Peneliti Kelompok Riset Ekotoksikologi Perairan Darat, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rosetyati Retno Utami, mengatakan pihaknya melakukan penelitian di daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan kandungan paracetamol mencapai 460 ton per tahun dan amoxicillin mencapai 336 ton per tahun yang kemungkinan berasal dari berbagai aktivitas manusia.

Rosetyati menginformasikan bahwa penggunaan obat dalam skala rumah mengalami peningkatan secara global, terutama setelah pandemi Covid pada 2020. Namun, penangannya sendiri masih sangat kurang, sehingga menimbulkan risiko terhadap pencemaran ekosistem akuatik atau lingkungan air.

Jika terjadi kontaminasi di perairan atau ekosistem akuatik, tentu saja akan membahayakan bagi organisme akuatik dan juga kesehatan manusia.

“Tujuan utama dari penelitian kami secara keseluruhan itu sebenarnya adalah untuk memprediksi seberapa banyak kontaminasi obat dari kegiatan manusia di suatu DAS yang akhirnya masuk ke badan air atau sungai, dan mengestimasi konsentrasinya di sungai,” kata Rosetyati dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Dia mengatakan, sumber-sumber kontaminasi farmasi yang mungkin masuk ke dalam sungai Citarum bisa teridentifikasi dari kegiatan peternakan yang banyak sekali menggunakan obat-obatan dan hormon, penggunaan di rumah tangga dan industri. Selain itu, limbah juga berasal dari sistem pengelolaan limbah obat di rumah sakit yang masih mungkin terdapat kebocoran sehingga dapat mengakibatkan masuknya obat ke ekosistem akuatik.

Selain obat-obatan kimia, terdapat juga obat-obatan herbal yang paling tinggi digunakan adalah jahe, dengan tingkat penggunaan masyarakat di DAS Citarum Hulu sekitar 494 ton per tahun dan diikuti oleh oryza sativa (padi) dengan jumlah 446 ton per tahun. Hasil ini selaras dengan penggunaan obat-obatan herbal di tingkat Asia seperti Cina dan India yang juga banyak menggunakan jahe dan beras sebagai obat tradisional.

Dia mengatakan, dari uraian hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penggunaan obat-obatan kimia maupun herbal di DAS Citarum cukup tinggi. Ini seharusnya meningkatkan kewaspadaan karena ternyata masyarakat juga masih banyak yang membuang sisa obat-obatan tersebut dengan tidak mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan.

Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti temuan terkontaminasinya Sungai Citarum oleh kandungan paracetamol dan amoxicillin.

"Saya akan cek dan ricek untuk memastikan seandainya ada kandungan-kandungan tersebut," kata Herman di Gedung Sate Bandung, Selasa (10/7).

Herman mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran hingga ke sumbernya untuk mencegah adanya dampak kerusakan akibat kontaminasi kandungan bahan obat tersebut. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada di dekat DAS Citarum untuk memastikan mereka mengolah limbah medis dengan baik.

"Dari mana sumbernya, kami akan peluruhan ke Puskesmas atau rumah sakit kami akan cek dan ricek. Kalau benar -ada- kami akan ingatkan secepatnya jangan buang obat sembarangan," katanya.

Herman juga mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan BRIN terkait hasil penelitian tersebut untuk bisa mengungkap sumber kontaminasi.

"Kita juga akan konfirmasi juga hasil riset BRIN ini. Kami harus memastikan air Sungai Citarum bukan hanya aliran induknya yang harus bersih tapi termasuk dengan jaringannya harus rendah polusi," katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar sendiri, bersama Satgas Citarum Harum, tengah menggenjot peningkatan indeks kualitas air Sungai Citarum hingga ke angka 60 pada Desember 2025 mendatang. Agar target tersebut tercapai, pengawasan terhadap Sungai Citarum terus ditingkatkan, sehingga realisasi program Citarum Harum bisa terwujud.

"Citarum ini saat ini 50 lebih indeks kualitas airnya. Target Pak Gubernur sesuai dengan harapan Pak Presiden tahun 2025 bisa 60 kami sedang berikhtiar. Kami harus memastikan kondisi air Sungai Citarum rendah polusi, idealnya tidak ada," tuturnya.

Jakarta: Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota yang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota itu saat ini masih sekitar 41 persen.

"Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor," ujar Jokowi dalam arahannya pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota berhati-hati dalam penyerapan anggaran karena menteri keuangan begitu sulit mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sektor, rupiah demi rupiah.
"Hati-hati (dalam penyerapan anggaran). Kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulkan Ibu Menkeu. terkumpul jadi penerimaan negara," kata dia.

