REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan DPR RI yang menyetujui revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ke-3 atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI diharapkan akan memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan sistem demokrasi.

"Kami percaya, pembentukan revisi UU ini diharapkan akan memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan sistem demokrasi, negara, dan hak asasi manusia untuk kepentingan melindungi rakyat. Bukan sebaliknya, revisi UU Polri ini berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia," ujar Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi.

Saat membuka acara diskusi publik bertema "Revisi UU Polri dalam Perspektif Kaum Muda", di Jakarta, Kamis, Edi mengatakan, pihak kepolisian sendiri berharap agar revisi ini menjadi manfaat bagi kepolisian dan bisa bekerja lebih baik, salah satunya dengan bertambahnya usia pensiun, pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin bertambah.

"Kami memandang, keputusan melakukan revisi ini layak untuk dilanjutkan pembahasaa-nya oleh DPR dan pemerintah hingga selesai menjadi UU dengan tetap melibatkan partisipasi publik," katanya.

Acara diskusi menghadirkan sejumlah ketua organisasi pemuda diantaranya Ketua bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Rifyan Ridwan Saleh; Ketua Umum GPII, Masril Ikoni; Perwakilan organisasi SEMMI Dwi Apriyanto; Ketua Formas NU, Rouf Qusyairi; dan Ketum KMHDI yang diwakili Direktur Lembaga Demokrasi dan Kepemiluan, Esa Purwita.

Seperti diketahui, substansi yang diatur dalam RUU ini terkait perubahan usia pensiun anggota Polri, perluasan wilayah hukum Polri yang meliputi wilayah negara, wilayah yurisdiksi, wilayah perwakilan Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, pesawat udara yang teregistrasi dan berbendera Indonesia serta ruang siber dan penyesuaian jabatan PNS menjadi ASN di lingkungan Polri.

Menyikapi revisi UU Nomor Polri, Ketua bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Rifyan Ridwan Saleh mengingatkan bahwa dengan adanya revisi UU ini, Polri harus bisa memperbaiki citra-nya dan mengingatkan agar revisi ini jangan sampai memberangus kebebasan ekspresi masyarakat.

"Pada prinsipnya HMI mendukung revisi ini, namun harus bisa memperkuat Polri dan meningkatkan kinerja Polri untuk pelayanan masyarakat. Catatan besar kami jangan sampai mengekang kebebasan berekspresi, khususnya di ruang siber. Semangat dari revisi UU ini adalah perbaikan, agar tugas Polri semakin kuat untuk keamanan sipil," tutur Rifyan.

Pendapat yang sama disampaikan Ketua Umum GPII, Masri Ikoni, bahwa sejak revisi tahun 2002, saatnya revisi tersebut dilakukan untuk perbaikan ke depan.

Namun, ia berharap perubahan ini dapat dimulai dari institusinya terlebih dahulu sebagai upaya memperbaiki kinerja-nya.

"Dengan kembali kepada semangat reformasi, menurut kami revisi ini sangat penting, terlebih jika melihat perkembangan teknologi dan perubahan zaman," ucap Masril.

Sementara itu, menjawab kekhawatiran terhadap revisi UU Polri, Perwakilan organisasi SEMMI Dwi Apriyanto menilai adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat adalah hal yang wajar, namun publik harus melihatnya sebagai upaya meningkatkan perbaikan kinerja Polri.

"Revisi ini sebenarnya bagian dari kebutuhan dalam kondisi saat ini. Apalagi adanya perkembangan teknologi. Jika ada penolakan atau catatan kritis dari masyarakat, itu hal yang wajar, tinggal bagaimana sosialisasi ditingkatkan bahwa revisi ini bertujuan baik," pungkas dia.

JAKARTA, investor.id - Para pengusaha di Tanah Air sangat menunggu langkah konkret dan secepatnya dari pemerintah dalam menyikapi kondisi  tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang sedang sekarat, sehingga menimbulkan PHK besar-besaran, terutama karena gempuran produk dari China.  Ada dua strategi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni intensitas pemberantasan prduk TPT ilegal serta penerapan safeguard (bea masuk tindakan pengamanan/BMTP) dan bea masuk anti dumping (BMAD).

