ekBis#1

Erick Thohir Bakal ke DPR Bahas PMN 2025 hingga Holding BUMN Karya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir akan menjalani rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk membahas sejumlah agenda, mulai dari keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 hingga pembentukan Holding Bumn Karya.

Rapat kerja antara Menteri BUMN dan Komisi VI DPR RI akan digelar pada Rabu (10/7/2024). Secara rinci, agenda yang dibahas adalah pengambilan keputusan terkait PMN 2025, progres pembentukan Holding BUMN Karya, serta pengelolaan dana pensiun atau dapen.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, sejumlah Direktur Utama BUMN Karya, salah satunya PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal hadir dalam agenda tersebut untuk mendampingi Erick Thohir dalam rapat yang diperkirakan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Kementerian BUMN juga berencana membentuk Holding BUMN Karya dengan meleburkan tujuh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi menjadi tiga perusahaan. Pembentukan ini disebut-sebut rampung pada September 2024.

Tujuh BUMN itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Rencananya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan WIKA.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menuturkan seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, tiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.

“Semua BUMN Karya terkait masih melakukan evaluasi secara bisnisnya, secara teknis, semua dilakukan. Namun, tetap nanti kami menunggu arahan dari Kementerian BUMN,” ujar Novel saat ditemui Bisnis di Jakarta, Senin (8/7/2024) malam.

Novel menambahkan bahwa sejauh ini belum ada arahan dari Kementerian BUMN terkait dengan entitas mana yang akan menjadi induk dari langkah peleburan tersebut.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. HK dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.

Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.

“Jadi, antar-BUMN itu tidak akan tanding tender lagi, tidak banting-bantingan harga lagi. Selama ini kan setiap proyek antar-BUMN saja, swasta tidak ada,” pungkas Arya.

PMN BUMN TAHUN ANGGARAN 2025

Sementara itu, Kementerian BUMN mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada awal Juni 2024.

Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar akan digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. Id Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

Diminta Terlibat Satgas, Pengusaha Dukung Upaya Pemerintah Berantas Impor Ilegal

Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) diminta oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Impor Ilegal.

Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari mengungkapkan instrumen ini bisa menjadi salah satu solusi persoalan banjirnya produk impor.

Akbar mendapat undangan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Selasa (9/7/2024). Akbar dan Zulhas membahas persoalan banjirnya produk impor di Tanah Air. Khususnya yang mengakibatkan PHK massal di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Dari pembicaraan tersebut, Akbar diinformasikan oleh Zulhas bahwa terjadi perbedaan data. Baik yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dicatat negara pengekspor. Beberapa komoditas yang mencuat dari perbedaan data tersebut di antaranya alas kaki dan pakaian jadi.

"Kemarin, saya bertemu dengan Mendag. Kami diminta terlibat dalam Satgas yang dibentuk Mendag untuk memberantas impor ilegal. Tentu kami mendukung apa yang diupayakan pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri," ujar Akbar dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyebutkan pemerintah pasti akan bertindak ketika mengetahui kondisi yang tidak menguntungkan industri di Tanah Air. Tinggal bagaimana eksekusi Satgas Pemberantasan Impor Ilegal diterapkan.

Menurut Akbar, satgas yang diinisiasi Kementerian Perdagangan ini harus diisi sejumlah pihak terkait. Selain dunia usaha, mungkin harus diisi kementerian lain. Di antaranya Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

"Ini persoalan kompleks. Jadi Satgas Pemberantasan Ilegal Impor ini harus diisi berbagai unsur. Hipmi tentu akan berada di garda terdepan, bersinergi, untuk melindungi industri di dalam negeri," janji Akbar.

Ia menegaskan, sejak didirikan di Jakarta 10 Juni 1972, Hipmi merupakan wadah bagi seluruh pengusaha muda di Indonesia. Bahkan salah satu visi dan misinya adalah memajukan perekonomian bangsa dan terus melahirkan jumlah pengusaha di Indonesia.

"Sehingga, ketika terjadi kondisi yang mengancam industri di dalam negeri kami akan turun tangan. Sebab salah satu tujuan Hipmi adalah menjadi tuan di negeri sendiri," ujar Akbar.

Sebelumnya diberitakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas barang impor ilegal. Hal ini merupakan hasil diskusi dengan lembaga perlindungan konsumen dan asosiasi pengusaha.

"Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal. Tentu nanti kita akan ditindaklanjuti bareng-bareng asosiasi untuk buat bikin satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegal dijualnya seperti apa, di pasar seperti apa. Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi, satu lagi dengan satgas penegak hukum," kata dia ditemui di Kompleks DPR RI.

Zulhas mengatakan, berdasarkan informasi dari pengusaha, hal yang mengganggu produk dalam negeri karena banyaknya barang impor ilegal. Oleh sebab itu, Zulhas berkomitmen untuk memberantas barang impor ilegal.

