Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan alasan pemerintah mengeluarkan aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan. Hal itu tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang diteken langsung olehnya pada 2 Juli 2024.

Menurutnya aturan sangat manusiawi untuk diterapkan. Dengan aturan cuti melahirkan 6 bulan, seorang perempuan yang bekerja bisa mempersiapkan kelahiran dan merawat anaknya dengan baik.

"Kalau diberikan cuti begitu kan dipersiapkan kelahiran dan merawat bayinya saya kira sangat manusiawi," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Pengusaha sendiri mengeluhkan aturan ini dapat menurunkan produktivitas seorang pengusaha. Bahkan, pengusaha mengaku dengan adanya aturan ini kemungkinan kesempatan kerja bagi perempuan akan berkurang ataupun dibatasi.

Soal kesempatan kerja yang berkurang, Jokowi meminta agar pengusaha tidak melakukan hal tersebut ke kaum perempuan. Jokowi meminta agar pengusaha memaklumi aturan ini dan diterapkan dalam perusahaannya.

"Kita harap tidak seperti itu (kesempatan kerja dikurangi). Karena apapun harus menghargai perempuan, ibu-ibu yang mengandung nanti kita harap bayi yang melahirkan sehat semuanya," beber Jokowi.

Pakar Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar atau Uceng berbagi kisah di media sosial Instagramnya soal pengalamannya menggunakan pesawat TransNusa rute Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Kulon Progo-Jakarta.

Uceng mengalami empat kali perubahan jadwal. Alhasil jadwal dia di Jakarta berantakan.

kumparan telah mengkonfirmasi dan Uceng mempersilakan informasi di media sosialnya dikutip.

"Salah satu yang paling menjengkelkan tapi sering terjadi dan maskapai santai-santai saja adalah mengubah-ubah jadwal," tulis unggahan pertama Uceng.

Uceng menjelaskan hari ini, Senin (8/7), dirinya hendak ke Jakarta untuk menghadiri acara jam 13.00 WIB.

"Hari ini, saya mau ke Jakarta ada acara jam 1 siang dengan pesawat Trans Nusa @transnusa.idn... Hanya opsi ini yang tersedia karena penerbangan dari dan ke Jogja memang sedang penuh-penuhnya," jelasnya.

Uceng telah pesan tiket untuk pukul 10.10 WIB jauh-jauh hari. Namun semalam, dia mendapat kabar tiba-tiba jadwal diubah ke pukul 12.50 WIB. Dia pun mengubah jadwal acaranya menjadi pukul 14.00 WIB.

"Sudah tak ada opsi apa pun. Semua pesawat sudah penuh, kereta pun begitu. Akhirnya saya minta nego supaya acara (di Jakarta) mundur jam 14. Akhirnya oke acara jadi jam 14.00," tulisnya.

Namun, dia mendapat kabar jadwal penerbangan kembali di pindah pada pukul 14.00 WIB.

"Luar biasanya, pagi ini kembali diberi tahu pindah ke jam 14.00. Mereka tulis, 'silakan ajukan reschedule atau refund, berdasarkan kebijakan maskapai, biaya mungkin akan berlaku'. Saya gak akan menuliskan mending naik maskapai apa atau apa, toh pernah juga delay tapi tidak sekacrut ini dan sesering ini. Plus, saya gak tau peranan menteri perhubungan untuk proses kaçrut kayak gini apa?," tulisnya.

Sesampainya di bandara, Uceng mendapatkan kabar pesawatnya delay ke jam 15.00 WIB. Ternyata itu bukan yang terakhir, pesawat kembali delay 40 menit. Total empat kali sudah maskapai ubah jadwal.

"Sodara2... ditambah lagi 40 menit dari jam 15.00 ke 15.40... Dan entah sampai kapan.. empat kali. Quatrick pemirsa... piala eropa dan amerika latin aja masih seret hattrick apalagi quatrick. Bagi saya sederhana, andai sedari pagi dia bilang gak punya pesawat, saya bisa naik mobil ke jkt. Insya Allah dah nyampe. Bukan menunda jam 10 ke 12, jam 12 ke jam 14, jam 14 ke 15 dan kini 15 ke menjelang jam 16... Penerbangan kacrut," jelasnya.

