JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyoroti narasi 'penggalangan intelijen' yang tercantum dalam Pasal 16A draf revisi Undang-Undang Polri (RUU Polri).

Isnur khawatir ketentuan mengenai 'penggalangan intelijen' itu membuat kasus yang serupa dengan kematian aktivis hak asasi manusia Munir Sid Thalid kembali terjadi.

“Saya khawatir, di masyarakat sipil, kami sangat trauma dengan peristiwa Munir,” kata Isnur dalam acara dengar pendapat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Pasalnya, dalam proses persidangan, kematian Munnir disebut sebagai bagian dari operasi penggalangan intelijen.

“Bagaimana Munir itu, di ruang sidang, dia ditemukan bagian dari operasi penggalangan (intelijen),” ujar Isnur lagi.

Menurut Isnur, ketentuan penggalangan intelijen yang tertuang dalam RUU Polri akan menempatkan satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri melebihi lembaga lain yang mengurus intelijen.

“Ketika ada kata-kata penggalangan di situ, maka targetnya mempengaruhi sasaran dengan tujuan mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan (intelijen),” kata Isnur.

Penggalangan intelijen oleh Polri itu berpotensi tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), atau intelijen lain di kementerian/lembaga.

“Maka ini konflik kepentingan dengan BIN, BSSN, Bais dan juga termasuk dengan kementerian lainnya Dan definisi penggalangan intelijen enggak ada, apa definisinya?” ujar Isnur.

Dalam draf RUU Polri, Pasal 16A mengatur tugas Intelkem Polri. Huruf a ditulis bahwa Polri berwenang “menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional”.

Lalu, huruf b, melakukan penyelidikan, pengamaman, dan penggalangan intelijen.

Huruf c, mengumpulkan informasi dan bahan keterangan.

Huruf d, melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentinga nasional dengan menjunjung hak asasi manusia.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Re turut andil dalam menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi, Maka reasuransi BUMN itu menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama bagi Indonesia Re untuk membentuk ekosistem yang transparan, akuntabel dan terintegrasi. "Juga merupakan kepatuhan atas prinsip good corporate governance (GCG) yang berkelanjutan," kata Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (11/7). .

“Implementasi pelaksanaan layanan informasi publik bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak atas kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan perusahaan.” ujar Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid.
Menurut Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perusahaan harus didukung oleh seluruh level di perusahaan.

Jakarta: Toleransi saja tidak cukup dalam kehidupan umat beragama, apalagi tanpa toleransi. Penasihat Menteri Bidang Program Prioritas Kementerian Luar Negeri RI Dian Triansyah Djani mengatakan, inilah pentingnya dialog antar agama untuk menumbuhkan toleransi, saling pengertian dalam masyarakat inklusif.

"Berbagai bentuk intoleransi, kebencian, diskriminasi dan kekerasan, terus membayangi dan mengancam hak-hak masyarakat di seluruh dunia," kata Trian menutup Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia menambahkan, intoleransi ini terlihat dalam berbagai konflik, seperti yang terjadi di Ukraina, Palestina dan banyak wilayah dunia lainnya.
"Kegagalan untuk mengatasi tantangan-tantangan mendesak tersebut akan membawa konsekuensi yang lebih buruk terhadap ketegangan dan konflik yang hanya akan menghancurkan kemanusiaan dan martabat manusia," sambung dia.

Karenanya, ucap Trian, dialog ini mendorong literasi agama lintas budaya. Menurut Trian, kolaborasi multi-agama sangat penting untuk menciptakan dan membina masyarakat yang toleran dan damai.

Indonesia, merupakan negara dengan keragaman agama dan budaya yang melimpah sehingga kerap dijadikan 'model' toleransi dunia.

"Hal ini tidak boleh dianggap remeh. Hal ini terus saya tekankan kepada generasi muda hingga anak saya, bahwa Indonesia bisa menjadi negara sebesar ini dengan toleransi terhadap persatuan bangsa dan kerukunan sosial harus selalu dipupuk antara lain dengan membina lintas budaya, literasi agama, dan kolaborasi antaragama," terang Trian.

