Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dijadwalkan meresmikan Bendungan Cipanas di Sumedang Jawa Barat dan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Nagrak – Cibitung pada hari ini, Selasa (9/7/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa konstruksi kedua proyek infrastruktur tersebut sudah rampung dan siap diresmikan.

“Besok. Besok Pak Wapres meresmikan Tol Cibitung,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Peresmian Jalan Tol Cimanggis – Cibitung akan dilakukan usai Basuki dan Ma’ruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

“Jadi Pak Wapres besok meresmikan Bendungan Cipanas, dari sana langsung ke Cibitung, meresmikan Tol Cibitung,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada momentum mudik Lebaran 2024, ruas Tol Cimanggis – Cibitung telah dioperasikan secara fungsional mulai dari Segmen Simpang Susun Cikeas sampai dengan Cibitung Junction sepanjang 19,65 kilometer (Km).

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung sendiri terdiri atas 2 seksi yakni Seksi 1A Junction Cimanggis – Jatikarya dan Seksi 2A ruas Jatikarya – Nagrak yang keduanya telah beroperasi saat ini.

Jalan tol ini akan menjadi akses penghubung dari wilayah Cibubur ke Jalan Tol Jagorawi. Apabila telah resmi beroperasi, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung bakal akan tersambung dengan jaringan Jalan Tol JORR 2 lainnya, yakni Jalan Tol Cengkareng Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere – Jagorawi, serta Cibitung – Cilincing.

Dengan demikian, setelah Jalan Tol Jorr 2 beroperasi maka struktur jaringan di Kawasan Jabodetabek yang telah memiliki Tol Lingkar Dalam Kota dan Tol Jorr 1 akan semakin lengkap.

Sementara itu, Bendungan Cipanas akhirnya siap diresmikan setelah pembangunannya berlangsung selama 2016-2024 atau 8 tahun lamanya.

Sebagai informasi, Bendungan Cipanas memiliki kapasitas mencapai 250,81 juta meter kubik (m3). Bendungan ini difungsikan sebagai tampungan air untuk mendukung irigasi pertanian dan sumber air baku di Kawasan segitiga Cirebon – Patimban – Kertajati (Rebana).

Kapasitas Bendungan Cipanas tersebut bahkan 10 kali lebih besar dari Bendungan Kuningan. Nantinya, Bendungan Cipanas diproyeksi dapat menambah suplai air irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Indramayu seluas 9.273 hektare, khususnya untuk Daerah Irigasi (DI) Cipanas, Cikawung dan Cibunut.

Dengan kapasitas tampung yang besar tersebut, Bendungan Cipanas juga diharapkan dapat memenuhi air baku sebesar 850 liter/detik. Adapun, Bendungan Cipanas dibangun setinggi 71,60 meter dengan tipe urugan inti tegak.

Bendungan ini memiliki luas genangan 1.315,95 hektare yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air pengendali banjir untuk wilayah untuk mengurangi debit banjir sebesar 487,75 m3/detik, serta potensi sebagai sumber pembangkit listrik sebesar 3 MW.

Pembangunan Bendungan Cipanas dikerjakan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya - PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau 2024.

Salah satunya berkerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan TNI AU dalam melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) guna menjaga debit tampungan air bendungan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, dari hasil teknologi modifikasi cuaca yang telah dilakukan menunjukkan terjadinya peningkatan inflow.

Meskipun tidak terjadi secara masif dengan rata-rata mengalami curah hujan ringan (0,5 –20 mm/hari) di 22 bendungan dan curah hujan sedang (20 – 50 mm/hari) di 12 bendungan.

Inflow waduk yang terjadi selama kegiatan TMC sebesar 0 – 60,22 m3/detik. Volume inflow waduk selama kegiatan TMC berlangsung bertambah sebesar 63.853.170 m3.

"Sehingga kegiatan TMC dapat dilaksanakan sebagai upaya mitigasi kekeringan untuk tahun-tahun mendatang dan jika diperlukan dapat juga dilakukan untuk mitigasi pada musim hujan agar tidak terjadi banjir," kata Bob dalam keterangan resminya, Selasa (9/7).

