Subsidi energi diperkirakan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan, baik dari harga, lifting minyak, nilai tukar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal meningkat pada tahun 2024 ini.

“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan, baik dari harga dan lifting minyak serta nilai tukar,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Hingga sejauh ini, pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp155,7 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, yang di antaranya digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter dan LPG 3 kilogram sebanyak 3,36 juta kilogram.

Menkeu menyebutkan belanja untuk subsidi dan kompensasi energi, yang meningkat lantaran depresiasi nilai tukar rupiah, berdampak pada peningkatan belanja negara. Belanja negara pada semester I-2024 tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun.

“Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil meski terjadi perubahan parameter, ini menyebabkan APBN yang harus menanggung bebannya,” ujar Menkeu.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan penyaluran subsidi energi pada 2024 memang lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2021 sebelum harga minyak mentah melonjak. Di samping itu, juga ada pengaruh dari pergerakan kurs rupiah dan volume penyaluran.

Kendati begitu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) disebut masih masuk dalam rentang prediksi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita belum terlalu mendapat tekanan dari sisi ICP, tapi dari sisi kurs kita mulai menampakkan tekanan untuk subsidi ini,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (27/6).

Isa mengatakan Kemenkeu masih terus memantau pergerakan harga minyak untuk menentukan penyaluran subsidi energi. Pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR dalam menentukan subsidi agar dapat fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Paris: Partai sayap kanan Prancis, National Rally berada di posisi ketiga dalam putaran kedua pemungutan suara dalam pemilihan parlemen. Tidak ada hasil dominan, membuat partai hasil berkoalisi jika ingin berkuasa penuh.

Partai sayap kanan Marine Le Pen diperkirakan akan muncul sebagai kekuatan dominan dalam politik Prancis menyusul keputusan Presiden Emmanuel Macron untuk mengadakan pemilihan dadakan.

Namun, koalisi New Popular Front (NPF) yang berhaluan sayap kiri diperkirakan akan memenangkan kursi terbanyak mencapai 182 dalam putaran kedua pemungutan suara pemilihan parlemen.
“Kelompok sentris Presiden Emmanuel Macron, Ensemble, diperkirakan akan memenangkan 163 kursi dengan National Rally (RN) di posisi ketiga dengan perkiraan 143 kursi,” menurut BFM TV, seperti dikutip Mers, Senin 8 Juli 2024.

Setelah RN muncul dari putaran pertama pemungutan suara sebagai partai yang unggul, partai-partai berhaluan tengah dan kiri sepakat untuk menarik 221 kandidat, termasuk 83 dari kubu Presiden Macron dan 132 dari NPF, untuk menghindari putaran ketiga.

Le Pen mengatakan, “kemenangan RN hanya tertunda”. Le Pen menambahkan bahwa ia "melihat benih-benih kemenangan di masa mendatang dalam hasil hari ini".

Ia juga menggambarkan posisi Macron sebagai "tidak dapat dipertahankan".

Jordan Bardella, presiden National Rally, mengatakan, "Kita telah dilemparkan ke dalam pelukan kaum ekstrem kiri dan Jean-Luc Melenchon."

Ia mengatakan koalisi yang dibentuk sebagai respons atas keberhasilan RN di putaran pertama telah "melumpuhkan" sistem politik Prancis dan Macron telah "mendorong negara itu menuju ketidakpastian dan ketidakstabilan".

"Saya tahu berapa banyak juta orang Prancis yang pasti frustrasi," tambah Bardella.

Kantor Macron mengatakan, "Presiden, sebagai penjamin lembaga kami, akan menghormati pilihan rakyat Prancis."

Dikatakan pula bahwa ia sedang menganalisis hasil tersebut dan menunggu gambaran lengkapnya.

(FJR)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan melanjutkan program kebijakan harga gas bumi tertentu ( HGBT ) atau harga gas murah di bawah USD6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri.

