Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun. Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Berikut Ini Upaya VIVA Membayar Utang selama Proses PKPU.

1. Temui Kreditur di Singapura

Memanfaatkan waktu hingga 4 November mendatang, seorang pengusaha mengungkapkan, manajemen VIVA menempuh berbagai upaya, dari mencari pendanaan ke luar negeri hingga menemui kreditor untuk bernegosiasi. Dalam laporan Majalah Tempo dijelaskan VIVA antara lain bertemu dengan pengurus Arkkan Opportunities Fund di Singapura. Keluarga Bakrie mengutus Nalinkant Rathod, anggota Dewan Penasihat Internasional Bakrie Global. Pria berkebangsaan India itu adalah Chief Executive Officer Bumi Plc di London. Ia juga Presiden Komisaris PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, perusahaan tambang batu bara terbesar milik keluarga Bakrie. Rathod juga mengemban jabatan komisaris di beberapa perusahaan Grup Bakrie.

Materi pembahasan antara lain upaya meminta diskon atau haircut atas pembayaran utang. Bakrie juga mengajukan permohonan pembayaran bagian pokok utang saja, tanpa bunga dan denda ataupun penalti. Total tagihan utang sindikasi US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,8 triliun. Adapun pokok utangnya US$ 239 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun. Bakrie meminta bisa membayar 30 persen dari pokok utang dengan periode pembayaran hingga 30 tahun.

Kuasa hukum 12 kreditur, Marx Adriyan, pun tak menampik kabar tersebut. Ia mendapat informasi bahwa salah satu kliennya bertemu dan bernegosiasi dengan utusan Bakrie. Namun tak ada angka yang disepakati. “Tidak ketemu (kesepakatan),” tuturnya.

Dua pekan sebelumnya, Neil menjelaskan upaya perusahaan yang secara intensif akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. “Perusahaan akan mencari jalan keluar atas PKPU ini untuk kepentingan para pemangku kepentingan, seperti kreditur, supplier, dan distributor,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2024. Neil berharap rencana perdamaian yang diusulkan dapat mengakomodasi semua kepentingan. VIVA optimistis skema restrukturisasi utang melalui PKPU ini dapat diterima dan memberi kepastian bagi para kreditur.

2. VIVA Gugat Balik 12 Kreditur atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Pada April 2024, VIVA menggugat 12 kreditur asing yang memberi pinjaman sindikasi. VIVA juga menggugat Madison Pacific Trust Limited selaku agen fasilitas 12 kreditur dan BPC Lux 2 Sarl. Selain itu, VIVA menyertakan anak perusahaannya, yaitu Intermedia Capital atau MDIA, sebagai tergugat bersama PT Sinartama Gunita dan PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024 dengan nomor perkara 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. VIVA melalui kuasa hukumnya, David Surya, mendalilkan para tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum.

VIVA menuding para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengeksekusi gadai saham MDIA. VIVA menyatakan saham Intermedia Capital atas nama Visi Media Asia yang semula dititipkan di kustodian Bank Negara Indonesia telah berubah kepemilikan menjadi atas nama UOB Kay Hian Hong Kong.

Selanjutnya: Karena itu, VIVA selaku debitur menolak tagihan 12 kreditur....

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

Karena itu, VIVA selaku debitur menolak tagihan 12 kreditur asing. Akibatnya, tim pengurus PKPU mengeluarkan 12 kreditur asing dari daftar piutang tetap, yang berarti tidak mengakui tagihan dan tidak memberi hak voting.

MDIA memang pernah mengungkapkan rencana penerbitan saham baru. Dalam keterbukaan informasi, 7 November 2022, manajemen MDIA mengatakan rencana penerbitan saham baru akan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Dana diperlukan untuk membayar sebagian kecil utang anak perusahaan, PT Cakrawala Andalas Televisi, yang mencapai Rp 960 miliar. Perseroan menargetkan raihan dana Rp 200 miliar dari mekanisme tersebut.

