Jaringan Ripple (XRP) baru-baru ini mengalami peningkatan signifikan dalam adopsi, mencapai jumlah transaksi harian tertinggi sejak Februari.

Lonjakan aktivitas pengguna ini telah mendorong volume perdagangan harian XRP melampaui US$1 milyar, menunjukkan minat dan penggunaan jaringan Ripple yang semakin meningkat.

Lonjakan Transaksi Harian XRP 

Berdasarkan laporan Cryptodnes, data dari XRP Ledger menunjukkan peningkatan signifikan, ada 2,3 juta transaksi yang berhasil tercatat.

Peningkatan ini menandai kenaikan 15 persen dari 2 juta transaksi sehari sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan 97 persen dalam jumlah transaksi harian sejak awal Juli.

Peningkatan yang substansial dalam transaksi ini menegaskan semakin meluasnya penggunaan XRP dalam berbagai aplikasi, termasuk pembayaran lintas batas dan remitansi.

Permintaan yang meningkat telah berdampak positif pada kinerja pasar XRP. Volume perdagangannya mencapai puncak US$1,5 milyar, menunjukkan aktivitas pasar yang kuat.

Namun, sentimen pasar terhadap XRP tetap bearish, dengan nilai yang merosot sebesar 10,5 persen dalam minggu terakhir.

Indikator teknikal seperti Parabolic SAR juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan, yang berpotensi menyebabkan penurunan lebih lanjut hingga US$0,41. Sentimen bearish yang persisten ini dapat dikaitkan dengan kondisi pasar yang lebih luas dan ketidakpastian regulasi seputar Ripple.

Kemajuan Strategis Ripple 

Selain lonjakan transaksi baru-baru ini, Ripple telah melakukan kemajuan strategis untuk meningkatkan kemampuan jaringannya. Layanan On-Demand Liquidity (ODL) Ripple telah melihat peningkatan adopsi di antara lembaga keuangan dan penyedia pembayaran.

ODL memanfaatkan XRP untuk memfasilitasi transaksi lintas batas instan, mengurangi kebutuhan akan akun yang didanai sebelumnya dan menurunkan biaya operasional. Inovasi ini telah menarik kemitraan dengan pemain utama di industri keuangan, semakin memperkuat posisi Ripple di pasar.

Ripple juga terlibat aktif dalam mendorong inklusi keuangan global. Melalui University Blockchain Research Initiative (UBRI), Ripple bekerja sama dengan universitas terkemuka di seluruh dunia untuk memajukan penelitian dan pendidikan teknologi blockchain.

Inisiatif ini bertujuan untuk membekali generasi mendatang dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan adopsi blockchain.

Meskipun tantangan pasar saat ini, Ripple terus fokus pada perluasan ekosistemnya dan mendorong utilitas nyata untuk XRP.

Komitmen perusahaan terhadap inovasi dan kemitraan strategis menempatkan Ripple untuk mengatasi fluktuasi pasar dan memanfaatkan peluang yang muncul di ruang blockchain. [st]

Bisnis.com, JAKARTA — Sentimen kebijakan pemerintah tengah mewarnai laju saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) di lantai bursa. Sentimen itu datang dari keputusan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan rencana penerapan domestic market obligation (DMO) gas.

Pada perdagangan Selasa (9/7/2024), harga saham PGAS ditutup anjlok 6,77% ke level Rp1.515 per saham. Koreksi yang cukup dalam itu terjadi sejalan dengan keputusaan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan HGBT.

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan pengadilan di tengah penyelenggaraan pemilihan umum tampaknya menjadi aral bagi tahapan kontestasi politik elektoral pada 2024. Wacana untuk membatasi putusan pengadilan terkait kepemiluan di tengah tahapan berjalan pun disuarakan.

Pasalnya, sejumlah putusan lembaga peradilan tampak mengganggu proses Pemilu dan Pilkada 2024. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 23 P/HUM/2024.

Putusan MA yang ditetapkan pada Juni 2024 tersebut mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah.

