REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- PTPN IV Regional I secara konsisten mendukung literasi dunia pendidikan. Hal itu salah satunya dilakukan dalam bentuk pemberian buku kepada Universitas dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Indonesia.

Terhitung sudah ratusan buku yang didonasikan guna mendukung semangat bagi para mahasiswa dan dosen dalam meningkatkan kapasitas khususnya untuk mengetahui seluk beluk dunia Perkebunan di Indonesia.

Pelaksanaan serah terima donasi buku hukum Perkebunan tersebut dilakukan di Kantor PTPN IV Regional I Medan, Rabu (10/7/2024). Buku tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Sub Bagian Hukum & Perizinan sekaligus sebagai Chief Legal Corporate PTPN IV Regional I Faisal Hady kepada perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas nama Lumongga Dorothy Tracy Adrian Pasaribu yang sedang melaksanakan Magang di Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I.

Adapun buku-buku yang diserahkan antara lain berjudul Nasionalisme di Perusahaan Nasionalisasi: Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Gramedia Group, Jalan Lurus Perkebunan Negara: Opini Konstruktif Holdingisasi BUMN Perkebunan yang diterbitkan pada tanggal 2021 oleh Gramedia Group dan Pengantar Hukum Perkebunan yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Gramedia Group yang seluruhnya ditulis oleh Karyawan PTPN IV Regional I atas nama Dr Christian Orchard Perangin-Angin.

PTPN IV Regional I berharap agar perkembangan di dunia perkebunan khususnya di BUMN dapat menjadi perhatian baru bagi dunia pendidikan di bidang hukum. Pasalnya, menurut Christian, banyak aspek-aspek khusus yang sangat menarik di dunia perkebunan dalam kaitannya dengan perkembangan hukum Indonesia.

Seperti misalnya dalam perkembangan hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum agraria, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan dan bidang hukum lainnya. Ke depan diharapkan baik mahasiwa maupun dosen dapat meningkatkan giat literasi maupun penelitian terhadap dunia hukum khususnya di bidang perkebunan.

Ketika dikonfirmasi media mengapa hanya Universitas Indonesia yang menjadi penerima Donasi, Christian menjawab bahwa sudah beberapa Universitas di berbagai Provinsi di Indonesia menerima donasi buku dari PTPN IV Regional I khususnya buku-buku hukum yang berkaitan dengan perkebunan yang ditulis langsung oleh Karyawan PTPN IV Regional I Medan.

Saat ini kebetulan saja momennya jatuh kepada Universitas Indonesia yang secara bersamaan juga mengirimkan Mahasiswa Fakultas Hukumnya untuk melaksanakan magang di Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I Medan, sekaligus juga memperkenalkan dunia hukum perkebunan di salah satu Universitas terbaik di Indonesia.

“Saya berharap seluruh insan di PTPN IV Regional I dapat meningkatkan kapasitasnya dalam dunia literasi, dengan harapan kedepannya muncul karya-karya terbaik dari Karyawan PTPN IV Regional I yang dapat memberikan sumbangan bagi Masyarakat khususnya dunia pendidikan di Indonesia, sehingga PTPN IV Regional I dapat menyeimbangkan fungsinya dalam pembentukan corporate image bagi Perusahaan Perkebunan dan BUMN pada umumnya," kata Christian.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja subsidi dan kompensasi energi akan membengkak pada paruh kedua 2024. Pada semester awal, anggaran subsidi BBM telah digelontorkan sebesar Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp34,2 triliun.

Bendahara negara mengatakan dana tersebut belum termasuk kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina. Biaya tersebut saat ini masih dihitung untuk oleh auditor.

“Diperkirakan mengalami kenaikan dengan berbagai parameter perubahan, dari sisi lifting dan nilai tukar,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR, Senin, 8 Juli 2024.

Kompensasi merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas selisih harga jual. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan perusahaan sudah mengajukan besaran kompensasi untuk triwulan pertama 2024. "Saat ini masih dalam proses review oleh pemerintah,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan, Rabu, 10 Juli 2024.

Namun, ia enggan membeberkan berapa besaran tagihan yang diajukan, sampai ada realisasi penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan.

Fadjar mengatakan besaran subsidi dan dana kompensasi sangat terpengaruh oleh harga minyak dunia yakni Means Oils of Platts Singapore dalam U$ dolar per barel. Melemahnya rupiah juga turut menyebabkan tanggungan negara membengkak. “Semakin tinggi MOPS dan semakin lemah rupiah, potensi subsidi dan dana kompensasi makin besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan kompensasi akan dibayarkan pemerintah tiga bulan sekali. Hingga saat ini tagihan yang masuk baru untuk triwulan pertama 2024. “Dari PLN dan pertamina totalnya Rp53,8 triliun,” ujarnya.