Kegiatan TMC dilaksanakan sejak tanggal 1-10 Juni 2024 di 3 posko dari 4 posko yang direncanakan. Yakni Lanud Husain Sastranegara (posko 2), Lanud Adi Soemarmo (posko 3), dan Lanud Abdurraman Saleh (posko 4).

Sementara posko 1 yang direncanakan berada di Lanud Halim Perdanakusuma tidak dilaksanakan TMC karena Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian di Banten sudah dalam kondisi di atas normal (hampir melimpas).

Pelaksanaan TMC menyasar di 43 bendungan di Pulau Jawa yang memiliki layanan irigasi.

Berdasarkan data pemetaan terhadap tampungan waduk di Pulau Jawa pada 27 Mei 2024, sebanyak 97 tampungan waduk mengalami penurunan sebesar 981.563.373 m³ atau 19% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode sama.

Namun, hanya 43 bendungan dengan layanan irigasi yang direkomendasikan untuk dilaksanakan TMC.

“Selain hujan dari teknologi modifikasi cuaca turun di daerah tangkapan air waduk/bendungan, hujan hasil kegiatan TMC juga turun di beberapa areal daerah irigasi sehingga mampu mengairi area irigasi secara langsung,” jelas Bob.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - SEOUL, 9 Juli (Reuters) - Delegasi pelatihan militer elit Korea Utara berangkat untuk mengunjungi Rusia, demikian media pemerintah Korut melaporkan pada hari Selasa.

Kegiatan ini adalah pertukaran militer pertama antara kedua negara sejak para pemimpin mereka menandatangani pakta yang menjanjikan kerja sama militer yang lebih erat.

Presiden Universitas Militer Kim Il Sung, Kim Geum Chol, memimpin delegasi pejabat pelatihan militer dan berangkat dengan pesawat pada hari Senin, kantor berita KCNA melaporkan.

Laporan tersebut tidak memberikan rincian lain termasuk tujuan kunjungan dan ke mana mereka pergi di Rusia.

Diberi nama sesuai dengan pendiri negara tersebut, universitas ini adalah tempat pelatihan untuk perwira militer elit, dan pemimpin negara itu.

Kim Jong Un, pernah belajar di sana setelah bersekolah di Swiss saat dipersiapkan menjadi pemimpin ketiga negara itu.

Delegasi universitas militer menandai kunjungan terbaru Korea Utara ke Rusia karena kedua negara tersebut bertukar kunjungan pejabat tinggi dalam jumlah rekor dalam setahun terakhir, termasuk kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Pyongyang pada bulan Juni.

Pada pertemuan puncak mereka, Putin dan Kim menandatangani perjanjian tentang "Kemitraan Strategis Komprehensif" yang mencakup perjanjian pertahanan bersama yang menurut Kim setara dengan aliansi.

Perkembangan hubungan militer kedua negara yang dipublikasikan secara besar-besaran membuat khawatir para pejabat di Seoul dan Washington yang menunjukkan bukti pengiriman senjata oleh Korut ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina dan percaya Pyongyang mungkin menerima bantuan yang tidak diketahui dari Moskow.

Kedua negara membantah adanya transaksi senjata.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang akan menghadiri KTT NATO minggu ini di Washington, memperingatkan Moskow tentang dampak negatif dari persahabatannya dengan Pyongyang terhadap hubungan ekonomi yang sebelumnya aktif antara kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terpantau turun pada periode Juli 2024, mulai dari Shell hingga BP. Namun,harga BBM di SPBU milik Pertamina masih mempertahankan harganya dari bulan sebelumnya.

Merujuk laman resmi MyPertamina, Selasa (9/7/2024) hingga pukul 08.05 WIB, harga BBM Pertamina tidak mengalami perubahan harga pada Juli 2024.

Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax (RON 92) dibanderol seharga Rp12.950 per liter, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) seharga Rp14.400 per liter. Begitu pun Dexlite seharga Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex dibanderol Rp15.100 per liter.

Senada, harga BBM subsidi di SPBU Pertamina juga tidak mengalami perubahan. Hingga saat ini, Pertalite masih dibanderol seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter.

Jika melihat harga BBM di SPBU swasta, terpantau SPBU Shell dan BP menurunkan harga BBM. Di Jakarta, harga Shell Super turun menjadi Rp13.810 per liter, sedangkan bulan lalu dibanderol Rp14.580 per liter.

