JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi pencurian barang yang dilakukan oleh komplotan bajing loncat di Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, beredar luas di media sosial Instagram.

Adapun peristiwa itu terjadi pada Selasa (2/7/2024) sekitar pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan video yang terekam pengguna jalan lainnya, terlihat para pelaku diduga mengambil besi gelondongan dari sebuah truk yang sedang melintas di jalan tersebut.

Mereka tampak tidak takut mengambil besi-besi tersebut meski suasana jalanan sedang ramai kendaraan karena macet.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra membenarkan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan komplotan bajing loncat.

Namun, Panji mengatakan belum ada laporan lebih lanjut berkait dengan aksi bajing loncat tersebut.

"Ya benar ada peristiwa itu," kata Panji saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

"Tetapi, sampai sejauh ini, belum ada laporan yang masuk ke kami," ujar dia.

Panji pun mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang memburu dan melakukan identifikasi terhadap para pelaku.

"Kami sedang melakukan identifikasi terhadap pelaku," ucapnya.

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan peringatan keras menyikapi masalah di tubuh PT Indofarma Tbk, anggota holding BUMN farmasi. Erick menegaskan siapapun yang korupsi akan ditangkap

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi fraud pada berbagai aktivitas Indofarma dan anak usahanya, salah satunya pinjaman online.

Erick Thohir bersama BPK dan Kejaksaan Agung sudah berkoordinasi terkait masalah Indofarma. Seiring dengan langkah tersebut, penyelamatan Indofarma juga dilakukan.

"Sama kan bersama BPK, kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus fraud, ya fraud. Korupsi, kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita bisa kelola dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan. Termasuk tentu utang vendor, dan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick Thohir di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024) kemarin.

Menurut Erick Thohir keberadaan oknum bisa terjadi di manapun. Erick juga menepis tidak mempelajari masalah Indofarma.

Justru, kata Erick, pihaknya menemukan permasalahan tersebut dan melaporkan ke BPK.

"Ya kan begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi dimanapun. Kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang temuin. BUMN yang melakukan audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, ya baru terjadi," katanya.

Erick menambahkan setiap ada kasus selalu melaporkan ke pihak terkait. Bahkan, selain dengan Kejagung, juga menjalin hubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setiap ada kasus korupsi, kita laporkan dengan pihak terkait, kita kerja sama dengan Kejaksaan Agung. Bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK. Memang saya belum ketemu KPK lagi, nanti saya akan minta waktu kepada KPK untuk bagaimana kita terus memperbaiki daripada situasi-situasi yang tentu tadi ada kasus koruptif untuk para oknum itu," paparnya.

Kinerja Indofarma

Kondisi Indofarma sendiri bisa dibilang memburuk pada tahun 2023. Perusahaan mencatat rugi bersih sebesar Rp 720,99 miliar pada 2023. Rugi bersih perusahaan lebih dalam dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 457,62 miliar.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), penjualan bersih perusahaan anjlok pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 523,59 miliar. Pada tahun 2022, penjualan bersih perusahaan sebesar Rp 980,37 miliar.

Beban pokok penjualan pada tahun 2023 tercatat Rp 680,98 miliar. Sementara, pada tahun sebelumnya sebesar Rp 988,89 miliar.

Lebih lanjut, jumlah liabilitas pada tahun 2023 sebesar Rp 1,56 triliun atau naik jika banding tahun sebelumnya Rp 1,48 triliun. Liabilitas tahun 2023 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1,23 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp 332,89 miliar.

Adapun total aset perusahaan yakni Rp 759,82 miliar yang terdiri aset lancar Rp 198,99 miliar, investasi pada entitas asosiasi Rp 1,64 miliar dan aset tidak lancar Rp 560,83 miliar.

(acd/hns)

Bisnis com, JAKARTA – Damri mencatatkan jumlah penumpang pada seluruh segmen layanan mulai dari Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) hingga Lintas Batas Negara (ALBN) bertambah banyak sejak pertengahan Juni 2024 seiring masa libur sekolah.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan memerinci penjualan tiket perseroan mulai meningkat mencapai 28,4% untuk Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 17,8% untuk AKAP, 16,2 % untuk angkutan Bandara dan 6,7 % untuk Angkutan Perkotaan, dan 6 persen untuk ALBN. Peningkatan itu dibandingkan dengan pada hari biasa sebelum memasuki masa libur sekolah 2024.

