Bisnis.com, JAKARTA -- Transaksi judi online kian meresahkan hingga memanfaatkan kemudahan pembukaan rekening di bank. Adapun, bank digital, seperti Krom Bank, yang menawarkan kemudahan pembukaan rekening pun melakukan berbagai antisipasi transaksi judi online.

Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Indonesia Anton Hermawan mengatakan pada dasarnya bank digital seperti Krom Bank selalu mengikuti semua peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk mengenai pembukaan rekening.

Adapun, dalam pembukaan rekening, pihak bank memang sulit mendeteksi tujuan pemanfaatan untuk judi online. Namun, setidaknya pihak bank bisa melakukan proses verifikasi identitas pengguna secara digital atau e-KYC secara ketat.

"Kami menyiapkan semua cara menanggulangi semua itu. Pembukaan rekening yang dilakukan tidak oleh orang bersangkutan, kami cegah masuk," katanya dalam acara diskusi media terbatas pada Selasa (9/7/2024).

Bahayanya saat ini, teknologi deepfake pun kian marak. Melalui penyalahgunaan deepfake, orang bisa menjalankan verifikasi digital seperti dalam pembukaan rekening bank dengan menggunakan identitas orang lain.

Selain itu, bank digital pun aktif melakukan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait untuk membendung pemanfaatan transaksi judi online.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 7.000 rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti perjudian online, akan diidentifikasi dan tercatat dalam daftar hitam alias di-blacklist.

Adapun, konsekuensi dari masuk ke dalam daftar hitam ini adalah bahwa orang-orang tersebut tidak diizinkan untuk membuka rekening di bank.

“Kalau mereka dikeluarkan dari sistem keuangan Indonesia, mereka tidak bisa hidup dan melakukan kegiatan secara normal,” ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK pada Senin (8/7/2024).

Dalam pemberantasan judol, OJK memang melakukan kampanye masif bersama pihak perbankan. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penguatan dengan terus melakukan koordinasi dengan pimpinan bank, sehingga penanganan judol benar-benar dilakukan secara baik dan sistematis.

Lebih lanjut, pihaknya terus mengintensifkan minimalisir jual beli rekening dengan terus meminta bank melakukan edukasi secara publik kepada para nasabahnya.

“Kami juga mengharapkan bank mengoptimalkan teknologi informasi [TI] dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judol, karena saya kira dengan transaksi ribuan dan jutaan per hari di bank-bank itu, tentu sistem IT menjadi andalan ke depan,” ujarnya.

Kemudian, Dian menjelaskan terkait dengan pemblokiran rekening sendiri bank sejauh ini memang melakukan profiling. Adapun, hasil profiling tersebut masuk ke dalam Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP).

“Dan kami pertukarkan semua data antarbank terkait rekening itu, jadi semua bank tahu siapa yang terlibat dalam transaksi judol,” ujarnya.

Penyempurnaan parameter untuk mendeteksi judi online juga terus dilakukan dengan menggunakan sistem IT yang dimiliki bank.

Saat ini, Dian mengakui bahwa adanya kesulitan dalam jual beli rekening di deteksi awal, sehingga bank harus terus mengupayakan profil risiko di setiap nasabah dan pemantauan terkait kseruaian profil tersebut dengan transaksi yang ada.

“Karena, enggak ada orang yang membuka rekening dan mengatakan rekening akan saya jual,” ucapnya.

Menurut Dian, parameter untuk memberantas judol dengan jual beli rekening pun memiliki parameter yang berbeda dengan kasus pencucian uang. Pasalnya, berbanding terbalik di mana pencucian uang melibatkan skala besar, justru transaksi judol melibatkan nominal transaksi kecil bahkan hanya Rp10.000

“Transaksi kecil [uang Ro10.000] ini yang sebelumnya tidak terdeteksi, kini parameternya sudah kita pakai untuk transaksi yang kecil tapi sering dan dilakukan penarikannya dengan segera ini juga jadi salah satu indikator,” tuturnya.

