JAKARTA, investor.id – Perdagangan saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN mendadak bergairah, setelah Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa perseroan tidak melanjutkan proses akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia, alias batal.

Pernyataan bos BTN tersebut terlontar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024). “Pada dasarnya, kami tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka (Bank Muamalat). Tapi secara umum, kami sampaikan tidak akan meneruskan proses akuisisi,” ujar Nixon.

Dia tidak menjelaskan alasan lebih detail di balik keputusan tersebut karena menghormati perjanjian. Namun, informasi tersebut sudah disampaikan ke Kementerian BUMN selaku pemegang saham pengendali BTN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yang pasti, keputusan pembatalan akuisisi Bank Muamalat diambil setelah manajemen BTN mendengarkan masukan dari tim appraisal dan konsultan kredibel tentang hasil uji tuntas (due diligence).

Pernyataan Nixon terlontar ketika sesi II perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih berlangsung. Saat itu, harga saham emiten berkode BBTN tersebut naik 2,34% ke level Rp 1.310. Padahal, sepanjang sesi I, saham BBTN bergerak pada kisaran harga Rp 1.260-1.280. Saham BBTN akhirnya ditutup pada harga Rp 1.310.

“Pasar menyambut baik kabar tersebut. Batalnya akuisisi menunjukkan BBTN telah bersikap profesional, realistis, dan kredibel dalam melakukan aksi korporasi. Pelaku pasar mengapresiasi alasan BBTN terkait perbedaan visi untuk tidak melanjutkan proses akuisisi,” kata pengamat pasar modal, Yazid Muammar.

Pergerakan harga saham BBTN pun berbeda arah dengan saham bank BUMN lainnya. Pada perdagangan Senin (8/7), saham Bank Mandiri (BMRI) turun 3,1% ke level Rp 6.225. Begitu juga dengan saham BRI (BBRI) dan BNI (BBNI) yang terkoreksi 1,04% dan 0,4%. Adapun saham BSI (BRIS) terkikis 1,6% ke level Rp 2.450.

Menurut Yazid, saham BBTN selama tiga bulan terakhir bergerak lebih lambat dibandingkan bank BUMN lain yang sudah lebih dulu rebound. Salah satu pemberatnya adalah ketidakpastian isu akuisisi Bank Muamalat.

“Bagi investor, aksi ini bernilai signifikan karena terkait harga wajar Bank Muamalat dan kebutuhan investasi baru yang perlu diinjeksi ke bank hasil akuisisi tersebut. Jadi, investor selama ini memilih wait and see hingga informasi finalnya muncul. Sekarang keputusannya sudah jelas dan investor mengapresiasi dengan membeli saham BBTN,” tutur dia.

Selain itu, harga saham BBTN juga sudah terlalu murah (undervalued). Saat ini, BBTN diperdagangkan pada rasio price to book value (PBV) sebesar 0,6 kali.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi korporasi berupa akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) dipastikan batal. Komisi VI DPR RI mendukung keputusan pembatalan akuisisi itu serta memberi catatan terhadap Bank Muamalat dan pemiliknya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS), yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah, BTN merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi.

BTN pun menjajaki akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Rencananya, setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, BTN Syariah akan dimerger dengan Bank Muamalat.

BTN pun telah menjalankan due diligence dengan Bank Muamalat. Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence rampung April 2024. Namun, kini rencana tersebut dipastikan batal.

"Secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat," ujar Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Meski begitu, Nixon enggan memberitahukan alasan batalnya akuisisi terhadap Bank Muamalat.

Di sisi lain, Komisi VI DPR RI mendukung langkah BTN yang membatalkan akuisisi Bank Muamalat. "Kami bersyukur, saya menolak keras rencana penggabungan BTN syariah dengan Bank Muamalat," kata Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam.

Dia pun memberikan catatan terhadap Bank Muamalat dan pemiliknya BPKH. "Jangan sampai sejarah mencatatkan BTN mengambil alih bank bermasalah. Ini jangan sampai dikatung-katung. Yang punya Muamalat, BPKH ini juga terindikasi fraud, dana haji dikhawatirkan hilang ke depan," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Partai Gerindra Mohamad Hekal juga mengatakan BPKH seharusnya tidak memiliki bank. "Yang kami ketahui, di mana dana untuk berangkat haji 2027 sudah kurang. Akan tetapi saya dengar mereka [BPKH] punya bank. Harusnya tidak punya bank, harusnya kan tugas profesional saja yang punya bank," jelasnya.

