REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu lagi turnamen sepak bola kelompok usia level Asia Tenggara digelar di Indonesia. Setelah ASEAN U-16 Boys Championship atau Piala AFF U-16 usai, giliran turnamen ASEAN U-19 Boys Championship atau Piala AFF U-19 menanti segera dipanggungkan.

Sekitar sepekan ke depan, tepatnya mulai 17 Juli 2024 hingga 29 Juli 2024, ajang Piala AFF U-19 akan berlangsung di Surabaya. Sama dengan Piala AFF U-16, Piala AFF U-19 juga akan diikuti oleh 12 negara dari kawasan Asia Tenggara termasuk Australia.

Peserta dibagi ke dalam tiga grup, setiap grup berisi empat negara. Hanya juara grup yang lolos ke semifinal, didampingi satu tim runner up terbaik.

Tim asuhan Indra Sjafri tergabung di Grup A bersama Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Grup B ada Australia, Myanmar, Laos, Vietnam. Grup C dihuni Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Manajer timnas Indonesia U-19 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, saat ini Skuad Garuda Muda masih berisi 30 pemain dan sedang menjalani program persiapan dari pelatih kepala Indra Sjafri. Dari jumlah ini, akan dipilih 23 pemain terbaik untuk didaftarkan ke Piala AFF U-19 2024.

"Persiapan saat ini terus dilakukan. Coach IS (Indra Sjafri) terus mematangkan skuad Garuda Muda dan nanti menjelang pendaftaran 23 pemain, akan diseleksi secara ketat," ujar Zaki ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (8/7/2024).

Zaki menggaransi 23 pemain yang akan dipilih pada pekan depan adalah benar-benar yang terbaik. "Tak ada istilah pemain titipan," kata dia menegaskan.

Ia mengatakan, target Skuad Garuda Muda adalah mampu lolos ke empat besar atau babak semifinal Piala AFF U-19.

"Target timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 yang akan main pekan depan adalah bermain sebaik mungkin dan tampil maksimal serta lolos empat besar," ujar Zaki.

Timnas Indonesia U-19 akan memulai perjuangan di Piala AFF U-19 2024 melawan Filipina pada Rabu (17/7/2024) pukul 19.30 WIB di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebelum itu terlebih dahulu digelar laga Timor Leste melawan Kamboja pada pukul 15.00 WIB pada hari dan tempat yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap menjalin kerja sama koalisi untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan jajarannya sendiri kunjungi Kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin (8/7/2024) sore. Para elite kedua partai politik tersebut lakukan pertemuan tertutup selama satu jam.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa pihaknya tidak anti dengan PSI. Dia menegaskan PKS membuka pintu lebar apabila PSI ingin berkoalisi.

"Nanti daerah-daerah mana yang kita [PKS dan PSI] juga ada kursi-kursinya bagus, nah ini kita akan coba pertemukan," ujar Syaikhu usai pertemuan.

Dia mencontohkan, PKS dan PSI sedang mengocok untuk jalin koalisi dalam ajang pemilihan bupati Lebak 2024 dan pemilihan wali kota Bekasi 2024.

Pernyataan senada disampaikan oleh Kaesang. Bahkan, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan PSI dan PKS bisa calonkan kader masing-masing dalam ajang pemilihan walikota Bekasi 2024.

"Kemungkinan Bekasi juga, nanti wali kotanya dari PKS, wakil walikotanya nanti dari PSI. Tapi ya itu yang kita sedang jajaki semua," jelas Kaesang pada kesempatan yang sama.

Dia merasa tidak ada yang salah apabila PSI berkoalisi dengan PKS, meski notabenenya PKS merupakan partai politik oposisi pemerintahan. Kaesang berpendapat, yang terpenting tujuan koalisi tersebut untuk kebaikan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat bicara terkait dilanjutkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Adapun, program ini diberlakukan kepada tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Arifin mengatakan, tidak hanya tujuh sektor yang mendapatkan HGBT, tetapi juga industri turunan dari tujuh sektor tersebut yang saat ini sedang tumbuh.

“Lanjut [HGBT]. Memang kan industrinya kan ada lagi yang tumbuh-tumbuh, tapi masuk di dalam kelompok tujuh [sektor],” kata Arifin saat ditemui di Komplek Parlemen DPR, Senin (8/7/2024).

