MASYARAKAT Indonesia, terutama para pakar ekonomi cukup terperangah ketika media merilis laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024.

Data itu menandakan bahwa sejak Mei hingga September 2024, Indonesia seakan ‘terpasung’ deflasi.

Menurut BPS, komoditas yang memberikan andil besar terhadap deflasi y-on-y pada September 2024 antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tomat, ikan segar, bensin, dan telepon seluler.

Perlu diakui, deflasi dapat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah sehingga mereka bisa mengalokasikan pengeluaran untuk barang lainnya.

Namun, deflasi yang berkepanjangan, selama lima bulan berturut-turut, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebab, secara teori ekonomi, deflasi biasanya dibaca sebagai isyarat segera melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom mengkhawatirkan, deflasi dapat dikuti langkah kalangan dunia usaha memperlambat produksi, akibat penurunan harga barang produksi.

Langkah tersebut dapat berujung pada kebijakan pengurangan gaji karyawan, bahkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, yang berarti peningkatan pengangguran.

Penurunan gaji dan PHK akan berdampak pada penurunan daya beli konsumen lebih rendah lagi. Padahal tingkat konsumsi menjadi faktor pemicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, melemahnya kegiatan produksi di sektor usaha biasanya dikuti dengan menurunnya minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

Selain itu, deflasi juga dapat meningkatkan rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk program kesejahteraan sosial untuk mengatasi melemahnya daya beli masyarakat.

Jadi, dalam skala tertentu, tren deflasi berkepanjangan dapat menimbulkan stagnasi, bahkan resesi ekonomi.

Deflasi tidak selalu negatif

Meskipun konsensus umum bahwa deflasi berdampak buruk bagi ekonomi suatu negara, penelitian ekonomi terbagi dalam memandang masalah ini.

Dalam makalah yang diterbitkan oleh The National Bureau of Economic Research (NBER) pada Februari 2004 (NBER Working Paper No. 10329), berjudul "Deflasi Baik Versus Deflasi Buruk: Pelajaran dari Era Standar Emas," penulis Michael Bordo, John Landon Lane, dan Angela Redish mempertimbangkan periode deflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman selama akhir abad ke-19.

Para peneliti itu mengklaim bahwa deflasi dapat menimbulkan dampak lebih positif daripada negatif.

Menurut para ekonom ini, deflasi yang baik terjadi ketika pasokan agregat barang melampaui permintaan agregat. Ini dapat menjadi hasil dari kemajuan teknologi atau peningkatan produktivitas.

Menurut mereka, deflasi yang buruk akan terjadi ketika permintaan agregat turun lebih cepat daripada pertumbuhan pasokan agregat apa pun.

Guncangan uang negatif, seperti yang terjadi selama Depresi Besar tahun 1930 di Amerika Serikat menciptakan deflasi yang "buruk".

Namun, ketika netralitas moneter dipertahankan meskipun terjadi guncangan moneter negatif, dampak deflasi dapat bersifat netral.

Para ekonom penganut ‘deflasi positif’ memandang deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat.

Dengan demikian, ancaman deflasi tidak selalu merupakan isyarat akan adanya stagnasi atau resesi ekonomi.

Bahkan, bagi mereka, dalam beberapa kasus, deflasi dapat menjadi hasil dari peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Pendapat tersebut tercermin dari publikasi tim peneliti di Bank of International Settlements (BIS). Pada Maret 2015, mereka menerbitkan "The Costs of Deflations: a Historical Perspective."

Dalam studi tersebut para peneliti itu menguji hubungan historis antara pertumbuhan output dan deflasi dalam sampel yang mencakup 140 tahun dan hingga 38 negara.

Mereka kemudian menyimpulkan bahwa hubungan tersebut secara statistik lemah atau tidak signifikan.

Memang, dalam beberapa konteks, deflasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Seperti para ekonom di NBER, para peneliti ini mengklaim bahwa deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat dan kelemahan ekonomi.

Namun, dalam beberapa kasus, deflasi dapat disebabkan oleh peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Ketika deflasi didorong oleh pasokan, harga tertekan tetapi Pendapatan dan output (seperti dalam PDB) meningkat. Hal ini dapat menciptakan situasi yang positif bagi perekonomian.

Penelitian BIS selanjutnya mengungkap bahwa deflasi harga aset dan deflasi harga perumahan lebih merusak perekonomian daripada kenaikan harga barang dan jasa konsumen.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini?

Mengikuti teori ekonomi, sangat wajar kalau kalangan para ekonom khawatir bahwa tren deflasi lima bulan terakhir memberikan sinyal negatif bagi perekonomian Indonesia.

Kekhawatiran tersebut diperkuat data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mengungkapkan ada 53.000 orang tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pihak Jaminan Sosial Kemnaker menjelaskan bahwa ada sebanyak 52.993 tenaga kerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024.

Lembaga itu merinci bahwa ada tiga provinsi dengan jumlah PHK terbesar, yaitu Jawa Tengah 14.767 tenaga kerja, Banten 9.114 tenaga kerja, dan DKI Jakarta 7.469 tenaga kerja.