Kata TransNusa

Direktur Utama TransNusa Bayu Sutanto yang dikonfirmasi memberi penjelasan. Kata dia, jadwal yang berubah sampai empat kali ini berawal karena faktor cuaca.

"Mulai hari Kamis cuaca buruk banget, jadi hujan terus. Jadi tentu kalau hujan lebat atau cuaca ekstrem pasti ada yang ke delay baik take off maupun landing. Ada keterbatasan," kata Bayu melalui sambungan telepon.

Lanjutnya, hujan lebat itu membuat salah satu pesawatnya dialihkan ke bandara di Yogyakarta karena tak bisa landing di Cengkareng. Hal ini lalu berdampak pada penerbangan lain.

"Kan perlu nunggu waktu, refueling lagi baru balik ke Jakarta. Itu dampaknya berurutan akhirnya," katanya.

"Sampai hari ini sudah lumayan delay-nya berkurang kalau waktu sampai Minggu delay-nya luar biasa," bebernya.

Bayu mengatakan alasan utama dari banyaknya delay ini adalah keselamatan. Dia pun memastikan konsumen mendapat hak-haknya.

"Memang di Instagram ramai, saya sudah kasih penjelasan juga," jelasnya.

"Kita juga sudah mengganti kompensasi sesuai peraturan ada yang reschedule, ada yang kita ke hotel kan," bebernya.

Gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Jabar, dipenuhi wartawan yang menunggu pelepasan Pegi Setiawan, pada Senin sore (8/7).

Pantauan kumparan, setidaknya ada 30 orang—wartawan dan kru media—yang duduk lesehan di depan gedung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748, Kota Bandung, itu. Sejumlah tripod milik pewarta berkamera pun berdiri berjejer.

Para wartawan ini mulai berdatangan ke Polda Jabar sejak pukul 12.00 WIB, setelah putusan praperadilan Pegi dibacakan. Putusan tersebut membebaskan Pegi dari status tersangka dalam kasus Vina Cirebon.

Pukul 13.44 WIB, Ibunda Pegi, Kartini, tiba di Polda Jabar untuk menjemput anaknya.

"Harus keluar hari ini juga karena sudah ada putusan. Ini juga bawa baju ganti (untuk Pegi)," kata Kartini.

Kartini dan tim kuasa hukum Pegi pun masuk dan menunggu di dalam gedung. Menurut informasi dari pihak kuasa hukum, sekarang ini sedang diurus proses administrasi pelepasan Pegi.

Hingga pukul 17.55 WIB, tatkala matahari perlahan terbenam, Pegi masih juga belum keluar. Seorang wartawan berceletuk, "Semoga nanti gambar videonya tidak gelap."

Tim Satgas Karhutla Sumsel telah menebarkan 5,6 natrium klorida (NaCl) atau garam selama lima hari pada operasi modifikasi cuaca di langit Sumsel. "Per 4-7 Juli sudah 4 ton NaCl (5 sorti) yang ditebar di langit Sumsel. Plus Senin (8/7) ini, ada 2 sorti lagi (per sorti 800 Kg garam) sehingga totalnya menjadi 7 sorti atau 5,6 ton garam yang sudah ditebar di langit Sumsel," ujar Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera, Ferdian Kristianto, Senin 8 Juli 2024. Garam itu telah disebar di beberapa wilayah di antaranya di Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI). Penyebaran garam di tiga wilayah karena memiliki potensi awan hujan. "Penyebaran garam tergantung ada tidaknya awan. Dalam sehari bisa 1-2 sorti, bahkan tidak terbang sama sekali jika tak ada potensi awan. Total tersedia 8 ribu Kg garam yang disiapkan,"kata dia. Dalam OMC itu, jenis pesawat yang dipakai menggunakan Casa-212 Reg A-2104. OMC akan digelar selama 10 hari atau hingga 13 Juli mendatang. Penyemaian garam dilakukan untuk meningkatkan intensitas hujan. "Kami harapkan dengan metode OMC ini dapat menurunkan hujan buatan di wilayah Sumsel terutama ke daerah-daerah yang rawan Karhutla, " ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat NPBD Sumsel, Sudirman. Menurutnya, OMC itu dilakukan untuk memperkuat penanganan dan meminimalisir Karhutla secara merata di Sumsel. Langkah strategis itu jadi upaya mitigasi dan penanggulangan bencana, khususnya untuk menghadapi potensi karhutla di Sumsel. OMC yang digelar dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRGM) bersama BMKG, BPBD Sumsel dan Lanud SMH Palembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan pada Senin (8/7/2024).