Arifin menyampikan, dilanjutkannya program harga gas murah industri ini melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, karena ketujuh sektor industri ini dapat memberikan nilai tambah kepada negara.

“Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita punya. Bisa kasih nilai tambah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Di sisi lain, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membangun infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Presiden Jokowi telah menandatangani aturan bahwa pekerja perempuan bisa mengambil cuti melahirkan maksimal sampai 6 bulan. Namun, aturan itu disebut membuat pengusaha akan mempertimbangkan kembali merekrut perempuan di perusahaannya.

Soal itu, Presiden Jokowi meminta agar tidak ada pengusaha yang tidak merekrut perempuan karena aturan itu. "Ya, kita harapkan tidak seperti itu, karena apa pun kita harus menghargai perempuan," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi mengatakan, pihak pekerja harus menghormati ibu yang sedang mengandung dan mendoakan agar bayi yang dikandung dapat lahir dengan sehat.

"Jadi kalau diberikan cuti seperti itu saya kira untuk mempersiapkan kelahiran dan merawat bayinya saya kira sangat manusiawi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, membantah Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan atau UU KIA membuat perusahaan tidak merekrut perempuan lagi.

Sarman memandang bahwa banyak divisi tertentu memerlukan tenaga kerja perempuan. Ia menegaskan tidak ada diskriminasi selama tambahan cuti tersebut menjadi keperluan para ibu pekerja.

“Saya rasa tidak sejauh itu, ya, bahwa perusahaan dengan adanya kebijakan yang baru ini akan membatasi pekerja perempuan. Saya rasa tidak, ya, karena memang semua berdasarkan profesionalisme, kebutuhan dari pengusaha,” kata Sarman kepada kumparan, Rabu (5/6).

Pemerintah raup setoran perpajakan Rp1.028 triliun sepanjang semester I 2024. Penerimaan pajak hingga cukai ini baru mencapai 44,5 persen dari target di APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang tahun sebelumnya.

"Artinya, (penerimaan perpajakan) mengalami kontraksi 7 persen (yoy), karena tahun lalu semester I kita bisa mencapai Rp1,105,6 triliun," ucapnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Penerimaan perpajakan itu mencakup Rp893,8 triliun pajak. Angka ini baru mencapai 44,9 persen dari target APBN 2024.

Penerimaan pajak ini juga turun 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, penurunan itu tak lepas dari menurunnya pajak penghasilan PPh badan.

Anjloknya PPh terutama terjadi pada perusahaan yang berbasis komoditas. Mereka mengalami penurunan sangat tajam dari sisi profitabilitas.

"Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam," jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya, penerimaan perpajakan yang berasal dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp134,2 triliun. Angka ini baru mencapai 41,8 persen dari target di APBN 2024.

Penerimaan dari kepabeanan dan cukai ini juga turun 0,09 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp135,4 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada semester I mencapai Rp288,4 triliun. Angka ini turun 4,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

PNBP sebesar Rp288,4 triliun itu juga mencapai 58,6 persen dari target di APBN 2024.

Kyiv: Sedikitnya 20 orang tewas dan 50 lainnya cedera saat Rusia meluncurkan rentetan rudal ke Kyiv dan kota-kota Ukraina lainnya. Serangan termasuk diarahkan ke rumah sakit anak-anak utama.

“Pada Senin 8 Juli 2024 waktu setempat, pasukan Rusia menembakkan lebih dari 40 rudal yang menargetkan berbagai kota dan merusak infrastruktur, bangunan komersial dan perumahan di berbagai kota Ukraina,” kata Presiden Volodymyr Zelensky, seperti dikutip ABC News.

Sementara otoritas Kota Kyiv mengatakan, tujuh orang tewas dan sedikitnya 25 orang cedera dalam serangan di ibu kota tersebut.
Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan serangan terhadap Kyiv adalah salah satu yang terberat sejak dimulainya invasi Rusia.

"Ini adalah salah satu serangan terburuk. Anda dapat melihat: ini adalah rumah sakit anak-anak," kata Klitschko saat berdiri di dekat sebuah bangunan yang rusak parah.

Di Kryviy Rih, kota kelahiran Zelensky, 10 orang tewas dan 31 lainnya luka-luka, kata Wali Kota Oleksandr Vilkul.

Tiga orang lainnya tewas di Pokrovsk di Ukraina timur ketika rudal menghantam fasilitas industri, kata gubernur daerah Donestk.

