, jejak fosil di sebuah pantai di Afrika Selatan mungkin merupakan jejak sepatu yang berasal dari 150.000 tahun yang lalu.

Ketika peneliti dari Universitas Nelson Mandela di Afrika Selatan menganalisis jejak fosil tersebut mereka melihat adanya kemiripan dengan jejak kaki manusia, menunjukkan bahwa siapa pun yang menciptakan jejak tersebut mungkin sedang memakai sepatu.

"Ada yang menggugah pemikiran nenek moyang kita untuk mengembangkan dan memakai sepatu. Perlindungan dari cedera dan suhu ekstrem mungkin menjadi hal yang membuat mereka menciptakan alas kaki," kata Charles Helm, peneliti dari Universitas Nelson Mandela, Afrika Selatan.

Sayangnya, peneliti tidak menemukan sisa fosil sepatu apapun.

“Ada kemungkinan bahan organik yang menjadi bahan pembuatan alas kaki kuno sudah lama punah dan oleh karena itu kami perlu mencari bukti lain,” tambah Helm.