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor," jelas Airlangga usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).



Sebagaimana diketahui, kebijakan HGBT sebesar USD6 per MMBTU ini secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri. Adapun tujuh kelompok industri itu adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

JAKARTA, KOMPAS.com – Lonjakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 persen, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap penjualan sepeda motor di dalam negeri, khususnya pada industri pembiayaan.

Kondisi tersebut diprediksi akan membuat besaran cicilan kendaraan mengalami kenaikan lantaran terjadi peningkatan bunga pinjaman pada debitur.

Meski begitu, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia diklaim belum berpengaruh pada meningkatnya bunga pinjaman sampai besaran angsuran, khususnya bagi konsumen yang melakukan kredit motor Honda.

“Tidak kepada semua konsumen langsung. Kita harus melihat kasusnya, tidak mungkin setiap BI Rate meningkat angsuran meningkat,” ujar Siswadi, Chief Executive Officer FIFGROUP di Jakarta (8/7/2024).

“Kita punya daya tahan, arahan dari Astra harus punya resilience. Setiap kita punya keputusan menaikkan suku bunga dalam rangka pinjaman kepada konsumen, sudah melalui banyak pertimbangan, bukan satu-satunya hanya dari BI Rate,” kata dia.

Sebagai informasi, FIFGROUP mengalami pertumbuhan nilai penyaluran pembiayaan pada tahun 2023, yang mencapai Rp 42,3 triliun.

Capaian ini naik sebesar 20,7 persen (secara yoy/year on year) dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp 35,1 triliun.

Sedangkan angka Non-Performing Finance (NPF) Perseroan pada tahun 2023 mencapai 0,98 persen.

BEKASI, KOMPAS.com - Mahasiswa dan pedagang Pasar Kranji melakukan aksi unjuk rasa menuntut kelanjutan pembangunan Pasar Kranji yang mangkrak selama lima tahun.

Salah satu pedagang Pasar Kranji, Ahmad Supendi (55), meminta Pemerintah Kota Bekasi memutuskan kontrak PT Annisa Bintang Blitar (ABB) selalu pemenang lelang proyek.

"Pemkot Bekasi segera putus kontrak PT ABB dan bongkar seng yang mengganggu aktivitas lalu lintas jalan serta pedagang," ujar Ahmad di depan Balai Kota Bekasi, Senin (8/7/2024).

Ahmad memandang PT ABB tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun Pasar Kranji. Selain itu, ia mempertanyakan kesanggupan PT ABB meneruskan proyek ini setelah direktur mereka ditangkap Kejaksaan Negeri karena terjerat kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dilaporkan mitranya.

"Direktur PT ABB sudah jadi tersangka, artinya mereka sudah tidak sanggup dong, makanya sekarang putus hubungan kerja sama," tambah Ahmad.

Ahmad menjelaskan, dalam kontrak disepakati pembangunan berlangsung selama 2 tahun atau sejak 27 Desember 2019. Namun, hingga kini belum ada bangunan memadai.

Menurut Ahmad, pedagang cukup bersemangat menyambut revitalisasi Pasar Kranji. Hal ini terlihat dari sejumlah pedagang yang sudah melakukan pembayaran uang muka atau down payment (DP) untuk lapak atau kios dan sudah terkumpul sekitar Rp 23 miliar.

"Artinya pedagang percaya. Misalkan Rp 23 miliar kita bangun, otomatis presentase pembangunan 25 persen. Tetapi ini sampai sekarang belum ada bangunan untuk pedagang," kata Ahmad.

Selain itu, penarikan uang dari pedagang jumlahnya cukup variatif, yakni mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Menurut Ahmad, pembayaran DP dilengkapi bukti kuitansi.

Lima tahun berselang, kata Ahmad, pedagang di Pasar Kranji yang semula berjumlah 1.800 pedagang, kini tersisa 900 pedagang saja.