"Semua layanan dilibatkan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang," kata Zelensky di aplikasi pesan Telegram.

"Dan seluruh dunia harus menggunakan semua tekadnya untuk akhirnya mengakhiri serangan Rusia,” imbuh Zelensky.

Rusia telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil.

Kepala kantor kepresidenan Ukraina, Andrii Yermal, mengatakan serangan itu terjadi pada saat banyak orang berada di jalan-jalan kota. Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan penilaian resmi tentang konsekuensi serangan itu masih dilakukan.

Ledakan juga dilaporkan oleh pejabat setempat di wilayah Dnipropetrovsk di Ukraina bagian tengah.

Serangan besar terhadap Ukraina terjadi saat Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membahas kemungkinan kesepakatan damai Ukraina, dengan melakukan kunjungan tak terduga ke Beijing.

Serangan itu juga terjadi menjelang pertemuan puncak NATO selama tiga hari di Washington, yang akan membahas cara meyakinkan Ukraina akan dukungan tak tergoyahkan aliansi tersebut dan memberi harapan kepada Ukraina bahwa negara mereka dapat melewati konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Rumah sakit anak terbesar di Ukraina

Rumah sakit yang rusak akibat serangan itu adalah fasilitas medis anak terbesar di Ukraina. Jendela-jendela pecah dan panel-panel rusak parah.

Orang tua yang menggendong bayi berjalan ke jalan, linglung dan terisak-isak.

"Kami mendengar ledakan, lalu kami dihujani puing-puing," kata Svitlaka Kravchenko, 33 setelah dia dan suaminya, Viktor, keluar dari tempat penampungan.

Bayi mereka yang berusia dua bulan tidak terluka, tetapi ibunya menderita luka-luka dan mobil mereka terkubur seluruhnya di bawah reruntuhan bangunan yang hancur di seberang halaman dari bangsal utama.

"Itu menakutkan. Saya tidak bisa bernapas, saya mencoba menutupi (bayi saya). Saya mencoba menutupinya dengan kain ini agar dia bisa bernapas," kata Kravchenko.

Pemerintah daerah dan regional mengatakan fasilitas industri, infrastruktur, dan bangunan perumahan dan komersial rusak di Kyiy, Kryviy Rih, Dnipro, Pokrovsk, Kramatarosk, dan lainnya.

Serangan siang hari itu melibatkan rudal hipersonik Kinzhal, salah satu senjata Rusia paling canggih, kata angkatan udara Ukraina.

Kinzhal terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara, sehingga sulit dicegat. Bangunan-bangunan kota dilaporkan berguncang akibat ledakan.

(FJR)

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengajukan permintaan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp13,87 triliun dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Direktur Utama HK Budi Harto mengatakan, PMN untuk menyuntik modal anak usaha HK yang mengerjakan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yakni ruas jalan tol Jambi-Pekanbaru. Dia mengungkapkan, PMN itu untuk mengerjakan tiga proyek yang ditugaskan pemerintah kepada HK.

“Permohonan PMN tahun anggaran 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp13,87 triliun yang akan dialokasikan untuk ruas jalan Tol Jambi-Rengat, ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru, dan perencanaan teknis JTTS tahap III,” ujar Budi saat rapat di Gedung DPR, Senin (8/7/2024).

Dari PMN Rp13,87 triliun, kata Budi, sebanyak Rp7,62 triliun akan digunakan untuk ruas Tol Jambi-Rengat. Kemudian, Tol Rengat-Junction Pekanbaru akan menghabiskan dana Rp5,85 triliun, dan terakhir untuk perencana teknis JTTS tahap III Rp 400 miliar.

Budi mengatakan, PMN tersebut memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Pertama, meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi.

"Kedua, meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera. Ketiga, bisa mendorong serapan tenaga kerja di sepanjang koridor JTTS," ujarnya.

Permintaan PMN untuk HK merupakan yang terbesar dibandingkan dengan usulan BUMN lain. Total ada 15 BUMN yang mengajukan suntikan modal negara.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, pengajuan PMN oleh HK akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan JTTS fase 2-3.

(RFI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku tidak pernah diajak komunikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat yang mengusulkan namanya sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

"Tidak pernah (ada komunikasi dengan PSI)," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan terkait namanya yang diusulkan PSI, Senin (8/7/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan berbicara banyak terkait hal itu.