Saat itu Sekretaris Perusahaan MDIA David Ticyno Pardede mengatakan perseroan sebagai entitas induk memiliki 99,99 persen saham Cakrawala Andalas Televisi (CAT). MDIA, yang juga bertindak sebagai penjamin atas utang berdasarkan senior facility agreement, menilai perlu melakukan langkah strategis guna memastikan CAT membayar utang. "Sehingga CAT dapat berfokus mengembangkan kegiatan usahanya," ujar David dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia.

Namun Marx Andryan punya cara lain. Kuasa hukum 12 kreditur asing ini melayangkan sejumlah bukti yang menunjukkan tidak ada eksekusi atas gadai saham. Misalnya bukti kepemilikan saham perusahaan yang tercatat pada dokumen akta perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dokumen kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan susunan kepemilikan saham tidak berubah. Bukti lain, penjelasan dari UOB Kay Hian Hong Kong sebagai kustodian baru yang menggantikan BNI bahwa tidak ada perubahan manfaat atas saham MDIA yang disimpan di rekening penitipan.

Akhirnya hakim pengawas mengeluarkan penetapan pada 22 Juli 2024 yang menyatakan pengadilan mengakui semua tagihan Arkkan Opportunities Fund beserta kreditur lain sekaligus memberi hak suara untuk voting dalam perkara ini. Tapi, tiga hari setelah penetapan hakim pengawas, VIVA tiba-tiba mengajukan permintaan banding ke majelis hakim. Padahal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan putusan atau penetapan hakim pengawas bersifat final dan mengikat. Permohonan banding tersebut ditolak melalui putusan majelis hakim pada 20 Agustus 2024.

3. VIVA Ajukan Kasasi ke MA

VIVA selaku debitor juga mengambil langkah kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 27 Agustus 2024. Para kreditor kemudian membalas dengan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku lembaga peradilan kepanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi semua pengadilan negeri di Jakarta.

Empat hari kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengaudit semua pejabat pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Sejak saat itu, proses PKPU VIVA berada dalam pemantauan ketat hakim pengawas. Tapi perjalanan kasus ini belum selesai karena ada perpanjangan masa PKPU yang masih berlangsung hingga majelis hakim bersidang pada 4 November 2024.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 25 September 2024, Direktur VIVA Neil Tobing berharap proses PKPU berjalan secara transparan sesuai dengan aturan. “Termasuk dikembalikannya saham MDIA ke rekening efek pada kustodian bank VIVA,” katanya. Ia mengatakan industri media saat ini penuh tantangan. Meski begitu, Neil optimistis sektor ini memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan.

Menurut Neil, VIVA akan berfokus melanjutkan transformasi bisnis dalam menghadapi tantangan persaingan media baik dari sisi media penyiaran maupun media digital. Penetrasi Internet yang terus meningkat mendorong VIVA terus memperkuat bisnis digitalnya yang ditargetkan dapat menjadi sumber pemasukan utama di samping bisnis televisi melalui ANTV dan tvOne di masa mendatang.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3

WASHINGTON - Kekayaan bersih mantan Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump naik lebih dari USD470 juta atau setara Rp7,3 triliun (Kurs Rp15.606 per USD) pada akhir Oktober, seiring melonjaknya saham perusahaan medianya, Trump Media & Technology Group. Dalam lima pekan terakhir, saham Trump Media melanjutkan reli dari rekor terendah pada bulan sebelumnya.

Dilansir Forbes, kekayaan Trump diperkirakan naik USD472 juta, atau meningkat 7,7% untuk menjadikan kekayaan bersih Trump menjadi USD6,5 miliar yang jika dirupiahkan mencapai Rp101,4 triliun Peningkatan ini bertepatan dengan hari perdagangan yang kuat untuk Trump Media, yang naik lebih dari 11% pada level USD38,98 pada akhir Oktober 2024.

Tidak diterangkan secara rinci, sentimen apa yang membuat saham Trump Media melonjak tinggi hingga lebih dari 30% dalam lima hari terakhir perdagangan. Kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, diyakini karena meningkatnya peluang mantan presiden AS itu untuk kembali menjadi orang nomor 1 di Gedung Putih.

Pada pemilihan presiden AS tahun 2024, Trump bersaing dengan Wakil Presiden Kamala Harris. Sementara itu kekayaan bersih Trump naik USD2,7 miliar sejak pertengahan September, ketika kekayaan bersih mantan presiden sempat turun bersama saham Trump Media.