Surabaya: Ombudsman Jawa Timur menerbitkan surat edaran nomor 420/4849/101.1/2023 tanggal 27 Juli 2023, berupa larangan bagi sekolah dan badan usaha di sekolah, seperti koperasi, untuk menjual seragam, buku paket, dan aksesori lainnya. Tujuannya untuk mencegah agar sekolah tidak mewajibkan untuk pembelian seragam dengan harga selangit.

"Dalam edaran itu menegaskan moratorium koperasi siswa untuk tidak menjual seragam dalam bentuk apapun. Baik sekolah maupun koperasi dilarang keras menjual peralatan siswa, termasuk seragam dan buku paket," kata Kepala Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, Selasa, 9 Juli 2024.

Agus mengaku menerbitkan edaran itu, karena adanya aduan dari wali murid di wilayah Madiun. Di mana ada sekolah yang mewajibkan pembelian seragam melalui koperasi sekolah dengan harga antara Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta.
Akibat kebijakan itu, kata dia, beberapa orang tua bahkan terpaksa menggadaikan barang berharga, seperti perhiasan emas dan mesin bajak sawah demi memenuhi kewajiban membeli seragam sekolah. Maka itu, Agus menegaskan akan memberikan teguran dan peringatan dari pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada sekolah yang melanggar aturan ini.

Ia mengimbau agar masyarakat melapor jika menemukan adanya pelanggaran sekolah terkait hal tersebut. Caranya, bisa secara daring melalui media sosial Ombudsman, telepon (031) 99443636 atau di WhatsApp 081-1126-3737, surat, maupun situs ombudsman.go.id/pengaduan atau email pengaduan@ombudsman.go.id.

"Bisa juga langsung datang ke kantor kami di jalan Ngagel Timur nomer 56 Surabaya. Silakan lapor ke Ombudsman Jatim jika ada sekolah atau koperasi sekolah yang nekat menjual seragam atau buku ajar. Kami akan menangani dan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan agar sekolah tersebut diberikan peringatan dan sanksi," jelasnya.

"Mari bersama awasi sekolah dan koperasi di sekitar kita. Laporkan jika ada pelanggaran agar anak-anak Indonesia bisa bersekolah dengan nyaman tanpa beban biaya yang memberatkan," tandasnya.

(ALB)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam, beliau mendapat banyak olok-olokan dari kaum musyrik dan kafir. Mereka mengejek Rasulullah SAW. Bahkan, lisannya sampai-sampai meminta azab pada hari kiamat agar disegerakan kedatangannya.

Kemudian, Allah SWT menyampaikan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada kaum musyrik dan kafir bahwa hari kiamat pasti akan datang. Hal ini dijelaskan dalam Surah an-Nahl ayat pertama dan tafsirnya.

اَتٰىٓ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۗسُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

"Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan" (QS an-Nahl: 1)

Dalam penjelasan Tafsir Kementerian Agama ayat ini menerangkan, Allah menegaskan bahwa ketetapan Allah pasti datang. Maksud ketetapan Allah dalam ayat ini adalah hari kiamat yang telah diancamkan kepada kaum musyrik dan orang-orang kafir.

Kaum musyrik dan orang-orang kafir mengolok-olok meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar azab hari kiamat itu segera didatangkan. Itulah sebabnya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan bahwa azab-Nya yang akan dijatuhkan kepada mereka pasti terjadi.

Allah SWT melarang mereka agar tidak meminta azab itu disegerakan datangnya, karena azab hari kiamat itu akan datang pada waktu yang telah ditentukan dan diputuskan-Nya.

Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memberitakan datangnya hari kiamat dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi) padahal azab itu belum terjadi. Hal ini memberikan pengertian bahwa azab itu betul-betul akan terjadi.

Ayat ini mengandung ancaman bagi orang-orang kafir dan sekaligus mengandung pemberitahuan kepada mereka bahwa azab yang akan ditimpakan kepada mereka dan kehancuran mereka telah dekat dan pasti datang.

Allah SWT menyatakan bahwa Dia Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Dia tidak memerlukan sekutu dan pembantu untuk menjatuhkan azab kepada mereka. Bantahan ini sebagai jawaban terhadap pernyataan mereka (orang kafir), karena mereka mengatakan akan meminta bantuan (syafa'at) kepada patung-patung yang mereka sembah.