Berikutnya, Shell V-Power juga turun menjadi Rp14.700 per liter. Pada bulan lalu, BBM RON 95 ini dipatok seharga Rp15.400 per liter.

Lalu, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) turun menjadi Rp14.930 per liter dari bulan sebelumnya seharga Rp15.630 per liter. Sedangkan harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp15.340 pada bulan lalu menjadi Rp15.320 per liter.

Sementara itu, SPBU milik BP untuk harga BP 92 menjadi Rp13.450 per liter pada bulan ini untuk wilayah Jabodetabek.

Mengacu pada wilayah yang sama, harga BP Ultimate juga terpantau turun menjadi Rp14.700 per liter, dibandingkan Juni 2024 yang dikenakan Rp15.400 per liter. Selanjutnya, harga BP Ultimate Diesel juga turun menjadi Rp15.320 per liter, dari bulan sebelumnya Rp15.340 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP per 9 Juli 2024:

Harga BBM SPBU Pertamina

• Pertalite: Rp10.000 per liter
• Pertamax : Rp12.950 per liter
• Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp15.100 per liter
• Dexlite: Rp14.550 per liter
• Biosolar: Rp6.800 per liter

Harga BBM SPBU Shell

• Shell Super: Rp13.810 per liter
• Shell V-Power: Rp14.700 per liter
• Shell V-Power Diesel: Rp15.320 per liter
• Shell V-power Nitro+: Rp14.930 per liter

Harga BBM SPBU BP

• BP Ultimate: Rp14.700 per liter
• BP 92: Rp13.450 per liter
• BP Ultimate Diesel: Rp15.320 per liter

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.

BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Beni menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut.

"Opini WTP BPK yang ada hari ini tidak dapat menjadi parameter kinerja pengelolaan keuangan negara. Maraknya jual beli Opini WTP oleh oknum auditor semakin menjustifikasi bahwa Opini WTP tidak memenuhi 4 kriteria di atas," kata Beni kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Di sisi lain, Beni mengatakan empat indikator yang dipakai BPK dalam penilaian opini WTP tidak relevan untuk kondisi saat ini. Sebab, kata dia, BPK tidak transparan soal pertimbangan mengapa sebuah kementerian atau lembaga dicap memenuhi kriteria opini WTP.

Padahal, kata Beni, dalam Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sudah mengatur metode pemeriksaan keuangan negara. Dalam kasus pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, Beni melihat BPK arogan dan tidak mengacu pada regulasi yang ada.

"Kearoganan itu dapat dilihat dari pemeriksaan Laporan Keuangan dengan metode sampel, sehingga tidak seluruh laporan keuangan kementerian atau lembaga yang menjadi objek," kata Beni.

Beni menambahkan, penilaian atas laporan keuangan oleh BPK juga terkesan sebagai ajang pencitraan di hadapan presiden. Pemberian opini WTP seakan-akan semua laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BPK.

"BPK seringkali memeriksa hanya sebatas arus kas terhadap laporan keuangan secara administrasi saja, tanpa melihat output dan outcome terhadap laporan kinerja terhadap suatu kegiatan yang menggunakan anggaran negara," ujar Beni.

Padahal, ujar Beni, ada tiga jenis pemeriksaan lainnya untuk melihat bagaimana anggaran negara dikelola, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kemudian, ujar Beni, BPK belum transparan memberikan pertimbangan dan alasan apa dasar sebuah kementerian atau lembaga dinyatakan memperoleh opini WTP. Belum lagi persoalan sumber daya auditor BPK yang tidak sama dalam menggunakan metode penghitungan dalam mengaudit sebuah laporan keuangan.

Sehingga, kata Beni, seringkali terdapat temuan-temuan yang berbeda antar auditor. "Hal ini mengakibatkan LHP BPK tidak memiliki kepastian hukum secara substansinya," kata Beni.

Sebelumnya Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma di Jakarta Convention Center, Senin, 8 Juli 2024.

Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

BANDUNG - Pulsa telepon menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama untuk berkomunikasi dan mengakses layanan digital. Namun terkadang pulsa tidak habis terpakai dan belum banyak yang paham bagaimana cara memanfaatkannya.