Peluang dalam platform Polymarket yang mendukung Trump untuk memenangkan pemilihan 2024 naik menjadi 66% awal pekan ini, menandai level tertinggi sejak Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pemilihan presiden pada bulan Juli dimana peluangnya turun menjadi 65%.

Perubahan kekayaan bersih Trump secara signifikan terkait dengan kinerja saham perusahaan medianya, yang telah terbukti fluktuatif sejak go public pada bulan Maret. Harga saham perusahaan sudah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam lima minggu terakhir.

Hal itu mendorong kekayaan bersih Trump karena ia memiliki hampir 115 juta saham senilai sekitar USD4,4 miliar. Trump Media telah tampil baik sejak mantan presiden itu bersumpah bulan lalu untuk tidak menjual sahamnya di perusahaan meskipun periode penguncian yang mencegahnya melakukannya berakhir bulan lalu.

Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberi lampu hijau bagi badan usaha dan hukum berinvestasi di aset kripto. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dalam peraturan terbaru Bappebti yang ditetapkan pada 16 Oktober 2024 tersebut, tercantum badan usaha dan badan hukum kini diakui sebagai jenis pelanggan baru di crypto exchange.

Jenis pelanggan yang disebut 'non-orang perseorangan' ini meliputi berbagai bentuk badan usaha dan hukum, termasuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Koperasi. Aturan tersebut mengamandemen peraturan sebelumnya mengenai perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia.
Peraturan Bappebti tersebut juga menyebutkan akun kripto yang dibuat oleh badan usaha atau badan hukum hanya boleh digunakan untuk tujuan investasi dan tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang dan jasa.

Kepala Bappebti Kasan menegaskan, prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas industri aset digital di Indonesia.

Baca juga: Hindari Peretasan, Keamanan Investasi Kripto Mesti Diperketat

Perluas akses investasi

Menurut CEO Indodax Oscar Darmawan, langkah Bappebti ini merupakan pijakan besar dalam industri aset digital di Indonesia, di mana peraturan yang ada memfasilitasi dan memperluas akses investasi dari yang sebelumnya individu kini mencapai korporasi. Sehingga, menciptakan peluang baru bagi pelaku industri untuk memanfaatkan kripto sebagai instrumen investasi.

"Kebijakan baru Bappebti ini adalah langkah progresif yang akan semakin mendorong perkembangan industri aset kripto di Indonesia. Dengan diizinkannya badan usaha dan badan hukum untuk berinvestasi dalam aset kripto, peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar," ujar Oscar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 4 November 2024.

Oscar menambahkan, peraturan ini juga menunjukkan bagaimana Bappebti terus berkomitmen pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam industri yang berpotensi berkembang pesat.

"Dalam peraturan ini, Bappebti telah menetapkan beberapa ketentuan ketat, termasuk penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules yang terintegrasi. Kami di Indodax menyambut baik langkah-langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya bagi semua pelaku industri, termasuk korporasi yang kini bisa ikut serta sebagai investor," terang dia

Selain itu, regulasi ini mengatur dana atau aset kripto yang digunakan untuk investasi harus bersumber dari kekayaan internal badan usaha atau badan hukum tersebut dan bukan dari pihak ketiga atau hasil tindakan melanggar hukum, sesuai dengan pernyataan yang harus diserahkan oleh perusahaan.

"Kebijakan ini mencerminkan komitmen Bappebti dalam menjaga transparansi dan integritas di pasar aset kripto, terutama dalam memastikan investasi berasal dari sumber dana yang sah dan sesuai aturan," lanjut Oscar.

Dorong RI jadi pemain kunci ekonomi digital dunia

Dalam rangka mendukung peraturan ini, ucap Oscar, Indodax siap menyediakan layanan yang sesuai dengan regulasi Bappebti dan terus berinovasi dalam memberikan pengalaman yang aman dan mudah bagi pelaku bisnis yang ingin berinvestasi di aset kripto.