Bantuan yang diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta itu bernilai total Rp 35,5 miliar.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan saya berangkatkan," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Presiden menyampaikan, pada 24 Mei 2024, terjadi bencana tanah longsor di Provinsi Enga, Papua Nugini.

Sebelumnya, pada 23 Oktober 2023, terjadi bencana gempa bumi di Afghanistan yang menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsi.

Oleh karena itu, menurut Presiden, Indonesia harus memberikan bantuan kepada masyarakat Papua Nugini dan Afghanistan.

"Karena itu, hari ini akan kita kirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, di Papua Nugini maupun Afghanistan," kata Jokowi.

"Bantuan yang kita kirimkan ke Papua Nugini senilai Rp 18 miliar, dalam bentuk obat-obatan, makanan tambahan, hygine kit. Dan juga bantuan ke Afghanistan yang terdiri dari 10 item jenis bantuan senilai Rp 17,5 miliar," ujar dia.

Presiden berharap, bantuan yang dikirimkan pada Senin ini bisa meringankan beban masyarakat di Papua Nugini maupun Afganistan.

Selanjutnya, Presiden berpesan agar delegasi yang mengantarkan bantuan kemanusiaan ini bisa bertugas sebaik-baiknya.

"Terakhir, saya pesan agar delegasi yang menjalankan misi kemanusiaan ini menjaga amanah sebaik-baiknya, dan jaga keselamatan selama bertugas dan selamat kembali ke Tanah Air," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA- Revisi peraturan Permendag No. 36/2023 yang selayaknya berlaku sejak Maret, masih menuai polemik. Beleid revisi Permendag No. 8/2023 justru menjungkirbalikkan berbagai kebijakan proteksi industri, hal ini dianggap mengancam kelanjutan industri padat karya seperti tekstil hingga petrokimia.

Sejatinya, Permendag No. 36 merupakan penguatan proteksi berupa penambahan prosedur verifikasi, hingga ketentuan pertimbangan teknis. Sebelumnya, ketentuan impor ini merujuk pada Permendag No. 25/2022.

Salah satu contoh paling konkret adalah perubahan untuk produk konsumsi berupa tas yang sebelumnya dianggap barang bebas, dikenakan juga prosedur Pertek. Alhasil, importir umum (API-U) juga harus mengurus Pertek ini.

Dasar pengetatan itu, sebagaimana diungkapkan Plh. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita, regulasi ini merupakan pengamanan untuk industri lokal.

“Pengamanan juga dilakukan untuk produk industri padat karya, Tekstil dan Produk Tekstil [TPT], hingga bahan baku plastik [petrokimia], kami kenakan Pertek agar bisa dikendalikan, tidak membanjiri pasar,” ungkapnya pada Diskusi Forwin, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Persoalannya, belum lagi ketentuan Permendag No. 36 diterapkan, pemerintah melakukan beberapa kali revisi. Tercatat, sejak Maret hingga Mei lalu, terdapat tiga kali revisi.

Teranyar, Permendag No. 8/2024, malah banyak menanggalkan aturan pengendalian berupa Pertek (Pertimbangan Teknis). Bahkan untuk produk petrokimia, dari awalnya dikenakan Pertek serta ketentuan pembatasan sebanyak 12 HS (Harmonized System), tersisa hanya 1 HS.