"Peningkatan penjualan tiket Damri mencapai 15% untuk seluruh segmen layanan operasional," ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (6/7/2024).

Merujuk pada angka di atas, terdapat 3 layanan perseroan yang ramai peminat selama masa liburan sekolah 2024. Angkutan KSPN yang menghubungkan masyarakat ke tempat wisata di masing-masing wilayah telah meningkatkan hampir 30% dibanding hari biasa.

Layanan AKAP pun menjadi pilihan masyarakat dalam bermobilisasi menggunakan bus ke titik tujuan baik antar provinsi hingga pulau. Adapun, layanan antarmoda yang menghubungkan masyarakat dari angkutan jalan ke udara melalui Angkutan Bandara DAMRI. Kedua layanan ini mengalami kenaikan hampir 20% dibanding hari biasa.

Berbagai fasilitas telah disediakan Damri dalam melayani penumpang, mulai dari armada dan frontliner yang prima.

Dia berharap momen liburan bersama Damri akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi orang tua dan anak-anak.

Dalam melayani peningkatan mobilitas masyarakat pada masa libur sekolah, Damri senantiasa melakukan ramp check bagi armada dan medical check up bagi pramudi yang menjalankan tugas. Ini dilakukan demi Danri dapat melayani pelanggan dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons ihwal dilaporkannya Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Dugaan mark up impor beras ini bermula ketika ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Grup yang memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras seharga 538 dollar AS per ton dengan skema FOB.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan, pihaknya menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Ketut menyebutkan, Bapanas sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog.

"Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujarnya.

Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapanas senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, Bapanas bekerja sama dengan BUMN Pangan Perum Bulog dan ID Food dalam menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons ihwal dilaporkannya Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Dugaan mark up impor beras ini bermula ketika ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Grup yang memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras seharga 538 dollar AS per ton dengan skema FOB.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan, pihaknya menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Ketut menyebut, Bapanas sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog.

"Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujarnya.

Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapanas senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, Bapanas bekerja sama dengan BUMN Pangan Perum Bulog dan ID Food dalam menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

"Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," ucap dia.

Sebelumnya, Bapanas dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Hari menuturkan, pihaknya mendapatkan data penawaran dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group yang menawarkan 100.000 ton beras dengan harga 538 dollar AS per ton dengan skema free on board (FOB) dan 573 dollar AS per ton dengan skema cost, insurance, and freight (CIF).

Dalam skema FOB, biaya pengiriman dan asuransi menjadi tanggungan importir. Sementara, dalam CIF biaya pengiriman hingga bongkar muat kargo ditanggung eksportir.

"Tan Long Group, itu yang kami juga (masukkan dalam laporan) sebagai salah satu aktor yang ikut ambil bagian dalam impor beras selama periode Januari sampai bulan Mei ini,” ujar Hari.

Hari lantas menyampaikan data pembanding yang menyebutkan biaya yang digelontorkan negara untuk impor beras itu lebih besar dari harga yang ditawarkan perusahaan di luar negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024 pemerintah mengimpor 567,22 ribu ton beras dengan nilai 371,60 juta dolar AS.

Dari data itu didapatkan angka harga rata-rata impor beras oleh Bulog senilai 655 dollar AS per ton.

Jika disandingkan dengan harga impor beras dengan skema FOB yakni 573 dollar AS per ton didapatkan selisih kemahalan harga 82 dollar AS per ton.

Angka tersebut dikalikan nilai 2,2 juta ton dan ditemukan total selisih kemahalan harga sekitar 180,4 juta dollar AS.

“Jika menggunakan kurs Rp 15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp 2,7 triliun," tutur Hari.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat Reformasi berdentum pada tahun 1998, di tahun yang sama, Rudolf Parningotan Nainggolan mulai serius menggeluti investasi. Pada mulanya, Rudolf masih bermain aman dengan menyisihkan sebagian dana ke deposito.

Seiring berjalannya waktu, pria yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) sejak tahun 2001 ini menebar jala ke berbagai instrumen investasi. Rudolf melakukan langkah ini secara selektif.