قُلۡ اَرَءَيۡتُمۡ مَّا تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَرُوۡنِىۡ مَاذَا خَلَقُوۡا مِنَ الۡاَرۡضِ اَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٌ فِى السَّمٰوٰتِ‌ؕ اِیْتُوۡنِىۡ بِكِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ هٰذَاۤ اَوۡ اَثٰرَةٍ مِّنۡ عِلۡمٍ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ

"Katakanlah (Muhammad), 'Terangkanlah (kepadaku) tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi atau adakah peran serta mereka dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum (Alquran) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu orang yang benar'" (QS al-Ahqaf: 4).

Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya mendorong agar penggunaan bioetanol lebih masif di Indonesia. Kalau perlu, Luhut bilang bioetanol bisa menggantikan bensin BBM.

Luhut mengatakan bioetanol sendiri memiliki kandungan yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan. Menurutnya bila kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, bioetanol bisa jauh lebih rendah kandungan sulfurnya, bahkan menyentuh angka 50 ppm saja.

"Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah," beber Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Jika Indonesia mampu mengubah BBM jadi bioetanol, jumlah penderita ISPA bisa ditekan. Ujungnya, pembayaran BPJS untuk penyakit pernapasan bisa dihemat sampai Rp 38 triliun.

"Nah kalau itu terjadi sulfur ini tadi dikurangin itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga bisa anu kepada kesehatan (menghemat) sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," tegas Luhut.

Luhut mengatakan Pertamina sedang ditugaskan untuk mewujudkan rencana ini. Dia yakin Indonesia bisa berhemat banyak untuk uang subsidi energi BBM yang selama ini sering tidak tepat sasaran dan membebani APBN.

"Nah ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," pungkas Luhut.

(hal/rrd)

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan terbang ke Washington pekan ini. Perjalanan tersebut menjadi langkah pertamanya di panggung dunia setelah memenangi pemilu Inggris pada Jumat (5/7) lalu.

Starmer (61) akan menghadiri pertemuan puncak peringatan 75 tahun NATO di ibu kota AS. Dalam pertemuan itu, ia akan menegaskan kembali dukungan Inggris terhadap aliansi militer Barat dan perjuangan Ukraina melawan agresi Rusia.

Lawatan ini menandai dimulainya diplomasi internasional dalam dua minggu pertama kekuasaan Starmer. Pekan depan, Inggris juga akan menjadi tuan rumah konferensi para pemimpin Eropa.

“Ini akan menjadi kesempatan bagi Starmer untuk belajar dan mengenal para pemimpin lain serta menyampaikan pesan-pesan tertentu,” kata pakar kebijakan luar negeri, James Strong, seperti dikutip dari AFP.

Pemerintahan Konservatif Inggris sebelumnya adalah salah satu sekutu paling setia Ukraina. Mereka memberikan dana, senjata, dan pelatihan pasukan untuk membantu Ukraina mengusir invasi Rusia.

Starmer telah menjanjikan dukungan berkelanjutan untuk Kiev di bawah Partai Buruh dan diperkirakan akan menegaskan kembali pesan tersebut secara langsung kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada pertemuan NATO.

Menteri Pertahanan Starmer, John Healey, telah mengunjungi Ukraina sejak pemilu Kamis (4/7). Menteri Luar Negeri, David Lammy, juga telah mengunjungi anggota NATO Eropa.

Partai Buruh berkomitmen terhadap aliansi ini dan ingin memenuhi janji Partai Konservatif untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi 2,5 persen dari PDB, di atas target NATO sebesar dua persen.

Starmer juga memberikan isyarat untuk memulihkan hubungan dengan sekutu-sekutunya yang memburuk akibat Brexit.

Partai Buruh menjanjikan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara tetangga di Eropa, termasuk dalam perjanjian bilateral dengan Prancis dan Jerman, serta perjanjian dengan blok Uni Eropa secara keseluruhan.