Dari sisi sektor usaha, PHK terbesar terjadi di sektor industri pengolahan dengan jumlah PHK sebanyak 24.013 tenaga kerja, disusul sektor aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 tenaga kerja dan pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 3.997 tenaga kerja.

Data PHK tersebut memberikan sinyal sepertinya dunia usaha memang sudah terdampak deflasi.

Namun, dalam periode yang hampir bersamaan, investasi yang seharusnya melemah akibat deflasi, tetapi justru mengalami peningkatan.

Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi triwulan III (Juli–September) 2024 mencapai Rp 217,3 triliun, meningkat 6,3 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 211,1 triliun, meningkat 7,1 persen dari tahun sebelumnya.

Ia juga menyebut bahwa sektor investasi yang paling banyak adalah sektor pertambangan dan industri logam dasar, dengan angka investasi sebesar Rp 74,0 triliun.

Total realisasi investasi sebesar Rp 431,48 triliun atau meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan itu, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan terjadi peningkatan sebesar 22,5 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat, sektor hilirisasi menyumbang Rp 91,51 triliun atau 21,2 persen dari total realisasi triwulan tersebut.

Angka realisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan 26,15 persen dari total target investasi tahun 2024, tetapi juga menjadi wadah bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang.

Kementerian Investasi/BKPM juga menyebutkan pada semester I 2024, terdapat 2.411.350 proyek yang terdiri dari 2.206.932 proyek mikro dan 204.418 proyek kecil dengan nilai investasi sebesar Rp 127,0 triliun.

Peningkatan pertumbuhan pada sektor UMK juga telah melibatkan 4.696.618 orang yang mendapatkan lapangan pekerjaan dari proyek-proyek UMK tersebut.

Belajar dari kasus deflasi di Swiss

Pada awal 2015, Swis terancam deflasi dahsyat karena nilai franc yang melambung tinggi terhadap euro.

Krisis utang di negara-negara tetangga, dikombinasikan dengan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara Eropa Timur, telah mendorong kenaikan permintaan franc Swiss sebesar 15 persen oleh investor yang mencari tempat berlindung yang aman bagi mata uang mereka.

Menurut para ekonomi, apabila franc Swiss tetap 15 persen lebih kuat terhadap euro, maka harga barang (terutama barang-barang impor) akan turun atau mengalami deflasi sebanyak 15 persen juga.

Namun, pada Kamis, 15 Januari 2015, secara mengejutkan bank sentral Swiss menurunkan batas suku bunga atas yang telah diberlakukan pada mata uangnya selama lebih dari tiga tahun.

Suku bunga deposito berjangka, yang sudah negatif (-0.3 persen) diturunkan lagi menjadi -0,75 persen.

Meski deflasi dahsyat sempat bertahan selama tiga jam, langkah berani bank sentral Swiss terbukti mampu meredakan permintaan investor terhadap franc Swiss.

Alhasil, para ekonom yang sebelumnya memperkirakan ekonomi Swiss akan mengalami resesi karena hantaman deflasi dahsyat, akhirnya hanya bisa menepuk dahi mereka sendiri.

Sebab, setelah langkah berani bank sentral, ekonomi Swiss bukannya merosot, tapi sebaliknya tumbuh dan dapat menekan tingkat pengangguran sebesar 4,9 persen pada 2016.
Secara keseluruhan, negara tersebut mengalami peningkatan bersih dalam daya beli.

Selama kurun waktu sekitar lima tahun berikutnya, harga barang-barang konsumen turun di Swiss tanpa dampak negatif yang meluas pada ekonomi negara tersebut.

Fenomena tersebut menyebabkan sejumlah ekonom merevisi pendapat mereka tentang dampak buruk deflasi.

Deflasi biasanya dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi. Namun, hal ini tidak terjadi sama sekali di Swiss.

Apa yang hendak dilakukan pemerintah menghadapi tren deflasi selama lima bulan berturut-turut ini?

Tentu saja, jawabannya sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku bank sentral.

Namun, per 11 Oktober 2024 misalnya, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tercatat masing-masing pada level 6,69 persen, 6,79 persen, dan 6,84 persen.

Tingkat suku bunga demikian memang sangat mendukung aliran masuk modal asing. Namun, barangkali tingkat suku bunga tersebut tidak cukup kuat untuk meredam deflasi.

Secara normatif, bank sentral dapat menggunakan politik diskonto, yaitu kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank.

Kebijakan moneter ini bertujuan mendorong para pengusaha dan masyarakat untuk menarik tabungan dan melaksanakan kredit dari bank dan mengeluarkannya untuk dibelanjakan.

Pemerintah juga dapat membuat kebijakan fiskal dengan memberikan insentif pajak kepada industri atau proyek-proyek infrastruktur untuk merangsang produksi.

Selain itu, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal dengan cara mengurangi pajak atau meningkatkan belanja publik untuk merangsang pengeluaran masyarakat.

Lalu, langkah manakah yang diambil BI dan pemerintah Indonesia? Kita tunggu saja!

MASYARAKAT Indonesia, terutama para pakar ekonomi cukup terperangah ketika media merilis laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024.