Indonesia, lanjutnya, tidak hanya mempromosikan tapi juga mempraktikkan kolaborasi antaragama dalam diplomasi. Namun, katanya, tak hanya terhenti didialog saja.

"Penting juga untuk menerjemahkan kata-kata menjadi tindakan, perbuatan baik menjadi kebijakan, dan keterlibatan kolaboratif. Dan masyarakat harus menjadi pusat upaya kita untuk menciptakan dunia inklusif yang menekankan pada kemanusiaan dan martabat," seru mantan Wakil Tetap RI untuk PBB ini.

Ia mengutip pernyataan mantan presiden Abdurrahman Wahid, 'toleransi saja tidak cukup, tapi kita harus mengupayakan penerimaan dan saling menghormati'.

"Untuk itu, saya bangga menjadi orang Indonesia," pungkasnya.

Baca juga: Menlu Retno Tekankan Dialog Antaragama Bagian Penting Diplomasi RI

(FJR)

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah kembali menguat dalam penutupan perdagangan hari ini Kamis, 11 Juli 2024. Nilai tukar rupiah menguat 46 poin menjadi Rp 16.194 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.240.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar diperdagangkan dalam kisaran yang ketat pada hari Kamis setelah kesaksian awal Ketua The Fed Jerome Powell di hadapan Kongres. "Powell menandai melemahnya pasar tenaga kerja baru-baru ini sebagai faktor yang semakin penting dalam memutuskan kapan bank sentral AS akan mulai memangkas suku bunga," kata Ibrahim dalam analisis rutinnya, Kamis.

Dalam kongres tersebut, Powell juga mengatakan keputusan penurunan suku bunga tidak tepat sampai The Fed lebih yakin bahwa inflasi menuju target 2 persen. Namun, dia menyatakan peningkatan inflasi bukanlah satu-satunya risiko yang dihadapi bank sentral. Menurut Ibrahim, Powell dapat dianggap sedang mempersiapkan landasan untuk penurunan suku bunga pada September.

Dari dalam negeri, realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 diperkirakan akan membengkak. Peningkatan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Pada semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 155,7 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu tercatat Rp 161,9 triliun. Meskipun menunjukkan penurunan 3,8 persen, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka ini belum memasukkan kompensasi yang akan dihitung pada semester II.

Dalam rangka menghindari defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 agar jumlah pemakaian BBM subsidi berkurang. Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang menyatakan pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah atau kepala desa.

"Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Sementara defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan," kata Ibrahim.

Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan transaksi belanja perusahaan-perusahaan BUMN pada produk UMKM sebesar Rp 50 triliun. Target ini meningkat dibandingkan realisasi belanja tahun 2023 mencapai Rp 44 triliun.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan apabila tercapai, target belanja tersebut dapat di atas Rp 50 triliun. Sementara itu, per Juli 2024 nilai transaksi belanja pada produk UMKM sudah mencapai Rp 13,5 triliun.

"Di atas Rp 50 triliun ya. Kalau tahun 2023 realisasinya Rp 44 triliun," kata Loto saat ditemui Jakarta Kamis (11/7/2024).

Dia pun membeberkan sektor UMKM yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, seperti jasa peralatan dan mesin, suvenir dan merchandise, pengadaan dan sewa kendaraan, material konstruksi, jasa event organizer (EO), barang elektronik, alat tulis kantor (ATK), hingga jasa konstruksi dan renovasi.

Melalui wadah pasar digital (PaDi) UMKM, pelaku UMKM dapat terintegrasi langsung dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Selain melalui digitalisasi, pihaknya juga menggelar pameran setiap tahun untuk mempertemukan pelaku UMKM dan grup pembeli atau buyer dari BUMN. Hal ini juga sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk belanja produk dalam negeri semakin diperbesar.

"Dalam perkembangannya, platform ini yang bisa semakin diandalkan karena platform ini bisa mempertemukan perusahaan BUMN dengan UMKM. Ada arahan dari Pak Menteri untuk belanja UMKM diperbesar. Kita sediakan platform supaya pertemuannya dipermudah," jelasnya.