Pada 2023, ia memaparkan pemerintah sudah melunasi tagihan kompenasi sebesar Rp201 triliun. Menurut Isa, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Sejauh ini kurs memang ada peningkatan cukup signifikan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja subsidi dan kompensasi energi akan membengkak pada paruh kedua 2024. Pada semester awal, anggaran subsidi BBM telah digelontorkan sebesar Rp8,7 triliun dan LPG 3 kilogram Rp34,2 triliun.

Bendahara negara mengatakan dana tersebut belum termasuk kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina. Biaya tersebut saat ini masih dihitung untuk oleh auditor.

“Diperkirakan mengalami kenaikan dengan berbagai parameter perubahan, dari sisi lifting dan nilai tukar,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR, Senin, 8 Juli 2024.

Kompensasi merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas selisih harga jual. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan perusahaan sudah mengajukan besaran kompensasi untuk triwulan pertama 2024. "Saat ini masih dalam proses review oleh pemerintah,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan, Rabu, 10 Juli 2024.

Namun, ia enggan membeberkan berapa besaran tagihan yang diajukan, sampai ada realisasi penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan.

Fadjar mengatakan besaran subsidi dan dana kompensasi sangat terpengaruh oleh harga minyak dunia yakni Means Oils of Platts Singapore dalam U$ dolar per barel. Melemahnya rupiah juga turut menyebabkan tanggungan negara membengkak. “Semakin tinggi MOPS dan semakin lemah rupiah, potensi subsidi dan dana kompensasi makin besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan kompensasi akan dibayarkan pemerintah tiga bulan sekali. Hingga saat ini tagihan yang masuk baru untuk triwulan pertama 2024. “Dari PLN dan pertamina totalnya Rp53,8 triliun,” ujarnya.

Pada 2023, ia memaparkan pemerintah sudah melunasi tagihan kompenasi sebesar Rp201 triliun. Menurut Isa, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Sejauh ini kurs memang ada peningkatan cukup signifikan,” ujarnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Oona Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi digital yang sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2022. Oona Indonesia baru saja merilis produk asuransi khusus pernyakit kritis dengan tema “Masuki Pasar Kesehatan Ritel, Oona Indonesia Sederhanakan Produk Asuransi Penyakit Kritis (Kanker, Penyakit Jantung dan Stroke).”

Dalam rangka rilisnya produk asuransi penyakit kritis, Oona menggerakan Campaign #HindariTagihanMaut untuk memperkenalkan produk asuransi penyakit kritis sekaligus untuk mendorong awareness masyarakat terhadap penyakit kritis.

“Tentunya untuk bisa mempromosikan dan memperkenalkan produk ini kepada masyarakat di indonesia, kita tentu harus melakukan sesuatu membuat marketing campaign yang memang bisa customer dan masyarakat indonesia aware dengan poduknya,” kata Freya Pradieta, Head of Brand Marketing oona Insurance Indonesia di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit kritis, Freya berharap lebih banyak masyarakat yang bisa pakai produk asuransi penyakit kritis milik Oona sebagai bentuk mitigasi finansial sebelum terserang penyakit kritis.

“Kita ingin mengkomunikasikan dan membuat edukasi kepada pelanggan kita kalau penyakit kritis itu pada saat menyerang, kita memang tidak bisa menghentikan penyakit kritis saat kita terserang, tetapi yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dan individu, kita bisa mempersiapkan, kita bisa memitigasikan beban finansial sebelum terserang penyakit kritis,” jelasnya.

Freya mengatakan, dalam campaign #HindariTagihanMaut dikemas secara khusus mengikuti platform digital online dengan standarisasi anak muda sehingga banyak anak muda yang memahami maksud dari campaign.

“Dalam men-deliver campaign ini kita juga berusaha menyuguhkan sesuatu yang berbeda, kalo kita ngomongin platform digital online tentunya kebanyakan ranahnya lebih ke anak muda biasanya dan kita mau campaign kita juga kena ke anak muda,” pungkasnya.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat membahas penambahan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDKS). Lembaga tersebut rencananya ikut mengelola pengembangan kakao dan kelapa di samping CPO.

"Tadi sudah diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS sawit ya, digabung situ ditambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa," kata Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dengan bertambahnya tupoksi tersebut, kata Zulkifli, BPDPKS bisa menggunakan dananya yang besar untuk pengembangan kelapa dan kakao. Dia menilai, badan baru tak diperlukan untuk dua komoditas tersebut.