Ahok menilai, pengusulan nama-nama kandidat Pilkada Jakarta 2024 juga sudah dijalankan di PDI-P melalui mekanisme sendiri.

Oleh karena itu, ia tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab soal namanya yang diusulkan partai lain.

"PDI Perjuangan memiliki mekanisme pengusulan dan bukan dengan cara bicara di media. Kerja sama partai bisa dilakukan oleh keputusan ketua umum," papar dia.

Sebagai informasi, PSI Jakarta Barat mengusulkan enam nama untuk maju Pilkada Jakarta 2024, yakni Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakil Ketua Dewan Pimpinan PSI Grace Natalie, Menteri BUMN Erick Thohir, presenter Deddy Corbuzier, serta mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pengerucutan usulan nama tersebut dipilih melalui berbagai proses dan penyaringan dari hasil aspirasi pihak internal PSI dan juga masyarakat di lima wilayah administrasi Jakarta Barat.

Nantinya, usulan nama itu bakal diserahkan ke DPW PSI Jakarta, lalu ke DPP untuk menentukan siapa bakal calon yang bakal direkomendasi kan PSI untuk Pilkada Jakarta 2024.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setiap partai politik atau gabungan harus memperoleh 20 persen kursi di DPRD untuk bisa mengusung kandidat.

Selain jumlah kursi, setiap partai ataupun gabungan partai bisa mencalonkan kandidatnya, jika memperoleh 25 persen suara sah pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Pada Pemilu legislatif 2024, PSI memperoleh 465.936 suara dan diperkirakan akan mendapat delapan kursi di DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, PSI harus berkoalisi jika ingin mengusung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengklaim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) memakai infrastruktur Telkomsigma sebagai tier empat atau tier tertinggi dari sebuah data center. Sayangnya, data center tier empat ini tidak mempunyai back upcenter-nya. Padahal, hal ini menjadi suatu kewajiban (mandatory) bukan dari permintaan (by request).

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mempertanyakan masalah ini.

Menurut Pratama, hal ini menjadi aneh dan membuat publik bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di PDN. Apakah tentang SDM yang menangani, teknologi, atau kebijakan dan tata kelola yang berhasil. Hal ini, kata Pratama harus segera dilakukan audit.

Pratama menyoroti pemerintah yang tidak bisa melindungi data dan sistem yang ada di PDN dengan baik. Bahkan perlindungan dasar pun tidak dilakukan yakni back up center atau recovery center bagi data center yang begitu penting seperti PDN. Dengan demikian, ketika sistem utamanya rusak, tidak ada cadangan lain

Padahal data center ini diklaim ada di level tier empat. Anehnya, kata Pratama, saat kementerian/ lembaga (KL) atau pemerintah daerah (Pemda) mau melakukan back up system harus request dulu by ticket. Padahal hal itu sudah seharusnya dilakukan atau hukumnya wajib lantaran data center tersebut merupakan milik pemerintah (government) bukan swasta.

“Ini KL enggak harus bayar dan ternyata kita juga mendengar bahwa imigrasi pun ketika request di backup data dan sistemnya setelah berbulan-bulan juga tidak dilakukan oleh pengelola PDN,” tutur Pratama dalam acara Investor Daily Talk IDTV, Senin (8/7/2024).

Dijelaskan Pratama, tidak semua sistem keamanan siber di Indonesia carut marut. Hanya saja, khusus PDN ini luar biasa berantakan karena tata kelola yang dibuat oleh pengelola pusat data sebesar ini tidak bisa melindungi data dan sistem yang ada di PDN dengan baik.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA –- Pemerintah memperkirakan laju inflasi hingga akhir 2024 akan mencapai kisaran 2,7% hingga 3,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa laju inflasi domestik pada semester pertama 2024 dijaga pada level 2,5%.Tingkat inflasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pemerintah dalam APBN 2024 yang sebesar 2,8%.