Dia menyebut dampak positif ekosistem digital ini dapat mengurangi risiko ketidakpercayaan bagi kedua pihak, baik dari si peminjam maupun dari pelaku UMKM. Pasalnya, dengan digitalisasi dapat merekam reputasi jejak digital penjual. Dia pun berharap melalui digitalisasi UMKM ini dapat menciptakan ekosistem yang bermanfaat bagi pelaku UMKM, baik dari sisi pembiayaan maupun peningkatan kapasitas produksi.

"Bagusnya ekosistem digital sehingga risiko bagi penyedia lender (peminjam) berkurang. Bagi UMKM sangat bermanfaat karena tidak selalu membutuhkan agunan untuk mencari pembiayaan," jelasnya.

(kil/kil)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana melaksanakan upacara 17 Agustus di tahun 2024 ini secara hybrid di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan upacara tidak akan sepenuhnya dilaksanakan di IKN karena saat ini masih dalam masa transisi perpindahan ibu kota negara.

Jokowi sebelumnya juga menyatakan ingin menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN dipimpin Jokowi didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan upacara di Istana Kepresidenan Jakarta akan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Oleh karenanya, pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana prasarana demi mendukung terlaksananya upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru. Lantas, bagaimana progres pembangunan infrastruktur di IKN?

Lapangan Upacara Siap Digunakan 100 Persen

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan lapangan upacara di IKN sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI. Selain itu, lapangan upacara di IKN memiliki kapasitas besar sehingga dapat menampung 8.000 orang.

"Lapangan upacara sudah bisa, podiumnya juga sudah selesai gitu, semua sudah berfungsi 100 persen dan siap untuk digunakan untuk Upacara HUT RI," kata dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Gedung Istana Negara Memasuki Tahap Finalisasi

Pada akhir pekan lalu, progres pembangunan kantor presiden telah mencapai 92 persen. Pekerjaan yang masih berlangsung adalah pemasangan bilah sayap garuda di sisi kanan dan kiri, yang sempat terhambat karena cuaca. Tapi kini sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang-ruang utama, diharapkan dapat berfungsi pada akhir bulan Juli ini.

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengungkapkan saat ini pembangunan gedung Istana Negara sudah hampir selesai. Raja Juli optimistis bahwa upacara pertama di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur akan berjalan lancar.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” kata Raja Juli melalui keterangan pers, Rabu, 10 Juli 2024.

Gedung Kemenko Siap Difungsionalkan

Sejumlah tower Gedung Kementerian Koordinator atau Kemenko di IKN juga siap difungsionalkan jelang upacara HUT RI di IKN. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Imam Santoso Ernawi mengatakan total ada empat tower gedung Kemenko 1 yang bisa digunakan. "Gedung Kemenko 1 untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus, maka empat tower yang ada di sini pada Juli ini akan fungsional," ujar Imam.

Untuk Gedung Kemenko 2, hanya satu tower saja yang bisa difungsionalkan. Kemudian untuk Gedung Kemenko 3 juga sama dengan Kemenko 1 di mana terdapat beberapa lantai dari empat tower yang akan difungsionalkan yakni tower pertama sebanyak tiga lantai, tower kedua dan ketiga sebanyak dua lantai, dan tower keempat sebanyak tiga lantai.

Demikian juga dengan Gedung Kemenko 4 di mana beberapa lantai akan dapat difungsionalkan yakni tower pertama, ketiga dan keempat masing-masing tiga lantai, dan tower kedua akan ada satu lantai. "Ini semua akan kita fungsikan dengan jumlah lantai yang ada," kata Imam.

Tiga Ruas Tol Bisa Difungsionalkan pada Agustus

Selain Istana Presiden dan lapangan upacara, salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan adalah jalan tol. Ketua Satgas IKN Danis Sumadilaga menyatakan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan tol ini akan mengurangi waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata dia ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen.”

Air Bersih Segera Masuk ke IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan air bersih akan tersedia di IKN sebelum pelaksanaan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) Kementerian PUPR, Pandu Gunadi Atmosukarto, mengatakan bahwa pengujian atau commissioning air bersih di ibu kota baru akan segera dilakukan "Kami sedang menunggu penugasan," kata Pandu ketika ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 9 Juli 2024.