Pemerintah diketahui memang sedang menyiapkan aturan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk tujuh komoditas, yakni tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur BMTP sebelumnya berakhir pada 8 November 2022 dan akan diperpanjang dalam waktu dekat.

Ketua Pokja Transisi Energi Kadin Indonesia Anthony Utomo mengatakan, investasi yang dilakukan oleh AS di Indonesia dapat membuka ruang lebih untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, pengembangan teknologi hijau, serta menarik negara lain untuk turut serta berinvestasi di Indonesia pada sektor EBT.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan hal ini, seperti infrastruktur yang perlu ditingkatkan, regulasi yang mendukung, dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

“Kami akan menjembatani dan menyatukan berbagai pemangku kepentingan utama di sektor energi terbarukan untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan solusi-solusi inovatif dan berkelanjutan," kata Anthony.

KOMPAS.com - Manchester United resmi menunjuk mantan penyerang mereka, Ruud van Nistelrooy, sebagai salah satu asisten pelatih Erik ten Hag.

"Manchester United telah menunjuk Rene Hake dan Ruud van Nistelrooy sebagai asisten pelatih tim utama pria, di bawah Erik ten Hag hingga Juni 2026," tulis Setan Merah dalam pernyataan resmi mereka.

Van Nistelrooy pernah membela Manchester United di bawah pelatih Sir Alex Ferguson dari 2001 hingga 2006.

Selama lima musim, mantan penyerang Timnas Belanda itu tampil 219 kali dan mencetak 150 gol di semua kompetisi.

Penunjukan Van Nistelrooy dan Rene Hake termasuk dalam bagian perombakan staf pelatih Erik Ten Hag.

Ten Hag menilai kedatangan Van Nistelrooy dan Rene Hake akan menambah pengalaman, pengetahuan dan energi baru di jajaran staf kepelatihan.

"Saya senang Rene dan Ruud setuju untuk bergabung dengan proyek kami. Sekarang adalah waktu yang bagus untuk memperbarui tim kepelatihan, kami akan melanjutkan pencapaian dua tahun terakhir dan mendorong ke tingkat selanjutnya," ujar Erik Ten Hag.

Van Nistelrooy sebelum pernah melatih PSV Eindhoven pada musim 2022/23. Dia berhasil membawa klub tersebut menjuarai Piala Belanda dan finis peringkat dua di Eredivisie (Liga tertinggi Belanda).

Sedangkan Hake pernah pernah melatih Go Ahead Eagles selama dua musim (2022 - 2024) dan berhasil membuat tim tersebut finis peringkat sembilan di Eredivisie musim lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen pada tahun 2025.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Lewat aturan tersebut, pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022.

Dalam UU itu diamanatkan, tarif PPN dinaikan menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025.

Namun, pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dengan pertimbangan tertentu. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3), tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen.

Bila PPN tetap naik menjadi 12 persen, bagaimana dampaknya terhadap sektor properti?

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan, kenaikan PPN akan memberikan efek negatif kepada calon pembeli properti.

Pasalnya, dengan naiknya PPN, maka harga jual produk properti ikut terkerek. Bahkan tak hanya produk properti, setiap pembelian produk baru juga akan dikenakan PPN.

"Apalagi kenaikan PPN berlaku untuk semua, artinya akan membebani masyarakat. Setelah membeli properti, akan renovasi, building material akan naik juga, membeli furnitur, AC, lampu-lampu dan lain-lain naik juga harganya," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (11/7/2024).

Hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, dipengaruhi adanya pilkada hingga geopolitik.

Menurut Bambang, kenaikan PPN yang hanya 1 persen ini akan memengaruhi psikologis pembeli karena harga jual produk serentak meningkat, sehingga membuat daya beli melemah.

"Yang terbaik tentu menunda sampai dengan perekonomian normal," tuntas Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA - Megaproyek Kereta Cepat WHOOSH yang sebelumnya bernama Kereta Cepat Jakarta Bandung telah membuat dua BUMN merugi dan absen setor dividen hingga triliunan rupiah.

