Perum Perumnas mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN tersebut diperuntukkan melanjutkan dan menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat yang tersebar di beberapa kota, terutama pada area-area dimana terdapat backlog perumahan.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menyampaikan secara keseluruhan suntikan dana pengajuan PMN 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan 3.180 unit hunian.

Ribuan unit hunian itu terdiri dari perumahan terintegrasi transportasi umum, persediaan kluster baru/extension, dan persediaan kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran.

"Pengajuan PMN Tunai sebesar Rp 1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas ke depannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat", ujar Budi setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI di DPR RI dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa PMN tunai diperlukan Perumnas guna terus menjalankan penugasan dari pemerintah sebagai satu- satunya BUMN pengembang untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta berperan strategis dalam pengurangan jumlah backlog perumahan nasional.

Perumnas juga memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau, minimal 20% dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk subsidi.

Lebih lanjut, Perumnas sebagai korporasi tentunya tidak bergerak sendiri, sehingga dalam memenuhi berbagai program penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog kebutuhan hunian di Indonesia, diperlukan keterlibatan pemerintah dan peran serta seluruh stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut.

Perumnas berkomitmen dalam mengoptimalkan perannya sebagai pengembang hunian masyarakat dan terus berupaya untuk bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis sebagaimana arahan Menteri BUMN, yaitu pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah/BUMN/Bank Tanah.

Bersamaan dengan itu pula, turut dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian diantaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi.

PMN yang diajukan ini untuk pembangunan di lahan/proyek pada area-area terdapat backlog perumahan, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan (termasuk sarana dan prasarana) yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan.

"Dengan dana PMN Tunai sebesar Rp 1 Triliun ini, kami yakin dapat memberikan hasil yang positif tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan", tutup Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Publik sering kali disuguhkan dengan tontonan arogansi dan fanatisme oknom Ormas Pemuda Pancasila, baik yang beredar viral di media sosial ataupun yang terjadi riil di masyarakat.

Teranyar, jagat media sosial (medsos) dihebohkan dengan pengemudi mobil HRV putih terlihat emosi hingga menantang dan memukul pengemudi lainnya.

Bahkan, pria yang disebut pengurus Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tersebut dengan arogan menendang mobil. Padahal, ia yang salah namun malah bersikap kasar.

Video itu pertama diunggah akun Michael Tiko hingga dikutip berbagai akun lainnya. Kronologinya, pelaku dan istrinya naik mobil CRV menerobos jalan satu arah di kampung, tepatnya di Dusun Bandungan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Saat melawan arah, pria itu berpapasan dengan pengendara mobil lainnya

karena jalan sempit, pengendara mobil yang sudah mengikuti aturan meminta kepada pasangan suami istri itu untuk mundur atau bergeser sedikit agar mobilnya bisa lewat.

Namun, kedua pasangan itu bersikukuh tidak mau dan terlihat malah tersinggung hingga keduanya turun dari mobil.

Sang suami diikuti istrinya kemudian menghampiri Michael yang merekam adegan berikutnya. Saat menghampiri pengemudi mobil itu, pria yang memakai baju batik dengan berkacak pinggang menegaskan, jika jalan itu adalah wilayahnya.

"Kamu anak siapa? Ini wilayahku," kata pria yang belakangan diketahui bernama Wisnu, pengurus PP Kabupaten Semarang dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (12/7/2024)."Bukan anak siapa-siapa Pak," kata sang pengendara mobil kalem.

Mendapat jawaban seperti itu, Wisnu malah naik pitam. Dia tidak terima. "Kamu mau jadi jagoan?" ujarnya. Bahkan, Wisnu sempat mengaku sebagai ketua PP Kabupaten Semarang untuk mengintimidasi pengendara mobil.

"Lah bukan, ini kan jalan searah. Kita kan mengikuti aturan aja. Ini bukan wilayah siapa-siapa, kita kan sama-sama rakyat Indonesia," ucap Michael.

"Lawyer nih, lawyer," kata Wisnu masih tidak terima.

Keduanya pun terlihat cekcok hingga Wisnu dan istri meminta Tiko untuk mematikan dashcam mobil. Setelahnya, sang istri meminta Wisnu untuk menurunkan emosinya untuk kemudian keduanya naik ke moil HRV.