Salah satu solusi yang bisa dicoba adalah menggunakan jasa convert pulsa untuk mengubah sisa pulsa menjadi uang tunai. Jasa tukar pulsa kini semakin populer karena memberi kemudahan dalam memanfaatkan sisa pulsa yang sering terbuang percuma.

Menurut Sukmawanto, owner Sukma Convert, jasa tukar pulsa saat ini semakin banyak digunakan masyarakat karena memberi banyak keuntungan. Pertama, pelanggan bisa memanfaatkan sisa pulsa yang tak terpakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kedua, jasa tukar pulsa membantu mengurangi pemborosan terutama bagi mereka yang jarang menggunakan layanan telepon atau SMS.

?Yang ketiga, uang yang diperoleh dari convert pulsa dapat digunakan untuk banyak keperluan, seperti belanja online, pembayaran tagihan, atau bahkan ditabung,? jelasnya.

Sukma Convert sebagai salah satu jasa convert pulsa sudah berdiri sejak 2015. Platform yang dapat diakses secara online selama 24 jam melalui laman sukmaconvert ini memberikan beragam kelebihan mulai dari pelayanan yang ramah dan cepat hingga rate convert pulsa yang tinggi.

Untuk menggunakan layanan jasa convert pulsa secara aman, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan oleh pelangggan. Menurut Dicky Utama, owner layanan jasa convert pulsa Sgi Cell, salah satu yang paling utama adalah memperhatikan reputasi penyedia jasa convert pulsa.

?Pastikan menggunakan jasa dari penyedia yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Hal ini penting untuk menghindari penipuan atau kehilangan pulsa tanpa mendapatkan imbalan yang diharapkan,? imbuh pemilik platform yang berlokasi di Surabaya tersebut.

Untuk memilih dan mengetahui reputasi penyedia convert pulsa, pelanggan wajib membaca ulasan dari para pengguna serta mencari informasi sebanyak mungkin tentang penyedia jasa tukar pulsa. ?Cara ini dapat membantu memilih layanan jasa tukar pulsa yang aman dan terpercaya,? tandasnya.

Solusi praktis

Selain prosesnya cepat dan mudah, keuntungan lain menukar pulsa di layanan convert pulsa online yaitu pelanggan bisa menukar pulsa menjadi uang digital. Lewat layanan web sgicell misalnya, pelanggan juga bisa juga menukar pulsa menjadi saldo dompet digital seperti OVO, Dana, Gopay, dan lain-lain, maupun pembayaran belanja online seperti Shopee dan Tokopedia.

?Ini adalah solusi praktis dan efektif untuk mengelola sisa pulsa telepon, terutama di era digital saat ini di mana kebutuhan akan uang tunai dan transaksi online semakin meningkat,? terang Dicky.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.

BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Beni menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut.

"Opini WTP BPK yang ada hari ini tidak dapat menjadi parameter kinerja pengelolaan keuangan negara. Maraknya jual beli Opini WTP oleh oknum auditor semakin menjustifikasi bahwa Opini WTP tidak memenuhi 4 kriteria di atas," kata Beni kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Di sisi lain, Beni mengatakan empat indikator yang dipakai BPK dalam penilaian opini WTP tidak relevan untuk kondisi saat ini. Sebab, kata dia, BPK tidak transparan soal pertimbangan mengapa sebuah kementerian atau lembaga dicap memenuhi kriteria opini WTP.

Padahal, kata Beni, dalam Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sudah mengatur metode pemeriksaan keuangan negara. Dalam kasus pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, Beni melihat BPK arogan dan tidak mengacu pada regulasi yang ada.

"Kearoganan itu dapat dilihat dari pemeriksaan Laporan Keuangan dengan metode sampel, sehingga tidak seluruh laporan keuangan kementerian atau lembaga yang menjadi objek," kata Beni.

Beni menambahkan, penilaian atas laporan keuangan oleh BPK juga terkesan sebagai ajang pencitraan di hadapan presiden. Pemberian opini WTP seakan-akan semua laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BPK.

"BPK seringkali memeriksa hanya sebatas arus kas terhadap laporan keuangan secara administrasi saja, tanpa melihat output dan outcome terhadap laporan kinerja terhadap suatu kegiatan yang menggunakan anggaran negara," ujar Beni.