(kil/kil)

Kementerian Kesehatan mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan alias AI di tiga rumah sakit. Teknologi ini diterapkan dengan melakukan penandatangan nota kesepahaman alias MoU dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Australia, Harrison AI.

Adapun tiga rumah sakit yang menerapkan AI antara lain RS Pusat Otak Nasional atau RSPON Jakarta, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, dan RS Dr. M. Djamil Padang. Masing-masing rumah sakit menggunakan AI untuk keperluan berbeda.

Di RS Pusat Otak Nasional AI digunakan untuk CT Scan otak untuk penyakit yang berhubungan dengan saraf, terutama stroke. Untuk RS Kanker Dharmais akan digunakan pemanfaatan AI untuk radiologi kanker dan patologi anatomi.

“Ketiga, yakni RS Dr. M. Djamil Padang akan memanfaatkan AI dalam skrining penyakit tuberkulosis melalui radiologi,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, dalam keterangan resmi Kemenkes, Rabu (10/7).

Meski pelayanan kesehatan sudah mulai menggunakan AI, Azhar menegaskan keahlian dokter tetap menjadi faktor utama. Ia menyebut dunia kesehatan membutuhkan expertise dari seorang dokter.

“Kami tidak bisa hanya bersandar pada teknologi.” kata Al Azhar.

Sementara itu, Co-founder dan CEO Harrison Ai, Dimitry Tran menyoroti adanya kesenjangan jumlah ahli radiologi di Indonesia. Bila dibandingkan dengan negaranya ia menyebut situasi di Indonesia masih harus banyak peningkatan. Ia berharap AI bisa berperan sebagai asisten dan alat bantu ahli radiologi Tanah Air.

“Di Indonesia, hanya ada sekitar enam ahli radiologi untuk 1 juta penduduk. Di Australia, kami memiliki 91 ahli radiologi, untuk 1 juta orang. Jadi, para dokter di Indonesia bekerja sangat keras untuk populasi yang sangat besar,” ujarnya.

Adapun hingga saat ini, Kemenkes punya Clinical Research Centre atau CRC yang membawahi Unit Penelitian Klinis alias Clinical Research Unit. Badan ini didirikan di rumah sakit vertikal Kemenkes dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penelitian klinis.

Salah satu tugas CRC adalah memfasilitasi kolaborasi antara RS dan stakeholder penelitian. Oleh sebab itu, mitra luar negeri bisa menghubungi CRC untuk melakukan uji klinis.

Terkait penandatanganan MoU dengan Harrison AI, Azhar mengatakan pihaknya masih akan terus memperbanyak uji klinis. Harapannya, masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapat hasil periksa CT scan, radiologi, atau patologi anatomi.

“Apabila hasil uji klinis menunjukkan akurasi yang tinggi, kerja sama dengan Harrison AI akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” kata Azhar.

Wapres Pertimbangkan soal Penambahan Anggota KPU, Singgung Pelaksanaan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berbicara soal penambahan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca diberhentikannya Hasyim Asyari dari posisi Ketua KPU RI.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 P tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Hasyim Asy’ari pada 9 Juli 2024.

Ma’ruf membuka opsi dilakukan penambahan anggota KPU menyusul diberhentikannya Hasyim Asy’ari yang menyebakan jumlah komisioner KPU berkurang satu.

"Saya kira dikuatkan saja KPU yang ada. Dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan gimana, sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan. Kemudian yang ada kalaupun perlu ditambah misalnya karena ada yang satu keluar, ya ditambah,” kata Ma’ruf di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari video Antaranews, Rabu (10/7/2024).

Namun, Ma’ruf menyebut, dengan komposisi anggota KPU pusat yang ada saat ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dia juga menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah tahapan pilkada bisa berjalan dengan baik.

"Tapi dengan apa yang ada, menurut saya, penyelenggaraan pilkada-nya itu lebih penting," ujar Ma'ruf.

Untuk informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Kemudian, pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada 27 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024. Lalu, masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024.

Jokowi didesak minta nama ke DPR

Terkait pengisian satu posisi kosong komisoner KPU, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil sempat menyebut bahwa Presiden Jokowi harus meminta nama pengganti kepada DPR RI.

“(Presiden) mengajukan dan meminta pada DPR untuk penggantian antar waktu ya dari tujuh orang yang tidak terpilih ketika mengikuti seleksi tahun 2022 yang ada di DPR,” kata Fadli kepada Kompas.com pada 3 Juli 2024.

Selanjutnya, menurut dia, Presiden Jokowi harus segera mengangkat dan melantik komisioner PAW tersebut sehingga komposisi komisioner KPU menjadi lengkap tujuh orang.

Untuk diketahui, ada tujuh nama yang ditetapkan menjadi cadangan hasil fit and proper test atau uji kelayakan anggota KPU periode 2022-2027 di Komisi II DPR RI pada 17 Februari 2024.