Data itu menandakan bahwa sejak Mei hingga September 2024, Indonesia seakan ‘terpasung’ deflasi.

Menurut BPS, komoditas yang memberikan andil besar terhadap deflasi y-on-y pada September 2024 antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tomat, ikan segar, bensin, dan telepon seluler.

Perlu diakui, deflasi dapat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah sehingga mereka bisa mengalokasikan pengeluaran untuk barang lainnya.

Namun, deflasi yang berkepanjangan, selama lima bulan berturut-turut, bisa berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebab, secara teori ekonomi, deflasi biasanya dibaca sebagai isyarat segera melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom mengkhawatirkan, deflasi dapat dikuti langkah kalangan dunia usaha memperlambat produksi, akibat penurunan harga barang produksi.

Langkah tersebut dapat berujung pada kebijakan pengurangan gaji karyawan, bahkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, yang berarti peningkatan pengangguran.

Penurunan gaji dan PHK akan berdampak pada penurunan daya beli konsumen lebih rendah lagi. Padahal tingkat konsumsi menjadi faktor pemicu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, melemahnya kegiatan produksi di sektor usaha biasanya dikuti dengan menurunnya minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

Selain itu, deflasi juga dapat meningkatkan rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) karena pemerintah terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk program kesejahteraan sosial untuk mengatasi melemahnya daya beli masyarakat.

Jadi, dalam skala tertentu, tren deflasi berkepanjangan dapat menimbulkan stagnasi, bahkan resesi ekonomi.

Deflasi tidak selalu negatif

Meskipun konsensus umum bahwa deflasi berdampak buruk bagi ekonomi suatu negara, penelitian ekonomi terbagi dalam memandang masalah ini.

Dalam makalah yang diterbitkan oleh The National Bureau of Economic Research (NBER) pada Februari 2004 (NBER Working Paper No. 10329), berjudul "Deflasi Baik Versus Deflasi Buruk: Pelajaran dari Era Standar Emas," penulis Michael Bordo, John Landon Lane, dan Angela Redish mempertimbangkan periode deflasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman selama akhir abad ke-19.

Para peneliti itu mengklaim bahwa deflasi dapat menimbulkan dampak lebih positif daripada negatif.

Menurut para ekonom ini, deflasi yang baik terjadi ketika pasokan agregat barang melampaui permintaan agregat. Ini dapat menjadi hasil dari kemajuan teknologi atau peningkatan produktivitas.

Menurut mereka, deflasi yang buruk akan terjadi ketika permintaan agregat turun lebih cepat daripada pertumbuhan pasokan agregat apa pun.

Guncangan uang negatif, seperti yang terjadi selama Depresi Besar tahun 1930 di Amerika Serikat menciptakan deflasi yang "buruk".

Namun, ketika netralitas moneter dipertahankan meskipun terjadi guncangan moneter negatif, dampak deflasi dapat bersifat netral.

Para ekonom penganut ‘deflasi positif’ memandang deflasi tidak selalu merupakan tanda kekurangan permintaan agregat.

Dengan demikian, ancaman deflasi tidak selalu merupakan isyarat akan adanya stagnasi atau resesi ekonomi.

Bahkan, bagi mereka, dalam beberapa kasus, deflasi dapat menjadi hasil dari peningkatan pasokan dari peningkatan produktivitas, persaingan yang lebih besar di pasar barang, atau input yang lebih murah dan lebih melimpah, seperti tenaga kerja atau barang seperti minyak.

Pendapat tersebut tercermin dari publikasi tim peneliti di Bank of International Settlements (BIS). Pada Maret 2015, mereka menerbitkan "The Costs of Deflations: a Historical Perspective."

Jakarta -

PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong dua motor listrik barunya di pameran Indonesia Motorcycles Show atau IMOS 2024, yakni Honda ICON e: dan CUV e:. Namun, di kesempatan tersebut, mereka masih belum mengumumkan harga finalnya.

Sebagai catatan, Honda ICON e: dan CUV e: meluncur bersamaan di Indonesia bulan lalu. Meski sudah mulai dijual ke konsumen, kendaraan tersebut masih menggunakan harga perkiraan.

Honda ICON e: dibanderol di rentang harga Rp 28-32 juta termasuk charger. Nominal tersebut sudah berstatus on the road Jakarta.

Sementara Honda CUV e: dipasarkan di range harga Rp 53-57 juta (unit Rp 33-37 juta + dua unit baterai MPP e: seharga Rp 10 juta/baterai). Kemudian Honda CUV e: tipe RoadSync Duo ditawarkan di rentang Rp 57-61 juta (unit Rp 37-41 juta + dua unit baterai MPP e: seharga Rp 10 juta/unit baterai). Statusnya juga OTR Jakarta.

Honda ICON e: dan CUV e: di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Octavianus Dwi selaku Direktur Pemasaran PT AHM mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan hitung-hitungan soal harga Honda ICON e: dan CUV e: di Indonesia. Dia mengaku, penentuan angkanya sudah masuk babak final.