"(Tinggal) 900. Alasan bertahan, mereka mau kemana lagi? Melanjutkan hidup saja," ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, saat ini pedagang menempati tempat penampungan sementara karena bangunan Pasar Kranji sudah dirobohkan.

"Tempat penampungan sementara, yang tadinya mereka di kios lama ukuran 3x3 meter, sekarang jadi 1,5x3 meter," ujar Ahmad.

Ahmad juga bingung, mengapa dari empat pasar di Kota Bekasi yang sedang direvitalisasi, hanya Pasar Kranji yang bermasalah.

Pihak Pemkot yang menemui massa aksi, yakni Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi Romi Payan, belum bisa memutuskan terkait tuntutan pedagang.

"Demo ini keputusannya setelah sertijab Kepala Dinas (dilakukan) Rabu atau Kamis, akan melakukan audiensi pedagang," ujar Romi Payana.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Polres Lampung Tengah telah berhasil mengamankan empat senjata api ilegal yang dimiliki oleh Muhammad Saleh Mukadam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah.

Penangkapan ini dilakukan setelah kejadian pada sebuah pesta pernikahan di Kampung Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, pada Sabtu, 6 Juli 2024.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit, menyatakan bahwa keempat senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang sah.

"Dari hasil pemeriksaan, kami tidak menemukan adanya surat-surat resmi yang mengindikasikan legalitas kepemilikan senjata-senjata ini. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kepemilikan senjata-senjata ini ilegal," ujar AKBP Andik Purnomo Sigit.

Senjata-senjata api ilegal yang disita termasuk senjata otomatis dari pabrikan, yang diduga digunakan dalam acara pesta pernikahan adat. Namun, polisi masih terus menyelidiki kemungkinan penggunaan lain dari senjata-senjata ini.

Berikut adalah rincian barang bukti yang berhasil disita dari hasil penggeledahan:

AKBP Andik, juga menjelaskan penggeledahan dilakukan di tiga lokasi.

"Seluruh barang bukti tersebut didapat dari hasil olah TKP, Tim gabungan menggeledah 3 rumah, di antaranya satu rumah tersangka di Dusun I Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya dan satu rumah MSM di Jalan Cempaka Margorejo Metro Selatan Kota Metro, serta satu rumah milik SW warga Bumi Nabung Timur," terangnya.

Atas hal tersebut, Mukadam dikenai Pasal 359 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (Cha/Put)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kinerja industri perbankan Indonesia per Mei 2024 menunjukkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan ditopang dengan permodalan alias Capital Adequacy Ratio atau CAR yaitu sebesar 26,22% pada Mei 2024, naik dari April 2024 yang mencapai 25,97%.

Selain itu, profitabilitas perbankan terjaga Return on Asset (ROA) berada di level 2,56% dari sebelumnya 2,51% dan net interest margin 2,56% stabil seperti posisi April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dari sisi kinerja intermediasi pada Mei 2024, kredit masih tetap tumbuh dobel digit sebesar 12,15% yoy mencapai Rp 7.376 triliun, dari sebelumnya Rp 7.311 triliun pada Mei 2024.

"Penyaluran kredit yang cukup signifikan melanjutkan pertumbuhan kredit sejak periode-periode sebelumnya, searah dengan target pertumbuhan 2024 ini. Tren pertumbuhan kredit yang baik ini menunjukkan kinerja perbankan yang baik dan bukti dukungan perbankan untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Dian saat RDK Bulanan Juni 2024, Senin (8/7).

Sejalan dengan itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 8,63% yoy yang mencapai Rp 8.699 triliun dengan giro pertumbuhan terbesar yaitu 15,53% yoy. Likuiditas industri perbankan pada Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat seiring kebijakan bank sentral AS yang mempertahankan higher for longer,” ujarnya.

Kemudian, kualitas kredit terjaga dengan NPL gross pada Mei 2024 mencapai 2,34% dibanding April 2,33% dan NPL net mencapai level 0,79% dari sebelumnya 0,81%.