Baca juga: Lelang Proyek Tol MBZ Sesuai Aturan Demi Bangkitkan Industri Baja Nasional

Jokowi ingatkan beli produk sendiri

Jokowi menyayangkan apabila penerimaan negara yang ditransfer ke daerah itu kemudian dibelikan produk-produk impor yang justru memberikan manfaat bagi negara lain.

"Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali, jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri," ucap dia.

Jokowi juga mengatakan periode lima tahun ke belakang merupakan periode yang tidak mudah, sangat sulit, serta penuh tantangan.

Sementara dari sisi kesehatan terjadi pandemi covid-19, kemudian di sisi situasi global terjadi perang yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dan pangan, serta di sisi lingkungan terjadi gelombang panas, El Nino hingga La Nina.

"Ini menyebabkan banyak sekali, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada," ujar dia.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro optimistis pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Manggarai-Velodrome akan rampung sesuai target pada 2026.

Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, sampai saat ini progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B sesuai dengan jadwal meskipun ada perbedaan antara rencana proyek yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai selama pelaksanaan.

"Sudah on track, malah ada deviasi sedikit kita akselerasikan. So far, alhamdulillah, tidak ada halangan dan sesuai target. Ada milestone-milestone yang harus kita capai, itu semuanya sesuai dan on schedule," ujarnya saat ditemui di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Terlebih proyek LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya harus dipastikan sesuai target.

"Insya Allah (rampung 2026), itu harus. Karena ini proyek strategis daerah, jadi ya harus, wajib, tak ada alasan," ucapnya.

Dia mengungkapan tidak ada tantangan yang berarti selama pembangunan proyek perpanjangan rute LRT Jakarta Fase 1 Pegangsaan Dua-Velodrome ini.

Pihaknya juga akan memastikan pengerjaan proyek LRT Jakarta 1B tidak akan mengganggu kenyamaan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum.

Sebagai informasi, pembangunan LRT Jakarta 1B diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 5,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

LRT Jakarta Fase 1B memiliki panjang 6,4 kilometer terdiri dari 5 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai akan dikerjakan secara bertahap. Ditargetkan pembangunan untuk Rawamangun-Pramuka dapat diselesaikan pada 2024 dan sampai dengan Manggarai rampung pada 2026.

Pembangunan Fase 1B ini merupakan lanjutan dari proyek LRT Jakarta Fase 1 yang telah beroperasi secara komersial sejak Desember 2019.

Dengan dibangunnya Fase 1B ini, LRT Jakarta nantinya akan membentang sepanjang 12,2 kilometer dari Kelapa Gading ke Manggarai dengan 11 stasiun pemberhentian. Adapun waktu tempuhnya selama 26 menit.

Adapun rincian stasiun LRT Jakarta, untuk Fase 1 sepanjang 5,8 kilometer terdiri dari 6 stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome.

IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendukung rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite. Tak hanya itu, dia menilai liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik bersubsidi juga perlu dibatasi.

Alasannya, impor LPG masih sangat tinggi. Di sisi lain, masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya masih menggunakannya LPG bersubsidi.

Hal serupa juga terjadi di golongan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Erick khawatir listrik subsidi ini masih digunakan oleh mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik,” tutur Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite mulai 17 Agustus 2024 mendatang, Erick menyatakan dukungannya. Dia pun menyebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 untuk menjalankan program tersebut.

Dia juga memastikan BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi perlu dilakukan agar distribusinya bisa tepat sasaran.

“Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Erick

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia.

Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu di atas 500 ppm.

"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ujar Luhut.

(FRI)

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.

Itu sebabnya, menurut Joko, pihaknya saat ini berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, terutama agar gagasan Jakarta menjadi kota global dapat terwujud.

Selain itu, dia menyebut bahwa Jakarta nantinya tidak mendapatkan alokasi dana khusus seperti daerah provinsi khusus seperti Jogja atau Aceh.

“Oleh karena itu, diperlukan kreativitas oleh para pengelola, para pegawai Pemprov DKI Jakarta yang nanti akan bersinergi bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk bisa melakukan creative financing supaya paling tidak kita ada peningkatan pendapatan,” pungkasnya.

Holding BUMN Pangan ID Food mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,6 triliun untuk membiayai program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Rinciannya, PMN Rp 1,6 triliun tersebut untuk membiayai program CPP untuk komoditas gula, daging sapi, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, ikan kembung, dan daging kerbau.

“Kami berharap dalam forum ini mendapat PMN melaksanakan program cadangan pangan pemerintah Rp 1,6 triliun,” ujar Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Gedung DPR, Rabu (10/7).