Menurutnya, batalnya akuisisi Bank Muamalat oleh BTN pun menimbulkan pertanyaan permasalahan di Bank Muamalat. "Kalau saya jujur, saya dengar-dengar hasil auditnya kurang bagus. Kalau kurang bagus ini kami enggak mau jadi masalah buat BTN ke depan," tuturnya.

Di momen terpisah, Anggota Komisi VI DPR M. Husni dari Fraksi Gerindra sempat mengingatkan BTN soal kesehatan Bank Muamalat. Bahkan, Husni menyebut Bank Muamalat sebagai bank sakit, lantaran pada 2017 memiliki rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) hampir mendekat 12%.

Perbesar

Karyawan melayani nasabah di Kantor Pusat Bank Muamalat, Jakarta, Senin (7/9/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

"Kenapa Bank Muamalat rusak, mestinya retail [tapi] dihajar korporasi dia kasih kredit gila-gilaan untuk tambah itu kapal terbang Batavia Air yang enggak bisa terbang lagi dan banyak hal-hal yang menyalahi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat pada Maret 2024.

Sekedar informasi, Bank Muamalat memang sempat mengalami masa-masa keterpurukan. Krisis di Bank Muamalat mulai nampak pada 2017, di mana saat itu CAR Bank Muamalat hanya 11,58%, dengan rasio pembiayaan bermasalah (nonperforming financing/NPF) di atas 5%.

Upaya penyelamatan Bank Muamalat pun dijalankan. Seiring berjalannya waktu BPKH masuk sebagai pemegang saham pengendali.

BPKH menjadi pemegang saham Muamalat setelah menerima hibah dari Islamic Development Bank (IDB), Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited pada November 2021.

Hibah saham tersebut mencapai 7,9 miliar saham atau setara dengan 77,42%. Pengalihan ini dilakukan dalam rangka memiliki, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha BPKH di bidang perbankan syariah, serta menjadikannya sebagai pemegang saham pengendali Muamalat.

Perbaikan Kinerja Bank Muamalat

Seiring berjalannya waktu, kinerja Bank Muamalat memang tercatat membaik. Per kuartal I/2024, Bank Muamalat telah menyalurkan pembiayaan Rp21,38 triliun, naik 10,21% secara tahunan (year on year/yoy). Aset bank juga terkerek naik 5,42% menjadi Rp64,93 triliun per Maret 2024.

Seiring dengan peningkatan pembiayaan, NPF gross membaik ke level 2,22% dari 2,75%. Meskipun, NPF net naik menjadi 1,17% dari 0,75%.

Adapun, CAR Bank Muamalat telah mencapai 30,93% per Maret 2024, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 32,38%.

Pada Maret 2024, Bank Muamalat juga mencatatkan laba bersih Rp2,78 miliar, namun anjlok 72,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya senilai Rp10,23 miliar.

Direktur Kepatuhan Bank Muamalat Karno mengatakan perseroan saat ini masih dalam upaya penyehatan. Salah satu sisi kinerja yang terus dijaga adalah kualitas pembiayaan atau rasio NPF.

"[NPF] jadi going concern kami dalam proses bisnis yang kami lakukan. Kami memonitor dan pantau terus dengan baik," katanya setelah acara Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank pada pekan lalu (2/7/2024) di Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan saat ini Bank Muamalat telah menunjukkan progres perbaikan kinerja yang positif.

"Bank Muamalat telah melalui proses recovery, ada action plan. Akan tetapi yang jelas bank itu [Bank Muamalat] sudah normal, bank itu sehat," ujarnya setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Maret lalu (26/3/2024).

Rencana Lepas Kepemilikan BPKH

Di tengah batalnya aksi akuisisi Bank Muamalat oleh BTN, BPKH tetap akan melepas kepemilikan sahamnya di Bank Muamalat. Sekretaris BPKH Ahmad Zaky mengatakan BPKH pun membuka jalan bagi investor lain untuk mengambil alih Bank Muamalat.

