Moskow: Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa negara-negara Barat telah menandatangani "surat kematian" bagi mata uang dolar AS dengan menjadikannya 'senjata' untuk menekan para kompetitor geopolitik.

Mengutip dari Anadolu Agency, Selasa, 5 November 2024, Lavrov menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana Barat telah mengubah dolar menjadi alat tekanan politik yang menargetkan negara-negara yang dianggap sebagai ancaman atau yang tidak sejalan dengan kebijakan mereka.

“Dolar telah dijadikan senjata untuk menekan dan menghukum pesaing geopolitik, serta pihak-pihak yang tidak patuh. Dengan demikian, secara esensial, Barat telah menuliskan surat kematian bagi dolar sebagai mata uang cadangan global dan alat transaksi internasional,” ujar Lavrov dalam sebuah simposium fiksi ilmiah di Moskow.
Lavrov menuduh Amerika Serikat dan sekutunya telah merusak prinsip globalisasi yang sebelumnya mereka bangun dan promosikan di seluruh dunia. Menurutnya, prinsip-prinsip seperti persaingan yang adil dan hak milik yang tak terganggu telah ditinggalkan begitu saja di Barat.

Walau demikian, Lavrov menekankan bahwa Rusia tidak menutup diri dari dialog dengan Barat, tetapi telah menarik pelajaran dari bagaimana Barat secara tiba-tiba meninggalkan janji-janji dan kesepakatan yang pernah dibuat dengan Moskow.

Dunia Multipolar

Ia menyatakan bahwa negara-negara di benua Eurasia perlu menentukan masa depan mereka sendiri tanpa campur tangan asing, serta menyelesaikan masalah secara mandiri guna membangun tatanan dunia multipolar.

“Jika, dan saat negara-negara Barat siap untuk melanjutkan hubungan berdasarkan prinsip saling menghormati dan keseimbangan kepentingan yang adil, maka kami akan mempertimbangkan pendekatan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional kami, bukan keinginan yang kerap kami dengar dari ibu kota Barat,” tambah Lavrov.

Ia juga menyebutkan bahwa pembicaraan tingkat antar pemerintah terkait prinsip-prinsip koeksistensi negara dalam tatanan dunia multipolar berjalan lambat.

Namun, Moskow akan terus berdialog di berbagai forum multilateral, termasuk pada pertemuan G-20 mendatang di Rio de Janeiro bulan ini.

“Barat terus berusaha meraih keuntungan sepihak untuk dirinya sendiri, tanpa segan menggunakan berbagai metode, termasuk, dengan penyesalan mendalam, upaya untuk memonopoli sekretariat dari organisasi-organisasi internasional,” tutup Lavrov. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Dolar Makin Perkasa Jelang Pilpres AS


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta -

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan kinerja perusahaan ke Komisi IX DPR RI. Salah satu yang dibahas adalah pencairan sejumlah program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berdasarkan data tahun ini hingga bulan September, tercatat 37.223 pekerja mengajukan klaim JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nominal yang dicairkan mencapai Rp 292 miliar.

"Jaminan Kehilangan Pekerjaan, ini program yang paling baru 37.223 tenaga kerja sebesar Rp 292 miliar. Ini adalah manfaat-manfaat yang sudah diterima oleh para pekerja selama tahun ini yang dapat kita sampaikan," ujar Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kemudian jumlah klaim untuk JHT mencapai 2,3 juta atau setara Rp 35 triliun. Sementara klaim manfaat beasiswa sebanyak 89.621 anak pekerja atau Rp 347 miliar.

"Untuk Jaminan Hari Tua (JHT), ada 2,3 juta klaim atau Rp 35 triliun, para pekerja yang sudah mencairkan jaminan hari tuanya. Ini yang dalam beberapa waktu yang lalu, ingin diluluskan kembali agar JHT ini kembali ke fungsinya dicairkan saat hari tua, jangan setiap saat setelah PHK," bebernya.

Sementara itu klaim terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tembus 318.696 kasus atau Rp 2,4 triliun. Menurut Anggro manfaat JKK dibayarkan jika ada kecelakaan kerja, yang perlindungannya diberikan sejak keluar rumah, berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan kembali ke rumah, itu dilindungi oleh program jaminan sosial kerjaan.

Lalu, klaim Jaminan Kematian ada 188.847 kasus dengan nilai Rp 2,8 triliun. Klaimnya diberikan kepada ahli waris pekerja sebesar Rp 42 juta.

"Lalu jaminan pensiun ada 123.665 kasus atau yang menerima pensiun dengan manfaat pensiun Rp 1,4 triliun," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

Restoran cepat saji ternama, McDonald's di Amerika Serikat, tengah ramai diperbincangkan. Satu orang meninggal dan 75 orang jatuh sakit saat menyantap salah satu menu dari restoran tersebut.

Puluhan orang mendapatkan perawatan pasca teridentifikasi mengonsumsi hamburger Quarter Pounder McDonald's dengan cemaran bakteri E coli. Tiga hari lalu, pemerintah baru mengidentifikasi korban sekitar 40 orang.