Padahal, penyerahan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan atau nonpartai (independen) sudah rampung pada Mei 2024 dan verifikasi masih berlangsung saat ini. Hanya pendaftaran bakal calon jalur partai yang baru akan dibuka pada Agustus 2024.

Kondisi itu pun menghadirkan problem tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada 2024 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tak mengherankan, KPU saat ini tengah mengkaji untuk membuka lagi pendaftaran pasangan calon kepala daerah jalur independen menjelang Pilkada Serentak 2024.

Di samping itu, Bawaslu berencana menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta DPR untuk menetapkan aturan yang membatasi putusan pengadilan terkait pemilu pada tahapan penyelenggaraannya.

OPSI PENDAFTARAN BARU

Anggota KPU RI Idham Holik mengakui bahwa pihaknya tengah mengkaji opsi untuk membuka lagi pendaftaran pasangan calon kepala daerah jalur nonpartai .

Pertimbangannya, saat pendaftaran calon independen sudah ditutup pada bulan Mei 2024, Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 belum terbit.

"Dahulu waktu kami membuka penyerahan, menetapkan jadwal, waktu penyerahan dukungan calon perseorangan pada tanggal 8—12 Mei 2024 putusan MA ini belum terbit," jelasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Putusan MA di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Idham menjelaskan lebih lanjut bahwa putusan MA tersebut mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah. Sebelum diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Namun setelah diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada tanggal 1 Januari 2025.

Alhasil, putusan MA itu membuat peminat jalur nonpartai yang awalnya tidak jadi maju karena tak memenuhi syarat usia minimal bisa mendaftarkan diri. Apalagi hingga sekarang, KPU masih menunggu jadwal pelantikan serentak calon kepala daerah terpilih yang bakal diatur lewat peraturan presiden (perpres).

Berdasarkan simulasi yang disusun KPU, calon independen yang pendaftarannya telah diverifikasi sejak Mei akan terus diproses sembari komisi tersebut membuka pendaftaran kembali untuk calon lain yang barangkali berminat maju jalur nonpartai.

Perbesar

Namun, Idham mengakui ada perbedaan pada tahapan pendaftaran bagi calon lain bila KPU kembali membuka opsi baru ini. Perbedaannya, terletak pada tahapan pendaftaran baru yang lebih singkat yakni hanya 87 hari.Sebab, tahapan pendaftaran calon nonpartai yang diproses sejak Mei berlangsung selama 126 hari.

Sebagai perbandingan, jelas Idham, calon independen yang mendaftar pada Mei 2024 memiliki waktu lima hari untuk menyerahkan syarat dukungan warga ke KPU. Pada opsi pendaftaran baru, calon nonpartai hanya punya empat hari.

Selain itu, pada Mei lalu, KPU mempunyai kesempatan 21 hari untuk melakukan verifikasi administrasi atas syarat dukungan calon nonpartai. Namun, dengan opsi terbaru, KPU cuma 15 hari untuk melakukan verifikasi administrasi yang sama.

Kendati begitu, Idham menegaskan bahwa simulasi tersebut masih akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah dalam rapat dengar pendapat sebelum dapat ditetapkan menjadi kebijakan dan jadwal resmi.

BERISIKO

Opsi baru yang tengah dikaji KPU itu pun tidak terlepas dari kritikan. Pembukaan pendaftaran baru bagi calon independen dinilai berisiko bagi kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024.

Kritikan itu antara lain datang dari Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati. Dia mengingatkan bahwa tahapan pendaftaran calon jalur independen sudah melewati tahapan verifikasi faktual. Jika diulang kembali maka harus ada revisi jadwal tahapan.

"KPU itu terlalu memaksakan menindaklanjuti putusan MA, padahal seharusnya tidak perlu ditindaklanjuti untuk pemilihan serentak 2024 saat ini," kata Neni kepadaBisnis, Rabu (10/7/2024).

Dia mengaku khawatir jika KPU memaksakan ulang tahapan pendaftaran calon kepala daerah maka para penyelenggara pemilu di lapangan yang tidak siap. Apalagi, lanjutnya, infrastruktur dan sumber daya penyelenggaraan sangat terbatas.