Ia berharap dengan dibukanya akses investasi bagi korporasi, semakin banyak perusahaan yang dapat melihat aset kripto sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan inovasi keuangan mereka.

"Kami percaya dengan adopsi yang lebih luas dari kalangan korporasi, industri aset kripto di Indonesia akan semakin berkembang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam ekonomi digital global," tutup Oscar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pasar masih wait and see, setidaknya menantikan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) usai. Dalam kondisi ini, ada sejumlah instrumen investasi yang bisa dipilih.

Financial Planner & Crypto Enthusiast Aidil Akbar Madjid menilai, emas dan dolar AS bisa menjadi instrumen investasi pilihan di tengah ketidakpastian global. Terbukti, keduanya mampu bergerak stabil di tengah outflow di pasar saham maupun obligasi dalam negeri.

Berdasarkan RTI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 2,03% dalam sepekan dengan net sell asing sebesar Rp 2,65 triliun. Senada, data DJPPR untuk periode 24 Oktober hingga 31 Oktober mencatat kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) susut Rp 3,8 triliun menjadi Rp 885,57 triliun.

Sementara itu, pergerakan emas cenderung stabil dengan turun 0,04% dalam sepekan terakhir. Adapun indeks dolar (DXY) turun 0,49% dalam sepekan.

Menariknya, pasca pilpres AS, Aidil menilai instrumen investasi yang menarik adalah dolar AS dan kripto. Menurut dia, prospek kripto didorong dukungan kedua calon presiden AS terhadap aset kripto.

"Kedua calon presiden AS mendukung kripto, tapi peningkatan kripto akan lebih tinggi apabila Trump memenangkan pilpres AS," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (4/11).

Dia menyebutkan, adanya pergeseran dari emas ke kripto karena antisipasi kemenangan Trump. Sebab, Trump disebut lebih cinta damai sehingga diharapkan kondisi konflik di Timur Tengah dapat diredam.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan menyebutkan bahwa investor mengantisipasi kemenangan Trump yang berpotensi kembali memicu inflasi dan menurunkan prospek pemangkasan suku bunga the Fed. Terpantau imbal hasil obligasi AS terus naik hingga 4,386% beberapa hari menjelang pilpres AS.

"Emas berpotensi kembali terkoreksi apabila Trump menang, tetapi tren jangka panjang masih terus naik," ujarnya.

Lukman menambahkan, selain potensi inflasi, kemenangan Trump juga berpotensi meningkatkan tensi dagang dan politik AS-China dan tensi AS-Eropa. Hal ini akan menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian yang mendukung harga emas.

Sementara apabila Harris menang, koreksi mungkin bisa juga terjadi tetapi tidak akan sebesar Trump. "Emas akan kembali melanjutkan kenaikan seperti sebelumnya," sebutnya.

Dia melihat, apabila Kamala Harris menang, harga emas pada akhir tahun ini akan di level US$ 2.800 - US$ 2.900 per ons troi. Sementara jika Trump menang, harga emas akan berada di rentang US$ 2.600 - US$ 2.750 per ons troi.

Karenanya, untuk investor yang ingin memburu emas saat ini dinilai masih bisa masuk. Namun, Lukman mengingatkan ada potensi koreksi lantaran beberapa support emas berada di US$ 2680, US$ 2.600 dan US$ 2.530.

JAKARTA, Investor.id – Saat ini, setiap perusahaan, termasuk lembaga keuangan, seperti bank, berlomba-lomba menerapkan prinsip environmental, social & governance (ESG), tak terkecuali PT Bank Negara Indonesia Tbk  (BNI/BBNI). Perseroan memiliki sejumlah strategi dalam menggenjot penerapan ESG.

Pada prinsipnya, bank pelat merah ini memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan ESG di setiap lini bisnis serta telah menyusun strategi dan kerangka pelaksanaan secara holistik.

Analis Trimegah Sekuritas Jonathan Gunawan turut menyoroti upaya BNI dalam mendorong penerapan ESG. BNI berkomitmen untuk menyelaraskan bisnis dan operasional sejalan dengan prinsip-prinsip ESG.