Clarissa DeBock menjadi salah satu pelanggan yang terkena wabah E coli usai memakan menu tersebut. Ia merasa tidak ada yang salah dengan makanannya saat makan malam bersama tunangannya di Golden Arches, di North Platte, Nebraska, bulan lalu.

Namun, lima hari kemudian dia mulai mengalami kram perut, diare, dan mual. Pada 25 September 2024, gejalanya semakin parah hingga segera pergi ke rumah sakit.

"Saya bisa tahu ada yang tidak beres dari kramnya. Anda mengalami kram karena flu dan sebagainya, tetapi itu berbeda," beber DeBock yang dikutip dari NYPost.

Hasil tes mengungkapkan bahwa dia terinfeksi strain E coli 0157:H7. Itu merupakan strain yang sama yang terkait dengan wabah yang ramai baru-baru ini.

Wanita berusia 33 tahun itu mengaitkan penyakitnya dengan burger dari restoran cepat saji itu.

"Saya rasa itu menakutkan, hanya karena Anda mempercayai mereka sebagai tempat makanan cepat saji. Anda menaruh kepercayaan Anda kepada mereka untuk menyediakan makanan yang aman," katanya.

Dalam Peringatan Keamanan Pangan terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC AS) per 25 Oktober, kini telah dilaporkan 75 kasus E coli yang terkait dengan wabah tersebut, 26 di antaranya merupakan kasus baru. Ada juga 22 laporan rawat inap dan 1 kematian di 13 negara bagian.

Menurut laporan, diyakini wabah tersebut berasal dari bawang mentah dari salah satu pemasok mereka, Taylor Farms. Namun, pihak berwenang belum mengesampingkan burger tersebut.

DeBock dilaporkan mengajukan gugatan terhadap McDonald's pada hari Kamis, meminta kompensasi karena kehilangan upah, tagihan medis, dan penderitaan fisik dan emosional.

Ia diduga sebagai orang kedua yang menggugat jaringan makanan cepat saji itu sehubungan dengan wabah tersebut. Sebelumnya, seorang pria Colorado sudah melaporkan kasus yang sama pada awal minggu ini.

Kedua penggugat diwakili oleh Ron Simon, mitra pengelola Ron Simon & Associates, sebuah firma hukum keamanan pangan. Pihaknya mengatakan kepada NBC bahwa ia mewakili total 15 orang yang mengatakan penyakit mereka terkait dengan wabah tersebut, meskipun hanya dua gugatan yang telah diajukan.

Simon mengklaim bahwa salah satu klien mengalami sepsis dan dirawat di rumah sakit selama lebih dari seminggu.

"Ketika pergi ke restoran, Anda percaya bahwa restoran tersebut telah melakukan segala yang mereka bisa lakukan untuk membuat Anda aman, tetapi dalam kasus ini, McDonald's telah melanggar kepercayaan itu," kata Simon.

"Saya menduga akan butuh waktu lama sebelum mereka mendapatkannya kembali."

NYPost telah menghubungi McDonald's dan Simon & Associates untuk komentar lebih lanjut.

Sementara itu, McDonald's menarik penjualan Quarter Pounders di sekitar 20 persen lokasinya di AS. Menurut CDC, gerai-gerai di Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, dan sebagian wilayah Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, dan Oklahoma telah menghentikan sementara penggunaan persediaan bawang goreng dan daging sapi mereka saat ini.

(sao/naf)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan besaran hak keuangan untuk ketua dan para anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hak tersebut meliputi gaji dan tunjangan.

Langkah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun besarannya dari hak tersebut tembus hingga Rp 30 juta.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perpres No. 124 Tahun 2024 tersebut, tetapkan besaran yang didapat Anggota DJSN adalah Rp 31,20 juta. Sedangkan untuk Ketua DJSN mencapai Rp 33,92 juta.

"Ketua sebesar Rp 33.915.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), Anggota sebesar Rp 31.201.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah)," dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

Selain hak keuangan tersebut, Ketua dan Anggota DJSN juga mendapat beberapa fasilitas dan jaminan sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 5. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Perpres Nomor 124 Tahun 2024 ini diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2024. Aturan ini akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

(shc/ara)

Jakarta -

Dionne-Edna Lin Lilian, tersangka kasus penipuan di Singapura mendapat hukuman penjara selama 20 bulan. Wanita 39 tahun itu menipu bibinya dengan iming-iming mendapati uang warisan keluarga, kerugian ditaksir sebesar Rp 1,4 miliar.

Melansir The Strait Times, Sabtu (18/10/2024), dirinya dijatuhi hukuman pada Rabu lalu karena menipu bibinya dengan berpura-pura menjadi pengacara. Dia telah melanggar UU Profesi Hukum Singapura.

Mulanya, Lin berpura-pura sebagai ayahnya, yang merupakan saudara ipar bibinya, dan menghubungi korban pada Januari 2019. Lin yang mengaku sebagai ayahnya mengklaim dirinya telah meninggal.