"Karena saat ini tahapan lain juga sudah berlangsung yaitu pemutakhiran daftar pemilih," jelasnya.

Neni juga mengaku menjadi pihak yang terdaftar sebagai peserta FGD yang digelar KPU untuk membahas wacana pengulangan pendaftaran calon kepala daerah jalur independen. Namun, dia mengaku pihak KPU tidak pernah memberi tahu untuk datang ke FGD tersebut.

Oleh karena itu, Neni merasa KPU tidak benar-benar menerapkan prinsip partisipasi publik. Masyarakat sipil, menurutnya, tidak benar-benar diberi kesempatan untuk memberi masukan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

ATURAN BARU

Untuk itu, Neni mendukung rencana Bawaslu untuk merekomendasikan aturan baru kepada DPR dan pemerintah agar melarang adanya putusan pengadilan ihwal kepemiluan di tengah tahapan pemilu/pilkada. Dengan demikian, problem yang ditimbulkan oleh putusan MA baru-baru ini tidak terjadi lagi.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pun berharap tidak ada putusan pengadilan yang terbit di tengah berlangsungnya proses tahapan pemilu. Pasalnya, terbitnya putusan pengadilan seperti putusan MA No. 23 P/HUM/2024 mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

"Ada masalah, ada masalah tadi sudah diungkapkan oleh Pak Afif [Plt Ketua KPU RI] mengenai apa? Mengenai putusan MA tentang syarat usia, sehingga kita menarik bagaimana kemudian usia tersebut bisa terpenuhi," jelas Bagja dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (9/7/2024) seperti dilansirAntara.

Untuk itu, sambung Bagja, Bawaslu juga akan menyampaikan rekomendasi atas permasalahan tersebut. Rekomendasi itu akan disampaikan kepada Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian dan DPR.

“Agar ada aturan bahwa ke depan sebaiknya tidak ada putusan pengadilan yang dikeluarkan di tengah-tengah tahapan pemilu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman berharap Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mampu memboyong BUMN untuk menggelar initial public offering (IPO) pada 2025.

Iman menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, sudah ada 30 perusahaan yang masuk dalam antrean atau pipeline IPO Bursa. Meski demikian, dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berasal dari BUMN ataupun anak perusahaan pelat merah.

“Tunggu saja, wait and see pada pemerintahan baru, tetapi kami harapkan tahun depan mungkin ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menyatakan bahwa BEI menargetkan ada 62 perusahaan melantai di Bursa pada tahun ini. Jumlah itu melandai dibandingkan jumlah IPO pada 2023 yang mencapai 79 perusahaan.

“Sekarang di pipeline kami masih ada sekitar 30 perusahaan. Kami berharap seperti di awal tahun, target kami sekitar 60 perusahaan. Saat ini, dengan 32 perusahaan [yang melantai] mudah-mudahan kami bisa mencapai target di akhir tahun,” tuturnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN telah memastikan tak ada perusahaan pelat merah yang menggelar IPO pada 2024. Jika benar terjadi, kondisi ini akan serupa dengan tahun politik 2019 yang nihil aksi pencatatan saham perdana dari BUMN.

Sejatinya, ada beberapa perusahaan yang ditargetkan melantai di pasar modal pada 2023, seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Namun, rencana tersebut ditunda lantaran kondisi pasar yang dinilai kurang menarik.

Pada tahun ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menyatakan bahwa tidak ada perusahaan pelat merah yang akan menggelar pencatatan saham perdana. Kondisi dan minat pasar menjadi pertimbangan Kementerian BUMN.

“Sementara belum. Kami lagi lihat market tergantung appetite, seperti PHE kemarin ternyata minatnya kurang,” ujar Kartika saat ditemui di Jakarta pada awal 2024.

Kementerian BUMN juga menahan rencana IPO subholding PTPN, PalmCo, pada 2024. Kartika atau akrab disapa Tiko menuturkan hal tersebut dikarenakan kondisi pasar yang kurang menarik. Kemungkinan PalmCo akan melantai di Bursa jika kondisi pasar memungkinkan.

Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian BUMN memang belum memiliki fokus untuk membawa PalmCo ke lantai bursa. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi agar perusahaan memiliki valuasi yang tinggi.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditempuh saat ini adalah replanting atau penanaman kembali pohon sawit karena lahan milik PTPN Grup berada dalam kondisi kurang terawat.

“Tadinya kami mau dorong PalmCo, namun kami melihat marketnya seperti apa. Kalau pasarnya oke, kami mungkin dorong tetapi [ternyata] pasarnya kurang. Kami lihat timing juga, tahun depan mungkin PalmCo, tetapi setelah pasar bagus,” kata Tiko.

Apabila tahun ini tak ada IPO dari perusahaan pelat merah, maka kondisi tersebut serupa dengan tahun 2019. Saat itu, dari 33 emiten baru yang melantai, tidak ada satu pun berasal dari BUMN.

Hal tersebut berbanding terbalik dibandingkan 2018. Dari 57 perusahaan yang melantai, tiga di antaranya merupakan anak usaha BUMN yakni PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) dan PT Phapros Tbk. (PEHA).

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Presiden Joko Widodo serta wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri forum rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi XVI 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (10/7).

Jokowi hadir di JCC dan berpidato pada pukul 09.30 WIB. Sedangkan, Gibran tiba di JCC usai Jokowi meninggalkan tempat acara sekira pukul 10.10 WIB dengan setelan kemeja putih berbalut jas hitam. Gibran, yang mengenakan setelan kemeja putih berbalut jas hitam ini dikawal oleh Paspampres.

Gibran enggan menjawab beragam pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Dia berjalan perlahan dengan bungkam sembari melayani permintaan foto dari para peserta Rakernas XVI Apkasi.

Gibran saat ini juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Adapun Wali Kota Surakarta merupakan anggota forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Dalam pidato arahannya, Jokowi memberikan apresiasi kepada para kepala daerah tingkat kabupaten atau Bupati yang turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah selama lima tahun terakhir.

Jokowi mengatakan periode lima tahun kebelakang merupakan masa sulit yang penuh tantangan karena ada Pandemi Covid-19 dan konflik bersenjata di Ukraina dan Palestina. Kondisi tersebut memunculkan krisis ekonomi global yang dipicu kenaikan harga minyak dan pangan.

"Ini menjadi pengalaman kita bersama-sama, betapa kita semakin matang, semakin dewasa, semakin pintar kita mengelola daerah, kabupaten, provinsi, negara, keuangannya, mengambil kebijakannya, mengelola anggaran," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah belakangan juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,11% di triwulan pertama tahun ini. Dia juga mengatakan pemerintah sanggup mengendalikan inflasi di angka 2,5% pada Juni ini.

"Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan pertumbuhan di atas 5%. Ini berkat bapak ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin," ujar Jokowi kepada para bupati yang hadir dalam Rakernas Apkasi XVI.

Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, meralat informasi 47 layanan digital ataupun aplikasi milik Kemendikbudristek yang terganggu akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Suharti mengatakan sebenarnya ada 49 layanan digital yang terdampak peretasan.

Suharti mengatakan upaya pemulihan terus dilakukan. Hingga saat ini, sudah ada 14 layanan yang berhasil dipulihkan.

"Kemarin kita terdampak 49 layanan, 14 sudah pulih seluruhnya. Selisihnya sedang dalam proses tahap pemulihan," jelas Suharti dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.
Suharti mengatakan pemulihan membutuhkan waktu. Pihaknya berjanji sistem akan pulih seluruhnya pada akhir Juli 2024.

"Jadi, memang butuh waktu dan dari pembahasan bersama dengan tim IT tidak mungkin dipulihkan hanya dalam waktu seminggu dua minggu, jadi dipastikan sampai 29 Juli sistem akan pulih kembali," sebut dia.