"Digabung di situ (BPDPKS), ditambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa untuk subsidi silang, untuk pengembangan bibitnya, mungkin nanti ada risetnya, dan sebagainya jadi tidak perlu badan baru," katanya.

Menurut Zulkifli, anggaran BPDPKS yang mencapai Rp50 triliun sudah cukup besar. Apalagi, produksi kakao dan kelapa tengah turun sehingga iuran tambahan dari dua sektor ini sulit terwujud.

"Jadi kalau badan sendiri, dipungutin lagi, kan nggak mungkin. Berat kan. Kalau di BPDPKS kan dananya Rp50 triliun lebih tuh. Jadi subsidi silang untuk pembibitan, riset, dan segala macam mengenai kelapa dan kakao ini, nanti digabungkan ke BPDPKS," katanya.

(RFI)

Surabaya: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP asal Kabupaten Bangkalan, Madura. Penggeledahan itu pengembangan kasus korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Iya benar, tapi bukan OTT, hanya penggeledahan aja," kata Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman, saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Januari 2024.
Fatkurrahman menegaskan penggeledahan itu dilakukan di rumah Mahfud di Jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, pada Selasa, 9 Juli 2024.

"Penggeladahan oleh KPK itu di rumah Mahfud di perumahan IMC Bangkalan, bukan di rumah yang ada di Desa Katol, Kecamatan Kokop Bangkalan," jelasnya.
Dari penggeledahan itu, kata dia, KPK menyita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp20 ribu senilai Rp300 juta. "Bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya pengeledahan, yang disita uang pecahan 20 ribuan. Diperkirakan sekitar 300 san (juta)," ungkapnya.

(DEN)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tanda-tanda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tampaknya sudah terlihat, mulai dari harga minyak global yang meningkat, pemerintah juga berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada Agustus 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan agar pemerintah tidak menaikan harga BBM, karena akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat.

Masalahnya, setelah momentum Ramadan dan Idul Fitri selesai, tidak ada lagi dorongan masyarakat untuk melakukan konsumsi lebih banyak. Pun dalam waktu yang sama, kenaikan harga pangan juga mengakibatkan menurunnya konsumsi masyarakat.

Memang ketika pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi, masyarakat kelas bawah akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Akan tetapi, ia menilai kebijakan ini justru akan berdampak pada kelompok menengah yang tidak tersentuh kebijakan fiskal pemerintah alias tidak mendapatkan bantuan sosial.

“Sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka (kelas menengah) ketika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan subsidi di Agustus nanti,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Di samping itu, Yusuf juga tak setuju jika pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM, sebab belum saja kebijakan itu diterapkan, sejumlah indikator sudah menunjukan daya beli masyarakat sedang dalam tren melambat.

Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang semakin menurun, yakni pada Juni 2024 berada di level 123,3, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,2.

“Ataupun misalnya PMI manufaktur yang mengindikasikan pelaku usaha menahan laju untuk melakukan ekspansi karena permintaan yang tidak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ungkapnya.

Berdasarkan data-data tersebut, Yusuf meyakini tingkat konsumsi kedepan akan semakin menurun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggelar rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (10/7) malam. Salah satu yang dibahas adalah alokasi Penanaman Modal Negara (PMN).

Menurut Erick, perusahaan negara sudah berkontribusi ke penerimaan negara melalui dividen cukup besar. Sehingga diharapkan PMN yang diberikan juga sesuai dengan usulan dan diselesaikan malam ini.

Sebab, putusan alokasi PMN ini juga untuk memudahkan pemerintahan Prabowo Subianto dalam masa transisi nanti.

"Artinya hari ini PMN atau penugasan yang hampir cakup 90 persen, kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," ujarnya di temui di DPR RI, Rabu (10/7).

Salah satunya yang diharapkan disetujui adalah usulan PMN untuk PT Hutama Karya senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3. Hutama Karya jadi BUMN yang mengusulkan PMN terbesar.

"Contoh Jalan Tol di Sumatera, masak berhenti dibangun, masak hanya di Jawa saja. Keseimbangan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di seluruh pulau," jelasnya.

Sebelumnya, Erick mengusulkan PMN sebesar Rp44,24 triliun di 2025. Ini akan diberikan untuk 16 perusahaan negara. Diantaranya untuk Hutama Karya sebesar Rp13,86 triliun, PT Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN sebesar Rp3 triliun hingga untuk PT Pelni sebesar Rp,5 triliun.