Dia kemudian berpura-pura menjadi seorang pengacara bernama "Daslin Ang", lalu menghubungi bibinya dan berbohong bahwa Lin telah meninggalkan sejumlah uang sebagai warisan. Dengan menyamar sebagai pengacara, Lin mengatakan kepada bibinya bahwa ia harus membayar sejumlah biaya untuk menerima uang warisan tersebut

Wakil Jaksa Penuntut Umum Eugene Phua mengatakan sang bibi awalnya menolak mentransfer uang tersebut, karena ia tidak ingin menyetor uang tunai ke rekening bank yang tidak dikenal. Lin kemudian mengatakan kepada bibinya ia dapat mentransfer uang tunai tersebut ke rekening milik ayah Lin.

"Korban setuju, karena terdakwa telah menipunya untuk percaya bahwa (sang ayah) juga merupakan salah satu penerima manfaat dari surat wasiat terdakwa dan akan memimpin untuk memfasilitasi pembagian warisan," kata Phua dikutip dari The Straits Times.

Korban mengaku dirinya tak sadar kalau Lin mengendalikan rekening bank ayahnya, hingga kemudian mentransfer uang tunai ke rekening tersebut. Selanjutnya, antara Mei dan Juni 2019, Lin kembali berpura-pura menjadi pengacara lain.

Lin terus meminta lebih banyak uang tunai dan bibinya menurutinya dengan transfer sebanyak 29 kali dari 31 Januari hingga 4 Juni 2019 dengan total senilai 114.000 dolar Singapura atau setara Rp 1,4 miliar (kurs 11.870).

"Kebohongan pelaku sangat canggih karena melibatkan dirinya yang menyamar sebagai pengacara untuk memandu bibinya melalui masalah surat wasiat yang rumit, menggunakan telepon yang berbeda," tutup Phua.

Uang jaminan Lin ditetapkan sebesar 16.000 dolar Singapura pada tanggal 15 Oktober dan dia diperkirakan akan mulai menjalani hukumannya pada tanggal 25 Oktober.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Konglomerat asal India, Ratan Tata meninggal dunia di usia 86 tahun pada Kamis (10/10/2024). Tata merupakan eks chairman grup industri terbesar di India yakni Tata Group.

Melansir laman resmi Tata Group, Ratan Tata lahir pada tahun 1937 dari pasangan Naval Tata dan Sanoo. Dirinya merupakan jebolan studi arsitektur Cornell University, Amerika Serikat yang lulus pada tahun 1962 dengan masa studi 7 tahun.

Setelah lulus kuliah dirinya kembali ke India untuk bergabung dengan perusahaan Tata Group yang didirikan oleh kakek buyutnya JRD Tata.

Di tahun pertamanya, ia menghabiskan enam bulan pelatihan di pabrik Tata Motors dan tahun berikutnya pindah ke divisi Tata Steel hingga ditunjuk menjadi petugas teknis di divisi teknik Tisco pada 1965.

Ratan Tata naik sebagai Chairman Tata Group setelah JRD Tata memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada 1991, yang telah menjabat lebih dari setengah abad. Langkah pertamanya sebagai Chairman ialah memulai restrukturisasi grup Tata pada saat liberalisasi ekonomi India sedang berlangsung.

Pertumbuhan dan dorongan globalisasi dari Tata Group semakin cepat di bawah kepemimpinannya dan milenium baru ini menyaksikan serangkaian akuisisi Tata Group yang terkenal, di antaranya Tetley, Corus, Jaguar Land Rover, Brunner Mond, General Chemical Industrial Products dan Daewoo.

Ratan Tata Dikenal Sosok Filantropis dan Penyayang Anjing Selama hidupnya, Ratan Tata memilih untuk melajang dan tidak menikah. Dibalik itu, dirinya memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Teman yang selalu menemaninya di kediamannya yang penuh dengan buku-buku di Mumbai adalah anjing-anjing Gembala Jerman, Tito dan Tango, dan kecintaannya pada mereka tidak terbatas.

Terlalu banyak dari hewan peliharaan Ratan Tata yang direnggut oleh kematian dan kehilangan itu sangat menyakitkan, tetapi ia tidak pernah menyerah pada kesempatan untuk menjalin ikatan dengan anjing-anjing setia lainnya.

Mengutip BBC, Kamis (10/10/2024) sekitar dua pertiga modal saham Tata Sons selaku perusahaan induk Tata Group itu dipegang lembaga filantropi. Dengan kedermawanannya itu, melansir Tata berhasil mengerek pendapatan Tata Group sebesar Rp 15,6 triliun selama ia menjabat.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asuransi, PT Chubb Life Insurance Indonesia atau Chubb Life Indonesia mencatatkan pertumbuhan kinerja pendapatan premi hingga Agustus 2024.

Mengutip laporan keuangan bulanan nonkonsolidasi per Agustus 2024, Chubb Life Indonesia mencatat pendapatan premi neto sebesar Rp1,38 triliun tumbuh 42,13% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp973,37 miliar.

Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan premi yang melonjak 46,22% menjadi Rp1,43 triliun per Agustus 2024. Adapun, premi reasuransinya turun dari Rp25,02 miliar menjadi Rp17,67 miliar.

Perseroan juga mencatatkan kenaikan Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) menjadi Rp32,13 miliar dari posisi penurunan CAPYBMP sebesar Rp17,79 miliar.

CAPYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani.

Dari sisi beban, klaim dan manfaat yang dibayarkan juga meningkat 36,47% menjadi Rp752,73 miliar pada Agustus 2024, dari Rp551,31 miliar pada Agustus 2023.

Adapun, klaim reasuransi turun menjadi Rp11,21 miliar dari Rp28,63 miliar. Sementara itu, terjadi kenaikan cadangan premi menjadi Rp97,2 miliar dan penurunan cadangan klaim sebesar Rp3,16 miliar. Dengan begitu, jumlah beban klaim dan manfaat naik 48,31% menjadi Rp835,56 miliar YoY.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah beban yang lebih tinggi dari pada pendapatan premi neto, Chubb Life Indonesia memilih menambah produk baru demi menggenjot pendapatan preminya.

Presiden Direktur Chubb Life Indonesia, Kumaran Chinan mengumumkan peluncuran produk Premier MyLife Time Protection, yang dirancang untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan dan jiwa yang komprehensif untuk nasabah di setiap tahap kehidupan mereka.

"Kami memahami bahwa nasabah ingin merencanakan masa pensiun yang aman secara finansial dan tanpa kekhawatiran. Produk baru ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap nasabah dan komunitas kami, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengejar impian dan tujuan hidup nasabah di setiap tahap kehidupan sambil menciptakan warisan bagi keluarga dan generasi mendatang," jelasnya, Sabtu (5/10/2024).

Produk terbarunya berupa asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan perlindungan untuk kematian akibat penyakit atau kecelakaan, serta memberikan manfaat tambahan berupa 200% dari nilai pertanggungan asuransi dalam bentuk uang tunai jika terjadi kematian akibat kecelakaan.

Produk ini juga membantu nasabah menyiapkan tabungan untuk masa pensiun dengan menyertakan manfaat hidup sebesar 15% dari Premi Tahunan yang telah dibayarkan, yang akan dibayarkan ketika Tertanggung mencapai usia 70 tahun.

Produk mencakup maturity benefit. Pemegang polis akan diberikan 200% dari total jumlah pertanggungan jika polis tetap berlaku dan masih hidup pada akhir masa periode asuransi.

Untuk memberikan fleksibilitas tambahan kepada nasabah dalam menghadapi peristiwa tak terduga dalam hidup, produknya memungkinkan nasabah untuk mengakses nilai tunai yang telah ditentukan yang dapat digunakan sebagai dukungan finansial.

Beberapa pilihan juga tersedia untuk periode pembayaran premi, yang memungkinkan nasabah memilih masa pembayaran premi antara 5, 15, dan 20 tahun berdasarkan kemampuan finansial mereka.

Adapun, Chubb adalah perusahaan asuransi internasional yang beroperasi di 54 negara dan wilayah, Chubb menyediakan asuransi properti dan tanggung gugat baik komersial maupun individu, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan tambahan, reasuransi, dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah.

Perusahaan induknya, Chubb Limited, terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE: CB) dan merupakan komponen indeks S&P 500. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris, dan lokasi-lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 40.000 karyawan di seluruh dunia.

Kastolani

Mahasiswa Magister S2 Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta

KASUS kematian Vina dan Eky Cirebon yang diduga dibunuh geng motor sempat menjadi topik utama pemberitaan media massa selama berbulan-bulan sejak awal Mei 2024. Hampir semua stasiun televisi, koran, radio maupun media online selalu menyuguhkan update perkembangan kasus tersebut.

Tak terkecuali berbagai platform media sosial macam X (Twitter), Instagram, dan TikTok yang tak ingin ketinggalan mengunggah  perkembangan kasus tersebut.

Sempat tenggelam selama 8 tahun sejak pertama kali kasus kematian Vina pada 27 Agustus 2016 lalu, kasus itu ramai dan jadi perbincangan publik hingga viral di media sosial viral serta menjadi trending topic hingga berhari-hari. 

Awalnya, peristiwa itu merupakan kasus kecelakaan. Namun, dalam perkembangannya berubah menjadi kasus pembunuhan disertai pemerkosaan.

Polisi kemudian menangkap 8 orang yang diduga terlibat kasus Vina dan Eky. Mereka ditangkap tanpa prosedur dan bukti yang kuat. Mereka kemudian divonis dengan hukuman bervariasi dari seumur hidup hingga 4 tahun penjara. 

7 terpidana kasus Vina itu hingga kini masih mencari keadilan dengan melakukan peninjauan kembali (PK). Mereka mengajukan PK karena mengklaim tidak melakukan pembunuhan Vina dan Eky pada Sabtu 27 Agustus 2016 seperti yang didakwakan kepada mereka pada 2016 silam. (iNews.id: 18 September 2024).

Akibat dakwaan itu, pada persidangan 8 tahun lalu, ketujuh terpidana divonis pidana penjara seumur hidup. Satu terpidana yang masih di bawah umur sudah bebas setelah menjalani hukuman selama empat tahun.

Viralnya kasus Vina Cirebon tersebut berawal lewat film Vina: Sebelum 7 Hari. Film ini diangkat dari kisah nyata peristiwa pembunuhan terhadap dua sejoli Vina dan Eky.