Selanjutnya, loan at risk mengalami penurunan 10,75% pada Mei 2024, dari sebelumnya April 2024 di level 11,04% dan Mei 2023 mencapai 13,38%.

Adapun NPL gross untuk UMKM Mei 2024 tercatat stabil 4,27% dari angka sebelumnya 4,26%, sejalan dengan penurunan LAR UMKM mengalami penurunan 13,83% dari April 2024 sebesar 14,29%.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Reny Yanita, mengatakan bongkar pasang regulasi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 membuat ketidakpastian iklim investasi industri petrokimia. Imbasnya target investasi USD 31,4 miliar di tahun 2030 tidak tercapai.

"Terkait perubahan ini dampaknya adalah menurunnya minat investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi ini. Termasuk ada beberapa perusahanan yang sudah merencanakan mungkin dia melihat kembali apakah akan lanjut atau tidak," kata Reny dalam diskusi media di kantornya, Senin (8/7).

Sebanyak USD 31,4 miliar tersebut terdiri dari enam proyek. Pertama adalah PT Chandra Asri Perkasa dengan total investasi USD 5 miliar dengan target beroperasi 2029. Kemudian ada PT Lotte Chemical Indonesia dengan nilai investasi USD 4 miliar dan target operasi 2025. Ketiga adalah PT Sulfindo Adiusaha dengan nilai investasi USD 193 juta, belum ditetapkan target operasinya.

Kemudian keempat ada Pertamina–Polytama Propindo 2 dengan investasi USD 332 juta dan target beroperasi 2027. Kelima ada Proyek Olefin TPPI Tuban dengan investasi USD 3,9 miliar dan target beroperasi 2028. Terakhir adalah PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) (Proyek GRR Tuban) dengan target investasi kisaran USD 16,5-18 miliar, dan target beroperasi 2030.

Dari keenam proyek tersebut, Reny memastikan hanya proyek milik Lotte dan Pertamina-Polytama Propindo 2 saja yang sudah pasti merealisasikan investasinya. Nilai investasi Lotte tetap sesuai rencana di USD 4 miliar, dan untuk Pertamina-Polytama Propindo 2 naik jadi USD 500 juta.

Dengan kepastian dua proyek tersebut, ada USD 27 miliar rencana investasi di sektor industri petrokimia yang berpotensi hilang.

"Yang sangat besar Chandra Asri. Ada beberapa produk yg dihasilkan dengan nilai investasi hampir Rp 63,1 triliun. Ini memang target baru 2029 (beroperasi). Jadi melihat kebijakan (Permendag)yang saat ini mungkuin investor akan melihat kembali. Tapi yang dari target USD 31,4 miliar tahun 2030 akan banyak terkoreksi," kata Reny.

Ketua Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengatakan selain regulasi yang plin-plan, faktor infrastruktur juga menjadi kendala seretnya realisasi investasi industri petrokimia di dalam negeri.

Fajar menjelaskan industri petrokimia biasanya dibangun di pinggir laut dengan kedalaman pantai lebih dari 10 meter. Hal ini karena pengambilan bahan baku dilakukan di laut dalam menggunakan kapal.

"Kalau pantai-pantai di Jawa yang dalamnya 10 meter sedikit. Hanya di Cirebon, Tuban, dan Gresik. Yang lain dangkal semua. Priok sudah jadi pelabuhan sehingga tanahnya mahal," kata Fajar.

Selain kedalaman laut, infrastruktur jalan juga seringkali jadi kendala. Fajar mencontohkan, saat ini di kawasan di Cilegon sudah terlalu ramai dan penuh sehingga butuh pembangunan jalan baru dan kawasn industri baru.

"Jadi kalau enggak cepat-cepat investasi tidak akan ada di sana padahal secara infrastruktur pelabuhan adanya di sana," kata Fajar.