Dari 12 komoditas pangan, total program yang diberikan kepada ID Food sebanyak 10 komoditas dengan nilai pengadaan program Rp 14,51 triliun. Ia berharap penyaluran program tersebut bisa tercapai Rp 14,23 triliun.

ID Food memerlukan pendanaan internal untuk pengadaan stok akhir tahun dan stock berikutnya dalam rangka untuk penguatan struktur pembiayaan.

“Dengan adanya PMN, maka kita harapkan struktur pendanaan akan efisien dan bisa mendapat manfaat terutama efisiensi biaya,” kata Sis.

Dengan perbaikan struktur pendanaan, margin laba bersih pengolahan CPP akan naik dari 2,3 persen apabila tanpa PMN menjadi 3,9 persen apabila ada penambahan PMN.

“Potensi funding mix CPP dan pinjaman komersial pinjaman subsidi menurut cost of capital akan kita peroleh tanpa PMN 5,6 persen, dengan PMN bisa lebih hemat 3,8 persen,” jelas Sis.

“Kalau pendanaan tanpa PMN, cost of capital (modal kerja) 5,6 persen. Dengan PMN, turun menjadi 3,8 persen,” tambahnya.

Sis menjelaskan adanya potensi pendanaan dari sindikasi Himbara yang mendapat jaminan interest rate 7,5 persen dengan subsidi bunga 3 persen. Selain itu, terdapat potensi pendanaan stunting dari perbankan di luar himbara sebesar 8,75 persen per tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengkonfirmasi pihaknya menggeledah rumah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Alex membenarkan, upaya paksa itu dilakukan terkait pengembangan kasus suap dana hibah yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

"Iya," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Alex mengatakan, penggeledahan dilakukan dalam rangka melengkapi berkas perkara kasus rasuah yang tengah diusut penyidik.

"Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat bukti," ujar Alex.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada penghujung 2022, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa TImur, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka suap.

Sahat menerima suap untuk mengusulkan Pokir. Usulan itu diklaim datang dari berbagai kelompok masyarakat (Pokmas). Namun, nama-nama organisasi itu juga aneh.

Di antara namanya adalah Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Sadis, Pokmas Paterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples, Itachi (nama karakter dalam animasi Naruto), dan lainnya.

Sahat didakwa menerima suap 39,5 miliar. Ia kemudian divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons adanya kekhawatiran terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), salah satunya terkait terkait perwira aktif yang mengisi jabatan sipil. Agus mengajak semua pihak berpikir positif terhadap perubahan beleid tersebut.

"Saya rasa harus berpikiran positif lah, saya rasa masyarakat juga ngerti lah," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Agus yakin perubahan beleid itu untuk menyejahterakan masyarakat. Termasuk, membantu progam pemerintah.

"Iya untuk kesejahteraan masyarakat, membantu program-program pemerintah, kan untuk yang lain-lain," ujar Agus.
Jenderal bintang empat itu menuturkan bahwa prajurit TNI saat ini dibutuhkan di berbagai aspek. Agus mengaku menerima sejumlah MoU dengan kementerian untuk bekerja sama.

Dia mencontohkan kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Khususnya untuk mendukung program di daerah terpencil yang membutuhkan pengamanan dari prajurit TNI serta berkaitan dengan objek vital nasional.

"Karena memang dibutuhkan, contoh sekarang kita sedang membuat food estate, membuat sawah di Merauke 1.058 hektar, itu dibutuhkan keahlian khsusus, alat-alatnya juga. Sedangkan di sana kan daerahnya terpencil, sehingga dibutuhkan TNI yang ke sana," jelas Agus.

(ADN)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur memberikan informasi data pribadi kepada orang lain, termasuk meminjamkan KTP. Pasalnya, hal tersebut dapat disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan banyak masyarakat yang tak sadar data pribadinya digunakan untuk pinjaman online bahkan akses membuka rekening bank.

"Ada juga kasus yang diadukan ke kami, banyak juga konsumen yang mengadu ternyata memang dapat sesuatu, misal pinjam KTP untuk buka rekening," kata Kiki kepada awak media, dikutip Rabu (10/7/2024).

Kiki, sapaan akrabnya, menjelaskan dalam modusnya biasanya calon korban diiming-imingi sejumlah uang agar mau meminjamkan KTP-nya. Alhasil, pelaku dengan mudah dapat membuka rekening bahkan untuk pencairan dana pinjol.

Para korban pun tidak sadar hingga akhirnya muncul tagihan kredit. Padahal korban tidak merasa meminjam. Kemudian barulah mereka melaporkan ke OJK.