Ketujuh nama yang masuk dalam daftar cadangan itu adalah Viryan, Iffa Rosita, Dahliah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan, dan Muchamad Ali Safa’at.

Namun, Presiden Jokowi diketahui belum melakukan permintaan nama pengganti anggota KPU ke DPR RI.

Hasyim dipecat

Sebagaimana diberitakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI.

Sebab, Hasyim Asy’ari dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisioner KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang, Rabu, 3 Juli 2024.

Dalam putusan itu juga, DKPP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan.

Menanggapi putusan DKPP, Hasyim Asy’ari justru mengucapkan syukur dan berterima kasih.

"Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta pada hari yang sama.

Menurut dia, putusan itu membuat dirinya erbebas dari beban berat sebagai anggota KPU RI.

“Dan saya ucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu,” kata Hasyim.

Berikut link berita video Antaranews, https://www.antaranews.com/video/4189998/wapres-pertimbangkan-tambah-anggota-kpu-imbas-dipecatnya-hasyim

BNI Investigasi Bocornya Data Diri Nasabah yang Dipakai HRD untuk Daftar Pinjol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI buka suara perihal bocornya data pribadi seorang nasabahnya, Dewi Rahmawati. Perempuan berusia 25 tahun itu mengaku data pribadinya disalahgunakan oleh HRD PT CAS tempat dia pernah melamar kerja untuk membuka rekening pinjaman online (pinjol). Hal tersebut diketahui setelah korban membuka aplikasi wondr by BNI.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan atas adanya kasus tersebut, pihaknya langsung melakukan investigasi mendalam kepada nasabah. Menurut Royke, penyalahgunaan tersebut kemungkinan terjadi di rekening payroll awal nasabah yang difasilitasi perusahaan dan pihak staf HRD-nya lah yang melakukan penyalahgunaan data sehingga terjadi kasus tersebut.

"Jadi, bukan salah wondr-nya. Enggak ada isu mengenai wondr. Dari sisi security-nya sih sudah kuat. Isunya tuh dulu dia (nasabah) pernah buka rekening saja," ujar Royke saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024) kemarin.

Royke mengatakan, BNI berkomitmen serius dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjutinya. Sebagai bank milik negara, BNI juga berkomitmen memberikan layanan perbankan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan informasi berupa data diri pribadi terutama seperti NIK, KTP serta foto wajah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan banyak kasus korban tidak menyadari bahwa data pribadi mereka digunakan secara tidak benar, sehingga nasabah harus selalu berhati-hati bila ada yang meminta data diri sebagai dalih, misalnya saat melamar pekerjaan atau untuk kepentingan lain yang sebenarnya tidak relevan.

“Karena pada dasarnya mereka (korban) tidak mengetahui bahwa datanya digunakan oleh pihak tidak bertangungjawab, (biasanya terjerat) lebih kepada (sifat) kepolosan, termasuk melamar pekerjaan,” katanya dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 yang diikuti secara daring, Senin (8/7/2024).

Bahkan, dalam POJK/22 2023 tertulis dengan jelas perihal data kerahasiaan dan konsumen. Aturan ini bahkan telah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

"Dalam ketentuan tersebut kita mengatur bahwa PUJK (pelaku usaha jasa keuangan) wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen, termasuk mewajibkan persetujuan konsumen atas penggunaan data pribadi di luar tujuan awal," kata Friderica.

Dalam atauran tersebut, PUJK dilaranguntuk memberikan data konsumen ke pihak lain. PUJK juga dilarang menggunakan data pibadi konsumen yang telah mengakhiri penggunaan pelayanannnya, hingga larangan menggunakan data pribadi konsumen yang permohanan atas penggunaannya sempat ditolak.

“Jangan sampai misal kita ajukan kredit, dibilang ditolak, ternyata data kita digunakan oleh pihak lain,” tegas Friderica.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyesalkan adanya laporan oknum HRD yang menggunakan data pribadi seorang pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online. Darmadi meminta jajaran BNI memperkuat pengamanan aplikasi perbankan milik BNI dan mendeteksi apa kelemahan dari aplikasi wondr by BNI agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

" Kami minta supaya enggak meresahkan ya supaya nanti Pak Dirut bisa mendeteksi semua karena ini kan luar biasa. Ini saya lihat transaksinya, Pak!", ujar Darmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BNI dan BTN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI Evita Nursanty. Ia mengingatkan BNI untuk meningkatkan keamanan aplikasi perbankan yang ada. Sebab, pengamanan data perbankan sangat penting bagi masyarakat.

"Tingkatkan pengamanan security banking Bapak! Data Bapak! Karena yang tadi disampaikan teman saya itu memang terjadi. Suka enggak suka, kita enggak bisa menutup mata. Penipuan perbankan ini meningkat Pak," ucap Evita.