Perjalanan ini juga memberikan peluang awal bagi Starmer untuk membangun hubungan baik dengan Presiden AS Joe Biden dan memperkuat “hubungan khusus” Inggris-AS.

Partai Buruh pimpinan Starmer yang berhaluan kiri-tengah lebih dekat dengan Partai Demokrat yang mengusung Biden dibandingkan dengan Partai Konservatif.

Starmer akan menjadi tuan rumah KTT Komunitas Politik Eropa di Istana Blenheim, dekat Oxford, pada 18 Juli mendatang.

Pertemuan itu akan dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin Jerman Olaf Scholz. Partai Buruh diduga memiliki ‘ambisi’ perjanjian keamanan dengan Uni Eropa.

Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah tak terburu-buru membangun IKN di Kalimantan Timur di tengah seretnya penerimaan negara.

Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad meminta pembangunan IKN tidak perlu dipatok dalam batas waktu tertentu. Dia merekomendasikan penyelesaian harus sesuai dengan keuangan negara.

Cucun mengatakan ada potensi alokasi anggaran IKN semakin menipis di beberapa tahun mendatang. Adapun, pemerintah hanya mengalokasikan 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN atau sekitar Rp 93 triliun.

Sebelumnya, Mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono mengatakan program makan siang gratis jauh lebih penting ketimbang pembangunan proyek IKN.

“Saya sebagai seorang ekonom ya enggak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih makan siang bergizi (dibandingkan IKN), karena saya tahu itu akan bisa dilaksanakan segera. Bahkan kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya siapa yang akan menerima,” kata Soedradjad.

Soedradjad menilai proyek IKN masih membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang. Ia juga mempertanyakan dana untuk pembangunan IKN.

"Sekarang kalau kita mau utang terus-terusan, kita mau membangun ibu kota (IKN) dengan minjem?" kata Soedrajad.

Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998 tersebut mengatakan pemerintah perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya seperti air bersih. Meski begitu, Soedradjad mengaku tidak menentang pemindahan ibu kota.

"Satu kata pun saya tidak pernah mengatakan, saya tidak setuju ibu kota baru," tegasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024.

Pemberian insentif PPN DTP tersebut dibberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun.

"Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan anggaran Rp 500 miliar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Ditemui terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu memperkirakan, lebih dari 10.000 unit rumah akan memanfaatkan insentif PPN DTP tersebut pada semester II-2024.

"Diestimasi memang semester II itu nilainya nanti Rp 500 miliar. Itu melanjutkan yang 50%, kalau yang sampai Juni kan 100%," jelas Febrio.

Febrio menjelaskan, pemberian insentif PPN DTP tersebut diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar bisa berada di atas 5%.

"Sekitar di atas 10.000 unit untuk yang paruh kedua. Jadi itu memang salah satu yang kita harapkan untuk juga memberikan manfaat. Itu kan terutama untuk kelas menengah dan juga menjaga momentum untuk pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5%," katanya.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah mengeluarkan aturan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar pada tahun 2024.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh insentif PPN DTP. Yakni harga jual maksimal Rp 5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Nah, apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, maka besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp 2 miliar dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Sementara untuk penyerahan mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50% PPN yang terutang dari DPP sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar.

Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk menghapus batasan defisit 3% untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Said menyampaikan bahwa pemerintahan mendatang atau presiden terpilih sejauh ini masih menyatakan komitmennya untuk menjaga tingkat defisit APBN di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai Ppresiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit commit tetap 3%, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Said menyampaikan bahwa batas maksimum defisit APBN sebesar 3% dari PDB penting untuk tetap dijaga dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal.

Hal ini juga mengingat tantangan fiskal ke depan yang akan semakin berat, di mana ruang belanja pemerintah pun semakin terbatas.

“Maka apresiasi saya untuk tim Pak Prabowo yang akan menjaga keberlangsungan kesehatan fiskal kita, menjaga UU Keuangan Negara,” kata dia.

Melansir Bloomberg, rencana penghapusan batas defisit APBN 3% dikarenakan pemerintahan yang akan datang berupaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas untuk melakukan belanja.