Kasus ini terus berkembang hingga penangkapan satu DPO bernama Pegi Setiawan yang diamankan di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Namun, penangkapan Pegi sarat kejanggalan hingga akhirnya dia dibebaskan dari segala tuduhan setelah hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatannya. Hakim menilai penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah.

Kasus itu pun masih menarik perhatian publik karena hingga saat ini belum terungkap aktor ataupun dalang utama dalam kasus Vina Cirebon jika memang dibunuh.

Viralnya kasus Vina Cirebon ini pun menarik dikaji dalam persepktif teori ilmu komunikasi. Media massa pun ramai-ramai mengangkat pemberitaan kasus Vina dan Eky hingga menjadi trending topic. 

Viral adalah aktivitas di dunia maya yang menggambarkan penyebaran sebuah informasi melalui media online yang tersebar dengan cepat sehingga membuatnya menjadi populer dan menjadi perbincangan khalayak umum (Christiany, 2018).

Tidak bisa dimungkiri, perubahan penggunaan teknologi media digital telah memengaruhi proses produksi karya jurnalistik. 

Di satu sisi, tren media yang berbasis multiplatform semakin mempermudah masyarakat untuk memperoleh berita dan informasi. 

Di sisi lain, media harus mengikuti tren pemberitaan di media sosial yang sedang ramai agar tidak ketinggalan. Praktik ini disebut juga sebagai agenda setting. (umn.ac.id).

Organisasi pers resmi saat ini harus bersaing dengan media sosial dalam memberikan informasi yang lebih update kepada masyarakat. Media sosial dianggap memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki oleh organisasi pers berbasis media daring. Seperti halnya isu kasus Vina Cirebon yang telah menyedot perhatian netizen.

Dalam konteks media online, isu tersebut juga dapat menjadi trending topic setelah diberitakan. 

Dengan fenomena seperti ini, maka dapat diartikan bahwa media (organisasi pers) di satu sisi berusaha untuk mencari tahu ‘agenda publik’ dan menyesuaikannya berita dengan hal tersebut, lalu di sisi lain media mencoba membuat ‘agenda media’ sendiri agar publik mengikutinya sebagaimana diasumsikan dalam teori agenda setting. 

Griffin, Ledbetter dan Sparks (2015) menjelaskan bahwa dalam teori agenda setting, tiap media (organisasi pers) dianggap memiliki agenda media di mana agenda media sendiri dapat dilihat dari penonjolan berita terkait dengan isu tertentu. 

Misalkan dengan mengangkat suatu isu dalam berita yang lebih panjang dibandingkan isu lainnya. Dengan demikian, menurut mereka agenda media itu adalah hasil produksi dari media itu sendiri yang memiliki pola untuk mengarahkan perhatian khalayak kepada isu tertentu. 

Jika isu yang produksi oleh media tersebut dikonsumsi oleh publik, maka diharapkan bahwa publik akan menganggap isu tersebut penting sehingga terjadilah transfer kepentingan isu dari media ke publik. Isu yang dianggap penting oleh publik tadi nantinya akan menjadi agenda publik.

Griffin, et al. (2015, p.377) menambahkan, agenda publik memiliki makna masalah publik yang mereka anggap paling penting dan biasanya diukur dengan survei kepada publik. 

Jadi agenda publik merupakan isu-isu yang dianggap penting yang merujuk kepada apa yang dianggap penting oleh media (atau agenda media). 

Mereka menjelaskan bahwa McCombs dan Shaw (penggagas teori ini) percaya bahwa asumsi dasar teori agenda setting ini adalah media bertanggung jawab atas korelasi yang terjadi antara media dan publik dalam membentuk apa yang dianggap sebagai prioritas oleh masyarakat. 

Tapi mereka juga berpendapat bahwa terdapat kemungkinan bahwa media menaikan suatu berita atau cerita justru karena publik sudah memikirkannya terlebih dahulu. 

Tren yang saat ini berkembang di Indonesia adalah media massa mengangkat suatu berita lebih karena khalayak sedang ramai membicarakan sesuatu di media sosial. 

Apalagi, angka pengguna media sosial di Indonesia tergolong besar, mencapai 150 juta pengguna dan rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial setiap harinya mencapai 3 jam 26 menit (We Are Social, 2019). 

Untuk itu, bukan tidak mungkin jika banyak jurnalis yang menggunakan isu yang sedang ramai media sosial sebagai sumber utama mereka dalam memproduksi agenda media mereka.

Dari beberapa asumsi mengenai efek komunikasi massa satu yang bertahan dan berkembang dewasa ini menganggap bahwa media massa dengan memberikan perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan yang lainnya, akan memiliki pengaruh terhadap umum. 

Dalam teori agenda setting, semua orang akan cenderung mengetahui tentang hal-hal yang diberikan media massa dan menerima susunan prioritas yang diberikan media massa terhadap isu-isu yang berbeda. (Juariyah; Teori Komunikasi LPPM Unmuh Jember, 2020).