Bahkan, sebagian besar produk jadi yang dicap sebagai barang konsumsi, serta diimpor API-U tak lagi melewati prosedur pengawasan. Lebih dari itu, seiring penerapan Permendag No. 8, akhirnya pemerintah merilis sekitar 26 ribu kontainer yang sempat tertahan.

Selepas pelonggaran kebijakan impor, imbas terbesar dirasakan industri tekstil, serta menambah beban bagi industri lainnya seperti petrokimia. Dari sisi tekstil, pelonggaran kebijakan tersebut dinilai melecut banjir produk impor.

Hal ini pun tergambarkan dari melejitnya data impor yang melesat pada Mei, terutama untuk sektor industri non migas.

Seperti disinggung Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Menurutnya, terdapat indikasi korelasi pelonggaran kebijakan dengan kenaikan impor Nonmigas pada Mei.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Nonmigas pada Mei mencapai US$16,65 miliar, naik 19,7% dibandingkan US$13,91 miliar pada bulan sebelumnya. Plastik dan barang plastik yang merupakan turunan Petrokimia mengalami lonjakan 37,52% secara bulanan, sama halnya dengan produk tekstil dan aksesorisnya.

ANCAM INVESTASI PETROKIMIA

Di sisi lain, pelonggaran impor produk lewat Permendag No.8//2024 dianggap mengancam rencana investasi industri petrokimia. Industri ini sangat bergantung penyerapan pasar industri plastik maupun tekstil.

Untuk tekstil, turunan produk Petrokimia yakni Polyester umumnya digunakan sebagai bahan baku benang. “Saat ini saja, utilisasi produksi Polyester di Indonesia hanya mencapai 63%, dari sebelum-sebelumnya di atas 80%,” ungkap Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono.

Dia menjelaskan banjir produk impor dari sisi hilir seperti tekstil dan plastik, menambah beban industri petrokimia yang dikepung persoalan hulu. Saat ini, industri petrokimia nasional masih sangat bergantung bahan baku berupa Nafta.

“Dari sisi harga mengalami kenaikan, terlebih lagi untuk pengiriman sangat terhambat karena Timur-Tengah memanas. Sedangkan dari bahan baku gas alam, di sini hanya ada metana, untuk mejadi olefin, itu butuh proses lagi,” ungkap Fajar.

Seiring kesulitan tersebut, dia menilai posisi industri petrokimia juga terjepit seiring peningkatan impor dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Mereka juga mengimpor produk petrokimia ke sini, 40% impor berasal dari negara-negara Asean, sisanya Timur-Tengah, dan China,” ungkapnya.

Lebih jauh, kondisi hulu dan hilir yang semrawut tengah mengancam rencana investasi jumbo sektor Petrokimia.

Hal ini berkaitan dengan rencana besar swasembada petrokimia pada 2030. Dari pipeline yang ada, total investasi jumbo itu mencapai US$31,4 miliar, berasal dari komitmen PT Chandra Asri Perkasa (Chndra Asri Group/TPIA) sebesar RP63,1 triliun, Lotte Chemical Indonesia, Pertamina Group, hingga Rosnefit.

“Investasi ini terancam mundur atau bahkan batal, hanya beberapa yang tetap jalan. Mereka melihat situasi dulu,” jawab Fajar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi mencapai Rp1.120,57 triliun pada Mei 2024.

Angka aset tersebut meningkat 1,30% secara tahunan (year-on-year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp1.106,23 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan total aset tersebut terdiri dari asuransi komersial dan non komersial (asuransi sosial).

Dia mengungkapkan aset asuransi komersial mencapai Rp900,99 miliar atau meningkat 2,10% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, asuransi non komersil asetnya mengalami penurunan.

“Di sisi lain untuk asuransi non komersil, total aset tercatat sebanyak 219,58 triliun atau terkontraksi 1,86% yoy,” kata Ogi dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Dari sisi akumulasi pendapatan premi di asuransi komersial pada Mei 2024, Ogi menyampaikan mengalami peningkatan sebanyak 8,59% yoy menjadi Rp137,4 triliun.

Hal ini terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebanyak 2,23% yoy menjadi Rp73,51 triliun. Serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94% yoy menjadi Rp63,89 triliun.