Pandu optimistis air bersih mengalir ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebelum 17 Agustus 2024. Sebab menurutnya, comissioning tidak membutuhkan waktu lama. Paling tidak, tiga hingga lima hari. "Prinsipnya, banyak yang dites," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan air bersih akan segera masuk ke IKN dalam beberapa hari kedepan. "15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 (Juli) saya akan cek ke sana," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024.

RIZKI DEWI AYU | RIRI RAHAYU | ANTARA

Kementerian PUPR mengungkapkan perkembangan terbaru pembangunan infrastruktur menuju di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam S Ernawi menyebut ada tiga ruas jalan tol akses ke IKN yang akan mulai fungsional pada 17 Agustus 2024 mendatang. Tol tersebut dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN menjadi 70 menit yang sebelumnya selama 2 jam.

"Nah, jadi kalau untuk akses, sebetulnya bisa tiga. Kalau ingin yang santai, bisa lewat 2 jam tadi, lewat jalan provinsi. Kalau yang akses cepat, kita lewat yang 70 menit ini, lewat alternatif jalan tol yang fungsional sudah jadi," kata Imam dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (11/7).

Imam mengatakan, tol Akses IKN tersambung mulai dari Karangjoang atau setelah keluar dari tol Balikpapan-Samarinda Kilometer 11. Nanti masuk jalan daerah di Kariangau, Balikpapan sebelum masuk tol akses IKN.

"Nah, kalau dikaitkan dengan waktu ini, dari Hotel Nusantara, itu bisa saja nanti bisa pulang-pergi ke Balikpapan 70 menit itu," ujarnya.

Kementerian PUPR saat ini sedang berupa menyelesaikan tiga ruas Tol IKN. Di antaranya yaitu seksi 3A, 3B dan 5A. Adapun Jalan Tol IKN seksi 3A dari Karangjoang-KKT Karingau progresnya sudah mencapai 80,2 persen.

Kemudian, seksi 3B pada segmen KKT Karingau-SP Tempadung progresnya sudah 88,8 persen. Sementara seksi 5A SP Tempadung-Jembatan Pulau Balang saat ini progres pembangunannya sudah 86,8 persen.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sejumlah jalan tol bakal rampung sebelum upacara HUT RI di IKN. Basuki bakal kembali meninjau perkembangan pembangunannya.

"Dan jalan tol sampai Pulau Balang, insyaallah sudah bisa dipakai, karena kita mau mengecek setelah tanggal 22 ke situ. Tapi kalau dari Pulau Balang ke IKN, karena jalan tol 6A, 6B, kan baru dikejarkan, tapi sampai Agustus baru bisa dikejar sampai Pulau Balang," tutur Basuki di Istana Negara, Rabu (10/7).

JAKARTA, KOMPAS.com Memilih atap yang tepat untuk rumah terkadang menjadi hal yang cukup menyulitkan, mengingat banyaknya pilihan yang tersedia di pasaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu jenis atap yang semakin populer adalah atap logam atau atap metal.

Bagi yang masih ragu menggunakan jenis atap logam di rumah, nih sederet keuntungan yang bisa akan didapatkan.

1. Estetika

Atap logam tersedia dalam berbagai gaya dan finishing cat yang akan langsung meningkatkan nilai estetik sebuah hunian.

Atap logam lurus memberikan tampilan modern dan ramping, sementara atap bergelombang bisa memperkuat desain tradisional hunian.

2. Daya tahan

Atap logam terbuat dari bahan tahan lama seperti baja dan aluminium, yang umumnya memiliki umur yang panjang.

Bahan logam ini tahan cuaca dan tahan terhadap hujan lebat, badai, dan bahkan angin dengan kecepatan hingga 140 mil per jam.

Atap logam juga sangat aman digunakan di daerah rawan kebakaran karena memiliki peringkat kebakaran Kelas A.

3. Efisiensi energi

Atap logam terbukti dapat menghemat biaya energi pemilik rumah terutama untuk pendingin udara hingga 40 persen.

Hal ini karena atap logam bisa memantulkan energi matahari, yang membuat rumah Anda tetap sejuk dan biaya energi turun.

Sebaliknya, atap sirap tradisional seringkali memerangkap panas dan membuat AC di rumah bekerja lebih keras sehingga meningkatkan biaya energi.