"Fokus BPKH adalah menjamin dan memastikan peningkatan imbal hasil Bank Muamalat bagi pemegang saham, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan nilai manfaat bagi calon jamaah haji, termasuk melalui aksi korporasi dan aliansi strategis dengan berbagai pihak," katanya kepada Bisnis pada pekan lalu (2/7/2024).

BPKH memang sudah dari jauh-jauh hari ingin melepas kepemilikan sahamnya di Bank Muamalat. Saat ini, BPKH tercatat menggenggam 82,65% saham Muamalat.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan porsi saham BPKH di Bank Muamalat saat ini terlampau besar. Seiring berjalannya waktu, BPKH mempertimbangkan penyesuaian porsi kepemilikan di Bank Muamalat yang terhitung besar itu.

Adapun, rencana pelepasan kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat itu dilakukan pula seiring dengan rencana perseroan untuk listing di bursa atau initial public offering (IPO).

Sebagai konteks, Bank Muamalat sejatinya sudah berstatus perusahaan terbuka. Akan tetapi perusahaan belum melakukan pencatatan di pasar modal.

Seiring dengan rencana listing tersebut, porsi kepemilikan saham BPKH di tubuh Bank Muamalat akan terdilusi. BPKH pun membuka pintu bagi investor baru yang berencana masuk.

“Itu konsekuensi [terdilusi], tapi itu siapa nantinya [pemegang saham baru] yang masuk di situ, apabila ada yang lebih besar kami siap,” ujar Sulistyowati pada September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Komisi VII mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Seiring penerapan kebijakan larangan ekspor bauksit, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan hingga kini masih banyak pembangunan smelter bauksit yang mandek.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa dari 12 smelter bauksit yang dikembangkan, baru empat yang beroperasi.

“Belum bergerak. Kan empat sudah operasi, delapan kan yang katanya memang waktu Pak Menteri memerintahkan untuk pengawasan langsung ke lapangan. Dari delapan ini kan tujuh lah kurang lebih kemajuannya itu masih kurang,” kata Irwandy saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (21/6/2024).

Irwandy menyampaikan, mandeknya pembangunan smelter tersebut pun kemudian memicu pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023.

Dirinya bercerita bahwa delapan pengembang smelter yang mandek ini sebelumnya berjanji bakal menyelesaikan pembangunan smelter setelah mereka boleh melakukan ekspor bauksit.

“Dicek sampai 2023 kayak begitu [nggak jalan]. Makanya keluar larangan. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa numbuh lagi? Pertama mereka punya dana nggak mengembangkan?” ucap Irwandy.

Eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, divonis bebas dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau yang lebih dikenal dengan kasus ‘kerangkeng manusia Bupati Langkat’.

Dalam kasus ini, sebelumnya ia diduga mengkerangkeng sejumlah pekerja kebun sawit untuk dieksploitasi.

“Bebas dari dakwaan,” tertulis di laman SIPP PN Stabat dikutip pada Senin (8/7).

Belum ada penjelasan lebih lanjut soal putusan itu.

Terbit Rencana Perangin-angin adalah politikus Golkar yang menjadi Bupati LAngkat sejak 2019 hingga di-OTT KPK pada 2022.

Sebelumnya, Terbit dituntut 14 tahun. Jaksa menilai ia terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Begini bunyinya:

1. Menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin alis Pak Terbit alias Cana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang merencanakan atau melakukan pemufakatan orang tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi” melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keempat

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar Restitusi sejumlah Rp. 2.377.805.493,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada para korban atau ahli warisnya

Tentang Kasus Korupsi dan Kerangkeng Manusia

Terbit dijerat kasus korupsi terlebih dahulu sebelum terjerat kasus TPPO. Dia di-OTT KPK pada Januari 2022 lalu. Hal itu yang membuatnya ditahan KPK.

Terbit diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa 2020-2022 di Langkat. Diduga, Terbit memerintahkan anak buahnya untuk berkoordinasi memilih pihak rekanan yang akan dimenangkan atas proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Tak berselang lama, kemudian terungkap ada kerangkeng manusia di belakang rumah eks Bupati Langkat itu. Kerangkeng itu diduga digunakan untuk eksploitasi pekerja kebun kelapa sawit.

Selain itu, Terbit juga terjerat kasus tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi.