Sebelumnya, peretasan terhadap PDNS 2 milik Kementerian Komunikasi dan Informatika terjadi pada 20 Juni 2024. Sejak saat itu sejumlah layanan digital milih pemerintah terganggu.

Salah satu yang terdampak adalah domain layanan atau aplikasi milik Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejumlah aplikasi tak bisa diakses, antara lain Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, dan Layanan Perizinan Film.

"Kemendikbudristek terus berkoordinasi intensif dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN 2 untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan layanan secara bertahap," ungkap Direktur SD Kemendikbudristek, Muhammad Hasbi kepada Medcom.id, Rabu 26 Juni 2024.

Baca juga: Terdampak Peretasan PDNS, Penyaluran KIP-K Diklaim Berjalan Lancar

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba memang sudah tidak asing lagi bagi telinga publik di Indonesia. Menurut Thomas Avitho da Lopez seorang Clinical Supervisor di Lentera Bersinar Indonesia siapapun bisa mengalaminya, terutama dari kalangan anak muda.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) lanjut Thomas, jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021 lalu. "Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton," ungkap Thomas pada Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan data tersebut, kata Thomas, sudah sepatutnya kita semua untuk melakukan pencegahan demi mencegah berbagai risiko yang mengancam. Jika sudah mengalami ketergantungan, berbagai bahaya mengintai penggunanya baik secara fisik dan mental mulai dari depresi, halusinasi, gangguan liver dan jantung bahkan hingga bahkan overdosis yang dapat memicu kematian.

Menyikapi hal tersebut, setidaknya terdapat harapan bagi mereka yang ingin segera terbebas dari pengaruh narkoba dengan melakukan rehabilitasi dimana Yayasan Lentera Bersinar Indonesia menjadi solusi untuk melakukannya secara aman dan nyaman.

Berdiri sejak 2023 lalu, LBI adalah pusat layanan rehabilitasi narkoba dibawah Yayasan Lentera Bersinar Indonesia (YLBI). Terbentuknya LBI tandas Thomas mengikuti prinsip bahwa setiap orang memiliki potensi dan berhak untuk pulih dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obatan terlarang (NAPZA).

Yayasan ini beralamatkan di Perumahan Citra 3 Blok F1 No. 2, Jl. Palem Raja Utama, Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Meski berada di Jakarta, tidak menutup kemungkinan LBI dapat melayani klien dari berbagai daerah.

"Sebagai bentuk komitmen untuk penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, sudah bekerja sama dengan banyak pihak. LBI berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah. Mulai dari Badan Narkoba Nasional (BNN), Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud dan Polri," ujar dia.

"Sebagai pendukung, para stakeholder (pemegang saham) lain juga berdedikasi demi peningkatan kemampuan dalam menyediakan layanan berkualitas tinggi," kata Thomas menambahkan.

Kolaborasi inilah yang menjadikan LBI bertekad untuk membantu peran lembaga kemasyarakatan melalui program rehabilitasi narkoba. Menurut Thomas, Lentera Bersinar Indonesia memiliki tujuan agar setiap klien rehabilitas tidak tertekan saat rehabilitasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LBI menyediakan penanganan narkoba berkelas premium untuk segmen menengah ke atas. Inilah yang menjadikan pelayanan perawatan mengutamakan kenyamanan dan kebutuhan bagi setiap klien.

“Kami datang ke ranah penanganan narkoba dengan segmen menengah ke atas (premium). Artinya, selain kenyamanan fasilitas dan layanan yang kami berikan, kami juga membuat perawatan yang sesuai dengan kebutuhan klien sehingga klien tidak merasakan tekanan saat menjalankan proses perawatan,” kata Thomas.

Terlebih, Thomas juga menjelaskan hadirnya LBI sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah narkoba yang cukup marak di Indonesia. Pasalnya, korban penyalahgunaan narkoba di tanah air terus berpotensi bertambah.

“Kami hadir karena kepedulian kami terhadap masalah narkoba di Indonesia. Dari sisi permintaan panti rehabilitasi juga terus meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah tempat rehabilitasi ini tidak diikuti dengan peningkatan pembangunan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba yang memadai,” kata Thomas.