“Subkomite ESG telah dibentuk untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi keuangan berkelanjutan, tren, dan strategi ESG di BNI. Sejak tahun 2023, BNI telah mengimplementasikan kerangka kerja dan roadmap ESG sebagai panduan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut,” kata Jonathan, Senin (4/11/2024).

Dalam aspek environment, dia menuturkan, BNI mengadopsi Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD) untuk manajemen risiko iklim. Selain itu, BNI menargetkan pencapaian net zero emission (NZE) pada level operasional pada tahun 2028. Bank dengan aset Rp 1.000 triliun lebih ini juga berpartisipasi dalam pembiayaan NZE 2060.

Masih terkait aspek environment, BNI telah menyiapkan kerangka penguatan tata kelola pembiayaan ESG serta meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan ESG.

Salah satu contoh konkret yang telah dilakukan adalah penerbitan obligasi hijau (green bond) yang dananya digunakan untuk membiayai berbagai proyek, mulai dari transportasi berkelanjutan, pembangunan green building, energi baru dan terbarukan, hingga pengelolaan limbah dan konversi limbah menjadi energi serta penggunaan sumber daya alam dan lahan yang berkelanjutan.

Green bond tersebut diterbitkan pada 21 Juni 2022 dengan dua seri, yaitu seri A tenor 3 tahun senilai Rp 4 triliun dan seri B tenor 5 tahun senilai Rp 1 triliun. Total penerbitan mencapai Rp 5 triliun dan memperoleh rating investment grade (AAA) dari Pefindo.

Selanjutnya, dalam aspek sosial, BBNI tidak hanya meningkatkan kapabilitas karyawan tetapi juga keterlibatannya dalam implementasi ESG. Aspek lain yang juga diperkuat oleh BBNI adalah perlindungan data dan keuangan nasabah.

Untuk aspek tata kelola atau governance, BNI lebih menekankan nilai-nilai inklusivitas dan diversitas di setiap level, baik di jajaran atas maupun di kalangan karyawan. BNI menciptakan kultur yang inklusif tanpa memandang gender, agama, maupun ras.

Hal ini terbukti di jajaran komisaris, di mana dari total 11 komisaris, sebanyak 6 di antaranya merupakan komisaris independen. Setiap komite di bawah jajaran komisaris, seperti komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite monitoring risiko, serta komite integrated governance, dipimpin oleh komisaris independen.

Dari sisi gender, dua dari 12 direksi BBNI adalah perempuan. Di jajaran manajemen puncak, yaitu di level AVP, VP, SVP, EVP, dan SEVP, sebanyak 31% merupakan perempuan, sedangkan di level karyawan, proporsinya mencapai 52%.

Hal ini menjadi bukti bahwa BNI memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan kultur inklusif dan mendorong pemberdayaan perempuan di industri keuangan, yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap setidaknya sebanyak 38 pabrik tekstil telah berhenti beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, ada dua pabrikan tekstil besar yang disebut dalam tahapan penutupan.

Ketua Umum API Danang Girindrawardana mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengalami keterpurukan selama 7 tahun ke belakang. Puncaknya, 2 tahun terakhir tekstil dalam tekanan bertubi-tubi.

Tak hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang mengalami kepailitan, ada beberapa perusahaan tekstil yang juga dalam kasus perdata terkait pailit. Di luar urusan hukum, puluhan pabrik tekstil satu per satu bertumbangan.

"Ada 38 pabrik, hampir 40 pabrik sudah tutup 2 tahun ini tanpa mekanisme kepailitan, ini situasi yang harus kita cermati," kata Danang dalam RDPU Baleg DPR RI, Senin (4/11/2024).

Danang menerangkan bahwa ada suatu kesamaan di antara seluruh pabrik itu, mulai dari kemampuan produk yang menurun ataupun kehilangan penjualan lantaran pasar domestik yang direbut barang impor.

Industri TPT dihantam barang impor ilegal yang masuk tanpa membayar pajak dan masuk melalui celah yang tak resmi. Selain itu, impor legal juga memenuhi pasar lantaran China kelebihan produksi dan memberikan subsidi besar untuk ekspor komoditasnya sehingga memicu dugaan praktik dumping.