Dia teliti membagi instrumen investasi ke dalam tiga kategori. Pertama, investasi dengan profil risiko yang relatif rendah (low risk). Obligasi negara seperti seri fixed rate, obligasi korporasi, serta investasi konvensional semacam tanah, ruko dan gudang menjadi favorit Rudolf.

Kedua, investasi dengan risiko sedang (medium risk). Reksadana, terutama pasar uang, menjadi pilihan Rudolf di bagian ini. Ketiga, investasi dengan risiko relatif tinggi (high risk), dimana Rudolf memasukkan saham ke dalam kategori ini.

Rudolf lebih senang memilih investasi yang low-medium risk. Jika digambarkan, instrumen low risk mengisi sekitar 60% dari total portofolio investasi Rudolf. Porsi medium risk sebanyak 30%, dan 10% sisanya diisi oleh instrumen yang high risk.

Sebagai investor yang bersifat moderat, anak ketiga dari empat bersaudara ini berpegang pada prinsip pegang kendali pada investasi yang dimiliki. Prinsip inilah yang memandu Rudolf untuk mengantisipasi risiko kerugian.

"Jadi untuk membuat portofolio risk, penting untuk menilai sejauh mana kita bisa memegang kendali atas investasi yang dipilih. Sehingga risiko dan gambling-nya tidak lebih besar," ujar Rudolf kepada Kontan.co.id, Kamis (4/7).

Prinsip itu yang menjadi pertimbangan mengapa Rudolf tak menjaring saham dalam porsi yang besar. Lantaran dalam spektrum pasar yang begitu luas dan kompleks, pergerakan harga saham akan di luar kendali investor.

Apalagi, di tengah berbagai kesibukannya, Rudolf tak punya banyak waktu untuk menyusun strategi di pasar saham. "Kalau mau benar-benar investasi di saham, harus punya waktu dan passion, karena enggak bisa menyambi," ujar Rudolf.

Rudolf pun sangat selektif, dan memprioritaskan saham dari emiten yang pemilik atau manajemennya sudah dia kenal. Sehingga ada trust yang terbangun bahwa manajemen bisa membawa perusahaan tumbuh dan mengembangkan bisnisnya.

Investasi Sekaligus Riset

Meski dengan porsi yang mini, tapi Rudolf juga gemar memburu saham di bursa Amerika Serikat. Saham yang ia incar berada di sektor teknologi, terutama perusahaan yang melakukan disrupsi, mendobrak industri dan menjadi trend setter.

Tak sekadar mencari cuan, Rudolf melakukan aksi ini untuk sekalian belajar, riset tentang industri teknologi yang berkembang sangat cepat. "Kalau cuma teori itu nggak ada greget-nya. Harus mengerti juga di dalamnya itu seperti apa? Siapa pemain utamanya? Biar enggak ketinggalan," kata Rudolf.

Bagi pria kelahiran Serang, 8 Juli 1970 ini, investasi dan riset itu saling berkelindan. Sebelum berinvestasi, wajib melakukan riset untuk meminimalkan risiko. Di sisi yang lain, instrumen investasi yang dipilih juga bisa menjadi media riset.

Yakni sebagai bagian dari pengumpulan informasi dan data untuk pengembangan bisnis jaringan dan infrastruktur telekomunikasi, yang sudah digeluti selama tiga dekade terakhir. Contohnya saat membeli tanah, ruko atau gudang, Rudolf sekalian mengukur sejauh mana tingkat pertumbuhan di wilayah tersebut.

Kemudian, memetakan infrastruktur telekomunikasi seperti apa yang dibutuhkan dan bisa berkembang di wilayah tersebut. "Misalnya beli gudang atau ruko di area yang ramai, mungkin di sana perlu fiber optic. Jadi bisa sekalian tahu pertumbuhan ekonomi di sana seperti apa," terang Rudolf.

Lagipula, Rudolf juga gemar investasi tanah dan properti. Dari penyewaan ruko dan gudang, dia bisa mengantongi pendapatan berulang (recurring income). Belum lagi dari potential return jika aset tersebut akan dijual.