"Itu nanti segera diumumkan, ya. Kami masih ingin me-range dulu seperti yang disampaikan saat peluncuran. Nggak ada yang kami tunggu, tinggal kalkukasi dan memastikan proses-proses di perizinan Kemenperin dan sebagainya," ujar Octa saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Meski harganya belum fix, namun Octa memastikan, peminat Honda ICON e: dan CUV e: terus berdatangan. Ketika ditanya angka, dia belum bisa mengungkapnya.

"Sebenarnya sudah banyak yang pesan, tapi kami belum bisa declare ya. Baik ICON e: dan CUV e: sudah mulai ada permintaan," kata dia.

Sebagai catatan, Honda CUV e: dibekali motor listrik dengan tenaga 6 kW dan kecepatan maksimum 83 km/jam. Sementara baterainya diklaim punya jarak tempuh hingga 80,7 km.

Sementara Honda ICON e: menggendong motor listrik dengan tenaga 1,8 kW yang mampu melaju hingga 55 km/jam. Baterai yang tertanam pada dek bawah mampu membawa kendaraan melesat sejauh 53 km.

(sfn/lth)

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang pada Senin 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan empat kementerian untuk mengupaya penyelamatan perusahaan tekstil tersebut.

Kementerian yang dilibatkan yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Dia melanjutkan, pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mengusahakan agar operasional perusahaan tetap berjalan.

Menperin juga mengaku telah membahas tentang problematika yang dihadapi oleh perusahaan tekstil terbesar di ASEAN tersebut sekaligus menggali historical background-nya. Selain itu, ia menyinggung tentang langkah yang akan diambil, baik saat perusahaan menang kasasi atau kalah kasasi.

"Saya tadi sudah panggil Sritex pagi-pagi, jam 9.30. Saya sudah menggali terhadap historical backgroundnya seperti apa dan menggali langkah-langkah ke depan yang bisa kita ambil seperti apa. Jadi, kita sudah membahas kemungkinan kalau kasasi menang seperti apa dan kemungkinan kalau kasasi kalah seperti apa," kata Menperin beberapa waktu lalu.

"Dari dua kemungkinan tersebut pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja itu diselamatkan, bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK. Jadi, kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," katanya menambahkan.

Menperin menyebut, dari pembahasan yang dilangsungkan, langkah yang paling imediat yang harus betul-betul diambil yaitu membuat Sritex tetap bisa beroperasi dan mengeluarkan hasil produksinya dari pabrik. Menurutnya, ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik Sritex di pasar dunia.

Selain itu, Agus membahas tentang homologasi, yaitu persetujuan antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengedepankan apa yang sudah disepakati antara sritex dengan para kreditur, baik itu kreditur tier 1, 2, atau 3 dan memastikan tidak ada pembahasan bailout dalam pertemuan.

"Kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu. Dan saya kira, saya melihat bahwa mereka punya komitmen yang tinggi dan akan mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada di homologasi," ujar Menperin.

"Kita tidak bicara soal bailout atau yang lain-lain. Kalau permasalahan hukumnya di kasasi Sritex menang skemanya nanti seperti apa, kalau Sritex kalah kasasi hingga PK langkahnya akan berbeda nanti. Tetapi belum bisa saya sampaikan. Yang pasti pemerintah sudah siap dengan segala kemungkinan penyelesaian hukumnya, tapi kembali lagi bahwa saya berharap kepada homologasi," tuturnya.

Adapun keputusan kepailitan Sritex tertuang dalam putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Dalam kasus ini, pihak pemohon pailit menyebutkan bahwa Sritex lalai memenuhi kewajiban pembayarannya. Perusahaan tekstil yang telah beroperasi selama 36 tahun tersebut telah mengalami masalah keuangan sejak tahun lalu, ketika utang telah melampaui aset.

Sritex diketahui memiliki utang dengan total mencapai hampir USD1,6 miliar atau setara Rp25 triliun. Melansir laporan keuangan perusahaan, hingga 30 Juni 2024 Sritex memiliki utang sebesar USD1,6 miliar, yang terdiri dari utang jangka panjang sebesar USD1,47 miliar (Rp23 triliun) dan utang jangka pendek sebesar USD131,42 juta (Rp2 triliun).

Dari total utang tersebut, sekitar 51,8 persen merupakan utang bank, yakni mencapai USD810 juta atau setara Rp12,7 triliun, dengan dominasi utang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA sebesar USD82 juta atau sekitar Rp1,28 triliun.

Sritex mengungkapkan penyebab utamanya yang melilit perseroan yaitu turunnya penjualan di industri tekstil. Kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena adanya pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Alasan kedua yaitu lesunya industri tekstil terjadi karena banjir produk tekstil di China. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga, di mana produk-produk berharga lebih murah dan menyebar ke negara-negara yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.

Penyebab ketiga karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan tersebut dituding jadi biang kerok yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri sengsara.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah melarang ponsel iPhone 16 masuk Indonesia karena produsennya, Apple, belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang baru. Implikasinya, dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Adi Indrayanto menerangkan, ponsel tersebut tidak bisa dijual secara sah atau legal di Indonesia.