Ogi menyampaikan kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing 441,93% dam 326,66%.

Angka tersebut jauh di atas threshold atau ambang batas yang ditetapkan regulator yakni sebanyak 120%.

Dari sisi industri dana pensiun, OJK mencetata total aset tumbuh 8,36% yoy dengan nilai sebanyak Rp1.439,71 triliun. Untuk program pensiun sukarela asetnya mencapai Rp372,52 triliun dengan kenaikan 4,90% yoy.

Sementara jumlah iurannya mencapai Rp14,49 triliun yang mana naik 0,38% yoy. Jumlah peserta program tersebut yakni 5,29 juta orang per Mei 2024.

Kemudian, aset program pensiun wajib mencapai Rp1.067 triliun yang mana naik 9,62%. Adapun, nilai iuran mencapai total Rp44,07 triliun dengan kenaikan 6,05%, serta jumlah peserta 23,01 juta hingga Mei 2024.

Terakhir, perusahaan penjaminan mencatatkan nilai aset sebanyak Rp47,07 triliun yang mana naik 5,95% yoy dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp43,20 triliun. Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan mencapai Rp3,63 triliun atau naik 14,08% yoy.

Sebagian teman kumparanMOM mungkin setuju dengan anggapan bahwa menjadi ibu rumah tangga bukanlah tugas yang mudah. Selain bertanggung jawab mengurus pekerjaan rumah, ibu rumah tangga juga harus memastikan kebutuhan anak dan suami tercukupi dengan baik.

Rutinitas yang berulang tersebut sering kali membuat ibu rumah tangga merasa jenuh dan bosan. Maka, Moms perlu mencari kesibukan baru yang bisa mengasah keterampilan dan keahliannya. Salah satunya dengan berbisnis.

Bicara soal bisnis, ternyata komunitas MoM Academy sudah mewadahi ibu rumah tangga untuk memulai bisnisnya, lho Moms. Bahkan, komunitas ini juga memiliki program-program kolaborasi yang diadakan bersama brand terkenal.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, member MoM Academy dapat menjadi reseller dan affiliator untuk menambah banyak cuan. Kira-kira, apa aja ide bisnis untuk ibu rumah tangga yang bisa dilakukan ya Moms? Yuk, simak rekomendasinya berikut ini.

Widya Safitri, founder MoM Academy, memberikan contoh ide bisnis yang bisa digeluti ibu rumah tangga di rumah. Beberapa di antaranya yakni sebagai berikut:

Di era digital ini, bisnis online sudah menjamur di mana-mana. Dengan membuka toko online, kamu bisa menjual berbagai produk seperti pakaian, aksesoris, dan kebutuhan sehari-hari. Karena tidak memerlukan toko fisik, Moms pun bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih fleksibel dan hemat biaya.

Bisnis ini dilakukan dengan cara membelikan suatu barang atas permintaan orang lain. Biasanya orang tersebut tidak bisa membelinya sendiri karena keterbatasan waktu atau jarak lokasinya yang cukup jauh. Maka, kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup cuan yang besar, Moms.

Kalau kamu punya modal yang minim, bisnis reseller ini bisa menjadi pilihan yang pas. Kamu hanya perlu membeli produk dari produsen atau distributor, lalu menjualnya kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi.

Menyediakan berbagai produk kecantikan seperti skincare, makeup, dan produk perawatan tubuh bisa dilakukan nih, Moms. Sebagai ibu rumah tangga, kamu bisa membeli produknya di toko online atau distributor lokal, lalu jual kembali produk tersebut dengan mengambil keuntungan yang wajar. Target pasarnya bisa dari ibu-ibu di sekitarmu.

Terakhir, kamu bisa menjual produk-produk buatan sendiri, seperti kerajinan tangan, dekorasi rumah, atau makanan. Gunakan kreativitasmu untuk membuat barang-barang unik yang memiliki nilai jual tinggi. Kamu bisa memasarkannya secara langsung atau online.