Minuman ratu Mesir MPLS adalah salah satu jenis teka-teki dalam MPLS. Teka-teki ini digunakan untuk memberi penugasan pada siswa baru. Pada penugasan ini, siswa harus membawa makanan dan minuman yang sudah ditentukan.

Teka-teki ini berfungsi sebagai petunjuk makanan dan minuman yang sudah ditentukan tersebut. Siswa harus cermat dalam memecahkan teka-teki agar dapat membawa makanan dan minuman yang tepat.

Menurut buku Kutuang Opiniku di Sini oleh Nasyiatul Aisyiyah (ed), dkk (2019: 56), MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) adalah kegiatan awal bagi peserta didik yang menempuh pendidikan tingkat lanjut di sekolah.

MPLS sebelumnya disebut MOS (Masa Orientasi Sekolah). Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah serta menambah wawasan tentang penggunaan sarana akademik di sekolah secara maksimal.

Dalam MPLS biasanya juga diadakan penugasan untuk mengasah kemampuan siswa baru dalam berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan memecahkan masalah. Contohnya teka-teki makanan dan minuman.

Jawaban yang tepat untuk teka-teki minuman ratu Mesir MPLS adalah air mineral Cleo. Ratu Mesir pada teka-teki ini merujuk pada Cleopatra, nama ratu Mesir yang terkenal. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah air mineral Cleo.

Air mineral Cleo adalah air minum yang terkenal dengan tutupnya yang berbentuk kerucut dan berwarna oranye. Minuman ini mudah ditemukan di berbagai warung dan supermarket.

Selain teka-teki minuman ratu Mesir, contoh teka-teki lainnya adalah sebagai berikut:

Itulah pembahasan teka-teki minuman ratu Mesir MPLS, yaitu air mineral Cleo. Semoga pembahasan ini dapat membantu siswa baru memecahkan teka-teki makanan dan minuman yang diberikan saat MPLS. (IND)

Apa itu sistem hukum? Sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu kesatuan komponen, unsur-unsur, peraturan dan pranata yang berlaku dalam hukum suatu negara.

Ada berbagai macam sistem hukum yang dianut di dunia. Beberapa di antaranya adalah Eropa Kontinental (Civil Law) dan sistem hukum Anglo Saxon (Common Law).

Apa itu sistem hukum? Menurut buku Sistem Hukum di Indonesia oleh Heru Rochmansjah (2020: 3), sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Ada beberapa jenis sistem hukum, yaitu sebagai berikut:

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum yang memiliki ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.

Sistem hukum Anglo Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.

Sistem hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya masyarakat adat di suatu wilayah tertentu memiliki aturan dan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Sistem hukum Islam atau yang disebut seagai syariat adalaj sistem hukum bersumber pada Al-Quran, Sunah, Ijma (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian).

Di Indonesia, sistem hukum Islam dianut oleh warga beragama Islam dan dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam yang berisi ketentuan antara lain mengenai pewarisan, pernikahan, dan lain sebagainya.

Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Contohnya adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum negara-negara Eropa, terutama negara Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia.

Demikian penjelasan mengenai apa itu sistem hukum dan jenis-jenisnya. Semoga dapat menambah wawasan mengenai pengertian sistem hukum dan beberapa contoh jenis-jenisnya yang dianut di seluruh dunia. (IND)

Jawabanwill your marry me yang umumnya diucapkan adalah yes I do. Will you marry me adalah sebuah ucapan untuk melamar dalam Bahasa Inggris. Selain itu ada cara lain untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Lamaran pernikahan adalah ajakan seseorang kepada pacar untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau menikah. Lamaran ada yang dilakukan secara informal ada juga yang dilakukan secara formal dengan tata cara tertentu.

Jawaban will you marry me yang paling sering diucapkan adalah 'yes i do'. Apakah jawaban tersebut tepat? Ternyata jawaban tersebut kurang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Will you marry me adalah ucapan yang ditanyakan saat melamar seseorang. Menurut buku Let's Get Married oleh Liza Zakaria, Fitri Liza Aryamega, dan Fekum Ariesbowo W (2007: 23), lamaran atau melamar adalah langkah awal untuk menentukan kelanjutan hubungan ke arah yang lebih serius atau menuju jenjang pernikahan.

Yes I do adalah kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan 'do you' tetapi bukan yes I do. Jika pertanyaannya adalah will you marry me maka jawaban yang tepat adalah yes I will.