Teoritis utama agenda setting adalah Mexwell Mc Combs dan Donal Shew yang menyatakan bahwa audiens tidak hanya mempelajari berita-berita dan hal-hal lainnya melalui media massa terutama juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tersebut. 

Kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi perubahan kognitif individu ini merupakan aspek terpenting dari kekurangan komunikasi massa.

Karenanya, topik yang mendapat lebih banyak perhatian dari media akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya dan akan dianggap penting dalam suatu periode waktu tertentu. Hal itu akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media.

Dalam teori Komunikasi Massa, peristiwa kasus Vina dan Eky itu menggambarkan keperkasaan media massa dalam memengaruhi khalayaknya. (Djalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi: 2000).

Dalam kaitan itu, Melvin DeFleur (1975) menelurkan teori hubungan behaviorisme dan psikologi instink yakni Instinctive S-R Theory. Menurut teori ini, media menyajikan stimuli perkasa yang secara seragam diperhatikan oleh massa.

Stimuli ini membangkitkan emosi, desakan, atau proses lain yang tidak terkontrol oleh individu. Setiap anggota massa memberikan respons yang sama pada stimuli yang datang dari media massa.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA -- Regulasi terkait Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan disebut perlu segera direvisi demi menghindari potensi defisit aset JKM BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah memproyeksi rasio klaim JKM tembus 100% mulai 2026.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan beberapa faktor menurunnya ketahanan dana kelolaan JKM BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh ketentuan rekomposisi iuran JKM untuk membiayai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 0,1%. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dia menyebut momentum evaluasi program JKP tahun ini mungkin bisa diambil dengan melakukan revisi pada pasal pembiayaan iuran JKP yang semula melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran Pemerintah, diubah menjadi skema baru misalnya menghilangkan rekomposisi iuran JKM.

"Momentum evaluasi program JKP tahun ini mungkin bisa diambil dengan melakukan revisi pada pasal pembiayaan iuran JKP yang semula melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran pemerintah. Diubah menjadi skema baru misalnya menghilangkan rekomposisi iuran JKM," kata Sanusi kepada Bisnis, Jumat (6/9/2024).

"Untuk menyikapi hal ini, Kemenaker telah melakukan pendalaman dan simulasi perhitungan aktuaria baik untuk program JKM maupun program JKP sebagai dasar perubahan regulasi ke depan," sambungnya.

Faktor lainnya yang dipandang Kemenaker membenani kesehatan keuangan JKM adalah tingginya klaim JKM ketika terjadi pandemi Covid-19. Apalagi, dalam medio Agustus 2020 hingga Januari 2021 pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99%.

Faktor terakhir, adalah adanya kenaikan nilai manfaat program JKM menjadi Rp42 juta yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta. Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak.

Regulasi yang mengatur relaksasi keringanan iuran JKM tersebut adalah PP Nomor 82 Tahun 2019, yakni revisi pertama dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sementara dalam revisi keduanya, yakni PP Nomor 49 tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebenarnya telah mendorong Kemnaker agar segera mengajukan revisi ketiga PP 44 Tahun 2015 demi menyelamatkan kesehatan keuangan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Namun nampaknya, hal tersebut belum menjadi prioritas utama Kemenaker.

"Sejauh ini rencana perubahan ketiga PP 44/2015 belum diinisiasi oleh Kemenaker, karena saat ini Kemenaker masih berproses merumuskan Permenaker turunan dari PP 49/2023 tentang Perubahan Kedua atas PP 44/2015," kata Sanusi.

Dia juga menjelaskan bahwa PP 49/2023 lahir salah satunya sebagai tindak lanjut lahirnya PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. "Di mana untuk pembiayaan program JKP salah satunya melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM," tandasnya.

Ada satu keluarga yang termasuk keluarga miskin. Istrinya sudah meninggal dunia. Anaknya ada dua: yang pertama menderita penyakit kronik, yang kedua dibantu sekolahnya oleh sebuah yayasan piatu. Pada suatu hari anak yang pertama meninggal dunia. Tetangga dan keluarga lainnya panik. Tidak satu pun dari mereka yang mampu membiayai pemakaman. Terpaksa mereka utang sana utang sini.

Dalam keadaan seperti ini Rukun Kematian (Rukem) mungkin bisa menolong. Di satu RW di rumah saya dulu ada Rukem. Karena KTP saya masih rumah saya lama, saya ikut Rukem di sana. Iurannya sebesar Rp 100 ribu per bulan per keluarga.

Adik istri saya menderita tumor otak jinak namun sering kambuh. Sudah beberapa kali dioperasi. Lama kelamaan kesadarannya menurun. Makan minum harus disuapi, harus dimandikan. Saya meramal dalam waktu seminggu mendatang dia akan meninggal. Ada kemenakan yang biasa urus orang meninggal. Saya tanya berapa total biaya pemakaman? Kata dia sekitar Rp 10 juta, untuk gali kubur, memandikan jenazah, ambulans dan lain-lain.