4. Masa pakai

Atap logam memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan atap tradisional karena dapat bertahan hingga 50 tahun.

Meski biaya di awal cukup mahal, namun ini lebih hemat biaya mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti atap baru.

Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024. Opsi itu bakal diambil jika Kaesang bersedia maju di Jakarta.

"Untuk mendukung tadi Mas Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun (Jusuf Hamka)," papar Airlangga dalam jumpa pers di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024.

Baca juga:Pilkada Jakarta, Demokrat Keukeuh Usung Heru Budi

Airlangga menuturkan, Jakarta punya tantangan yang sangat besar lantaran penduduknya mencapai 10 juta orang. Menururnya, Jakarta harus bisa memiliki solusi dalam memecah kemacetan dan hal itu bisa dipecahkan oleh Jusuf Hamka.
"Khusus untuk Jakarta, Golkar tentu melihat tantangan Jakarta besar sekali, termasuk kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta. Kita harus bisa kalahkan Thailand untuk mengatasi kemacetan sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur," ujarnya.

Di sisi lain, Airlangga mengaku tidak terburu-buru dalam memutuskan siapa yang akan diusung di Jakarta. Ia menegaskan masih ada waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk menentukan siapa yang akan maju di Jakarta.





(END)

Jakarta: Presenter berita sekaligus aktris, Marissa Anita menjadi pengisi suara dalam film animasi Hollywood yang berjudul Ozi: Voice of the Forest.

Melalui akun X pribadinya @MarissaAnita mengatakan bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembuatan film Ozi: Voice of the Forest yang diproduseri oleh Leonardo DiCaprio. Tentunya hal tersebut menjadi kebanggaan untuk industri perfilman sekaligus masyarakat Indonesia.

"Senang akhirnya bisa mengumumkan proyek yang diproduseri oleh Leonardo DiCaprio, ditulis oleh Keith Chapman, dan disutradarai oleh Tim Harper," tulis Marissa pada Rabu, 10 Juli 2024.

baca juga: Raup Rp2,5 Triliun, Inside Out 2 Pecahkan Rekor Box Office 2024

Dalam kesempatan itu, Marissa juga menjelaskan perannya sebagai pengisi suara dari karakter Kirani. Wanita 41 tahun ini akan bergabung dengan bintang lainnya Donald Sutherland, Djimon Hounsou, Laura Dern, Amandla Stenberg, Josh Whitehouse, dan lain sebagainya.

"Saya memainkan Kirani, ibu asuh Ozi, dalam film Ozi: Voice of Forest. Tayang di bioskop pada 16 Agustus 2024," tambahnya.

Melansir dari Deadline, Ozi menceritakan sebuah kisah remaja orang utan yang mencari orang tuanya. Ia menjadi yatim piatu usai rumah hutannya terbakar. Film ini terinspirasi dari deforestasi di hutan hujan Indonesia.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

JAKARTA - Kebijakan pembatasan subsidi BBM (bahan bakar minyak)yang baru diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas untuk mengukur dampaknya secara menyeluruh bagi masyarakat. Hal ini menjadi kesimpulan acara diskusi ?Ruang Tengah? yang dilaksanakan oleh Think Policy, pada 9-10 Juli 2024.

Salah satu pembicara yang hadir dalam acara yang bertujuan mendiskusikan potensi dampak pembatasan BBM yakni Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy, Mari Elka Pangestu menyampaikan, bahwa reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.

?Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," ungkapnya.



Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang di balik rencana kebijakan pembatasan BBM dalam kata sambutannya

"Filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang rentan, namun ada pola di mana subsidi lebih besar dinikmati oleh mereka yang memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM di mana pengguna kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada pengguna roda dua per kendaraan," ungkap Rachmat Kaimuddin.

"Kita harus melihat bagaimana subsidi BBM bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera," bebernya.

Sorotan utama dalam diskusi ini mencakup

Krisis Kesehatan Publik: Kandungan sulfur dari subsidi BBM kualitas rendah berdampak negatif terhadap polusi udara, terutama untuk diesel dan bensin RON 90 (pertalite). Pemerintah perlu mempertimbangkan transisi ke BBM kualitas tinggi yang memenuhi standar EURO-4.