Beberapa cara lain untuk menjawab will you marry me adalah sebagai berikut:

Itulah beberapa jawaban will you marry me untuk menjawab ungkapan lamaran tersebut. Yes I do adalah jawaban yang sering digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut tetapi penggunaannya kurang tepat, jadi dapat menggunakan jawaban dan ungkapan lain untuk menjawabnya. (IND)

Situbondo: Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyebutkan ada sekitar 13.000 orang pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS saat pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayitno mengemukakan bahwa temuan belasan ribu pemilih tidak memenuhi syarat itu menjadi temuan petugas pemutakhiran data pemilih(Pantarlih) saat melakukan coklit data pemilih.

"Jadi, petugas Pantarlih ini mulai bekerja sejak 24 Juni hingga 24 Juli. Sampai dengan hari ini petugas Pantarlih menemukan pemilih tidak memenuhi syarat, yakni sekitar 13.000 orang," katanya, Senin, 8 Juli 2024.
Hadi menjelaskan, belasan ribu pemilih yang tidak memenuhi syarat itu dikarenakan beberapa alasan, di antaranya berubah status dari orang biasa menjadi TNI/Polri, meninggal dunia, pindah domisili dan lainnya, sehingga harus dicoret dari daftar pemilih.

Selain pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih, lanjut dia, petugas Pantarlih juga berhasil menjaring sekitar 5.000 pemilih baru atau pemilih yang sudah memasuki usia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024.

Baca juga: Bawaslu Kulon Progo Temukan Potensi Pemilih Ganda

Menurut Hadi, data pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ini akan terus bergerak karena pelaksanaan coklit masih akan terus berjalan sampai dengan 24 Juli mendatang.

"Data ini terus bergerak karena petugas Pantarlih masih melaksanakan coklit data pemilih, sehingga ada kemungkinan jumlah pemilih bisa bertambah atau justru berkurang," ucap Hadi.

Ia menambahkan, setelah tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, selanjutnya KPU melakukan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) yang akan dimulai pada 25 Juli hingga 11 Agustus 2024.

Dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP mulai tanggal 18 Agustus hingga 13 September 2024.

Pada 14-21 September 2024 adalah tahapan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), setelah itu DPT akan diumumkan mulai 22-27 November 2024.

Pelaksanaan coklit dilakukan oleh petugas Pantarlih dengan mencocokkan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 sebanyak 514.814 orang, sesuai dengan jumlah DPT pada Pemilu 14 Februari 2024.

Pada Pilkada Serentak 2024, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) berkurang menjadi 995 TPS dari sebelumnya berjumlah 2.015 TPS karena adanya penggabungan TPS sesuai dengan aturan yang baru.

(MEL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan Indonesia masih terjaga stabil di tengah kondisi global yang tidak pasti.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, hal itu didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil risiko yang dapat dikendalikan di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

"Sektor jasa keuangan terjaga stabil dan kontributif terhadap pertumbuhan nasional," ujarnya saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan Juni 2024 di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang selaras dengan standar internasional.

Dia mengungkapkan, perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan, dengan data perekonomian Amerika Serikat (AS) tercatat lebih rendah dari ekspektasi di tengah inflasi yang masih melekat kuat di perekonomian AS.

Pasar tenaga kerja AS juga terus termoderasi dan kondisi rumah tangga mereka cenderung melemah khususnya di segmen menengah-bawah.

Melihat kondisi tersebut, pasar menaikkan ekspektasi pemangkasan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di 2024, lebih tinggi dari guidance The Fed yang sebanyak satu kali.

Sementara di Eropa, perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal. Meski inflasi kembali meningkat, Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk lebih mendorong pertumbuhan dan mengakhiri siklus pengetatan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen.

Demikian juga di China, decoupling demand dan supply masih terus berlangsung di tengah stimulus agresif yang dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal.

Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia?

Mahendro bilang, pada perekonomian domestik terjadi pemulihan permintaan masyarakat yang terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat.

Inflasi inti juga relatif stabil dengan pertumbuhan uang beredar (M2) yang meningkat mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan.

Dari sisi produksi, sektor manufaktur mencatatkan ekspansi meskipun termoderasi terlihat dari penurunan indeks PMI manufaktur menjadi sebesar 50,7 dibandingkan bulan sebelumnya 52,1.