MoM Academy ikut andil membantu ibu rumah tangga memulai dan mengembangkan bisnisnya dari rumah. Melalui program kolaborasi dengan brand besar dan pelatihan kecil-kecilan, MoM Academy berhasil menggaet membernya untuk konsisten berkarya.

"Kami sering bekerjasama dengan brand-brand besar untuk membuka lapangan usaha bagi ibu-ibu yang tidak memiliki modal dengan membuat program reseller," kata Widya kepada kumparan.

MoM Academy membantu mengatasi kebingungan pebisnis pemula dengan memberikan pelatihan yang mudah diakses dan tidak memerlukan modal besar. Cukup dengan modal handphone dan pulsa, mereka bisa mulai menjalankan bisnis.

Selain itu, MoM Academy juga menyediakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga dalam bidang finansial dan digital. Pelatihan ini memastikan mereka bisa mengatur keuangan bisnis dengan baik dan mempromosikan produk secara efektif di platform digital.

"Kami sedang bekerjasama dengan Up n Up Management membuat Club MONTOK (Mom ON tikTOK) untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu yang ingin belajar berjualan melalui TikTok," tutup Widya.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyampaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai.

"Pengharmonisasian RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah selesai," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Arifin mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka pihaknya lantas bersurat kepada Komisi VII DPR melalui surat nomor T240-HK012024 pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada 25 Juni 2024, Arifin juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata dia.

Arifin mengatakan, sepanjang 2023–2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait Kebijakan Energi Nasional.

Oleh karena itu, dia berharap DPR menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Persetujuan DPR RI diharapkan Juli 2024, selanjutnya RPP KEN akan ditetapkan oleh Pemerintah," kata Arifin.

Dalam Raker ini, Menteri ESDM juga menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Saat ini, pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP Nomor 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," kata Arifin.

Pembaruan KEN diharapkan bakal memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.

Segala upaya tersebut untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi lebih baik lagi.

(NIA)

MEDAN, iNews.id - Dua tersangka eksekutor pembakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu (47) di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara berhasil ditangkap. Satu di antaranya harus ditembak petugas karena mencoba kabur saat hendak ditangkap. 

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, kedua tersangka berinisial R dan Y ditangkap, Sabtu (6/7/2024).

"Pertama kita menangkap tersangka R. Dia kemudian mengaku membakar rumah korban bersama tersangka Y. Kita lalu kejar tersangka Y, namun yang bersangkutan melarikan diri sehingga harus dilumpuhkan dengan tembakkan di bagian kakinya," kata Kombes Hadi, Senin (8/7/2024). 

Tersangka R dan Y telah dihadirkan di hadapan publik pada gelaran konferensi pers pengungkapan kasus pembakaran itu di Mapolres Karo. 

Saat itu tersangka Y terlihat duduk di kursi roda sedangkan tersangka R berdiri di sebelahnya. Keduanya menggunakan seragam berwarna oranye khas tahanan Polisi. 

Sebelumnya Kapolda Sumut, Komjen Pol Agung Setya Imam Efendi, menyebut tersangka R dan Y adalah eksekutor dalam pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. 

Tersangka Y berperan sebagai orang yang menyiram dinding rumah dengan menggunakan bahan campuran solar dan pertalite serta menyalakan api. Sementara tersangka R berperan membeli bahan campuran solar dan pertalite dan membonceng tersangka Y saat melakukan aksi pembakaran itu. 

"Kita juga masih mendalami nama-nama lain yang diduga terhubung dengan kedua tersangka ini," kata Komjen Agung.

Diketahui, rumah seorang wartawan bernama Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, terbakar Kamis (27/6/2024) lalu. 

Dalam kebakaran itu, Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya tewas terpanggang. Yakni sang istri Elfrida Ginting(48), sang anak Sudi Investi Pasaribu (12) serta sang cucu Loin Situngkir(2). 

Pascakebakaran, muncul spekulasi bahwa rumah Sempurna bukan terbakar melainkan sengaja dibakar. Bahkan aksi pembakaran itu disebut-sebut melibatkan aparat. 