"Jangan mau iming-iming Rp 500 ribu atau Rp1 juta kemudian dikejar debtcollector karena dipakai utang Rp 50 juta," jelasnya.

Kiki menegaskan data kerahasiaan konsumen telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Artinya, apabila konsumen telah resmi mendaftar di pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) resmi, data konsumen akan aman.

Dalam aturan tersebut juga tertuang bahwa PUJK dilarang membagikan data konsumen ke pihak lain.

"Jangan sampai kita ajukan kredit data kita ditolak, ternyata digunakan pihak lain," jelasnya.

(kil/kil)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kerangka peraturan perdagangan karbon di pasar primer masih lemah dan perlu penguatan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyatakan implementasi perdagangan karbon memerlukan dukungan dari kementerian-kementerian terkait.

Untuk mendukung target OJK memfasilitasi perdagangan allowance dengan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) pada subsektor pembangkit listrik di bursa karbon, Inarno mengatakan, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia berharap beberapa program pengembangan bursa karbon di pasar primer yang sedang diupayakan pemerintah dapat segera terwujud. Dengan demikian, target pemerintah dalam perdagangan karbon secara keseluruhan dapat tercapai.

Inarno juga menyatakan OJK terus mendorong perkembangan bursa karbon melalui program edukasi, seminar, dan focus group discussion (FGD) dengan inisiatif sendiri ataupun dalam memenuhi undangan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

Menurut catatan OJK, perkembangan pengguna jasa (PJ) di bursa karbon naik tiga kali lipat atau 300%. Jika dibandingkan dari awal peluncuran bursa karbon pada September lalu terdapat 18 pengguna jasa sedangkan saat ini sudah ada 67 pengguna jasa.

Terkait bursa karbon, Indonesia Business Council (IBC) telah meluncurkan White Paper berjudul "Preparing an Innovative and Globally Competitive Carbon Market in Indonesia: Strategic Actions Towards Impactful Carbon Market" pada Selasa (19/3). Laporan tersebut berisikan konsep bursa karbon (carbon market) di Indonesia.

IBC juga merekomendasikan aksi-aksi untuk mendorong perkembangan bursa karbon di Indonesia. Chief Operating Officer Indonesian Business Council William Sabandar mengatakan rekomendasi IBC terdiri atas dua formula, yaitu jangka pendek (short term) dan jangka panjang (long term).

“Report ini merekomendasikan dua hal yang kita sebut formula 5 dan 3. Formula 5 adalah yang short term,” kata William dalam acara Expanding Indonesia’s Carbon Market: Opportunities for Economic Growth and Sustainability yang diselenggarakan IBC dan Katadata, di Jakarta, Selasa (19/3).

Dalam formula jangka pendek untuk mendorong akselerasi bursa karbon di Indonesia IBC merencanakan pembangunan Carbon Market Impact Center (CMIC). William mengatakan IBC dalam waktu singkat dapat membangun CMIC menjadi tempat bertanya segala hal terkait bursa karbon.

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan akan mengusung pasangan Andi Bebas Manggazali dengan Siti Rahmawati atau lebih dikenal dengan nama Siti KDI pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Kepastian ini setelah Siti KDI yang juga merupakan kader PAN bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno di Jakarta, Selasa (9/7/2024) malam.

"Malam ini kita bersilaturahmi dengan Siti KDI. Kami (PAN) sepakat mengusung pasangan Bebas-Siti untuk maju (Pilkada Polman). Insya Allah, pasangan ini amanah untuk memajukan Kabupaten Polewali Mandar. Atas izin Allah, pasangan ini akan menang, kita beri dukungan penuh untuk pasangan Besti," kata Zulkifli Hasan.

Sementara Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai, pasangan Bebas Manggazali-Siti KDI (Besti) merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat Polewali Mandar.

Untuk itu, Eddy menyerukan untuk memilih pasangan Bebas-Siti pada Pilkada Polman, 27 November 2024.

"Besti sudah bukan pilihan yang salah lagi. Jangan lupa, nyesel kalau nggak milih, coblos Besti," kata Eddy Soeparno.

Diketahui, pasangan Bebas Manggazali-Siti KDI tinggal menunggu waktu mengantongi formulir B1.KWK dari PAN yang akan digunakan untuk mendaftarkan pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Niat Memajukan Kampung Halaman

Sementara itu, Siti KDI yang juga selaku Direktur Eksekutif Tawaf TV membenarkan dirinya sudah mendapatkan restu dari DPP PAN untuk maju di Pilkada Polewali Mandar berpasangan dengan Andi Bebas Manggazali.