"Di tengah tekanan pasar keuangan global yang mereda dan turunnya ekspektasi pasar terhadap kondisi high atau higher for longer, OJK tetap mencermati down side risk ke depan yang dapat berdampak pada sektor jasa keuangan nasional," tuturnya.

Jakarta: Polres Metro Jakarta Timur mengusut kasus puluhan pelamar kerja yang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjamanonline(pinjol). Sejumlah saksi telah diperiksa.

"Kami telah periksa sebanyak enam orang saksi yakni para korban. Kami akan memeriksa para saksi lainnya dan memanggil terlapor berinisial R tadi untuk dimintai keterangan sebagai saksi," kata Kapolres Metro Jaktim Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Berdasarkan laporan yang masuk pada 5 Juni 2024, jumlah pelamar kerja yang menjadi korban sebanyak 26 orang. Para korban, kata dia, diiming-imingi pekerjaan oleh terlapor dan para korban diminta untuk menyerahkan KTP dan foto diri kepada terlapor R.
"Si terlapor dalam hal ini saudara R melakukan modus operandi berupa dia berlagak seperti penyalur tenaga kerja di toko telepon seluler. Dia mencari mangsa dengan catatan bahwa mangsa atau korban ini dapat memberikan identitas aslinya, berupa KTP dan membuat swafoto diri," ujar Nicolas.

Kemudian, data korban tersebut digunakan untuk pinjaman online. Para korban mengalami kerugian hingga Rp1 miliar lebih.

"Pemeriksaan kami terhadap para saksi yang ada, bahwa terlapor R ini melakukan seorang diri," ucapnya.
Sebelumnya, puluhan orang pelamar kerja diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data pribadi untuk pinjaman online oleh oknum karyawan toko penjualan telepon seluler (ponsel) di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

Salah satu korban, Muhammad Lutfi, 31, di Mapolres Metro Jakarta Timur, pada Jumat, 5 Juli 2024, mengatakan puluhan pelamar kerja itu pada awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R (terlapor), selaku karyawan toko konter ponsel Wahana Store PCG, Kramat Jati. Namun, data para pelamar kerja itu diduga dicuri oleh R untuk mengajukan pinjol. Bahkan, total kerugian yang dialami 27 korban mencapai Rp1 miliar lebih.

"Awalnya R (terlapor) menawarkan pekerjaan sebagai admin konter ponsel. Selanjutnya para korban menyerahkan beberapa persyaratan seperti KTP berikut foto diri," kata warga Ciracas itu.

Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan korban, ternyata terlapor R telah menginstal aplikasi tertentu di ponsel milik para korban.

"Tiba-tiba ada transaksi tagihan pinjaman dan kredit online yakni seperti Shopeepay later, Adakami, Home Kredit, Kredivo, Akulaku dan lainnya. Sedangkan kami para korban tidak pernah mengajukan transaksi tersebut," ujarnya.

Atas kejadian tersebut, para korban dirugikan dengan total keseluruhan tagihan sebesar Rp1,1 miliar. Pihaknya juga melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur.

(LDS)

JAKARTA,investor.id-Pengamat Keamanan Siber sekaligus Pendiri Vaksincom, Alfons Tanujaya mengungapkan, dua perusahaan telekomunikasi Indonesia, yakni PT Telkom Indonesia (Telkom) (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Telkomsigma dan PT Indosat Tbk melalui anak usahanya, Lintasarta dinilai mempunyai andil besar dalam mempertanggung jawabkan keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Alfons mempertanyakan standar keamanan yang diterapkan oleh penyedia layanan tersebut. Dia menduga, Telkomsigma dan Lintasarta tidak mengikuti sistem dan prosedur (sisdur) keamanan yang berlaku. “Persisnya enggak tahu, tapi yang jelas mereka tidak mengikuti sisdur yang baik. Sisdurnya jelas semua, ada ISO-nya, ada semua ketentuan kalau orang mengurus data center seharusnya lebih tahu, tapi mau menjalankan apa tidak?," kata Alfons, kepada B-Universe, Senin (7/8/2024).