Padahal, ujar Beni, ada tiga jenis pemeriksaan lainnya untuk melihat bagaimana anggaran negara dikelola, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kemudian, ujar Beni, BPK belum transparan memberikan pertimbangan dan alasan apa dasar sebuah kementerian atau lembaga dinyatakan memperoleh opini WTP. Belum lagi persoalan sumber daya auditor BPK yang tidak sama dalam menggunakan metode penghitungan dalam mengaudit sebuah laporan keuangan.

Sehingga, kata Beni, seringkali terdapat temuan-temuan yang berbeda antar auditor. "Hal ini mengakibatkan LHP BPK tidak memiliki kepastian hukum secara substansinya," kata Beni.

Sebelumnya Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma di Jakarta Convention Center, Senin, 8 Juli 2024.

Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini beredar foto di media sosial yang memperlihatkan MazdaCX-90 berkelir putih diangkut menggunakan towing. Mobil yang sudah lebih dulu meluncur di global itu pun diduga bakal segera meluncur di Indonesia.

Namun, ketika dikonfirmasi kepada Mazda Indonesia, pihaknya memastikan bahwa unit tersebut dibeli melalui importir umum (IU). Hal ini dipastikan oleh Pramita Sari, Marketing & Communications General Manager PT Eurokars Motor Indonesia (EMI).

“CX-90 itu customer beli dari IU,” ucap Pramita, saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Terkait CX-90 sendiri, Pramita belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengenai kapan mobil ini akan diluncurkan untuk pasar Indonesia.

“Kami akan menunggu arahan dari Mazda prinsipiel, untuk market asia secara produk akan ada penyesuaian. Tapi Eurokars pasti kami akan mendatangkan produk lain diatasnya CX-60. Kami tidak mengkonfirmasi itu CX-90, di sini kami sedang mengupayakan untuk mendatangkan model-model lain yang diatasnya CX-60,” kata Pramita.

Sebagai informasi, CX-90 sudah lebih dulu meluncur di global pada 2023 lalu.

Melihat spesifikasi global, CX-90 dibekali dua pilihan jantung pacu. Pertama mesin SkyActiv 3,3 liter, 6 silinder segaris, turbo yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 340 Tk dan torsi 500 Nm. Tipe standarnya juga akan didukung dengan teknologi mild hybrid untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi performa.

Sementara untuk tipe PHEV, dapur pacunya menggunakan mesin SkyActiv 2.5 L 4-silinder segaris yang dikombinasikan dengan motor elektrik bertenaga 17,8 kWh.

Tenaganya disalurkan ke semua roda alias menggunakan all wheel drive (AWD). Sebagai tambahan, CX-90 juga dilengkapi dengan Kinematic Posture Control (KPC) yang dapat membantu kemampuan berkendara lebih dinamis.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih rawan terkoreksi ke posisi 7.139 secara teknikal menurut MNC Sekuritas.

IHSG terkoreksi 0,03% ke 7.250 disertai dengan munculnya volume penjualan. Adapun, IHSG bergerak di rentang 7.215 hingga 7.265 sepanjang sesi.

Terpantau sebanyak 318 saham menguat, 256 saham melemah, dan 223 saham bergerak di tempat pada awal perdagangan hari ini. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp12.450 triliun.

“Saat ini, posisi IHSG diperkirakan sedang berada berada di awal wave 2 dari wave (3), sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang koreksi 6,987-7,139,” tulis tim riset MNC Sekuritas, Selasa (9/7/2024).

Rekomendasi Saham MNC Sekuritas:

ANTM - Buy on Weakness

ANTM menguat 4,20% ke Rp1.365 disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi ANTM diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave A, sehingga ANTM masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

ARTO - Buy on Weakness

ARTO menguat 5,38% ke Rp2.350 disertai dengan munculnya volume pembelian. Saat ini, posisi ARTO diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [i] dari wave 3, sehingga koreksi ARTO akan relatif terbatas dan berpeluang menguat.

ICBP - Buy on Weakness

ICBP menguat 1,22% ke Rp10.400 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Saat ini, posisi ICBP diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [e] dari wave Y dari wave (B), sehingga ICBP masih rawan terkoreksi dahulu.

PANI - Buy on Weakness

PANI menguat 2,46% ke Rp5.000 dan masih disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama PANI masih mampu bergerak di atas 4,800 sebagai stoplossnya, maka posisi PANI saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian awal dari wave [c] dari wave E dari wave (B).