Mistargeting Subsidi ?Terbuka? BBM: Subsidi BBM (diesel dan pertalite) lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas. Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi ini seharusnya dialokasikan untuk program-program yang mendukung masyarakat kelas menengah bawah, rentan, dan miskin.

Implementasi Bertahap: Pembatasan subsidi BBM perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan timeline implementasi, prioritisasi sektor, dan target kelompok masyarakat.

Sistem Evaluasi dan Monitor: Dibutuhkan sistem evaluasi dan monitor yang mendorong akuntabilitas dan transparansi, untuk menghindari salah sasaran di mana masyarakat kelas menengah ke atas lebih menikmati subsidi dibanding masyarakat miskin.

Diskusi pun menghasilkan beberapa rekomendasi relokasi dana subsidi BBM, yaitu Program Bantuan Langsung: Sejak hari pertama implementasi, harus sudah ada program bantuan langsung untuk memastikan dampak terhadap kelompok paling rentan dan miskin, termasuk dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Transisi Energi, yakni Relokasi dana bisa diarahkan ke transportasi umum dan/atau integrasi sistem transportasi. Sektor Produktif dengan Efek ?Multiplier? Pertumbuhan Ekonomi: Selain BLT, realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif termasuk namun tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.

Program Pendidikan dan Kesehatan: Kelas menengah yang sebelumnya paling banyak mengkonsumsi subsidi BBM dapat menikmati kompensasi yang lebih membawa ?eksternalitas positif? seperti program pendidikan atau kesehatan.

CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami menjelaskan, secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, harus secara cermat mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

"Oleh karena itu, kami mengadakan Ruang Tengah untuk menyediakan ruang aman bagi para teknokrat di lintas sektor untuk berbagi pandangan ahli mereka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami berharap dapat memastikan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan," ucap Andhyta Firselly.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Putusan itu dibacakan oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (11/7/2024).

Dalam kasus ini, hakim memutuskan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara," kata Pontoh dalam sidang tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan putusan terhadap SYL. Pertama, SYL dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kedua, SYL selaku penyelenggara negara yang menjabat Menteri Pertanian tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

Ketiga, SYL disebut tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. "Terdakwa, keluarga terdakwa, serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dari hasil perbuatan terdakwa," ujar Pontoh.

Adapun, hal yang jadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman bagi SYL. Pertama, SYL berusia lanjut 69 tahun. Kedua, SYL belum pernah dihukum. Ketiga, SYL telah memberikan kontribusi positif selaku Mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi covid-19.

Keempat, SYL dinilai banyak mendapat penghargaan dari Pemerintah RI atas hasil kerjanya. Kelima, SYL dinilai bersikap sopan sepanjang pemeriksaan di persidangan.

"Terdakwa dan keluarga terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa," ujar Pontoh.

Diketahui, SYL dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara.

Majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda Rp300 juta. Apabila SYL tak memiliki kesanggupan maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. SYL diyakini hakim melanggar melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Merespons vonis 10 tahun penjara terhadap dirinya, SYL menganggap hukuman itu sebagai risiko jabatan dan pemimpin. Pernyataan tersebut dikatakan SYL setelah majelis hakim menutup persidangan pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

"Bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya," kata SYL kepada awak media pada Kamis (11/7/2024).

SYL merasa risiko besar itu harus diterimanya dengan lapang dada. Walau, SYL menyinggung Kementan di bawah kepemimpinannya sudah mencukupi kebutuhan pangan nasional, termasuk ketika pandemi Covid-19.

"Di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi Covid," ujar SYL.

"Ini risiko leadership, ini risiko dari jabatan dari sebuah diskresi dan jabatan yang saya ambil, saya akan pertanggungjawabkan itu adil, teman-teman pers, saya akan pertanggungjawabkan ini, dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya," ujar SYL.

SYL juga mengutarakan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang sudah menunjuknya sebagai Mentan. Sehingga SYL bisa membuka kesempatan untuk mengambil kebijakan strategis untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

"Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apapun akibat dari sebuah kebijakan ini resiko jabatan bagi saya," ucap SYL.