"Saya akan kembali Polman dalam waktu dekat sekaligus membawa surat rekomendasi dari PAN sebagai kandidat calon kepala daerah Polman," ujar Siti.

Dia menyatakan tekadnya maju di Pilkada Polman dengan niat memajukan kampung halamannya, mulai dari sektor pendidikan, pariwisata, seni dan budaya, kesehatan hingga pembangunan dari desa dan kota.

"Soal arahan dan petunjuk partai sudah ada, sisa menunggu rekomendasi keluar. Insya Allah minggu ini, setelah itu kita baru go Polman," sambung dia.

Sebelumnya, Siti KDI sempat menarik perhatian warga Kabupaten Polewali Mandar melalui balihonya "Tabe, Polewali Mandar" yang bertebaran menghiasi ruas jalan di daerah ini.

Diketahui, kampung halaman Siti tepatnya di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

Dia dan kakaknya Cici Paramida juga masih merupakan keturunan tokoh agama atau qadi Balanipa KH Muhammad As'ad yang lebih dikenal dengan nama KH Daeng.

Saat menyempatkan waktu pulkam di Polewali Mandar beberapa waktu lalu, Siti bersama Cici Paramida juga menemui warga dan keluarganya di Tinambung, Campalagian, Wonomulyo, hingga silaturahmi di kediaman Andi Bebas Manggazali di Polewali.

Siti juga menyempatkan mengunjungi kediaman keluarga mantan Kepala Kejaksaan Agung RI, Baharuddin Lopa, di Pambusuang dan berziarah ke makam keluarganya di Masjid Tua Pambusuang.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengusung anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Ansy Lema, menjadi bakal calon gubernur untuk Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024.

Hal ini diumumkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat Rapat Kerja Daerah DPD PDIP Nusa Tenggara Timur di Kupang, Rabu (10/7).

"Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof. Dr (HC) Megawati Soekarnoputri telah mengambil keputusan menetapkan saudara Ansy Lema sebagai calon gubernur NTT yang diusung oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.

Hasto mengatakan, PDIP akan langsung melakukan suatu komunikasi politik dengan parpol politik yang ada di NTT ini dalam membangun kerja sama politik, termasuk bersama-sama untuk menentukan siapa calon wakil gubernur yang nantinya akan mendampingi Ansy Lema.

"Seluruh jajaran partai akan bergerak melakukan langkah-langkah konsolidasi di dalam memenangkan saudara Ansy Lema sebagai gubernur NTT dan ini akan senafas dengan perjuangan di pilkada tingkat kabupaten/kota," lanjut Hasto.

Atas penugasan ini, Hasto mengatakan Ansy Lema akan mengundurkan diri dari posisi anggota DPR RI.

"Maka saudara Ansy Lema nanti bukan lagi pejabat negara dan ini segera kami akan lakukan proses ke KPU, kemudian ke DPR RI untuk ditentukan penggantinya, dan DPP PDIP menghargai bagaimana konsistensi di dalam semangat pejuang itu, totalitas di dalam semangat juang ini, karakter kepemimpinan di PDI Perjuangan," urai pria asal Yogyakarta itu.

Pertimbangan Megawati Pilih Ansy Lema

Hasto mengungkapkan sejumlah pertimbangan Megawati memilih Ansy Lema menjadi bakal calon gubernur NTT. Dia menjelaskan, Megawati dalam menetapkan seseorang menjadi calon kepala daerah dan jabatan lainnya selalu melalui kontemplasi yang mendalam.

Hasto juga menuturkan Megawati melihat rekam jejak Ansy Lema yang memiliki latar belakang sebagai aktivis reformasi 1998.

"Saudara Ansy Lema ini juga merupakan bagian dari kekuatan pergerakan mahasiswa tahun 98. Sehingga ini merupakan proses regenerasi kepemimpinan, bagaimana Ibu Mega menempatkan pergerakan 98, kegiatan yang saat itu menjadi benih-benih dari reformasi, kemudian ditempatkan pada peran yang penting," ungkap Hasto.

Dia menambahkan, Megawati dalam mengambil keputusan melihat pentingnya proses regenerasi kepemimpinan. Sebagai penghormatan terhadap anak-anak muda terlebih yang ikut di dalam proses pergerakan melawan rezim otoriter Orde Baru.

"Saudara Ansy Lema ini menjadi bagian dari gerakan mahasiswa tahun 98 dan kemudian yang bersangkutan menjadi anggota DPR RI, bahkan baru saja terpilih kembali. Jadi ada pengalaman nasional dan internasional karena dalam pandangan Ibu Megawati Soekarnoputri, NTT ini sangat penting dan strategis," ucap Hasto.