Berdasarkan laporan Tempo yang dikutip Bloomberg, dari beberapa sumber yang namanya tidak dapat disebutkan, tim Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mengkaji kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto dan utang pemerintah sebesar 60%.

Mengubah UU tersebut juga memungkinkan pemerintahan mendatang untuk mendirikan badan penerimaan negara, terpisah dari Kementerian Keuangan.

Sementara kepada Tempo, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, yang memimpin tim tersebut mengatakan bahwa mereka tengah menyiapkan kerangka hukum untuk membentuk badan penerimaan tersebut.

Penghapusan batas defisit dipertimbangkan sehingga Prabowo dapat mewujudkan janji kampanyenya untuk memberikan makan siang gratis di sekolah, yang kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

Ekonom Bloomberg Tamara Mast Henderson menilai bahwa akan sangat mengkhawatirkan jika pemerintahan mendatang menghapuskan aturan defisit anggaran.

“Pilihan yang lebih baik adalah pemerintah meningkatkan sedikit batas defisit anggaran, katakanlah menjadi 3,5% dari PDB. Hal ini akan jauh lebih dapat ditolerir, bagi para investor dan lembaga-lembaga pemeringkat, karena pertumbuhan Indonesia relatif kuat,” kata dia dikutip, Selasa (9/7/2024).

Perbesar

Wawancara Prabowo di Qatar Economic Forum 2024

Sebelumnya, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto soal target pertumbuhan ekonomi hingga kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan masyarakat saat mengisi agenda Qatar Economic Forum 2024 yang digelar pada Rabu (15/5/2024).

Dalam sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia di awal masa jabatannya, dengan pengeluaran yang lebih agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi.

Dalam kesempatan tersebut, Haslinda bertanya bagaimana cara Prabowo melaksanakan program makan siang dan susu gratis, tanpa harus menaikkan defisit APBN yang dibatasi 3%. Prabowo pun menjawab bahwa timnya telah mempelajari kebutuhan program makan siang dan susu gratis.

"Kami telah mempelajari semua angka-angka dan kami sangat yakin bisa melakukannya. Kami sangat yakin kami bisa melakukannya," tuturnya.

Terkait dengan defisit APBN, Prabowo mengatakan bahwa batas defisit 3% sebenarnya menunjukkan kebijakan yang sewenang-wenang. Dia mengatakan tidak banyak negara yang berpegang pada angka tersebut.

Namun, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tradisi manajemen fiskal yang baik.

"Saya rasa kita memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Prabowo mengatakan saat ini yang menjadi prioritas adalah refocusing dan mengurangi pemborosan anggaran, mengurangi alokasi untuk kegiatan yang tidak penting.

Dia mengaku masalah yang dihadapi pemerintah adalah soal efisiensi, tata kelola yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik. Kami tengah memperkenalkan e-governance, semua pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah Indonesia akan melalui e-katalog.

"Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, dan ini akan meningkatkan rasio pajak kami, layanan pendapatan kami, kami akan melakukan pembenahan dan kami bertekad untuk mengurangi pemborosan. Kami menghitung bahwa kami dapat menghemat banyak uang dengan mengurangi pemborosan dan ini akan menjadi faktor pertumbuhan," katanya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan sejumlah langkah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen di sektor perasuransian.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan OJK telah mengenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha pada Perusahaan Penjaminan, yaitu PT Jamkrida Babel (Perseroda) karena tidak memenuhi ketentuan batas minimum ekuitas sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (POJK Nomor 2/2017).

"Kedua, terkait kewajiban seluruh perusahaan asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris, per 30 Juni 2024 terdapat 9 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan," kata Ogi dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (8/7).

OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Ketiga, pada Juni 2024, OJK melakukan pengenaan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 140 sanksi, yang terdiri dari 104 sanksi peringatan/teguran dan 32 sanksi denda.

Keempat, sejalan dengan upaya pengembangan sektor PPDP, pada Juni 2024 OJK juga melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan melalui pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.

Kemudian, terdapat Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus dengan 2 Dana Pensiun dalam proses pengajuan pembubaran ke OJK.