Potensi keuntungannya cukup menggiurkan. Rata-rata bisa mencapai tujuh-delapan kali lipat dalam kurun waktu sekitar 15 tahun-20 tahun, tergantung wilayah. Area yang strategis seperti di Bali bisa mendatangkan return lebih besar, dalam waktu yang lebih singkat.

Meski investor moderat yang cermat mengantisipasi risiko, tapi bukan berarti Rudolf tak pernah mengalami rugi. Saat pasar belum stabil pada tahun 2021, Rudolf mengaku pernah boncos 30%-40% di reksadana serta di saham yang baru listing pada tahun 2022.

"Anggap saja uang belajar, tambah ilmu dan pengalaman. Yang penting kita kerja dan investasi sesuai passion, karena ada filosofi: di mana hatimu berada, di situlah hartamu ada," tandas Rudolf.

Gambaran portofolio investasi:

• Low risk (obligasi negara, obligasi korporasi, tanah, ruko & gudang) => 60%
• Medium risk (reksadana, terutama pasar uang) => 30%
• High risk (saham) => 10%

SYAHWAT, apa pun jenisnya, mesti bisa dikendalikan. Bila rem blong, kehancuran sudah menanti. Memperturutkan syahwat tanpa sanggup mengendalikan diri kerap berakhir buruk: karier habis, utang bertumpuk, harga diri runtuh, kredibilitas ambruk, tak jarang pula berujung penjara.

Syahwat bukan melulu berurusan dengan hasrat seksual kendati kasus itu sedang jadi pembicaraan luas. Syahwat bisa berkaitan dengan kekuasaan, ambisi berlebihan untuk mengejar proyek mercusuar, bisa juga upaya meraih gelar. Dalam takaran dan dosis yang tepat, ambisi itu baik. Namun, bila dorongan teramat kuat itu menabrak rambu-rambu, itu sudah syahwat namanya.

Itu pula yang terjadi pada utang negara yang terus naik, bahkan sudah masuk kategori jumbo. Berbagai pihak sudah mengingatkan dengan menyebut bahwa alarm utang negara telah menyala. Benar bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun, dari 39% menuju 38%.

Angka itu memang masih di bawah ambang batas yang diperbolehkan undang-undang, yakni 60%. Namun, utang negara juga tidak semata melulu diukur dari rasio terhadap PDB. Rasio pembayaran utang (debt-to-service ratio) juga amat mesti dipelototi. Justru rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara itulah yang kini tengah dikritisi. Rasio membayar pokok dan bunga utang negara telah mencapai 39%. Dalam rumus International Monetary Fund (IMF), rasio kemampuan bayar utang terhadap pendapatan yang aman ialah 20%.

Dengan rasio sekarang, itu merupakan tanda keuangan pemerintah menuju mode 'gali lubang tutup lubang'. Jika pemerintah mengabaikan tanda bahaya itu, bisa-bisa negeri ini sampai pada situasi membuat utang baru untuk membayar bunga dan cicilan utang, bukan untuk membiayai program ataupun keperluan rutin lain. Ada yang berucap nauzubillahi mindzalik, ada juga yang melafalkan nauzubillah tsumma nauzubillah, alias jangan sampai terjadi.

Sepanjang dua bulan pertama 2024 saja, pemerintah harus merogoh Rp69 triliun untuk membayar bunga utang. Angka itu naik 37% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pembayaran itu sekaligus rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebagai pembanding, pembayaran bunga utang pada periode yang sama 2023 sebesar Rp50,3 triliun.

Peningkatan pembayaran bunga terjadi karena utang negara terus membengkak. Per Desember 2023, total utang pemerintah Rp8.145 triliun. Adapun per Februari tercatat Rp8.319,22 triliun. Pada Mei 2024, utang negara membengkak lagi menjadi Rp8.354,20 triliun.

Dalam kurun tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak 2015 hingga 2022, rasio beban bunga utang dan cicilan pokok jatuh tempo rata-rata 47,4% daripada penerimaan pajak setiap tahun. Nilai itu melampaui angka rasio pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005-2014 yang sebesar 32,9%.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang Rp497 triliun, jauh di atas anggaran kesehatan sebesar Rp187,5 triliun. Itu merupakan indikasi negatif karena negara menghabiskan lebih banyak dana untuk membayar bunga utang ketimbang membiayai program kesehatan masyarakat.