Warganet juga sempat menyebut jika Wisnu merupakan ketua PP Kabupaten Semarang yang arogan. Karena viral lantaran diunggah berbagai akun informasi, baik di Instagram dan Tiktok, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MCP) PP Kabupaten Semarang, Ali Imron pun memberikan klarifikasi.

Dia menjelaskan, Wisnu bukan ketua, melainkan hanya seorang pengurus. Hanya saja, dalam video permintaan maaf, Wisnu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menunduk ketika Ali Imron meminta maaf atas ulah anggotanya.

"Kami Pemuda Pancasila Semarang. Sebelah saya adalah Mas Wisnu, anggota dan pengurus MCC Kabupaten Semarang sebagai lawyer," kata Ali Imron.

Arogansi dan fanatisme kelompok, dalam konteks ini adalah ormas, mengingatkan kita pada peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW. Tiga hadits ini mengingatkan kita tentang larangan bersikap fanatik terhadap kelompok apalagi hingga sombong dan berbuat arogan:

Pertama...

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan panen kopi bersama para petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, pada Jumat, 12 Juli 2024. Kepala negara mendorong pentingnya meningkatkan produktivitas kopi Indonesia.

Indonesia memiliki 1,2 juta hektar kopi, baik robusta maupun arabika di seluruh Tanah Air. Lampung Barat punya lahan terbesar 60 ribu hektar dengan 90 persennya adalah jenis robusta.

Jokowi, dalam keterangan video, tidak merinci berapa ton yang dipanen oleh petani di Desa Kembahang hari ini. Namun Presiden menyoroti angka produksi per hektar kopi pada angka satu hingga dua ton.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar memberi perhatian pada komoditas kopi. Jokowi mendorong produktivitas per hektar harus terus naik. Sebab produksi kopi di luar negeri bisa mencapai 8 hingga 9 ton per hektarenya.

“Harga kopi ini juga terus naik, walau kadang turun. Volumenya untuk permintaan ekspor naik terus,” kata Presiden, tanpa merinci harga kopi yang dia maksud.

Jokowi mengatakan produktivitas kopi bisa naik kalau ada perawatan dan pupu yang baik hingga jarak tanam yang mungkin lebih rapat. “Dan kalau produktivitas per hektare naik, kesejahteraan petani kopi akan menjadi lebih baik," tutur Presiden.

Wali Kota Solo 2005-2012 ini juga mendorong hilirisasi produk pertanian, termasuk kopi. Kata Jokowi, ini mencakup kemasan yang baik dan siap ekspor, bukan hanya menjual dalam bentuk bahan mentah. "Semua komoditas pertanian harus masuk kepada industrialisasi, masuk kepada hilirisasi."

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, produksi kopi Indonesia mencapai 794,8 ribu ton pada 2022. Belum ada data kekinian yang tersedia produksi kopi Indonesia di situs yang sama.

Sumatera Selatan menjadi produsen kopi terbesar pada 2022, dengan 212,4 ribu ton atau 26,72 persen dari total produksi nasional. Tempo belum bisa menemukan data terkini rata-rata harga kopi nasional baik robusta maupun arabica.

Sebelum panen kopi, Hari ini Jokowi melanjutkan kunjungan ke Provinsi Lampung dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian Jokowi akan kembali ke Stadion Bumi Sekala Bekhak guna lepas landas menuju Kabupaten Tanggamus.

Di Kabupaten Tanggamus, Presiden akan mengecek harga bahan pokok di Pasar Kota Agung dan meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Batin Mangunang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Penjabat Gubernur Lampung Samsudin, dan Bupati Lampung Barat Nukman turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group merespons soal keterlibatannya dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog.

Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba mengatakan, pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam impor beras yang dilakukan oleh Perum Bulog pada tahun 2023 yang lalu.

Dia juga memastikan sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apapun dengan Perum Bulog.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

“Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30.000 ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," ujarnya dikutip dari CAFEF, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut dia memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, pada penawaran Mei, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100.000 ton beras.

Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu 15 dollar AS per ton.

Penawaran oleh Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang pada saat itu tengah berkunjung ke Vietnam. Namun, lantaran penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka pemerintah Indonesia tidak diambil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group merespons soal keterlibatannya dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog.

Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba mengatakan, pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam impor beras yang dilakukan oleh Perum Bulog pada tahun 2023 yang lalu.

Dia juga memastikan sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apapun dengan Perum Bulog.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

“Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30.000 ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," ujarnya dikutip dari CAFEF, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut dia memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, pada penawaran Mei, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100.000 ton beras.

Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu 15 dollar AS per ton.

Penawaran oleh Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang pada saat itu tengah berkunjung ke Vietnam. Namun, lantaran penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka pemerintah Indonesia tidak diambil.

SHUTTERSTOCK/GOLVR Ilustrasi beras.

"Dalam pembicaraan ini, Menteri bertanya kepada kami saat itu berapa harga beras yang diekspor ke Indonesia dengan metode FOB dan kemudian kami menghitung harganya menjadi 538 dollar AS per ton,” pungkasnya.

Sebelumnya, Perum Bulog merespons ihwal dilaporkannya Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke KPK atas dugaan mark up impor beras.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (3/7/2024).

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur terus memburu monyet liar yang menyerang seorang balita berusia 3,5 tahun di Desa/Kecamatan Driyorejo, Gresik.

Kepala Seksi BBKSDA Wilayah III Jawa Timur, Gatut Panggah Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya mulai melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian sejak Kamis (11/7).

Gatut menyampaikan bahwa hingga saat ini, petugas belum berhasil menangkap monyet liar yang menyerang balita berinisial KNF tersebut.

Monyet itu sempat terlihat di area sungai dekat rumah korban. "Di sempadan sungai tempat monyet sering terlihat," katanya.

Berdasarkan keterangan warga, ada dua ekor monyet liar yang sering terlihat di sekitar sungai tersebut, satu berukuran besar dan satu lagi kecil. "Bisa jadi memang ada dua ekor monyet liar," ujar Gatut.

Petugas BBKSDA hari ini melanjutkan pencarian terhadap monyet liar yang melukai balita tersebut. "Ya, kami masih melanjutkan pencarian di lokasi sekitar kejadian," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group merespons soal keterlibatannya dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog.

Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba mengatakan, pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam impor beras yang dilakukan oleh Perum Bulog pada tahun 2023 yang lalu.

Dia juga memastikan sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apapun dengan Perum Bulog.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

“Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog, dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30.000 ton dikirimkan melalui Posco (Korea), dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," ujarnya dikutip dari CAFEF, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut dia memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, pada penawaran Mei, ada anggota usahanya Loc Troi yang memenangkan tender 100.000 ton beras.

Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi yaitu 15 dollar AS per ton.

Penawaran oleh Tan Long ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang pada saat itu tengah berkunjung ke Vietnam. Namun, lantaran penawaran harga Tan Long lebih tinggi, maka pemerintah Indonesia tidak diambil.

SHUTTERSTOCK/GOLVR Ilustrasi beras.

"Dalam pembicaraan ini, Menteri bertanya kepada kami saat itu berapa harga beras yang diekspor ke Indonesia dengan metode FOB dan kemudian kami menghitung harganya menjadi 538 dollar AS per ton,” pungkasnya.

Sebelumnya, Perum Bulog merespons ihwal dilaporkannya Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke KPK atas dugaan mark up impor beras.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (3/7/2024).

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2023. Capaian WTP ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang melibatkan semua unit kerja di lingkungan Kemnaker.

"Tanpa kerja kolaboratif, saya kira tak ada opini WTP ini, " kata Ida Fauziyah saat membuka rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bertema 'Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran sebagai Wujud Cinta pada Kemnaker' di Gedung Tridarma Kemnaker, Jakarta, Jumat (11/7/2024).

Dalam sambutannya, Ida Fauziyah juga memberikan apresiasi kepada jajaran  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal yang telah mengawal proses pemeriksaan oleh BPK, sejak dimulai Januari hingga bulan Mei lalu.

"Saya mendapatkan laporan bapak dan ibu APIP berjibaku mengawal dan mendampingi semua unit kerja yang diperiksa oleh tim BPK. Menjadi jembatan komunikasi antara tim BPK dengan unit kerja yang diperiksa, memverifikasi dan memastikan semua dokumen yang diminta oleh tim BPK sudah sesuai dan lengkap, " katanya.