Seperti diketahui, Kereta Cepat WHOOSH diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, pada 2 Oktober 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini justru merasa terhormat.

“Enggak, saya jujur enggak merasa rugi meninggalkan kabinet. Tapi saya merasa ya terhormat saja,” jelas mantan calon wakil presiden itu dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024).

Kehormatan yang dimaksud oleh Mahfud adalah penunjukan dirinya sebagai calon wakil presiden oleh gabungan PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura.

Sebab, kata Mahfud, dirinya adalah seorang menteri yang tidak tergabung dalam partai politik.

Dia juga mengklaim dirinya sebagai menteri yang tak pernah ikut “cawe-cawe” dan berkampanye saat menduduki jabatan di pemerintahan.

“Karena apa? Karena dari seorang menteri yang tidak ikut cawe-cawe dalam partai politik, dalam kampanye-kampanye diri, tiba-tiba mendapat kehormatan secara tiba-tiba disuruh jadi Wapres,” kata Mahfud.

“Itu enggak ada ruginya sama sekali terlepas dari menang atau kalah,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam setelah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Pengunduran diri Mahfud ini menyusul majunya dia sebagai cawapres Pemilu 2024, berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Ia tak mundur sejal awal dari jabatan Menko Polhukam sejak awal pencalonan arena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Namun, Mahfud mengaku khawatir melanggar etika dan menyalahgunakan jabatan serta fasilitas yang diberikan pemerintah.

“Saya (mundur dari Menko Polhukam) murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik. Kan sudah saya katakan, biar enak kerja politiknya,” ungkap Mahfud.

Dengan tidak lagi menjabat sebagai menteri, kata Mahfud, ia bisa bicara dan bekerja tanpa ragu. Namun, Mahfud menyebut, bukan berarti dirinya bakal membocorkan rahasia negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Ketua Umum HKTI memiliki program Revolusi Putih yang terus dilanjutkan saat dirinya menjadi Ketua Umum Parta Gerindra.

Program itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi susu bagi anak-anak dan remaja. Manfaat langsung kegiatan itu adalah meningkatkan kualitas SDM.

Tidak hanya HKTI dan Gerindra yang melaksanakan program tersebut, program minum susu juga dilakukan oleh pemda yang peduli, melalui Gerakan Minum Susu bagi Anak Usia Sekolah (GERIMIS BAGUS), Susu Sekolah, dan masih banyak kegiatan minum susu lainnya yang dicanangkan oleh masyarakat, termasuk Gerakan Minum Susu Bagi Seluruh Karyawan (GERIMIS SEKAWAN), maupun kampanye minum susu pada Hari Susu Nusantara setiap tahun.

Realitanya semua program ini kandas di tengah jalan, karena kegiatan merupakan ‘charity’ yang sifatnya musiman dan tidak berkelanjutan. Selain itu, masalah dasarnya adalah tidak ada kebijakan politik dan dana yang cukup, sehingga manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh Bangsa ini.

Sementara itu, ‘minum susu gratis’ yang merupakan program spektakulernya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih merupakan janji politik. Tentunya ini menjadi wajib untuk dilaksanakan dan harus berhasil.

Pada cetak biru persusuan nasional, target konsumsi susu di dalam negeri pada 2026 akan terpenuhi sekitar 60%, dengan asumsi kemampuan produktivitas sapi perah sekitar 20 liter/hari, konsumsi susu meningkat menjadi 30 liter/kapita/tahun, populasi sapi perah menjadi 1,8 juta ekor, peningkatan populasi betina laktasi menjadi 50% populasi betina produktif.

Namun, kondisi saat ini kontribusi produksi SSDN (Susu Segar Dalam Negeri) belum beranjak sesuai dengan target yang dibuat, bahkan cenderung menurun dari base line 22%, masih di bawah 20% untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut data kementerian Perindustrian (2022), kebutuhan susu dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 6% per tahun, sedangkan produksi SSDN hanya tumbuh 1% saja.