"Kalau ada yang pakai iPhone 16 menggunakan operator seluler lokal itu berarti ilegal, bisa disita pihak berwenang," katanya kepada Tempo, Jumat 1 November 2024.

Adi menambahkan, peminat bisa membeli ponsel tersebut di luar negeri lalu mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang ada padanya di Indonesia. Namun jika pemerintah tidak mengizinkan, gawai itu menjadi tidak berfungsi. "Kecuali pengguna menggunakan operator seluler dari luar atau roaming, itu menjadi nggak bermasalah," ujar Adi.

Cara tunggal agar iPhone 16 bisa dipakai di Indonesia adalah Apple harus memenuhi syarat sertifikasi TKDN 40 persen. Menurut Adi, perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, Amerika Serikat, itu sebelumnya punya sertifikat TKDN itu namun masa pakainya telah habis.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif sebelumnya mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI iPhone 16 yang dipasarkan di dalam negeri karena Apple belum berinvestasi lagi untuk sertifikasi TKDN. Dijelaskannya, terdapat tiga skema yang bisa dipilih produsen elektronik untuk memperoleh sertifikat TKDN.

Pertama, skema manufaktur, yakni perusahaan harus memproduksi barang di dalam negeri atau membangun pabrik. Cara yang kedua, perusahaan membuat aplikasi digital kemudian skor TKDN akan dihitung. Alternatif lain dengan inovasi atau riset yang dipiih Apple untuk membangun akademi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Tangerang, Sidoarjo, Batam, dan Bali. "Nah, yang di Bali ini belum terealisasikan,” ujarnya Kamis, 31 Oktober 2024.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan ada persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Menurut dia, realisasi investasi dari Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen Rp 1,71 triliun. Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen sehingga iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam tulisan ini.

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation kembali membuka PFpreneur, yakni program pendampingan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada 2023, sebanyak 153 UMKM terpilih menjadi mitra binaan, dan pada 2024, jumlahnya akan naik dua kali lipat.

Melalui program ini, Pertamina mengembangkan kewirausahaan perempuan berbasis pengelolaan usaha modern dan berdaya saing. Selama empat tahun, PFpreneur memberikan pelatihan kepada lebih dari 4 ribu pengusaha perempuan atau womenpreneur, yang bergerak di bidang kerajinan, fesyen, dan kuliner.

Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari menyampaikan bahwa selain membina wirausaha, PFpreneur turut membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

"Didukung oleh ekosistem pembinaan UMKM Pertamina, program ini akan dimulai dari proses seleksi, inkubasi bisnis hingga pemberian stimulan bantuan permodalan dan partisipasi dalam pameran serta dukungan berkelanjutan dalam bentuk publikasi dan pembinaan," ujar Agus.

Vice President Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PFpreneur merupakan bagian dari pembinaan UMKM Pertamina secara terstruktur, berjenjang dan terintegrasi guna mendukung keberkelanjutan.

"Keberlanjutan pendampingan kami lakukan sehingga binaan PFpreneur dapat mengikuti kelas pembinaan lanjutan UMK Academy, dengan kurikulum Go Modern, Go Online, Go Digital, Go Global serta Go Green secara intens selama 6 bulan, agar dapat naik kelas ke jenjang lebih tinggi, memperoleh akses pameran nasional hingga internasional serta e-katalog SMEXPO. Dengan demikian, produk mereka semakin dikenal dan berdampak pada pendapatannya," papar Fadjar.

Hingga saat ini, tak sedikit mitra binaan PFpreneur yang telah memetik manfaat program. Misalnya, Agrominafiber Handicraft & Home Decor asal Kebumen yang mengubah limbah pohon pisang dan enceng gondok menjadi produk kerajinan dan dekorasi rumah. Pada gelaran INACRAFT, Agrominafiber menerima pesanan ribuan kap lampu dari Argentina.

Ada juga Bananania, produk makanan berbahan dasar pisang yang memiliki beragam olahan, mulai keripik sampai tepung. Banania dibuat tanpa pewarna dan tanpa pengawet, dan sudah memiliki izin BPOM, serta sertifikasi halal, HAKI dan HACCP. Saat ini, Bananania telah bekerja sama dengan marketplace Kanada, Archipelago, melalui ajang Trade Expo Indonesia 2024.

Sementara, Imago Raw Honey, produk superfood berbahan madu murni yang dikemas eksklusif, memperoleh pembeli potensial dari Bangladesh dan Mesir yang memesan ribuan paket pada Temu Bisnis Pertamina SMEXPO 2024.

Pemilik Imago Raw Honey, Shinta Aviyani, mengakui bahwa kiprah usahanya didukung penuh oleh Pertamina melalui program PFpreneur.

"Dari program tersebut, kami memperoleh pelatihan dan pendampingan yang mampu menguatkan fondasi kami sebagai UMKM untuk bersaing di pasar lokal, nasional, hingga internasional. Dengan begitu, kami bisa percaya diri untuk tampil dan menjajakan produk kami di depan buyer pada pameran-pameran ataupun business matching," ujar Shinta.

PFpreneur 2024 dibuka mulai pada 2-24 November 2024 di laman resmi pertaminafoundation.org. Adapun syarat utamanya adalah wirausaha perempuan Indonesia berusia minimal 18 tahun.