"Apakah Sritex mewakili industri tekstil kita seluruhnya? Hampir, tapi yang mengalami masalah hukum terkait kepailitan melalui PKPU itu memang Sritex dan dua industri perusahaan lain, yang lain masih bisa berproses dalam recovery, Sritex kebetulan divonis begitu, tentu saja agak sedikit tidak bisa identik karena kasus keperdataannya beda-beda," tuturnya.

Di samping itu, Danang menegaskan industri TPT nasional bukannya tak bisa bersaing dengan produk impor. Namun, level playing field dalam negeri dinilai tidak lagi sama rata. Terlebih, saat ini 60-70% produk TPT di pasar merupakan produk ilegal.

"Yang ilegal ini tidak mungkin kita bisa berkompetisi, karena masuknya ilegal nggak termonitor pajak nggak bayar, tokonya nggak bayar, distributornya nggak bayar, ketika ini menjadi siklus berantai kemudian pabrik yang memproduksi bahan baku jatuh, sampai IKM jatuh," tuturnya.

Sementara itu, impor legal dapat masuk ke Indonesia dengan harga murah lantaran minimnya pembatasan perdagangan di Tanah Air. Di sisi lain, struktur biaya produksi di China lebih murah dibandingkan RI.

"Karena produsen China kebetulan struktur infrastruktur energi nya jauh jauh lebih murah, biaya listrik mereka 30% lebih murah, ketika mereka melakukan ekspor kesini mereka subsidi biaya ekspor sehingga sampai sini harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Sebelumnya, dia menuturkan bahwa sejak awal tahun hingga September sebanyak 46.000 pekerja industri TPT ter-PHK. Jumlahnya diproyeksi bertambah 30.000 pekerja hingga akhir tahun.

"Ada dua [perusahaan] yang lain, tidak terkait dengan gugatan kepailitan tetapi masalah tidak mampu lagi kemungkinan akan menutup operasinya. Bahkan, satu perusahaan sudah tutup satu operasionalnya November ini di industri hulunya," tuturnya.

Dia membenarkan bahwa salah satu di antaranya yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX) yang merupakan salah satu perusahaan tekstil besar dengan ribuan pekerja. Kendati demikian, Danang tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi usaha perusahaan tersebut.

"Dalam iklim investasi, kalau ada 1-2 pabrik jatuh bangkrut, mungkin mereka salah, keliru manajemennya. Tapi kalau hampir seluruh pabrik memiliki masalah yang sama, mungkin yang keliru pemerintahnya, salah kebijakannya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selama tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendukung industri manufaktur, termasuk dalam melindungi pasar, maka kontraksi akan terus terjadi.

Salah satu yang disoroti yakni terkait implementasi Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor tujuh komoditas, termasuk produk TPT. Beleid ini yang disebut menjadi biang kerok kontraksi PMI manufaktur 4 bulan terakhir.

"Jadi, kami mempertanyakan pernyataan menteri perdagangan bahwa Permendag No. 8/2024 bertujuan melindungi industri dalam negeri, terutama industri tekstil. Fakta yang terjadi justru sebaliknya," kata Febri dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

JAKARTA - Pertamina International Shipping (PIS) berhasil mengantarkan 1.700 metrik ton Liquified Petroleum Gas ( LPG ) ke negara-negara Baltik untuk pertama kalinya. Pengantaran ini sekaligus menambah deretan rute internasional yang dilalui oleh kapal-kapal PIS, dan menjadi tonggak bersejarah bagi PIS yang memiliki visi menjadi perusahaan logistik maritim terdepan di dunia.

Kesepakatan pengangkutan LPG ini dicapai antara PIS dan Energia Nord O�, anak perusahaan terkemuka dari AVH Grupp yang berbasis di Estonia, menggunakan kapal Pertamina Group Gas Arjuna yang memiliki bobot 2.398 DWT. Kapal mengisi muatan dari Gothenburg, Swedia, selama tiga hari, Gas Arjuna akhirnya tiba di Riga, Latvia, pada 19 Oktober 2024.

Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PIS Arief Sukmara menyebut pengantaran LPG ini menandai perjalanan penting PIS dalam ekspansi bisnis di dunia.