------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id - Jumlah pemegang saham emiten batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melonjak. Per 30 Juni 2024, pemegang saham PTBA jadi 133.781 pihak, meningkat 3.181 pihak dari bulan sebelumnya di posisi 130.600 pemegang saham.

Tercatat, per akhir Juni 2024, jumlah pemegang saham PTBA untuk perorangan Indonesia alias ritel mencapai 132.801 pihak. Per 31 Mei 2024, jumlahnya masih 129.620 pemegang saham ritel. Artinya saham ini masuk incaran ritel.

Saham PTBA pada perdagangan 8 Juli 2024 kemarin diparkir di Rp 2.550 (+0,39%). Dalam tga bulan terakhir saham ini turun 12,97%.

Sementara itu, Bukit Asam (PTBA) menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari energi terbarukan hingga sekitar 30% pada 2030. PTBA berencana memperluas portofolio energi terbarukan lebih dari 200 megawatt peak (MWp).

Ekspansi proyek energi terbarukan itu melalui pembangkit listrik tenaga surya di berbagai lokasi, termasuk lahan pasca tambang di Tanjung Enim, Ombilin, dan Bantuas.

“PTBA juga berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin besar hingga 1,3 GW di Laut China Selatan, yang bekerja sama dengan Huadian,” tulis analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan dalam ulasannya, yang dikutip pada Selasa (25/6/2024).

Mirae baru saja mengunjungi PLTS Bali Mandara, pembangkit listrik tenaga surya yang dioperasikan oleh anak usaha PTBA, yaitu PT Bukit Energi Investama (BEI). PLTS yang merupakan hasil kerja sama dengan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) tersebut telah beroperasi sejak September 2022.

PLTS Bali Mandara yang terletak di Jalan Tol Bali Mandara menjadi salah satu inisiatif PTBA untuk memperluas portofolio energi terbarukan. Pembangkit ini memiliki kapasitas produksi 400 KWp dan menghasilkan sekitar 613 MWh per tahun, yang didedikasikan sepenuhnya untuk memasok listrik Jalan Tol Jasamarga Bali.

“Energi terbarukan memang masih berkontribusi minimal terhadap pendapatan PTBA, tapi pengembangan proyek yang berhasil dan tepat waktu dapat menghasilkan ESG rerating untuk PTBA,” sebut Rizkia.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Sementara itu, Mirae telah mencermati laporan keuangan sejumlah emiten batu bara, termasuk PTBA. “Laba PTBA pada kuartal I-2024 tidak memenuhi harapan kami, terutama karena penyesuaian struktur biaya mereka,” ungkap Rizkia dalam riset sebelumnya.

Sebab itu, Mirae merekomendasikan sell saham PTBA. Target harga saham PTBA dipatok sebesar Rp 2.500. Proyeksi P/E PTBA pada 2024 dan 2025 sebesar 6,4 kali dan 6 kali.

Sedangkan secara keseluruhan, Mirae mempertahankan pandangan netral terhadap sektor batu bara Indonesia, meski menunjukkan performa yang kuat pada kuartal I-2024.

Sepanjang kuartal I-2024, produksi batu bara meningkat signifikan dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target RKAB pemerintah sebanyak 920 juta ton. Konsumsi domestik tetap tinggi dan ekspor stabil.

Meski ada potensi perubahan cuaca dari El Nino ke La Nina pada akhir tahun ini, harga batu bara global yang tinggi dan peningkatan permintaan energi di Asia Tenggara diperkirakan bakal menguntungkan produsen batu bara Indonesia. “Perkiraan kami saat ini mengenai harga batu bara Newcastle tidak berubah sebesar US$ 126 per ton,” jelas Rizkia.

Namun, pihaknya terus memantau secara cermat dampak dari potensi cuaca, terutama ekspektasi peningkatan permintaan akibat gelombang panas yang terjadi di Asia Tenggara, India, dan kemungkinan China, terhadap dinamika perdagangan batu bara.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Boeing mengaku bersalah atas dua kecelakaan maut pesawat 737 Max sehingga lepas dari tuntutan keluarga korban sebesar US$24,8 miliar atau Rp403 triliun (asumsi kurs Rp16.270 per dolar AS).