Selain itu ada juga usulan untuk PT Asabri sebesar Rp3,61 triliun, untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Rp3 triliun, untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun hingga untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero), dan PT Danareksa (Persero) masing-masing senilai Rp2 triliun.

IDXChannel - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan, lesunya penjualan mobil di dalam negeri dipicu oleh berbagai faktor. Mulai dari kenaikan suku bunga global, lonjakan Non Performing Loan (NPL), hingga pengetatan pemberian kredit dari perusahaan pembiayaan.

“Salah satu faktor pemicu stagnasi pasar mobil adalah harga mobil baru tidak terjangkau oleh pendapatan per kapita masyarakat. Gap antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil baru makin lebar,” kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara dalam Diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kukuh menuturkan, penjualan mobil domestik per Mei 2024 turun 21 persen menjadi 334 ribu unit. Alhasil, Gaikindo kemungkinan merevisi target penjualan mobil 2024 sebanyak 1,1 juta unit.

"Kami kemungkinan merevisi target dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penekan pasar," ujarnya.

Pada titik ini, Kukuh menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional mau tak mau harus dinaikkan menjadi 6-7 persen per tahun. Hal ini bertujuan agar Indonesia keluar dari jebakan satu juta unit pasar mobil domestik.

Dengan begini, kata dia, pendapatan per kapita dapat naik 5-6 persen per tahun. "Sehingga, mendorong kelompok upper middle naik kelas ke affluent income group sehingga mendorong penjualan otomotif keluar dari jebakan satu juta unit," kata dia.

Sebagai informasi, Gaikindo mencatat, penjualan mobil baru di domestik dalam 10 tahun terakhir hanya berada di level satu juta unit. Terbaru, pada 2023, penjualan mobil baru hanya mencapai 1.005.802 unit.

Kemudian, penjualan mobil baru hanya 408.012 unit pada periode Januari-Juni 2024.

(YNA)

JAKARTA,investor.id- PT Smart Telecom Tbk (Smartfren) resmi merilis elektonik SIM (eSIM) terbaru, untuk memberikan alternatif pilihan bagi pelanggan, dengan harga yang jauh lebih kompetitif, yaitu eSIM Kuota S seharga Rp25.000. Kehadiran eSIM ini diharapkan akan membuat masyarakat semakin mudah menikmati layanan telekomunikasi dari Smartfren.

Head of Products Smartfren Astiyanto Tri Muktiwibowo mengatakan, sebagai pelopor eSIM di Indonesia, Smartfren terus berinovasi memberikan variasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Seiring dengan semakin banyaknya perangkat genggam yang dapat menggunakan eSIM, Smartfren juga memberikan pilihan eSIM dan paket data dengan harga semakin kompetitif sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati teknologi ini,” kata Astiyanto dalam keterangan persnya, Rabu (10/7/2024).

Adapun eSIM Smartfren Kuota S bisa didapat dengan mudah melalui situs resmi smartfren, dengan memilih menu eSIM dan produk Kuota S. Selain itu, bisa juga diperoleh melalui aplikasi MySmartfren dengan memilih menu “Beli SIM”, klik “eSIM”, kemudian “Kuota S”. Setelah melakukan pembelian eSIM, pelanggan akan mendapatkan kode QR yang dapat dipindai untuk mendapat nomor selularnya.

Selanjutnya, pelanggan eSIM Smartfren Kuota S akan mendapatkan total kuota hingga 13 GB dengan masa aktif 30 hari, dengan rincian 1 GB Kuota Utama, 5 GB Kuota Aplikasi, dan 7 GB Kuota Bonus yang bisa didapatkan melalui aplikasi MySmartfren atau *888*789#.

“Seluruh kuota tersebut dapat digunakan selama 24 jam di seluruh wilayah operasional Smartfren. Selain itu pelanggan bisa menikmati telepon gratis dengan suara berkualitas HD saat menelepon ke sesama nomor Smartfren,” ungkap Astiyanto.

Sementara itu, apabila pelanggan membutuhkan kuota yang lebih besar, pelanggan eSIM Smartfren juga memiliki pilihan Kartu Perdana Kuota M mulai dari Rp40.000-an dengan total kuota 61 GB, atau Kartu Perdana Kuota L mulai dari Rp60.000-an dengan total kuota 87 GB.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak inovasi yang dilakukan pengelola jalan tol demi memanjakan para pengguna jalan.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah inovasi operasional. Inovasi ini dilakuan demi menjaga keamanan pengguna jalan tol serta menjaga kenyaman lingkungan sekitar jalan tol.