"Kelima, pada Juni 2024, OJK menyetujui penetapan pembubaran atas 6 Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, yaitu 2 Dana Pensiun yang sebelumnya masuk ke dalam pengawasan khusus dan 4 Dana Pensiun yang pendirinya mengajukan pembubaran," tuturnya.

Selain itu, pembubaran tersebut karena pendiri dana pensiun tidak mampu untuk menghadapi ketidakpastian atas pendanaan dana pensiun pada program pensiun manfaat pasti, khususnya atas timbulnya iuran tambahan. Peserta dari Dana Pensiun yang dibubarkan akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan Program Pensiun Iuran Pasti.

Keenam, OJK menghormati keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven. Terkait putusan OJK yang mencabut izin usaha Kresna Life juga dikatakan sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi konsumen.

"OJK telah memberikan beberapa kesempatan sesuai prosedur yang berlaku agar Pemegang Saham menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), namun tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan Pernyataan Kasasi ke Mahkamah Agung," tandas Ogi.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dani Eko Wiyono yang mengadvokasi pekerja yang di-PHK pabrik tekstil BUMN PT Primissima di Kabupaten Sleman menyebut ada 500-an pekerja di perusahaan tersebut yang dirumahkan.

"500 lebih di rumahkan. Semua. Sekuriti cuma paling jaga," kata Dani dihubungi wartawan, Selasa (9/7).

Dani mengatakan para pekerja ini mulai dirumahkan pada 1 Juni 2024 lalu. Informasi yang dia terima, para karyawan ini tak mendapatkan hak gajinya.

"(Mulai) 1 Juni 2024. Enggak ada sama sekali (gaji)," bebernya.

Sementara itu, soal 15 orang yang di-PHK telah diadvokasi Dani dan teman-teman karena statusnya bukan lagi karyawan. Mereka di-PHK sejak November tahun lalu dan awalnya tidak akan diberi pesangon.

"Kita bombardir terus Primissima baru lah keluar, keluar surat perjanjian Primissima dengan SBSI bulan Maret. Terus kita dapat pencairan pertama. Di situ pertama kali dibayar Primissima, tanggal 6 April," bebernya.

Sejauh ini pesangon yang dibayarkan perusahaan ke 15 orang ini baru 30 persen.

"Kalau hitungan persen itu baru 30 persen," bebernya.

Sementara itu berdasarkan pengamatan Dani pemicu perusahaan mem-PHK dan merumahkan pekerja karena masalah keuangan.

"Masalah keuangan mereka yang kacau. Saya enggak tau apakah dari sisi marketing atau produksinya, menurut saya banyak kebocoran yang enggak tau darimana," bebernya.

Operasional perusahaan menurut Dani juga berhenti sejak Juni lalu.

"Sejak Juni itu semua. Kalau sebelum itu banyak masih ada kerjaan, operasional," jelasnya.

Terbuka Advokasi Pekerja yang Dirumahkan

Di sisi lain, Dani juga terbuka apabila pekerja yang dirumahkan membutuhkan advokasi.

"Kalau mereka, karena ada etika dalam serikat, mereka serikat dalam perusahaan to. Jadi kita mau masuk enggak enak. Kenapa 15 itu kita masuk karena dia keluar dan dia sudah dirumahkan," bebernya.

"Kami terbuka. Siapa pun kita terbuka, untuk mengawal mendampingi kawan-kawan yang tertindas, kami terbuka sekali," pungkasnya.

Sebelumnya, pabrik tekstil BUMN PT Primissima di Kabupaten Sleman merumahkan hingga mem-PHK pekerjanya. Kabar dibenarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman (Disnaker Sleman), Sutiasih.

"Yang PHK 15 (orang), kalau yang lain masih berharap perusahaan itu bisa beroperasional lagi, ini yang dirumahkan belum putusan hubungan kerja. Status masih ada hubungan kerja," kata Sutiasih ditemui di kantornya, Selasa (9/7).

Kasus ini sempat viral di media sosial setelah salah seorang karyawan bercerita nasibnya yang terombang-ambing karena dirumahkan pabrik tersebut.