"Pengantaran LPG mix ke Baltik ini menjadi penting karena tak hanya memperkuat jejak bisnis PIS di Eropa, tapi juga memperluas peluang bisnis baru bagi perusahaan di masa depan," ujar Arief, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Masih berlangsungnya konflik di wilayah Eropa Timur mendorong negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania untuk mencari diversifikasi sumber pasokan energi, termasuk pasokan LPG yang lebih efisien dan kompetitif.

Perluas Jaringan

Berdasarkan kondisi tersebut, PIS menilai perusahaan memiliki peluang besar untuk memperkenalkan keandalan layanan logistik maritim melalui kantor-kantor perwakilan, baik PIS Asia Pacific (PIS AP) di Singapura maupun PIS Middle East (PIS ME) di Dubai, ke penjuru Eropa dan kawasan lainnya. Pengangkutan ke Baltik ini merupakan salah satu buah dari jejaring bisnis yang dijalin oleh PIS ME.

"Kami juga bangga akan kesuksesan pengangkutan ini, yang mampu diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. PIS akan terus berusaha memperluas jangkauan pasar kami untuk melayani kebutuhan pasokan energi dunia," jelas Arief.

Kapal Gas Arjuna merupakan salah satu kapal milik Pertamina Group yang lolos inspeksi Paris MoU yang memastikan kapal memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan internasional. Hal ini membuat Gas Arjuna memiliki kualifikasi penuh untuk berlayar di seluruh perairan Eropa.

"Dengan ekspansi market ini, PIS kini mencatat pengantaran sebanyak 65 rute internasional. Bertambah dari sebelumnya 64 rute internasional, dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga," jelasnya.

PIS juga berencana ekspansi ke pasar Eropa dengan menjajaki pembukaan kantor perwakilan di benua tersebut. Dengan jangkauan pasar semakin luas, PIS semakin mantap menuju kapitalisasi pasar USD8,9 miliar pada 2034.

KOMPAS.com - Pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja bisa dilakukan di kantor cabang maupun Lapak Asik. Artikel ini akan membahas terkait cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja melalui Lapak Asik.

Seperti diketahui, peserta yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya. Ini hanya berlaku bagi pekerja dengan kepesertaan minimal selama 10 tahun.

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan pnline bagi peserta yang masih aktif bekerja di Lapak Asik?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan pekerja di Lapak Asik

Menurut informasi resmi, pencairan JHT melalui Lapak Asik bisa dilakukan oleh pekerja yang mempunyai saldo di atas Rp 10 juta.

Lebih lanjut, cara mencairkan saldo JHT bagi pekerja melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan:

• Kunjungi website Lapak Asik melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah semua dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG/JPEG/PNG/PDF dan ukuran foto maksimal 6 MB
• Selanjutnya, periksa semua data yang sudah diisi kemudian klik simpan
• Jika data sudah tersimpan, cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara bersama BPJS Ketenagakerjaan
• Pada tahap wawancara, peserta akan melalui sesi tanya-jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara daring
• Apabila sudah melewati tahap wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai dan tunggu saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Tentunya ada beberapa syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang harus dilengkapi oleh pekerja, yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, pencairan saldo JHT sebesar 30 persen membutuhkan dokumen tambahan berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Itulah ulasan mengenai syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan cara mencairkan saldo JHT melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan menerbitkan aturan baru soal rumus penetapan UMP 2025 paling lambat 7 November mendatang. 

"Kami punya batas waktu sampai 7 November," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/11).

Yassierli mengatakan sebelum menetapkan aturan baru itu, dirinya sudah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait seperti buruh maupun pengusaha. 

Namun, ia tak mengungkap isi formula perhitungan UMP yang akan dibuatnya tersebut. Ia hanya menyatakan formula kemungkinan besar akan mempertimbangkan hasil putusan MK atas gugatan uji materi UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Hasil putusan MK katanya sudah ia diskusikan dengan Dewan Pengupahan Nasional, perwakilan serikat pekerja dan pengusaha.

Aspirasi yang disampaikan baik pengusaha maupun pekerja terkait putusan MK tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Yang jelas, amar keputusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kita akan tinjau bersama," katanya.