Artinya, jika tidak diintervensi, diprediksi akan terjadi kesenjangan yang makin melebar antara produksi SSDN dan importasinya.

Karut-marut persusuan terjadi pascaterbitnya Inpres No. 4/1998, dan terus berlanjut dengan munculnya wabah PMK dan LSD hingga kini. Indikatornya adalah jumlah koperasi/KUD susu anggota GKSI hanya tinggal 50-an koperasi dari 200-an Koperasi/KUD susu. Produksi SSDN yang dihasilkan semula mampu berkontribusi 50%, kini hanya tinggal 17%.

Belajar dari sejarah suksesnya pembangunan persusuan Nasional di era orde baru, dan bagaimana menghapus potret buram persusuan na­sio­nal, sepertinya hanya melalui ‘revolusi kebijakan’, yaitu pemerintah segera menerbitkan Perpres tentang persusuan nasional. Oleh sebab itu, program minum susu gratis diyakini sebagai jawaban dari kebijakan yang revolusioner untuk kebangkitan persusuan nasional.

Banyak pihak menyangsikan keberhasilan dari kebijakan ini. Benar, jika kita melakukannya seperti biasa-biasa saja (business as usual), konsep Prabowo yang menyatakan untuk memenuhi kebutuhan program minum susu gratis diperlukan populasi 2,5 juta ekor sapi perah.

Dari mana kita memperoleh sapi sebanyak itu dalam waktu singkat? Apabila dilihat fakta lapangan, tidak mungkin kita mendapatkannya dari Australia, Brazil, maupun New Zealand, atau bahkan dari Amerika Serikat sekalipun.

Contoh yang dapat dijadikan teladan adalah keberhasilan China dalam membangun persusuannya dalam 20 tahun terakhir, sejak akhir abad 20. Penulis menyaksikannya sendiri penerapan konsep ‘embrio transfer (ET) dan sewa rahim sapi’ pada peternak rakyat di China.

Melalui pola kemitraan, industri peternakan sapi perah di China mampu menorehkan prestasi menjadi 10 besar penghasil susu di dunia. Artinya, dengan melakukan inovasi teknologi yang didukung dengan dana yang cukup, serta kebijakan yang kondusif akan mampu merealisasikan program-program spektakuler, seperti minum susu gratis.

Semua menyadari bahwa janji politik minum susu gratis akan memiliki dampak positif terhadap pembangunan SDM nasional. Dampak langsung yang dirasakan, selain akan meningkatkan konsumsi dan ketersediaan SSDN, juga akan mampu menyediakan daging merah hasil produksi ikutannya.

Atas dasar inilah program minum susu gratis bisa disebut juga sebagai gerakan ‘revolusi merah putih’. Selain menghasilkan susu sebagai emas putih, juga akan menyediakan daging sebagai emas merah bagi kebutuhan masyarakat yang selama ini ketersediaannya dipenuhi oleh impor. Semoga semua ini menjadi kenyataan.

Keributan sempat terjadi usai Majelis Hakim menutup sidang vonis eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/7) kemarin.

Dalam insiden itu, terlihat sekelompok orang menyerang wartawan yang berusaha mengambil gambar dan video saat SYL menuju pintu keluar ruang sidang.

Bahkan, hingga di luar ruang sidang, kerusuhan terus terjadi hingga membuat kamera wartawan KompasTV rusak. Tak hanya itu, saat SYL dibawa kembali ke dalam ruang sidang agar suasana lebih kondusif, sekelompok orang tampak melakukan pengeroyokan terhadap wartawan KompasTV.

Terkait insiden tersebut, penasihat hukum SYL Djamaluddin Koedoeboen pun meminta maaf.

"Kami atas nama Pak SYL dan keluarga memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua rekan-rekan media atas insiden yang tidak berperikemanusiaan itu, lebih khusus kepada beberapa rekan media yang mengalami kekerasan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (12/7).

Pihaknya mengaku tak mengetahui penyebab kerusuhan tersebut. Djamal juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mengenal oknum yang menyerang wartawan tersebut.