“Inflasi dalam hal ini masih menunjukkan suatu kondisi yang baik yaitu pada level yang cukup rendah di 2,5% [pada semester I],” katanya dalam rapat kerja penyampaian laporan semester I APBN 2024, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan laju inflasi hingga akhir tahun terutama akan didukung oleh stabilitas dari komponen inflasi terutama dari volatile food, yang diharapkan akan melanjutkan tren penurunan hingga akhir tahun

“Inflasi semester II di 2,7% hingga 3,2% sehingga keseluruhan tahun ada di kisaran 2,7% hingga 3,2% dan ini masih di dalam range inflasi poin di APBN 2,8%,” jelasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyoroti laju inflasi di global belum turun secara signifikan, yang sebelumnya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, saat ini lebih dipengaruhi oleh biaya sewa dan upah tenaga kerja di negara maju.

“Inflasi masih cukup keras kepala, belum turun, disebabkan kalau dulu karena komoditas, sekarang faktornya adalah pada biaya sewa dan upah tenaga kerja yang terjadi di negara-negara maju sehingga faktor kontributor inflasi di negara maju belum turun,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi Indonesia pada Juni 2024 mencapai 2,51% YoY. Meski masih inflasi, ekonomi pada dasarnya mengalami pendinginan setelah deflasi pada Mei dan Juni 2024.

Sebagai pengingat, tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2024 mencapai 2,84% YoY. Nilai ini lebih rendah dibandingkan posisi April sebesar 3%. Saat itu terjadi deflasi 0,03% pada Mei 2024 secara bulanan.

Imam Machdi, Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat sejumlah peristiwa penting yang mempengaruhi harga seperti penetapan eceran beras yang bervariasi dari Rp12.500 per kilogram sampai Rp15.800 untuk beras medium hingga premium. Pengaruh lain adalah penambahan hari libur seiring Iduladha.

Capaian ini jauh berbeda dari konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg memperkirakan inflasi bulanan pada Juni 2024 akan tercatat sebesar 0,06% (month-to-month/mtm), dengan estimasi terendah yaitu deflasi 0,06% dan estimasi tertinggi terjadi inflasi 0,19%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar,” jelasnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Mencermati paparan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Selain penerimaan dari kepabeanan dan cukai, lanjutnya, penerimaan lain juga tidak akan mencapai target. Tercatat proyeksi akhir tahun di angka Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target Rp321 triliun.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak sudah mencapai Rp893,8 triliun serta bea dan cukai Rp134,2 triliun.

Sri Mulyani menekankan untuk perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan akan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, ke depan akan terjadi down trading ke golongan rokok kelompok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus mengawasi penindakan rokok ilegal seiring adanya down trading.

“Harga komoditas CPO masih akan mempengaruhi kinerja bea cukai. Dengan demikian keseluruhan tahun akan tercapai Rp296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Penerimaan pajak yang tak sesuai harapan akan tertutupi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Di mana penerimaan hibah akan mengalami lonjakan karena penyelenggaraan Pilkada. Sri Mulyani menyebutkan akan ada penerimaan hibah Rp34,9 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah.

“PNBP Rp549,1 triliun atau di atas target sebesar 111,6%,” tuturnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatakan kinerja penerimaan negara pada akhir tahun dari pajak maupun bea dan cukai tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2024.

Menurut Sri Mulyani, pendapatan secara umum akan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar,” jelasnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Mencermati paparan Sri Mulyani, penerimaan pajak pada akhir tahun akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau lebih rendah Rp66,9 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Selain penerimaan dari kepabeanan dan cukai, lanjutnya, penerimaan lain juga tidak akan mencapai target. Tercatat proyeksi akhir tahun di angka Rp296,5 triliun atau lebih rendah Rp24,5 triliun dari target Rp321 triliun.

Hingga semester I/2024, penerimaan pajak sudah mencapai Rp893,8 triliun serta bea dan cukai Rp134,2 triliun.

Sri Mulyani menekankan untuk perpajakan, pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan akan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dari sisi penerimaan bea dan cukai, ke depan akan terjadi down trading ke golongan rokok kelompok yang lebih murah. Pemerintah juga akan terus mengawasi penindakan rokok ilegal seiring adanya down trading.

“Harga komoditas CPO masih akan mempengaruhi kinerja bea cukai. Dengan demikian keseluruhan tahun akan tercapai Rp296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Meski demikian, Penerimaan pajak yang tak sesuai harapan akan tertutupi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Di mana penerimaan hibah akan mengalami lonjakan karena penyelenggaraan Pilkada. Sri Mulyani menyebutkan akan ada penerimaan hibah Rp34,9 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah.

“PNBP Rp549,1 triliun atau di atas target sebesar 111,6%,” tuturnya.

Perbesar