Mungkin para pengguna sudah pernah melihat namun belum tahu apa nama dan seperti apa fungsi fitur tersebut.

Seperti dikutip dari laman Instagram BPJT PUPR, berikut sejumlah inovasi operasional yang bisa Anda temukan di jalan tol.

1. Wire Rope

Wire rope merupakan pembatas jalan atau pagar pengaman di jalan tol yang terbuat dari baja. Hebatnya, fitur ini mampu menahan beban kendaraan yang memiliki berat hingga 80 ton.

Fitur keselamatan ini bisa Anda temukan di beberapa jalan tol. Salah satunya adalah di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

2. Rumble Dot

Fitur ini berfungsi sebagai peringatan dini kepada pengguna jalan tol sehingga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor kelelahan atau mengantuk.

Pemasangan rumble dot diatur dengan dimensi dan jarak tertentu dan terletak pada bagian bahu jalan tol. Salah satu jalan tol yang dipasangi fitur ini adalah Tol Cipali yang dikelola oleh Astra.

3. Sound Barrier

Sound barrier merupakan dinding peredam suara yang tingginya mencapai 7 meter. Fungsi fitur ini untuk meminimalkan kebisingan di ruang publik akibat bunyi kendaraan yang melintas di jalan tol.

Salah satu penempatan sound barier bisa Anda jumpai di Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang berlokasi dekat RSUD Koja.

Pemasangan fitur ini dimaksudkan agar masyarakat yang sedang ada di rumah sakit tidak terganggu akibat suara bising dari jalan tol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dapat digelar dalam tiga tahapan.

Tito mengatakan, pelantikan mustahil digelar serentak untuk semua daerah karena pasti ada calon kepala daerah yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Fakta di lapangan, setelah 27 November (pilkada) nanti ya enggak semua menerima (hasilnya). Mungkin ada yang tidak setuju, dan haknya untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," kata Tito dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center, Rabu (10/7/2024).

Tito menjelaskan, tahapan pertama adalah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar pada 1 Januari 2025.

Hal itu merujuk kepada aturan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 berakhir masa jabatannya paling lambat pada 2024.

Menurut Tito, ketentuan itu diterjemahkan menjadi paling lambat 31 Desember 2024.

"Nah bagi kepala daerah (terpilih) yang enggak ada sengketa, enggak ada yang gugat, ngapain lama-lama. 31 Desember selesai berkahir sesuai UU, (maka) 1 Januari ya enggak ada masalah gugat-gugat ini lantik aja serentak. Semua. Sehingga tak terjadi kekosongan," kata Tito.

Kemudian, tahapan pelantikan kedua diusulkan bagi peserta pilkada yang masih melakukan gugatan hasil Pilkada 2024 ke MK.

Jika merujuk kepada masa gugatan selama 45 hari, maka pelantikan gelombang kedua bisa dilakukan pada Februari 2025.

Lalu, untuk usulan pelantikan pilkada tahap ketiga diperuntukkan bagi daerah yang pelaksanaan pilkada-nya berlarut-larut.

"Misalnya di Yalimo, ada selama 1 tahun 3 bulan. Dimulai dari nol lagi, dari pendaftaran ulang bayangkan. Kemudian juga di Kalimantan Selatan juga cukup lama lebih dari 6 bulan. Nah ini untuk gelombang ketiganya," kata Tito.

Mantan kapolri itu menyebutkan, tiga tahapan tersebut akan lebih dulu dikonsultasikan ke Komisi II DPR sebelum diputuskan oleh pemerintah.

"Itulah kira-kira skenario yang akan kita sampaikan ke DPR Komisi II. Tapi kalau rekan-rekan ada masukan lain tolong disampaikan ke saya, ke Plt Sekjen Kemendagri atau ke Staf Ahli Kemendagri," kata Tito.

Tito menambahkan, usul tiga tahapan pelantikan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Di dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 itu ada aturan tentang pelantikan serentak. Nah pelantikan serentak ini diamanatkan tujuannya adalah supaya kepala daerah terpilih itu tidak jauh dilantiknya dengan masa pelantikan presiden. Sehingga bisa paralel. Lima tahunan," ujar Tito.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa jadwal pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia.

Hal itu diatur di dalam Pasal 165 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) yang menyatakan bahwa tata cara dan jadwal pelantikan serentak diatur melalui peraturan presiden.

"Pertanyaannya, kapan sebenarnya pelantikan ini? Kita tunggu saja kapan perpresnya (peraturan presiden) terbit," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (8/7/2024).