Faktor terakhir adalah masalah distribusi logistik. Inaplas berharap proyek double-double track Jawa segera dirampungkan.

"Kalau mengandalkan jalan darat agak susah. Kita mohon KAI double-double track Jawa digarap. Ongkos nanti bisa lebih murah," tegasnya.

Jakarta: Pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga bermain judi online. Lembaga Antikorupsi telah menerima informasi tersebut.

"KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tessa tak mengungkap jumlah pegawai yang terduga main judi online tersebut. Namun, disebutkan bahwa pada penelusuran awal beberapa yang terindikasi bukan merupakan pegawai KPK.
"Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK," ujar dia.

Inspektorat, lanjut dia, masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut untuk tindak lanjut berikutnya. KPK berkomitmen untuk memitigasi permainan haram tersebut.

"KPK sepakat untuk memberantas dan memitigasi agar praktik tercela ini tidak menjalar ke lebih banyak pihak," ucap dia.
Tessa klaim pihaknya sudah mengingatkan ke lingkungan KPK agar tak terjangkit judi online. Termasuk bahaya akibat permainan tersebut.

"KPK dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh pegawainya, mengenai dampak dan bahaya praktik judi online ini," kata Tessa.

(LDS)

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya kembali mengusulkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2025.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengusulkan PMN TA 2025 sebesar Rp 2,09 triliun. Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson mengatakan, usulan PMN ADHI TA 2025 akan digunakan untuk penyelesaian dua proyek strategis nasional (PSN).

Secara rinci, sebesar Rp 1,92 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo dan Rp 173 miliar untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawean.

“Ini merupakan opsi terbaik. Dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutam pada rasio debt to equity (DER),” kata Entus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, Senin (8/7).

ADHI berencana menyerap PMN lewat skema rights issue dengan total serapan PMN Rp 2,09 triliun dan dan publik maksimal Rp 1,16 triliun.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengusulkan PMN TA 2025 sebesar Rp 2 triliun. Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, dana PMN akan digunakan untuk mengerjakan delapan PSN. Yaitu, Tol Serang - Panimban Seksi 2 dengan alokasi PMN Rp 600 miliar, Jalan KIPP Kawasan Hankam IKN Rp 100 miliar, Jaringan Interkoneksi IPA Sepaku IKN Rp 100 miliar, Jalan Tol Semarang - Demak 1B Rp 250 miliar, dan Proyek Terminal II Bandara Hang Nadim Rp 300 miliar.

Lalu, LPG Refrigerated Tuban Phase II Rp 300 miliar, Dermaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya Rp 150 miliar, dan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis Rp 200 miliar.

“Tambahan PMN akan mempercepat proses penyehatan keuangan WIKA dan memperlancar penyelesaian proyek-proyek yang sedang dikerjakan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

PT PP Tbk (PTPP) mengusulkan PMN TA 2025 senilai Rp 1,56 triliun. Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan, alokasi dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dua PSN.

Yaitu, Kawasan Industri Grand Rebana Tahap 1 dengan alokasi PMN sebesar Rp 1 triliun dan Tol Yogyakarta Bawean Rp 563 miliar.

“Dua area tersebut akan menciptakan lapangan kerja yang baru, menciptakan peluang investasi asing, dan membangun kekuatan industri, baik industri halal maupun industri 4.0,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan supaya pelantikan gubernur serta bupati atau wali kota baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dilakukan secara bertahap.

Tito mengatakan bahwa sebelumnya Undang-undang (UU) tentang Pilkada menyebut aturan soal pelantikan serentak, sehingga penyelenggaraannya paralel dengan presiden dan wakil presiden dalam kurun waktu lima tahun sekali.

Akan tetapi, Tito menilai pelantikan serentak secara sekali saja untuk 270 kepala daerah baru akan berdampak pada penundaan. Dia meyakini nantinya akan ada pihak yang menggugat atau mengajukan sengketa hasil pilkada.