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak usaha PT Hutama Karya (Persero), PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas baru saja menuntaskan duas ruas di Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat).

Kedua ruas yang dimaksud yakni Seksi 2 Tol Kutepat Indrapura-Kuala Tanjung (Seksi 2) sepanjang 18,05 kilometer dan Tol Kutepat Seksi 3 dan sebagian Seksi 4 Tebing Tinggi Serbelawan-Sinaksak sepanjang 10,15 kilometer.

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin menyampaikan, progres dua ruas Tol Kutepat sudah rampung 100 persen sejak Juni 2024.

Dengan selesainya dua ruas baru milik Hamawas, maka operasional jalan tol dapat segera disiapkan.

“Segera beroperasinya dua ruas Kutepat ini akan memberikan manfaat untuk masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang akan terhubung," kata Dindin dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

Dindin menambahkan, potensi wisata dan perdagangan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau kini dapat tereksplorasi lebih optimal yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dengan kehadiran tol tersebut.

Dindin menyampaikan, kehadiran kedua ruas tol tersebut dapat memangkas waktu tempuh, serta mempermudah aksesibilitas barang sehingga meningkatkan efisiensi logistik.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan, kehadiran ruas tol yang menghubungkan ke berbagai ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS), terutama Kutepat merupakan hal positif yang harus didukung oleh pemerintah setempat.

Sebab, dapat meningkatkan percepatan dan menekan biaya logistik sehingga perekonomian di berbagai daerah dapat tumbuh dengan baik.

"Begitu juga dengan pariwisata Danau Toba yang diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga, berdampak baik terhadap peningkatan devisa bagi kabupaten-kabupaten penyangga," tutup Gunawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan DR I Wayan Sudirta, SH, MH angkat bicara terkait dengan pengabulan permohonan Praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan (PS), tersangka pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

Menurut Wayan Sudirta, putusan Praperadilan ini tentu selanjutnya berimplikasi pada beberapa hal yang terkait dengan pengungkapan kasus Vina dan Eky ini serta mengindikasikan pada beberapa pandangan analitis terkait dengan sistem penegakan hukum.

Pertama, terkait dengan kredibilitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar. Dalam hal ini, penetapan tersangka yang dievaluasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dipertanyakan.

“Kita tentu dapat melihat bahwa putusan ini merupakan hal yang wajar, namun juga dapat mempertanyakan akuntabilitas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jabar,” ujar Wayan Sudirta.

Kedua, masyarakat kini tengah mempertanyakan lebih lanjut mengenai beberapa alat bukti yang digunakan oleh Polda Jabar dalam menetapkan status tersangka pada Pegi Setiawan yang selalu mengaku tidak kenal dan bukan pembunuhnya.

Selain saksi, Polda menggunakan keterangan dan bukti bahwa Pegi mengganti identitas dan kabur dengan mengontrak sebuah rumah di Bandung.

“Dalam hal ini, masyarakat kemudian mempertanyakan kebenaran dari alat bukti yang digunakan oleh Polda Jabar dalam mengidentifikasi pelaku,” ujar Wayan Sudirta.

Ketiga, dalam keterangan dan sumber informasi yang didapat, salah satu alat bukti yang dipergunakan oleh Penyidik Polda Jabar merupakan hasil dari kesaksian salah seorang pelaku yang menjadi saksi kunci (Aep).

Jikalau penetapan ini salah, hal ini tentu berdampak secara hukum terhadap kesaksiannya. Publik kemudian bertanya juga apakah kesaksian Aep tersebut dapat dipertanyakan akuntabilitasnya, apakah memang sebuah kecerobohan atau juga terdapat unsur rekayasa atau paksaan dengan pengaruh dari pihak lain.

Keempat, kasus ini cukup unik, mengingat Pegi Setiawan merupakan terduga pelaku utama atau aktor utama (mastermind) dalam kasus pembunuhan ini.

Namun dengan adanya putusan tersebut, maka publik dapat mempertanyakan bagaimana proses penegakan hukum dan kesaksian dari kedelapan tersangka tersebut dapat dinyatakan valid atau sah, sedangkan kesaksian terhadap pelaku utama saja salah.