"Kejadian tadi [kemarin, red] kami kurang tahu pasti apa penyebabnya, hanya saja yang kami ketahui waktu Pak SYL dan tim PH [penasihat hukum] keluar dari ruang persidangan crowded banget," tuturnya.

"Namun, setelah ada rekan media yang mengirimkan video ke kami, baru kami tahu bahwa ada insiden yang diduga dilakukan oleh oknum yang kami sendiri juga tidak mengenal, dari mana mereka, dan kami tidak tahu mereka itu siapa," jelas dia.

Akan tetapi, ia pun menyesalkan kejadian tersebut menimpa wartawan saat bertugas meliput sidang vonis SYL. Djamal juga berharap aparat berwenang dapat mengusut tuntas kasus tersebut.

"Harapan kami, agar aparat yang berwajib mengusut tuntas kejadian yang memalukan itu. Agar ada efek jera, dan semoga tidak terulang lagi tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu," ucap Djamal.

Lebih lanjut, Djamal juga membantah bahwa oknum yang melakukan penyerangan terhadap wartawan itu merupakan orang yang dibawa oleh kliennya.

"Tidak [dibawa oleh SYL], kami yakin itu," imbuh dia.

"Pak SYL seorang tokoh Indonesia Timur, yang berasal dari Bugis, Makassar. Jadi tentu banyak orang yang masih sayang dan empati dengan Beliau," tandasnya.

Sebelumnya, wartawan KompasTV, Bodhiya Vimala Sucito, menjadi korban pengeroyokan, usai sidang vonis SYL di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/7) kemarin.

Pemimpin Redaksi KompasTV Rosiana Silalahi mengecam aksi kekerasan yang dialami wartawannya tersebut.

"Jurnalis KompasTV sedang menjalankan tugas jurnalistik yang dilindungi UU Pers 40 tahun 1999. Atas alasan apa pun tidak boleh ada penghalangan kerja-kerja jurnalistik, apalagi disertai kekerasan fisik," kata Rosiana saat dikonfirmasi, Kamis (11/7) kemarin.

Rosiana menuturkan pihaknya telah memastikan keadaan korban. Redaksi KompasTV juga melakukan pendampingan hukum.

Usai kejadian tersebut, Bodhiya pun melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya.

Laporan kasus ini telah diterima Polda Metro Jaya dan teregister dengan Nomor LP/B/3926/VII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 11 Juli 2024. Bodhiya melaporkan dugaan pengeroyokan sebagaimana diatur Pasal 180 KUHP.

Bodhiya menyebut, sekelompok orang itu awalnya menghalangi wartawan yang akan mengambil gambar dengan cara menutup pintu keluar ruang sidang. Padahal, sebelum vonis dibacakan, mereka sepakat memberi kesempatan pada wartawan mengambil gambar.

Kericuhan pun terjadi. Bodhiya sempat terjatuh karena didesak oleh sekelompok orang itu dan berupaya menjaga peralatan meliput yang dibawanya. Ketika itulah, aksi pengeroyokan itu dilakukan.

"Ada teriakan juga dari saya koruptor, mereka ormas itu datanglah ke sana dan coba melakukan penendangan dan pemukulan itu," ujar dia saat ditemui di SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (11/7) kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan berpotensi menguat hingga ke posisi 7.370 kala ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed membumbung.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan hari ini IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan dengan target dekat di 7.320. Penguatan indeks komposit, lanjutnya, terdorong oleh faktor inflasi US kembali turun di bawah ekspektasi yang memperkuat dugaan the Fed bisa cut rate di tahun ini.

“Level support IHSG di 7.230-7.270, sedangkan level resist berada di 7.320-7.370,” jelasnya, Jumat (12/7/2024).

BNI Sekuritas merekomendasikan beberapa saham hari ini:

1. BBRI: Spec Buy

Beli di Rp4.830, cutloss jika break di bawah Rp4.780.

Jika tidak break di bawah Rp4.780, potensi naik ke Rp4.900- Rp5.000 short term.