Pabrikan pesawat asal Negeri Paman Sam itu mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS. Ini pengakuan dosa Boeing untuk dua kecelakaan maut, yakni Lion Air di Indonesia pada 2018 dan Ethiopian Airlines di Ethiopia pada 2019, dengan total korban meninggal 346 orang.

"Kesepakatan yang menipu dan murah hati ini jelas tidak untuk kepentingan umum," protes Paul Cassell selaku profesor hukum di University of Utah yang mewakili banyak keluarga korban, dikutip dari CNN Business, Selasa (9/7).

Boeing pada akhirnya selamat untuk sementara ini dari tuntutan ganti rugi keluarga korban. Perusahaan hanya berpotensi terkena denda US$487 juta atau Rp7,9 triliun karena akhirnya mengaku salah atas dua kejadian maut tersebut.

Padahal, Boeing juga disebut-sebut menipu Pemerintah AS. Penipuan ini terjadi saat Boeing mengecoh Federal Aviation Administration (FAA) selama proses sertifikasi pesawat.

Boeing mengeluarkan pernyataan singkat yang mengatakan bahwa mereka sudah sepakat dengan Departemen Kehakiman AS terkait desakan pengakuan dosa tersebut. Pabrikan pesawat itu mengaku resolusi dari kasus ini dicapai dengan syarat serta persetujuan atas ketentuan tertentu.

Kasus Boeing 737 Max cukup fatal sejak beroperasi pertama kali di 2017. Pesawat ini langsung mengalami dua kecelakaan secara beruntun, yakni di Indonesia pada 2018 dan Ethiopia di 2019.

"Investigasi mengungkap adanya cacat desain pada sistem auto-pilot. Boeing telah mengakui bertanggung jawab atas kecelakaan fatal tersebut, dan karyawannya yang menyembunyikan informasi tentang cacat desain dari FAA selama sertifikasi," jelas laporan tersebut.

Boeing 737 Max juga sempat dilarang terbang selama 20 bulan usai dua kasus tersebut.

Mereka bisa kembali mengudara setelah ada kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS pada Januari 2021. Boeing setuju untuk memperbaiki masalah kualitas pesawat dan transparansi terhadap pemerintah dalam masa percobaan tiga tahun.

Akan tetapi, insiden Alaska Air muncul, tepat beberapa hari sebelum masa percobaan berakhir. Ada ledakan Alaska Airlines pada awal 2024, di mana panel jendela dari Boeing 737 Max itu pecah di udara.

Keselamatan pesawat 737 Max pun kembali dipertanyakan dan Boeing diseret lagi ke persidangan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya sejumlah tantangan dalam industri dana pensiun di Indonesia ke depan. OJK berharap dengan adanya peta jalan (road map) perkembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028, diharapkan dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Berdasarkan penilaian dari Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute, sistem pensiun di Indonesia masih butuh pengembangan dan penguatan agar tetap sustain. Dari 47 negara yang dinilai, Indonesia memiliki nilai indeks 51,8 yang dikategorikan dalam kelompok C.

Kepala Eksekutif Pengawas Pengasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam industri dana pensiun, baik dari segi demand maupun supply.

“Dari perspektif demand, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi dan tingkat inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah,” kata Ogi dalam Peluncuran Peta Jalan (Road map) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 yang digelar di Yogyakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Tingkat dana pensiun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 baru sebesar 30,46 persen dengan tingkat inklusi yang sangat rendah yaitu 5,42 persen (Nasional 85,10 persen, Bank 74,03 persen, Asuransi 16,63 persen).

Lalu, akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatible dengan karakteristik pekerja pada sektor informal yang mendominasi populasi tenaga kerja kurang lebih 60 persen. “Apabila dikaitkan dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor informal, terdapat tantangan berupa akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pekerja pada sektor informal,” tuturnya.

Sementara itu dari perspektif supply, industri dana pensiun dihadapkan pada isu pada penyelenggara program pensiun itu sendiri. “Antara lain dari sisi inftrastukur dan kapabilitas dalam pengelolaan investasi serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja, khususnya pada program pensiun manfaat pasti,” ujar dia.

Ogi melanjutkan, dia berharap dengan adanya road map pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024-2028 diharapkan bisa meningkatkan industri dana pensiun di Indonesia.