Kelima, perlu dalam hal ini, para penyidik Polda Jabar untuk mengkaji dan mendalami hasil putusan praperadilan tersebut lebih jauh tentang isi dan implikasi hukum.

Selain dari pemenuhan hak para tersangka yang menjadi pemohon praperadilan, apa saja langkah hukum yang harus atau perlu dilakukan dalam rangka membuktikan para pelaku kejahatan khususnya pelaku utamanya.

“Artinya, evaluasi terhadap tahapan dan proses yang dilakukan berdasarkan KUHAP atau SOP, akuntabilitas dan profesionalitasnya, serta apa yang kemudian menjadi tindak lanjut dari putusan tersebut,” ujar Wayan Sudirta.

Keenam, persoalan salah tangkap ini bukan merupakan hal baru di dunia hukum, baik di Indonesia maupun di dunia.

Kasus serupa banyak terjadi di berbagai peradilan. Sebagai contoh, terdapat kasus dimana seorang pria bernama Sidney Holmes yang akhirnya dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 34 tahun di penjara Fort Lauderdale, Florida.

Holmes akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan pada 2023 dalam kasus perampokan bersenjata yang terjadi pada 1988. Polisi diduga salah dalam menangkap pelaku karena kemiripan pelaku dan mobil yang dikendarainya. Holmes juga akhirnya mendapat kompensasi yang dihitung per tahun selama menjalani hukuman.

Demikian pula kasus yang menimpa seorang pria bernama Craig Coley di Florida yang dibebaskan pada 2017 setelah menjalani hukuman penjara hampir 40 tahun karena tuduhan pembunuhan terhadap pacar dan putranya.

“Kasus ini ditinjau ulang dan mendapati bahwa kesaksian seorang saksi tidak benar dan DNA yang ditemukan bukan milik Coley. Atas kesalahan ini, kota Simi Valley kemudian memberikan kompensasi yang cukup besar atau 21 Miliar USD,” ujar Wayan Sudirta.

Ketujuh, jika benar bahwa terdapat kesalahan dalam kasus Pegi Setiawan tersebut, memperlihatkan bahwa mekanisme praperadilan merupakan hal yang penting atau jalan bagi warga negara untuk dapat memperoleh keadilan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penegakan hukum.

“Demikian pula menjadi panggilan (alert) bagi institusi atau aparat penegak hukum untuk dapat lebih berhati-hati dan lebih komprehensif dalam menentukan langkah hukum,” ujar Wayan Sudirta.

Kedelapan, kita sering kali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dalam proses penegakan hukum atau upaya paksa seperti: salah identifikasi, kriminalisasi, penahanan yang tidak prosedural atau overstay, penanganan yang berlarut, penyitaan terhadap barang yang dilakukan tidak sesuai aturan, atau penyadapan in-prosedural, dan lain-lainnya.

Hal ini mengindikasikan pula bahwa pengawasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia perlu dilakukan secara ketat.

Pembangunan atau penciptaan transparansi, profesionalitas, integritas, dan kepatuhan terhadap undang-undang oleh sistem penegakan hukum maupun peradilan harus terus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

“Hal ini mungkin juga dapat menjadi alarm bagi Pemerintah dan DPR untuk dapat mereformasi kebijakan sistem peradilan pidana terpadu dan ketentuan terkait lainnya untuk mengawasi sekaligus mengoptimalisasi dan mendorong peran peradilan dan penegak hukum secara profesional dan akuntabel,” ujar Wayan Sudirta. 7

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat pada 8 Juli 2024 mengabulkan permohonan praperadilan (Nomor 10/Pid.Pra/2024.PN Bandung) terhadap penetapan tersangka atas nama Pegi Setiawan (PS) oleh Polda Jabar terkait kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon yang terjadi pada 2016.

Dalam sidang tersebut, hakim Eman Sulaeman sebagai hakim tunggal menilai tidak ditemukan bukti bahwa Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sehingga penetapan tersangkanya tidak sah atau batal secara hukum.