Syarat selanjutnya, usaha yang dimiliki telah berjalan minimal 6 bulan dan bergerak di bidang kerajinan, fesyen, kuliner, dan pertanian. Bidang pertanian itu menjadi kategori terbaru dalam program PFpreneur, mencakup usaha sayuran organik, sayuran hidroponik, bibit tanaman, alat pertanian, dan tanaman hias.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Timah Tbk. (TINS) mengantongi laba bersih Rp908,78 miliar sepanjang Januari-September 2024 sejalan dengan moncernya pendapatan perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, pendapatan TINS tercatat naik 29,43% year-on-year (YoY) dari Rp6,37 triliun menjadi Rp8,25 triliun per kuartal III/2024.

Manajemen TINS menyampaikan kenaikan pendapatan terjadi di tengah kenaikan harga jual rata-rata logam timah sebesar 15% dari US$27.017 per ton pada 9 bulan 2023 menjadi US$31.183 per ton sepanjang Januari-September 2024.

Di sisi operasional, TINS membukukan kenaikan volume produksi bijih timah dan logam timah yang berimbas terhhadap kenaikan volume penjualan.

Sampai dengan kuartal III-2024, TINS mencatat produksi bijih timah sebesar 15.189 ton atau naik 36% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya 11.201 ton. Adapun, produksi logam naik 25% YoY menjadi 14.440 ton dari 11.540 ton.

Sementara itu, volume penjualan logam timah naik 21% menjadi 13.441 ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11.100 ton.

“Faktor peningkatan produksi pada kuartal III/2024 dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya penambahan jumlah unit tambang darat, pembukaan lokasi baru, jumlah kapal isap produksi dan ponton isap produksi yang beroperasi, sehingga secara bertahap memperbaiki kinerja operasi produksi perseroan,” papar manajamen TINS dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Dalam 9 bulan 2024, TINS mencatatkan ekspor timah sebesar 91% dengan negara tujuan ekspor utama meliputi Singapura 16%, Korea Selatan 15%, India 11%, Jepang 10%, Amerika Serikat 9%, dan Belanda 8%.

Di sisi lain, harga pokok pendapatan TINS naik sebesar 4,5% YoY dari Rp5,79 triliun menjadi Rp6,05 triliun pada 9 bulan 2024. Dengan demikian, TINS membukukan laba usaha sebesar Rp1,42 triliun dan EBITDA sebesar Rp2,08 triliun atau melonjak 194% dari 9 bulan 2023.

“Sampai dengan September 2024, perseroan berhasil mencatatkan laba positif sebesar Rp908,81 miliar atau 169% dari target yang sudah ditentukan,” imbuhnya.

Laba bersih TINS itu berbalik positif dari rugi bersih Rp87,45 miliar pada Januari-September 2023. Alhasil, laba per saham TINS meningkat dari minus Rp12 menjadi Rp122.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada rencana investor asal Taiwan yang bergerak di bidang tekstil untuk merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menerima lawatan dari 15 investor asing yang tergabung dalam Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (1/11/2024).

“Mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia, karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta,” ungkapnya.

Rencana tersebut akan terkabul, namun hanya apabila pemerintah memenuhi prasyarat dari para pengusaha tersebut.

Pasalnya ke-15 investor, salah satunya Formosa Taffeta Co., mengusulkan empat kondisi sebelum memindahkan usahanya ke Tanah Air.

Pertama, terkait dengan pembelian tanah yang lebih mudah. Airlangga mendorong pengusaha tekstil tersebut untuk memindahkan pabriknya ke kawasan industri. Bila lahan di luar kawasan tersebut, akan membutuhkan waktu lebih lama dalam pengurusan izin amdal.

Kedua, energi hijau. Airlangga menyebutkan pemerintah perlu mengadakan energi hijau yang lebih massif karena industri tekstil tersebut mengacu pada standar ESG. Untuk wilayah Jawa Barat, pemerintah telah memiliki beragam sumber energi hijau mulai dari air, solar floating, dan gas.

Ketiga, para pengusaha meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyediakan harga gas yang baik dan terjangkau.

“Tadi mereka mengeluh ada beberapa gas yang harganya terlalu tinggi, di atas US$12 per MMBTU. Saya katakan kalau harga rata-rata US$9 per MMBTU. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN,” tuturnya.

Keempat, mengenai pasar ekspor Indonesia. Airlangga menuturkan bahwa pengusaha tersebut selama ini mendapatkan keuntungan dari investasi di China dan Vietnam.

Sementara Vietnam memiliki keuntungan dalam ekspor ke ranah Eropa karena telah memiliki perjanjian mengenai Free Trade Agreement (FTA).

Indonesia, saat ini masih memperjuangkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Comprehensive and Progressive Agreement to Trans Pacific Partnership (CPTPP).

“Dengan adanya IEU-CEPA dan CPTPP, maka membuka pasar dengan biaya masuknya nol. Sedangkan Indonesia sekarang dengan Eropa masih 16%-20%,” lanjutnya.