Ida Fauziyah mengatakan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun ini sudah jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

"Saya harapkan tahun depan lebih sedikit lagi bahkan jika kita semua konsisten untuk menjaga prinsip-pronsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, maka saya yakin suatu saat ketika auditor eksternal melakukan pemeriksaan kita bisa mencapai zero temuan, "  ujar Ida Fauziyah.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Bisnis.com, JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog diterpa tudingan telah melakukan penggelembungan atau mark up harga beras impor.

Bahkan, laporan atas dugaan tersebut sudah sampai ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (3/7/2024). Terdapat dua pihak yang dilaporkan, yakni Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan tetap menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, meskipun sebelumnya banyak ditemukan masalah.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan aplikasi tersebut dengan berbagai perbaikan dan opsi.

"Ya sedang kita siapkan semua dengan beberapa opsi, yang pasti ada perbaikan yang pasti juga ada semacam konsultasi dan pembahasan bersama di teman-teman Komisi II tentang evaluasi yang kemarin dan apa yang ideal kita lakukan di periode Pilkada ini. Nanti akan kita bahas," kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

Afifuddin memastikan bahwa KPU akan tetap menggunakan Sirekap dengan beberapa catatan untuk kontestasi Pilkada 2024.

"Insyaallah [Sirekap] kita pakai dengan catatan yang sudah-sudah, mana yang harus kita perbaiki dan seterusnya. Secara teknis belum kita bahas detail, karena kita masih menyiapkan berapa PKPU dan aturan-aturan yang lain," ujar dia.

Meskipun terdapat berbagai kendala, Afifuddin menuturkan semangat KPU untuk tetap menggunakan Sirekap adalah demi peningkatan efisiensi dan transparansi proses rekapitulasi suara.

"Tapi semangat kami sebenarnya tetap menggunakan [Sirekap] dengan beberapa perbaikan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan catatannya tidak mengganggu atau tidak membuat kebisingan di masyarakat atas Sirekap yang kita pakai," tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan izin agar investor bisa mendapat Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun.

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Masa HGU itu diatur dalam pasal 9 beleid tersebut.

Dikutip dari pasal 9 ayat (1) beleid tersebut, Jumat (12/7/2024), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui 1 siklus pertama.

Kemudian, OIKN dapat memberikan perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.

Khusus HGU, jangka waktu yang bisa diberikan pada siklus pertama hingga 95 tahun, dan pada siklus kedua sebesar 95 tahun pula. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan mencapai 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," dikutip Kompas.com dari pasal 9 ayat (2) beleid tersebut.

Adapun untuk hak guna bangunan (HGB), jangka waktu yang bisa diberikan paling lama 80 tahun pada siklus pertama.

Sama seperti HGU, HGB bisa diberikan kembali pada siklus kedua paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Jangka waktu HGB ini sama dengan jangka waktu hak pakai yang mampu mencapai 80 tahun per satu siklus hingga siklus kedua.

"Hak pakai untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian tertulis dalam pasal 9 ayat (2) beleid tersebut.

Beleid juga menyebutkan, pemberian hak atas tanah melalui 1 siklus pertama dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara.

Otorita Ibu Kota Nusantara perlu melakukan evaluasi 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama.

Untuk perpanjangan, perlu ada syarat-syarat yang dipenuhi, yaitu tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; dan syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak.

Lalu, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan tanah tidak terindikasi telantar.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara mengenai rencana anggaran Rp600 triliun yang dibutuhkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global ketika melepas status sebagai ibu kota negara.

Dirinya menyebut bahwa pembangunan menjadi alasan utama dari perkiraan jumlah anggaran tersebut.“Pembangunan DKI tidak bisa berhenti,” katanya kepada wartawan di bilangan Cikoko, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Dia memaparkan, pembangunan itu mencakup fasilitas publik seperti moda transportasi MRT dan LRT yang saat ini juga berlangsung.

Selain itu, terdapat pula penggunaan anggaran terkait subsidi bagi masyarakat Jakarta, meskipun dia tidak memerinci contohnya.

Tak berhenti pada pembangunan, Heru Budi juga mengindikasikan bahwa anggaran tersebut juga akan mencakup biaya perawatan fasilitas yang dimiliki DKI.

“Memang membangun Jakarta butuh biaya banyak, termasuk merawatnya,” pungkas mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.