Thomas berharap LBI dapat menjadi salah satu pilihan penanganan masalah narkoba dengan menghadirkan layanan kelas premium. Untuk mengakses layanan rehabilitasi narkoba dari Lentera Bersinar Indonesia, masyarakat cukup hubungi hotline nomor 08118125437. Tak hanya itu, mereka juga bisa membuka laman resmi Lentera Bersinar Indonesia.

JAKARTA - Cara menghantikan judi online (judol) yang belakangan menjadi perhatian, menurut Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri, sangatlah gampang. Yakni dengan menghentikan sistem pembayaran yang mendukungnya.

"Cara menghancurkan judol sangatlah mudah karena judi online dan aktivitas bisnis lainnya, menjalankan prinsip bank follows the trade. Jika ingin menghancurkan aktivitas judol, hancurkan sistem pembayaran yang mendukungnya. Yakni, perbankan dan lembaga keuangan non-bank," kata Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri, Jakarta, Selasa (9/7).

"Belakangan, untuk memerangi aktivitas judi online, OJK menginstruksikan bank untuk tidak hanya memblokir rekening, tapi juga mengembalikan keuntungan bank yang diperoleh dari transaksi tersebut," ungkapnya.

Pendirian layanan jasa pembayaran oleh pemilik judi online, kata dia, dapat dilihat sebagai strategi untuk memfasilitasi transaksi keuangan besar dan sering. Ini menjadi karakteristik umum dari industri judol.

Dengan memiliki layanan pembayaran sendiri, pemilik judi online dapat mengurangi ketergantungan kepada penyedia layanan pembayaran eksternal yang mungkin memiliki batasan transaksi, atau biayanya mahal.

"Selain itu, punya sistem pembayaran internal, mereka dapat memiliki mengontrol yang lebih besar atas proses transaksi, termasuk kecepatan dan keamanan transfer dana," kata Deni.

Dari perspektif perbankan, lanjutnya, kerja sama dengan layanan pembayaran milik judol dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum. Mengingat judol sering kali berada dalam area abu-abu dari segi legalitas.

Bank mungkin melihat potensi keuntungan dari volume transaksi yang tinggi yang dihasilkan oleh industri ini. Oleh karena itu, bank harus melakukan penilaian risiko yang cermat dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku sebelum bekerja sama dengan layanan pembayaran semacam ini.

Ke depan, kata dia, baik OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun BI (Bank Indonesia) wajib melakukan audit investigasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank yang diduga terkait judol yang hingga saat ini luput dilakukan terhadap lembaga keuangan secara rutin.

Audit investigasi khusus judol memungkinkan lembaga keuangan memeriksa kelemahan dalam sistem kontrol internal mereka, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran.

Jakarta: Sistem kopling adalah komponen integral dalam kendaraan yang memungkinkan pengemudi untuk mengubah gigi dan mengontrol perpindahan daya antara mesin dan transmisi. Memahami komponen-komponen dalam sistem kopling adalah kunci untuk merawat dan menjaga performa kendaraan.

Suzuki memberikan panduan memahami peran masing-masing komponen, karena setiap gigi yang berputar, setiap pegas yang bekerja, membentuk sebuah harmoni di balik setir mobil.

Berikut Daftar komponen Yang Ada Di kopling Mobil:

1. Plat Kopling

Plat kopling adalah komponen kunci dalam sistem kopling, bertugas menyambung dan memutuskan aliran daya antara mesin dan transmisi. Berbentuk bundar dan terbuat dari material tahan gesek, plat kopling mengalami gesekan ketika ditekan oleh pelat tekan.

Saat pengemudi menginjak pedal kopling, plat kopling dipisahkan dari pelat tekan, memungkinkan perpindahan gigi. Struktur dan desain plat kopling sangat mempengaruhi kinerja kopling secara keseluruhan. Material berkualitas dan permukaan gesek yang baik adalah kunci untuk menjamin daya tahan dan performa plat kopling.