Data Debt Service Watch yang diluncurkan Development Finance International (DFI) memasukkan Indonesia ke daftar merah karena angka rasio pembayaran utangnya mencapai 36,16%. Persoalannya, pemerintah selalu berlindung di balik rumus rasio utang terhadap PDB yang 38% jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat.

Benar belaka bahwa rasio utang terhadap PDB Amerika sudah di angka 134%. Itu artinya hampir tiga setengah kali lipat rasio utang terhadap PDB Indonesia. Namun, bila yang dipakai sebagai alat ukur ialah rasio pembayaran utang berbanding pendapatan (DSR), 'Negeri Paman Sam' jauh lebih sehat dan aman. DSR utang AS rata-rata 14%, paling tinggi 16%. Itu menunjukkan masih sehat menurut ukuran IMF.

Semestinya pemerintah tak memakai rasio utang terhadap PDB sebagai patokan dalam membuat kebijakan pinjaman. Parameter itu kurang akurat dalam mencerminkan posisi utang kita. Rasio utang terhadap PDB memberikan rasa aman palsu. Bila DSR yang dipakai, barulah alarm sudah terus-terusan menyala.

Empat tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mewanti-wanti agar pengelolaan utang dievaluasi. Hasil Reviu atas Kesinambungan Fiskal 2020 menunjukkan tiga indikator kerentanan utang yang telah melampaui ambang batas rekomendasi IMF. Pertama, rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara (debt service-to-revenue) di rentang 25% hingga 46,7% (rekomendasi IMF 35%).

Kedua, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara (interest-to-revenue) pada 2020 ada di angka 19,06% (melampaui ambang batas IMF di 10%). Ketiga, rasio utang terhadap penerimaan negara (debt-to-revenue) yang berada di rentang 260% hingga 369% meski rekomendasi IMF 92% hingga 167%.

Tren kenaikan rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara menunjukkan saldo utang melonjak lebih cepat ketimbang pertumbuhan penerimaan negara. Makin tinggi angkanya, makin besar porsi penerimaan negara untuk membayar utang pada masa depan. Wanti-wanti BPK empat tahun lalu itu seperti masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri saat itu juga. Kini, tahu-tahu kita teriak: 'Bingo! Utang sudah jumbo'. Lalu, sanggupkah syahwat utang itu dikendalikan?

New York: Indeks S&P 500 naik ke level tertinggi baru pada hari Jumat, membukukan rekor penutupan karena laporan pekerjaan memberi harapan untuk penurunan suku bunga dari Federal Reserve.

Melansir CNBC International, Sabtu, 6 Juli 2024, S&P 500 naik 0,54 persen dan ditutup pada 5.567,19, sementara Nasdaq yang berbasis teknologi melonjak 0,9 persen menjadi 18.352,76. Dow Jones Industrial Average bertambah 0,17 persen atau 67,87 poin dan ditutup pada level 39.375,87.

Reli S&P 500 tahun ini telah berkembang menjadi 16,7 persen. Indeks ini membukukan minggu positif keempat dalam lima minggu terakhir karena investor bertaruh bahwa setiap pelemahan ekonomi di akhir tahun ini akan diimbangi dengan penurunan suku bunga Federal Reserve. Sementara keuntungan year-to-date Nasdaq adalah 22,3 persen.

Baca juga: Investor Rajin Beli, Wall Street Terus Menghijau

Data tenaga kerja AS meningkat

Data tenaga kerja yang dirilis pada Jumat pagi mencerminkan peningkatan 206.000 dalam nonfarm payrolls di bulan Juni. Lalu tercatat juga kenaikan dalam tingkat pengangguran menjadi 4,1%. Sebelumnya para ekonom memperkirakan tingkat pengangguran akan tetap stabil di 4 persen.
Imbal hasil obligasi turun menyusul laporan ekspektasi kenaikan pengangguran akan memacu the Fed untuk memangkas suku bunga akhir tahun ini.