"Kita buat gelombang [pelantikan] pertamanya adalah [kepala daerah] yang tidak ada sengketa [hasil pilkada]. Ini belum final, tetapi usulan dari Kemendagri nanti, ini kan nanti dibicarakan dengan Komisi II DPR kemudian dengan KPU, Bawaslu dan DKPP," jelasnya kepada wartawan di sela-sela acara di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/7/2024).

Tito menjelaskan, nantinya pelantikan secara bertahap bisa dimulai pada 1 Januari 2025. Kepala-kepala daerah terpilih yang akan dilantik pada gelombang pertama adalah yang hasil Pilkada-nya tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nantinya, pelantikan kepala daerah gelombang selanjutnya akan berdasarkan sesuai dengan hasil sengketa pilkada yang sudah mendapatkan putusan dari MK.

"Karena ada pasal menyatakan bahwa kepala daerah definitif berakhir tahun 2024, 31 Desember 2024 berarti. Itu berakhir. Kepala daerah definitif yang 270. Kalau berakhir kan harus segera kita isi. Kalau memang sudah ada yang terpilih, kenapa enggak cepat diisi aja, tanggal 1 Januari," terang mantan Kapolri itu.

Di sisi lain, purnawirawan Polri itu turut mewanti-wanti soal pejabat negara yang ingin ikut kontestasi pilkada serentak 2024. Dia mengingatkan ada persyaratan cuti bagi kepala daerah yang ingin maju di Pilkada serentak mendatang.

Sementara itu, dia meminta agar anggota legislatif DPR hingga DPRD kabupaten/kota, ASN serta TNI-Polri untuk mundur dari jabatannya apabila ingin maju di Pilkada serentak.

"Itu risikonya biasanya ya tadi, kadang-kadang ada keinginan untuk memanfaatkan bawahan-bawaannya tadi kan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-PSaid Abdullah mengatakan, PDI-P akan segera mengumumkan 7 hingga 8 bakal calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada 2024, salah satunya adalah bakal calon gubernur Sumatera Utara (Sumut).

"PDI Perjuangan insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengumumkan beberapa calon gubernur, baik Sumut, daerah Sumatera kira-kira ya, sama NTT," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Said enggan mengungkap identitas kandidat yang bakal diusung, termasuk apakah ia berstatus kader PDI-P atau tidak.

Ia menekankan bahwa bakal calon gubernur yang diusung PDI-P itu akan diputuskan dalam rapat DPP PDI-P yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Kalau finalnya, nanti dalam rapat DPP dipimpin oleh Ibu Ketua Umum, pasti akan diumumkan oleh Pak Sekjen," ujar Said.

Untuk diketahui, ada dua tokoh yang digadang-gadang bakal maju pada Pilkada Sumatera Utara 2024, yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution dan mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Sejauh ini, Bobby sudah mengantongi dukungan dari 7 partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara itu, Edy mengaku optimistis bakal didukung oleh PDI-P untuk maju pada Pilkada Sumatera Utara.

Ia menilai, PDI-P adalah partai yang obyektif dalam memilih pemimpin.

"Sangat optimis (didukung PDIP) karena semua yang kita rencanakan, siapkan, untuk memenangkan Sumatera Utara," ujar Edy usai menghadiri undangan wawancara soal Pilkada Sumut di DPD PDI-P Sumut, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, sambung Edy, dalam menentukan calon pemimpin, PDIP tidak serta merta mengusung kadernya. Sosok yang dipilih selalu berdasarkan kepentingan bangsa.

"PDI-P tidak mempermasalahkan kader atau tidak. Beberapa contoh yang diusung ada di situ Tri Tamtomo (calon gubernur Sumut tahun 2008) bukan kader, terus Teuku Rizal Nurdin (calon gubernur 2003) juga bukan kader PDIP," kata dia.