Baca Juga: Prediksi Mobil-Mobil Baru di GIIAS 2024 (Bag. 1)

Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi fungsi dan peran plat kopling serta bagaimana perawatan yang tepat dapat memperpanjang umur pakainya, menjaga kelancaran perpindahan gigi pada kendaraan.

2. Pelat Tekan

Pelat tekan merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem kopling, bekerja bersama plat kopling untuk mengatur perpindahan daya. Terletak di belakang plat kopling, pelat tekan berfungsi menekan plat kopling ke flywheel mesin saat pedal kopling ditekan. Hal ini menyebabkan pemutusan aliran daya dari mesin ke transmisi, memungkinkan perpindahan gigi.

Desain dan keteguhan pelat tekan sangat mempengaruhi kinerja kopling. Saat pedal kopling ditekan, pelat tekan harus memberikan tekanan yang cukup untuk memisahkan plat kopling tanpa menyebabkan keausan yang berlebihan.

Pemilihan material yang kuat dan perawatan yang tepat pada pelat tekan akan memastikan sistem kopling berfungsi dengan efisien, mendukung pengalaman berkendara yang lancar dan andal.

Baca Juga: Prediksi Mobil-Mobil Baru di GIIAS 2024 (Bag. 2)

3. Pegas Kopling

Pegas kopling adalah komponen yang berperan penting dalam sistem kopling, memberikan tekanan untuk menekan pelat tekan dan mengatur kontak antara plat kopling dan flywheel. Saat pedal kopling ditekan, pegas kopling memungkinkan perpindahan gigi dengan memberikan keleluasaan pada pelat tekan untuk memisahkan plat kopling dari flywheel mesin.

Desain pegas kopling yang baik sangat memengaruhi respons kopling dan kehalusan perpindahan gigi. Ketegangan yang sesuai pada pegas kopling adalah kunci untuk menciptakan keseimbangan antara daya tekan yang diperlukan dan kenyamanan pengemudi. Dalam eksplorasi komponen kopling ini, kita akan memahami bagaimana pegas kopling berkontribusi pada efisiensi sistem, serta pentingnya pemeliharaan yang tepat guna menjaga kinerja kopling yang optimal.

Interaksi Komponen dalam Sistem Kopling

Setiap komponen dalam sistem kopling bekerja secara sinergis untuk menciptakan perpindahan gigi yang efisien. Saat pedal kopling ditekan, plat kopling terpisah dari flywheel mesin oleh pelat tekan yang didorong oleh pegas kopling. Interaksi antara plat kopling, pelat tekan, dan pegas kopling memainkan peran penting dalam mengatur aliran daya dan menyediakan kontrol yang tepat pada perpindahan gigi.

Pemahaman mendalam tentang bagaimana komponen-komponen ini saling berhubungan adalah kunci untuk mengatasi potensi masalah dan menjaga kinerja sistem kopling. Dalam poin ini, kita akan merinci bagaimana koordinasi yang baik antara plat kopling, pelat tekan, dan pegas kopling menciptakan pengalaman berkendara yang lancar dan efisien.

(UDA)

Petisi terkait desakan kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur masih bergulir. Kemenkominfo dianggap gagal mengamankan server Pusat Data Nasional (PDN) dari serangan Ransomware.

Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, menyatakan bahwa per hari ini, Rabu (10/7), petisi gagasannya tersebut sudah ditandatangani oleh lebih dari 25 ribu orang.

"Kalau enggak salah, sudah lebih dari 25.000 (yang tandatangani petisi)," ujar Nenden kepada kumparan, Rabu (10/7).

Berdasarkan data dari laman change.org, petisi yang dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) per Rabu (10/7) pukul 10.40 WIB sudah ditandatangani sebanyak 25.877 orang. Petisi ini juga digagas sejak 26 Juni lalu.

Menurut Nenden, peningkatan tanda tangan dari masyarakat ke petisi tersebut bersifat gradual. Sebab petisi sudah dimulai sejak 26 Juni lalu.

"Enggak signifikan, itu gradual," ucap Nenden.