Para investor meningkatkan taruhan mereka pada penurunan suku bunga di bulan September, dengan peluang penurunan seperempat poin meningkat menjadi sekitar 77 persen, naik dari 64 persen seminggu yang lalu, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

"Di satu sisi, revisi turun untuk bulan-bulan sebelumnya dan kenaikan tingkat pengangguran meningkatkan peluang penurunan suku bunga Fed bulan September, pasar obligasi tentu saja merayakan hal ini," kata Seema Shah, kepala strategi global di Principal Asset Management.

"Tetapi angka-angka yang sama tidak bisa tidak menimbulkan sedikit kekhawatiran tentang arah ekonomi AS. Sejumlah besar data ekonomi menunjukkan pelemahan, laporan hari ini menambah gambaran tersebut," imbuh dia.

(ANN)

JAKARTA, iNews.id – Gempa terkini dengan kekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara (Sumut), Sabtu (6/7/2024) pagi. Gempa bumi ini tercatat terjadi pukul 06.22 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan titik koordinat gempa berada di 1.28 Lintang Utara dan 98.85 Bujur Timur pada jarak 46 km Tenggara Tapteng di kedalaman 70 km.

"Gempa Mag:3.2, 06-Jul-2024 06:22:25WIB, Lok:1.28LU, 98.85BT (46 km Tenggara TAPANULITENGAH-SUMUT), Kedlmn:70 Km," tulis BMKG dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024). 

BMKG menjelaskan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Belum diketahui gempa bumi berdampak pada bangunan infrastruktur maupun bangunan tempat tinggal atau tidak.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 nanti. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, politik dinasti kian mewabah pada helatan tersebut.

"Makin lama politik dinasti makin menjadi-jadi. Tidak hanya di tingkat lokal, tapi menjalar ke tingkat nasional. Kita sudah lihat praktik itu di Pilpres 2024," kata pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan dalam webinar nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat tentang Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal, Jumat (5/7/2024) malam.

Berdasarkan data yang dimilikinya, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2014, ada sekitar 60 kepala daerah dan wakil atau 11 persen dari jumlah daerah otonom menerapkan politik dinasti. Angka itu mengalami peningkatan menjadi 117 kasus politik dinasti atau 21,5 persen dalam Pilkada 2018.

Ia menambahkan, dalam Pilkada 2024, terdapat 175 kasus atau 32 persen politik dinasti. Artinya, kasus politik dinasti dalam pilkada terakhir sudah mencapai satu per tiga dari keseluruhan daerah otonom. “Sesudah bapaknya, nanti istrinya atau anaknya, atau menantunya. Ini yang kita musuhi ketika kita berada di Orde Baru dulu," kata Prof Djo, sapaan akrab Djohermansyah Djohan.

Menurut mantan dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menuturkan, pernah ada upaya untuk mengantisipasi politik dinasti di pilkada. Pada 2015, sedianya sempat dimasukkan pasal soal larangan politik dinasti pada UU Pilkada tahun 2015.

Pasal 7 huruf r dalam beleid itu mengatur bahwa seseorang yang mempunyai hubungan darah atau konflik kepentingan dengan pejawat alias incumbent tidak diperbolehkan maju menjadi pemimpin daerah. Namun, aturan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Prof Djo mengatakan, harus ada perbaikan regulasi untuk mencegah terjadinya politik dinasti. Pasalnya, apabila tidak ada perbaikan regulasi, persoalan itu akan terus berulang. "Kalau ada kerabat maju, saran saya si pejawat (incumbent) cuti lah. Dia tidak bisa kita larang karena melanggar hak asasi, tapi cuti lah. Cuti saja, di luar tanggungan negara, selama kampanye," kata dia.

Dewan Pakar ICMI Pusat Prof Yuddy Chrisnandi mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, keikutsertaan bakal calon kepala daerah perseorangan dalam Pilkada 2024 juga sangatlah minim. Bahkan, ia menyebut persentasenya tak sampai satu persen dari keseluruhan bakal calon kepala daerah yang muncul. "Dari 100 calon kepala daerah, mungkin hanya satu atau dua orang saja calon perseorangan," kata dia dalam webinar tentang Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal secara daring pada Jumat (5/7/2024).

Menurut dia, penyebab utama minimnya keikutsertaan bakal calon kepala daerah perseorangan adalah waktu untuk pendaftaran yang sebentar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan waktu sekitar dua pekan kepada bakal calon perseorangan untuk memenuhi syarat dukungan.