"Kasusnya PT Primissima itu sudah kami tangani, mediasi ya. Pertama konsultasi-konsultasi, bipartit sampai ke mediasi dan berakhir ada kesepakatan tapi ternyata belum bisa dipenuhi oleh PT Primissima, sehingga mereka (pekerja) masih menuntut haknya untuk dipenuhi tapi belum bisa karena belum ada dana," jelas Sutiasih.

Lanjutnya, saat ini kewenangan sudah diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

"Itu tinggal menunggu dari sana, manajemen sini bingung juga mau diajak bipartit juga belum siap. Intinya itu, kewenangan kami sudah kami laksanakan bersama pengawas. Kemarin kan rapat bersama pengawas ada perwakilan," bebernya.

Seorang nelayan bernama Suyit (50), menemukan jasad laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di perairan Pantai Baron, Gunungkidul, pada Selasa (9/7).

Jasad pria tanpa identitas itu ditemukan mengapung sekitar pukul 10.00 WIB saat Suyit akan pulang melaut.

Saat ditemukan, jasad pria itu hanya menggunakan celana dalam dan singlet berwarna putih.

“Nelayan tersebut hendak menepi ke darat radius 5 mil melihat benda mengapung. Setelah didekati ternyata seorang jenazah,” kata Koordinator Satlinmas Wilayah Operasional II Baron, Marjono, Selasa (9/7).

Evaluasi berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Sebanyak 20 personel diterjunkan untuk mengevakuasi jenazah tanpa identitas itu.

“Bagian wajah rusak tidak bisa dikenali,” ujarnya.

Saat ini, jenazah itu sudah dibawa ke RSUD Wonosari dan telah ditangani oleh tim Inafis Polres Gunungkidul.

JAKARTA, investor.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut impor tekstil dan produk tekstil (TPT) mengalami kenaikan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reny Yanita melaporkan, impor TPT pada Mei 2024 mencapai 194,87 ton. Angka ini meningkat dibandingkan dengan data TPT pada April 2024, yakni sebesar 136,36 ton.

“Terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 ini pada 17 Mei lalu yang merelaksasi impor TPT menyebabkan impor TPT kembali naik. Ini juga menjadi catatan bersama untuk kita,” kata Reny dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kemenperin di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Reny menjelaskan, impor TPT sempat turun sebelum dan setelah Permendag Nomor 36 Tahun 2023 diberlakukan. Berdasarkan data Kemenperin, impor TPT pada Januari mencapai 206,30 ton dan Februari 2024 mencapai 166,76 ton. Tren penurunan berlanjut pada Maret 2024 sebesar 143,49 ton dan pada April 2024 sebesar 136,36 ton.

Reny menyampaikan beberapa isu terkini di industri TPT, antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Persoalan utilisasi Industri Kecil Menengah (IKM) dan pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace karena kembali ke produk impor.

Isu lain yang mengemuka juga terkait hilangnya pasar IKM dan konveksi yang berimbas ke hulunya, yakni kain dan benang. Selain itu, hilangnya harapan untuk berusaha kembali dan mempertahankan operasionalisasi karena tidak ada kepastian berusaha yang mempercepat industri TPT nasional untuk melakukan penutupan pabrik.

Adapun sebanyak 11.000 orang mengalami PHK seiring dengan diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang tersebar di enam perusahaan, antara lain PT S Dupantex di Jawa Tengah melakukan PHK kepada 700-an orang, PT Alenatex di Jawa Barat melakukan PHK kepada 700-an orang, PT Kusumahadi Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK kepada 500-an orang.

Selanjutnya, PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK kepada 400-an orang, PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah melakukan PHK 700-an orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah melakukan PHK 8.000-an orang.

“Terkait dengan memutuskan hubungan kerja ini juga yang menjadi catatan untuk kita bersama, menjadi sebab hilangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terampil ataupun SDM yang sudah kita tingkatkan kompetensi dan juga sertifikasinya untuk di industri TPT ini,” pungkas Reny.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News