Bahkan menurut Airlangga, bila Indonesia telah memiliki sederet perjanjian tersebut, tidak menutup para investor tersebut juga akan melakukan relokasi pabriknya dari Vietnam ke Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sederet manufaktur besar mendirikan usahanya di Vietnam. Bahkan di saat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur sejumlah negara mengalami kontraksi, Vietnam tetap akselerasi.

“Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan,” ujar Airlangga.

Meski demikian, Airlangga menekankan bahwa para investor tersebut melakukan relokasi dan berorientasi ekspor.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir bercerita soal angan-angannya membuat PT Indofarma (Persero) Tbk menjadi perusahaan farmasi yang fokus memproduksi obat herbal. Menurutnya, rencana itu ada di peta jalan Kementerian BUMN.

“Cuma sayangnya, ya kembali, kalau good corporate governance-nya dilanggar, ya cita-cita itu tidak bisa jadi kenyataan,” ujar Erick kepada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jumat, 1 November 2024.

Erick menilai, sebenarnya obat-obatan herbal dari Indonesia memiliki potensi yang besar. Bahkan, tidak kalah dari beberapa negara produsen obat herbal terkemuka seperti Cina dan India. Ia melihat obat-obatan herbal menjadi salah satu alternatif pengobatan yang diminati di dunia.

Rencana itu batal lantaran Indofarma terjerat sejumlah permasalahan. Seperti diketahui, permasalahan BUMN farmasi tersebut tercium usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

Indofarma diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp 124,9 miliar. BPK juga menemukan indikasi kerugian negara hingga total Rp 371,83 miliar dari kegiatan Indofarma selama 2020 hingga semester I 2023. Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024.

Kondisi itu membuat Erick mengaku beralih fokus menjadi penyehatan BUMN tersebut. Erick menekankan pentingnya proses check and balance untuk memastikan kelangsungan usaha. Menurutnya, tidak mungkin pegawasan BUMN hanya dilakukan oleh Kementerian. Ia menginginkan agar pihak swasta maupun partner strategis dan partner keuangan bisa ikut membantu. “Saya rasa (check and balance), itu yang menjadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hai ini dan ke depan,” ujarnya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Erick menegaskan bahwa tidak akan pandang bulu. “Kita periksa dan kita ambil siapa pun yang melakukan fraud atau penipuan-penipuan,” kata dia.

JAKARTA - Jakarta kembali catatkan inflasi sebesar 0,03% di Oktober 2024. Tekanan inflasi bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Meski demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank DKI Jakarta , Arlyana Abubakar mengatakan, inflasi yang terjadi jauh lebih rendah di bandingkan sebelumnya, yaitu 1,70%. Artinya kata Arlyana, inflasi ini masih terkendali dan lebih rendah dari nasional sebesar 1,71%.

?Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau,? kata Arlyana dalam siaran persnya, Jumat (1/11/2024)

Terlepas dari, kelompok transportasi yang sebelumnya menjadi penyebab inflasi, kini mengalami deflasi. Sementara inflasi tertinggi bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas global.

Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), dengan sumbangan inflasi sebesar 0,03%, utamanya didorong oleh kenaikan upah tukang bukan mandor.

Di sisi lain, kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga livebird di tingkat peternak. ?Sementara itu, kenaikan harga kopi bubuk didorong oleh harga kopi global yang meningkat dipengaruhi oleh kondisi cuaca panas dan kekeringan yang melanda sejumlah negara produsen,? tambah Arlyana.

Sedangkan terjadinya deflasi terutama dipengaruhi oleh penurunan tarif transportasi udara dan harga bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM nonsubsidi baik Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Sementara untuk menekan tingginya inflasi, TPID Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi, antara lain seperti program sembako murah dan pangan bersubsidi di berbagai wilayah Jakarta serta bazar pangan murah yang menjangkau daerah terluar Kepulauan Seribu yaitu Pulau Sabira.

Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Food Station dengan PT Sentral Retailindo dan PT Mitra Jembrana (Bali), Penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID untuk pengendalian inflasi jelang akhir tahun; serta Rapat Koordinasi TPID mingguan dalam rangka pemantauan stok dan harga.

?Ke depan, sinergi TPID DKI Jakarta akan terus diperkuat untuk memastikan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dapat berjalan baik dan efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),? tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Israel menyetujui anggaran 2025 untuk membuka jalan bagi peningkatan belanja pertahanan dan pajak yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam prioritas sejak dimulainya perang dengan Hamas lebih dari setahun yang lalu.

Konflik di Gaza dan konflik melawan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya ketegangan dengan Iran, telah melemahkan perekonomian dan keuangan Israel dan memaksa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk fokus mengendalikan defisit anggaran.

“Tidak ada perekonomian tanpa batas. Jika Anda memberi ke satu tempat, sayangnya Anda harus mengambil dari tempat lain," kata Netanyahu menjelang debat kabinet mengenai anggaran dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (2/11/2024).

Rencana pengeluaran sebesar 607 miliar shekel atau US$163 miliar selanjutnya akan diajukan ke parlemen Israel, atau Knesset, untuk disetujui. Koalisi yang berkuasa harus meloloskannya pada akhir Maret atau berdasarkan hukum, mandatnya akan dihentikan.