"Jadi tidak mungkin untuk menyiapkan dukungan atau partisipasi langsung dari masyarakat untuk calon perseorangan ini," ujar Yuddy. Fakta itu dinilai menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada 2024 masih akan dikuasai oleh partai politik. Di satu sisi, partai politik masih belum menghasilkan kualifikasi yang mapan dari pelaksanaan pilkada.

Yuddy menilai, partai politik semestinya dapat sumber daya manusia untuk bisa menjadi pemimpin yang diandalkan, membawa aspirasi, dan memperbaiki kualitas pembangunan. Namun, nyatanya partai poin tidak lagi menjadi satu entitas sebagai sumber daya yang bisa diandalkan.

Ia menyebut, partai politik saat ini tidak lebih dari kendaraan politik yang memberikan stempel seseorang untuk bisa maju dalam pilkada. Bahkan, proses seleksi kepemimpinan dalam partai politik sangatlah mudah, tanpa harus ada proses kaderisasi, proses pendalaman, dan lainnya. "Partai politik sekarang bisa digunakan oleh siapa saja, seperti orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki uang, dan orang yang memiliki popularitas," kata Yuddy.

Polisi dan tentara Ekuador membebaskan 49 orang, termasuk seorang anak, yang disandera di sebuah tambang oleh anggota geng narkotika.

Para sandera itu termasuk dua wanita yang ditahan dengan tangan dan kaki terikat. Mereka disandera oleh geng Los Lobos, salah satu organisasi penyelundup narkoba utama di Ekuador, kata kantor Presiden Daniel Noboa di X, dikutip dari AFP.

Para sandera tersebut adalah pekerja tambang, namun pihak berwenang tidak mengatakan apakah mereka dipaksa bekerja di luar keinginan mereka atau tidak.

Sumber polisi mengatakan mereka telah disandera selama dua hari hingga penyelamatan pada hari Rabu (3/7).

Penggerebekan tersebut terjadi di Provinsi Andean Azuay, Ekuador. Petugas juga menyita sejumlah besar senjata dan bahan peledak. Rekaman video yang menunjukkan tim penyelamat bersenjata memasuki ruang bawah tanah tambang juga dirilis ke publik.

Gambar-gambar tersebut menunjukkan puluhan orang berkerumun di luar tambang, beberapa memegang lembaran plastik pelindung hujan, dan dikelilingi oleh petugas.

Tim penyelamat sempat diserang oleh para penyerang, kata kepala polisi di wilayah tersebut, Jose Vargas.

Dua warga Kolombia, yang diduga anggota Los Lobos, ditangkap dalam operasi yang juga menemukan sisa-sisa manusia yang terkubur di sekitar lokasi tambang.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, butuh proses panjang untuk Indonesia mencapai swasembada pangan. Hal tersebut dikarenakan iklim yang tidak menentu.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu. Tidak hanya kadang udah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu. Dulu kan sudah swasembada pangan. Kemudian turun lagi karena ada El Nino, La Nina," kata Jokowi dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (6/7/2024).

Jokowi mengatakan, produktivitas pangan negara-negara lain dalam dua tahun terakhir juga mengalami penurunan tajam akibat perubahan iklim.

"Saya kira iklim sangat mepengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam dua tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," kata dia.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian, yang dikenal sebagai pompanisasi di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat, 5 Juli 2024.

"Pompanisasi ini akan meningkatkan produktivitas. Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali padahal tanahnya subur karena airnya enggak ada, sehingga dengan pompa ini sudah nanam yang kedua. Nah kita harapkan nanti bisa masuk penanaman yang ketiga,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga menjelaskan, pompanisasi ini juga sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan kekeringan yang panjang di masa mendatang. "Artinya dari satu, paling tidak minimal kedua, kalau bisa ketiga ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," kata Presiden.

Pompanisasi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. "Arahnya ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan program pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Kabupaten Bantaeng, pemerintah telah menyalurkan 80 unit pompa dari 150 unit pompa yang dibutuhkan.

"Keperluannya 150 tadi Pak Bupati menyampaikan butuhnya 150, sudah diberikan 80 pompa," ujarnya.

(YNA)