Nenden juga mengatakan, meski petisi desakan mundur ke Budi Arie sudah banyak ditandatangani masyarakat Indonesia, keputusan mundur atau diberhentikannya dari Menkominfo tetap kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Semua keputusan hanya di tangan Jokowi," tuturnya.

Hingga kini, SafeNet juga tengah menyiapkan gugatan untuk dilayangkan ke Kominfo dan Presiden Jokowi yang dianggap gagal mengamankan data di Pusat Data Nasional (PDN).

"Sekarang lagi nunggu balasan soal permohonan keterbukaan informasi ke PPID Kominfo," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie enggan berkomentar mengenai desakan mundur dirinya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Budi hanya memberi salam namaste dan memberi tanda jempol saja ketika ditemui wartawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Ia tak berkomentar apa pun ke awak media.

Jakarta -

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka YH, WNA China dan lain-lain yang melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tahapan penyidikan ini selesai dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta.

Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang yang didampingi JPU Kejaksaan Agung.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik.

"Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran prestasi bersama dan ke depan perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum," ujar Sunindyo dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (10/7/2024).

Upaya yang dilakukan PPNS Ditjen Minerba dan tim ini juga didukung Kejaksaan Negeri Ketapang dan berjanji segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan.

"Kejaksaan Agung mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS KESDM. Kejari Ketapang selanjutnya akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan.

Perwira Urusan Subbagian Penelitian Perkara, Bagian Pengawasan Penyidikan, Kompol Edi Kusyana menyatakan jika tim PPNS Ditjen Minerba menyelesaikan kasus ini bekerja sama dengan Biro Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Badan Resimen Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung. Edi berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik dalam mengungkapkan perkara-perkara penegakan hukum pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai informasi, PPNS Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan kegiatan pertambangan bijih emas secara illegal dengan metode tambang dalam yang dilakukan di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur emas, cetakan bullion grafit, exhaust/kipas hisap, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan, namun pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Dalam kasus ini, tersangka YH berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining) di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024. Kegiatan penambangan tanpa izin ini mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram atau 774,2 kg dan cadangan perak lebih kurang 937.700 gram atau 937,7 kg.

Sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Perkara ini akan dikembangkan lebih lanjut secara paralel, bersamaan dengan tindak lanjut kasus oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

(acd/das)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi seperti KTP dan foto wajah.

Hal tersebut untuk mengantisipasi disalahgunakannya data pribadi oleh pihak tertentu sebagaimana yang menimpa 26 pelamar kerja di Jakarta Timur.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk sangat ekstra hati-hati dalam memberikan informasi data diri pribadi. Terutama seperti ini, KTP, foto wajah, apalagi kalau misalnya sudah diminta untuk misalnya merekam, memberikan foto wajah dan sebagainya ini hati-hati," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, ketika dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Sebelum menyerahkan data pribadi, alangkah lebih baik masyarakat memastikan terlebih dahulu legalitas pihak penerima. Adapun soal keamanan dan kerahasiaan data pribadi sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

"Nah, kalau kita lihat di POJK 22 tahun 2023, sebetulnya POJK itu sudah sangat jelas mengatur mengenai keamanan dan kerahasiaan data konsumen," ucap dia.

"Kita mengatur POJK wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen termasuk mewajibkan persetujuan konsumen atas penggunaan data pribadi di luar dari tujuan awalnya," lanjut dia.

Pada intinya, Friderica menegaskan, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadinya. Ke depan, melalui edukasi yang terus giat dilakukan, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari tindak penyalahgunaan data pribadi.

"Semoga semua terlindungi dengan edukasi dan juga pemahaman yang lebih baik," ujar dia.

Total terdapat 26 orang yang jadi korban. Kasus bermula ketika para korban mendapatkan undangan dari R untuk bekerja dan diminta menyerahkan KTP.

Namun, data pribadi itu malah digunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman. Ditaksir, kerugian yang diderita oleh para korban mencapai angka Rp 1,1 miliar. Kasus itu masih diselidiki lebih lanjut oleh polisi. R belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus sebagai saksi.