Biaya pemakaman bisa sangat bervariasi dan tergantung pada beberapa faktor. Misalnya saja faktor lokasi. Biaya di kota besar umumnya lebih mahal dibandingkan daerah pedesaan. Jenis pemakaman juga berpengaruh. Kremasi biasanya lebih murah daripada pemakaman tradisional. Ada pula jasa tambahan seperti peti mati khusus, bunga, atau batu nisan. Beberapa agama atau budaya yang punya ritual pemakaman yang spesifik mungkin juga butuh biaya tambahan.

Komponen umum biaya pemakaman ada beberapa.

Beberapa Rukem yang sudah lama berdiri punya simpanan uang yang cukup banyak. Jadi dia bisa membiayai dulu atau menalangi dana pemakaman. Baru sesudah uang takziah terkumpul, uang itu dikembalikan.

Singkatnya, peristiwa kematian itu terjadi. Adik istri meninggal ketika dimandikan. Kebetulan itu hari Jumat, hari kerja. Tabungan tak ada, apalagi uang tunai. Istri saya pun mengeluarkan dua gelang emasnya dan menyuruh saya ke Pegadaian. Memang tagline-nya Menangani Masalah Tanpa Masalah. Dua gelang itu laku Rp 13 juta. Cukup sampai pemakaman di Ambarawa. Untung saja meninggalnya di hari kerja, jadi Pegadaian buka.

Jenazah adik ipar lalu disalatkan di Masjid Raya selepas Salat Jumat. Ada tiga saf jemaah. Sesudah itu ambulans jenazah dan satu mobil keluarga berangkat ke Jawa Tengah.

Rule of thumb, ambulans jenazah tidak boleh beriringan dengan mobil keluarga. Kecepatan ambulans, karena pakai sirine dan lampu strobo, bisa mencapai 160 km/jam, kecepatan yang penuh risiko. Akhirnya ambulans yang sudah dekat tujuan harus menunggu mobil keluarga.

Dari san urutan kendaraannya dibalik: mobil keluarga di depan dan ambulans di belakang. Sopirnya tidak paham rute jalan. Sampai rumah di Ambarawa pukul 19.00 WIB. Jenazah lalu disalatkan lagi, ditambah dengan beberapa sambutan dari RT, RW, Kepala Dusun, dan lain-lain. Sesudah itu baru ke pemakaman yang ada di perbukitan di ujung kompleks perumahan.

Pemakaman baru selesai pukul 23.00 WIB. Ada lampu listrik yang dinyalakan terus sampai pagi, sesuai kebiasaan adat setempat.

Saya lalu menyimpulkan, orang hidup itu perlu uang untuk makan. Tapi sesudah mati pun, masih butuh uang juga. Sayangnya kita tidak tahu kapan kita bakal meninggal, sehingga tak selalu siap uang untuk pemakaman.

Di saat itulah, Rukun Kematian dan kebiasaan sosial takziah bisa sangat menolong. Tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari dilakukan ala kadarnya saja. Itu juga karena pengaruh adat kebiasaan orang Jawa saja.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan buka suara soal rasio klaim program Jaminan Kematian (JKM) yang diproyeksi akan tembus 100% mulai 2026.

Pemerintah memproyeksi rasio klaim program JKM pada 2026 mencapai 113,2%, kemudian memburuk menjadi 118,5% pada 2027, menjadi 122,2% pada 2028, dan menjadi 124,6% pada 2029.

"Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan juga semakin meningkat. Kemudian peningkatan manfaat pada program Jaminan Kematian, seperti manfaat beasiswa pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Meski ada risiko beban klaim JKM lebih tinggi dari pendapatan iuran, Oni mengatakan meningkatnya rasio klaim JKM adalah sebagai wujud negara hadir memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja apapun profesinya.

Perlindungan tersebut, kata dia, tidak hanya menyasar pekerja penerima upah atau pekerja formal, tetapi juga kepada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal.

Adapun rasio klaim JKM tahun ini diproyeksikan masih aman, mencapai 91,4%, meskipun memiliki tren meningkat. Sementara itu, proyeksi aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) program JKM pada 2024 sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif.

Meski aset neto DJS program JKM pada 2025 diperkirakan masih positif, apabila rasio klaim program JKM tidak bisa dikendalikan akan berpotensi mengalami defisit pada 2027.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023 audited, aset neto DJS program JKM pada 2023 turun 0,29% year-on-year (yoy) menjadi Rp10,78 triliun dari Rp10,81 triliun pada 2022.

DJS program JKM mencatatkan defisit tahun berjalan sebesar Rp653,31 miliar sehingga saldo akhir DJS program JKM pada 2023 mencapai Rp10,12 triliun.

Pada 2023, pendapatan iuran program JKM mencapai Rp3,55 triliun sedangkan beban jaminan mencapai Rp3,21 triliun. Adapun total pendapatan tercatat Rp4,72 triliun dan total beban mencapai Rp5,38 triliun.

Dari sini, DJS program JKM mengalami defisit tahun berjalan Rp653,31 miliar, semakin memburuk dibanding defisit tahun berjalan 2022 yang mencapai Rp32,36 miliar.

"Terkait ketahanan dana program JKM, ada sejumlah opsi yang telah kami kaji dengan mempertimbangkan beberapa aspek," kata Oni.