Target defisit fiskal tahun depan telah ditetapkan sebesar 4,3% dari produk domestik bruto. Belanja pertahanan akan menjadi belanja terbesar, dengan total 117 miliar shekel.

Angka tersebut serupa dengan angka tahun lalu, tetapi 80% lebih tinggi dibandingkan dengan rencana sebelum perang pada tahun 2024. Perkiraan pendapatan pemerintah tahun depan adalah 497 miliar shekel.

Beberapa pemimpin oposisi mengkritik anggaran tersebut dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk menenangkan anggota koalisi sayap kanan Netanyahu dengan mempertahankan pengeluaran untuk tujuan keagamaan dan nasionalis yang tidak banyak mendorong pertumbuhan.

Dalam pertemuan semalam yang berakhir dengan pemungutan suara, beberapa menteri kabinet juga menyuarakan penolakan. Suara penolakan paling signifikan di antara mereka adalah Menteri Keamanan Nasional garis keras, Itamar Ben Gvir, yang melihat tuntutannya untuk memberikan tunjangan yang tinggi kepada polisi ditolak.

Partainya yang beranggotakan enam orang akan memberikan suara menentang anggaran di parlemen, katanya, meskipun usulan tersebut dapat disahkan tanpa mereka.

Setelah pemungutan suara, Netanyahu mengatakan pengeluaran pertahanan kemungkinan akan menjadi lebih besar. Perdana menteri mengutip komite yang ditunjuk untuk menentukan kebutuhan militer Israel di masa depan, yang akan mengambil kesimpulan pada bulan Desember.

“Kami mungkin dapat menambahkan hal-hal tersebut ke dalam anggaran – sebelum persetujuan akhir – atau jika perlu kami akan merevisinya,” katanya.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa jika anggaran pertahanan perlu diperbesar, hal itu akan dilakukan sambil mempertahankan tanggung jawab fiskal, menjamin kredibilitas Israel di seluruh pasar.

Israel telah diturunkan peringkatnya beberapa kali sejak konflik dimulai, meskipun peringkatnya tetap bertahan di kisaran layak investasi.

Paket penyesuaian fiskal berjumlah 37 miliar shekel, 2% dari PDB, juga disetujui dan sebagian besar mencakup perpajakan baru serta beberapa pemotongan belanja.

Salah satu pilar utamanya adalah adanya pungutan baru terhadap perusahaan swasta yang memilih tidak membagikan dividen untuk menghindari pajak.

Pajak sebesar 2% akan dikenakan atas keuntungan tersebut, meskipunnantinya disimpan di perusahaan induk dan diinvestasikan dalam keuangan dan real estat, bukan dalam aktivitas perusahaan nyata.

Batasan pajak penghasilan tidak akan disesuaikan lebih tinggi seiring dengan inflasi – yang berarti banyak pekerja mungkin akan mengalami penurunan pendapatan riil setelah pajak. Manfaat pajak atas pensiun dan penarikan akan dipersempit atau dibekukan. Pajak sebesar 2% akan dikenakan pada individu dengan pendapatan tahunan lebih dari 700.000 shekel.

Untuk menghindari pembekuan tunjangan kesejahteraan, masyarakat akan dikenakan iuran yang lebih besar kepada Lembaga Perasuransian Nasional.

Banyak dari langkah-langkah ini akan semakin membebani kelas menengah, yang dianggap menanggung beban konflik terberat dari sudut pandang keuangan.

Namun, Smotrich berpendapat bahwa proposal anggaran yang rumit dan menantang telah disetujui, yang akan mendukung upaya militer di garis depan dan dalam negeri.

Awal pekan ini, dia mengatakan anggaran tersebut kurang melakukan reformasi dan berkonsentrasi pada serangkaian tindakan yang bertujuan menurunkan target defisit dan rasio utang jangka panjang terhadap PDB.

Smotrich mengatakan dia berharap pertempuran di Lebanon berakhir tahun ini dan menggambarkan operasi militer di Gaza tidak lagi mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terhadap Israel. “Tahun depan akan menjadi tahun keluar dari perang,” katanya.

Namun, pengeluaran pertahanan sekitar 6% dari PDB akan mencerminkan prioritas baru Israel dalam memerangi militan yang didukung Iran di beberapa negara dan di wilayah Palestina. Angka tersebut jauh di atas angka 4,2% pada tahun 2022 dan rata-rata OECD sebesar 1,7%.

Sebanyak 4,1 miliar shekel akan dialokasikan untuk dana koalisi yang kontroversial, bantuan politik kepada partai-partai koalisi yang berkuasa yang sering dialihkan untuk tujuan keagamaan dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Benny Gantz, seorang pemimpin oposisi yang bergabung dengan pemerintahan Netanyahu setelah perang dimulai dan mengundurkan diri pada bulan Juni, mengatakan dana ini semata-mata dimaksudkan untuk kelangsungan politik Netanyahu dan koalisi. “Siapa pun yang mendukung anggaran ini, sungguh memalukan,” katanya di X.

Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

(fdl/fdl)