MK memutuskan 21 poin penting terkait uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU Ciptaker yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya.

Dalam putusannya, MK menjawab dalil-dalil para pemohon berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang bermuara pada tujuh isu besar, pada pokoknya terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak lagi berdasarkan izin, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, cuti, pengupahan, ketentuan pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berikut 21 poin penting putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja:

1. Menyatakan frasa "Pemerintah Pusat" dalam Pasal 42 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu Menteri Tenaga Kerja".

2. Menyatakan Pasal 42 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia".

3. Menyatakan Pasal 56 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan berdasarkan perjanjian kerja" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama lima tahun termasuk jika terdapat perpanjangan".

4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf latin" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin".

5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 18 yang menyatakan "Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya".

6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan "Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu".

7. Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 79 ayat 5 dalam Pasal 81 angka 25 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan "Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan".

10. Menyatakan frasa "struktur dan skala upah" dalam Pasal 88 ayat 3 huruf b dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "struktur dan skala upah yang proporsional".

11. Menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota".

12. Menyatakan frasa "indeks tertentu" dalam Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

13. Menyatakan frasa "dalam keadaan tertentu" dalam Pasal 88 F dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau non-alam termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

14. Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 UU 6/2023 yang menyatakan "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh perusahaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan".

15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 33 UU 6/2023 yang menyatakan "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi".

16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan".

17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.

18. Menyatakan frasa "Wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh" dalam Pasal 151 ayat 3 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh".

19. Menyatakan frasa "pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial" dalam Pasal 151 ayat 4 dalam Pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap".

20. Menyatakan frasa "dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dalam Pasal 157A ayat 3 dalam Pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPHI".

21. Menyatakan frasa "diberikan dengan ketentuan sebagai berikut" dalam Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "paling sedikit".

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) menyatakan telah menyerap dana capex sebesar 80% dari anggaran Rp325 miliar.

Direktur Utama IMPC Haryanto Tjiptdodihardjo menjelaskan bahwa serapan capex ini digunakan untuk penambahan mesin, pembangunan distribution center baru dan lainnya.

Dia melanjutkan pertumbuhan kinerja pada periode kuartal III 2024, IMPC mencetak pendapatan sebesar Rp 2,4 triliun dan laba bersih sebesar Rp 397 miliar untuk periode sembilan bulan tahun 2024.

Asal tahu saja, perolehan laba kotor di sembilan bulan pertama 2024 IMPC naik 12,4% dari Rp 854 miliar di tahun lalu menjadi Rp 960 miliar, dengan marjin laba kotor mengalami sedikit penurunan dari 40,9% di tahun sebelumnya menjadi 39,8% karena segmen distribusi dan mengawali strategi integrasi vertikal.

Perseroan mencatatkan laba bersih senilai Rp 397 miliar hingga kuartal III, meningkat 16,7% dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp 341 miliar, dengan marjin laba bersih masih stabil di angka 16,5% dan EBITDA di sembilan bulan 2024 bertumbuh 12,6% menjadi Rp 650 miliar.

"Pertumbuhan kinerja kami di kuartal III mayoritas berasal dari serapan akuisisi Mulford Holdings Pty Ltd yang kami akuisisi bulan Juni lalu, serta pertumbuhan penjualan di pasar domestik, terutama untuk produk atap Alderon," papar Haryanto kepada Kontan, Selasa (4/11).

Haryanto menyampaikan, pencapaian perusahaan masih on-track dengan target tahun ini meski dihadapkan dengan pelemahan ekonomi yang berkelanjutan. IMPC menyatakan bahwa pencapaian laba bersih sudah melampaui 70% dari target Rp 550 miliar.

"Kami optimis dapat mempertahankan tren pertumbuhan kinerja hingga akhir 2024," ujarnya.

IMPC melanjutkan hingga kuartal III 2024, Perusahaan juga telah menyelesaikan pembangunan pabrik baru di KITB di bulan Februari lalu dan pembangunan distribution center baru di Delta Silicon 8, Cikarang yang telah mulai beroperasi bulan September 2024.

Jakarta -

Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

(shc/ara)