Untuk menjaga ketahanan dana program JKM, BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan lintas lembaga. Oni mengatakan BPJS Ketenagakerjaan setiap triwulan rutin membuat laporan kepada Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Selain itu juga kami mendiskusikan hal yang sama kepada DPR dan DJSN pada setiap kesempatan termasuk berdiskusi kepada akademisi dan expert mengenai ketahanan dana tersebut," kata Oni.

Sementara itu, anggota Dewan Jaminan Nasional (DJSN) Indra Budi menjelaskan melesatnya rasio klaim JKM disebebkan karena beban klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tidak seimbang dengan pendapatan iuran.

Dalam PP 82 Tahun 2019 mengatur bahwa total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Beleid tersebut merupakan revisi pertama dari PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam revisi pertama tersebut nilai manfaat JKM ditingkatkan, namun iurannya masih mengacu ketentuan lama, yakni iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Dengan faktor pemasukan dari sisi iuran yang kecil itu, masalah lainnya adalah longgarnya reguasi yang dimanfaatkan oknum-oknum untuk mendaftarkan pasien kritis menjadi peserta JKM.

"Bayangkan, orang baru bayar sebulan dua bulan terus meninggal. Berarti kan cuma bayar Rp6.800 atau paling lama tiga bulan lah, Rp6.800 kali tiga bulan, itu dia dapat Rp42 juta," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Sebagai solusi, DJSN mengusulkan dilakukan perubahan ketiga atas PP 44 Tahun 2015. Karena dalam perubahan kedua beleid tersebut, yakni di PP 49 Tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Sementara itu, BPJS Watch menyoroti setidaknya ada tiga regulasi yang membenani ketahanan dana JKM. Pertama adalah PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beleid tersebut mengatur sumber pendanaan JKP diambil dari rekomposisi iuran JKM sebesar 0,10%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan ketentuan tersebut harus direvisi dengan mengganti sumber pendapatan yang direkomposisi adalah dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Regulasi kedua adalah PP nomor 82 tahun 2019 tentang besaran manfaat JKM.

Regulasi ketiga adalah PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19. Beleid tersebut memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99% dari periode Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Apabila kondisi tersebut tidak dilakukan pembenahan, Timboel memprediksi pada 2027 aset JKM BPJS Ketenagakerjaan bisa defisit.

"Ya memang 2027 diduga, diprediksi akan defisit. Rasio klaimnya di atas 100% lebih. Artinya memang ketahanan dana JKM terus menurun. Dan itu kalau secara ketentuan ya sebenarnya tidak baik. Karena ketahanan dana itu kan bisa memastikan klaim dibayar," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyarankan pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah yang mengatur besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota DJSN Indra Budi mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan dana kelolaan program JKM yang berisiko mengalami lonjakan klaim. Bahkan, mulai 2026 diproyeksikan rasio klaim JKM tembus 100%.

Saat ini, total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Dengan klaim yang besar itu, Indra menilai tak sebanding dengan iuran JKM yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi iurannya ini juga kekecilan, dan untuk yang PBPU [Peserta Bukan Penerima Upah] itu pukul rata. Kalau JKK [Jaminan Kecelakaan Kerja] sama JHT [Jaminan Hari Tua] itu kan untuk PBPU kan dia dibuat dalam bentuk skala penghasilan," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Berdasarkan PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Indra mengatakan, sebenarnya beleid tersebut telah direvisi dua kali. Pertama adalah diubah dengan PP Nomor 82 tahun 2019. Revisi kedua ini mengatur kenaikan besaran manfaat program JKM. yakni menjadi Rp42 juta dan beasiswa Rp174 juta.

Revisi ketiga, adalah dengan PP No. 49/2023 yang mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

"Jadi ketentuan yang berkaitan dengan manfaat dan iuran itu sebenarnya masih sama. Jadi yang harus dilakukan itu perubahan ketiga," kata Indra.

Dia mengusulkan, perubahan dalam revisi ketiga tersebut bisa diatur tentang pemberian manfaat JKM sebesar Rp42 juta dilakukan berkala, selain juga mengatur besaran iurannya. Hal itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan besaran iuran yang didapat dengan pembayaran klaim yang ditanggung.

Indra mengatakan, urgensi revisi PP ini sudah dibahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dalam proses merevisi PP ini, dia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan bisa mengusulkan izin prakarsa kepada Presiden.

Namun, Indra belum mengetahui sampai mana pembahasan revisi PP tersebut. "Posisinya secara surat resmi itu belum diajukan, tapi waktu kami melakukan pembahasan memang bareng Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Harusnya Kementerian Ketenagakerjaan bisa pro aktif," urainya.

Risiko defisit dana JKM BPJS Ketenagakerjaan karena beban klaim yang melesat tanpa dibarengi pendapatan iuran ini telah menjadi atensi DJSN sejak lama. Dengan nasib revisi PP yang saat ini masih abu-abu itu, Indra berharap hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Mungkin DJSN nanti akan menyampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja yang baru untuk segera melakukan revisi ketiga terhadap PP 44 yang mengatur JKM ini supaya tidak defisit ke depannya," tandasnya.