2. BREN Spec Buy

Beli di Rp9.350, cutloss jika break di bawah Rp9.300.

Jika tidak break di bawah Rp9.300, potensi naik ke Rp9.650- Rp9.825 short term.

3. BRPT: Spec Buy

Beli di Rp1.100, cutloss jika break di bawah Rp1.070.

Jika tidak break di bawah Rp1.100, potensi naik ke Rp1.150- Rp1.180 short term.

4. ASII: Spec Buy

Beli di Rp4.500, cutloss jika break di bawah Rp4.450.

Jika tidak break di bawah Rp4.450, potensi naik ke Rp4.550-4620 short term.

-------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam sebuah kesempatan kajian, almarhum Ustadz Yazid Jawas, pernah memberikan nasihat kepada jamaah tentang kematian. Menurutnya, nasihat yang paling baik adalah kematian.

"Nasihat yang paling baik adalah kematian. Nasihat yang paling besar adalah kematian," ujar Ustadz Yazid Jawas dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Youtube Rodja TV pada Kamis (11/7/2024).

Menurut Ustadz Yazid, banyaknya orang yang meninggal di sekitar kita harus diambil pelajarannya. Karena, Itu adalah nasihat kepada manusia untuk kembali dan bertaubat kepada Allah.

"Agar kita melaksanakan tauhid, mengerjakan sunnah, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, bersedekah, berinfak, dan amal sholeh lainnya," kata Ustadz Yazid.

Menurut Ustadz Yazid, nikmat yang diberikan Allah saat hidup merupakan kesempatan. Maka, harus digunakan sebaik-baiknya untuk mengerjakan amalan baik dan menjauhi maksiat.

Seperti diketahui, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia, Kamis (11/7/2024). Ustadz Yazid meninggal dunia di Bogor dan disemayamkan di rumah duka, Jalan Tazmania V Komp Tasmania, Bogor,

Purwokerto: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memetakan tempat pemungutan suara di lokasi-lokasi khusus untuk mempermudah akses pemilih dalam menggunakan hak suaranya dengan efektif dan efisien pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Kabupaten Banyumas Rofingatun Khasanah mengatakan telah mengunjungi sejumlah institusi untuk berkoordinasi guna pembuatan TPS di lokasi khusus tersebut.

Menurut dia, institusi yang dikunjungi meliputi Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran di Kecamatan Banyumas, Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Banyumas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II A Purwokerto, dan Lapas Narkotika Purwokerto.
"Kunjungan yang kami lakukan pada Rabu, 10 Juli, ditujukan untuk memastikan pemilih di lokasi-lokasi tersebut dapat menggunakan hak pilih mereka dengan lebih mudah dan efisien," katanya, Jumat, 12 Juli 2024.

Dalam kunjungan di PPSLU Sudagaran, diketahui bahwa di panti itu terdapat 87 lansia dan 18 pegawai yang perlu menggunakan hak suaranya dengan baik. Pengelola PPSLU Sudagaran akan meminta bantuan mengenai mekanisme pemungutan dan perhitungan suara.

Baca juga: ASN Jabar Diingatkan Integritas Tanpa Politik Praktis

"Dalam upaya mempermudah akses pemilih, kami mengambil beberapa langkah penting, termasuk pendataan pemilih dengan mengumpulkan data akurat mengenai jumlah pemilih di lokasi khusus," ujarnya.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih yang berhak terdaftar dan mendapatkan surat suara.

Lebih lanjut, Rofingatun mengungkapkan kerja sama erat dengan instansi terkait juga menjadi fokus utama KPU Kabupaten Banyumas, sehingga pihaknya dan institusi-institusi tersebut sepakat untuk terus menjalin koordinasi demi menunjang kesuksesan Pilkada Serentak 2024, khususnya dalam menyediakan fasilitas TPS di lokasi khusus yang memadai.

"Kami berkomitmen untuk menjamin setiap pemilih, termasuk mereka yang berada di lokasi khusus, dapat menjalankan hak pilihnya secara efektif dan adil," tegas dia.

Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November ditujukan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

(MEL)