Alfons mencurigai dua kesalahan fatal dalam kasus pembobolan pusat data nasional yang menganggu layanan 282 kementerian dan lembaga di Indonesia ini. Pertama, pemerintah tidak mensyaratkan sisdur keamanan yang sesuai pada saat proses tender atau pemilihan vendor PDN. Kedua, vendor tidak menjalankan sisdur keamanan yang sesuai karena tidak ada dalam kesepakatan bersama pemerintah.

“Latar belakangnya kita enggak tahu, apakah karena di tendernya tidak dipersyaratkan. Kalau di tender enggak dipersyaratkan, kenapa enggak ngasih tahu? (vendor) juga wajib ngasih tahu. Kalau data enggak di-backup bahaya, kalau kena enkripsi habis semua," tuturnya.

Alfons menuding, vendor seolah lepas tangan dalam menjaga keamanan PDN secara maksimal. Apabila benar, kata dia, maka vendor tidak mempunyai tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang baik dalam kasus ini.

“Harusnya kasih tahu untuk hati-hati. Kalau perlu kasih tahu secara tertulis, (vendor) jalankan tetapi kalau (pemerintah) tidak memerlukan backup, maka harus hati-hati. Ada perjanjian tertulis, sehingga kalau ada apa-apa nanti dikeluarkan suratnya. At least harus menjalankan tanggung jawab sosial, nggak bisa hanya ikutin tender lalu selesai, yang menderita rakyat Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, Alfons menegaskan, perlu ada audit dan investigasi lebih lanjut terkait kasus PDN ini, dimulai dari proses tender. Meski tidak salah di mata hukum, Alfons menilai, vendor memiliki tanggung jawab sosial dan bisnis.

“Ini perlu diperiksa prosesnya siapa yang mengadakan tender, lalu persyaratan tendernya seperti apa, apa saja kewajiban pemenang tender, apakah mereka menjalankan etikanya. Mereka mungkin secara hukum tidak salah, tetapi mereka menjalankan tender sesuai, misalnya nggak disuruh backup ya nggak salah, tetapi apakah ada tanggung jawab sosialnya ada etikanya itu yang perlu diperiksa tapi secara umum seperti itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Alfons menyarankan agar ke depannya pemerintah dan vendor menerapkan prinsip keamanan yang baik dan sesuai. Mulai dari lakukan prinsip backup data, disaster recovery, business continuity, menjalankan ISO 27001 dengan disiplin.

“ISO 27001 bukan hanya untuk mendapatkan sertifikatnya, tetapi dijalankan dengan baik. Itu saja. Nggak banyak yang diminta, ikutin aja pengelolaan yang baik, nggak minta jadi orang super. Jadilah jujur dan baik saja, ikutin ISO saja itu semua bisa dibaca, ikuti dengan disiplin, itu aja cukup aman," tegasnya.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Para mantan anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) diminta membuktikan komitmen mereka buat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan tunduk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah mendeklarasikan pembubaran organisasi.

"Eks petinggi JI dan lembaga pendidikan yang berada di bawahnya perlu kembali menyelaraskan kurikulum dan semua aktifitas dengan menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kebangsaan dengan melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan," kata Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (8/7/2024).

Syauqillah mengatakan, pemerintah mesti menindaklanjuti pembubaran JI dengan program deradikalisasi terhadap para mantan anggota dan pengikutnya dengan melibatkan seluruh pihak, baik elemen negara maupun masyarakat.

Dia juga meminta pembubaran diri JI sebaiknya tidak membuat pola pembinaan dan kewaspadaan yang selama ini dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga mengendur.

"Hal itu, mengingat adanya perubahan strategi JI dari Pedoman Umum Perjuangan Al Jamaah Al Islamiyah (PUPJI), Tastos hingga strategi Tamkin Al Jamaah Al Islamiyah," ujar Syauqillah.

JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Mereka memiliki landasan ideologi dari gerakan Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Kartosuwiryo yang didirikan pada 1948, dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Asia Tenggara.

Kelompok JI kemudian berafiliasi dengan organisasi teroris Al Qaeda, dan menjadi dalang sejumlah aksi teror bom di Tanah Air.

Jejak aksi teror JI yakni bom di gereja-gereja di 13 kota pada malam Natal tahun 2000, bom Bali I pada 12 Oktober 2002, teror bom Hotel JW Marriott di Mega Kuningan-Jakarta pada 5 Agustus 2003.

Kemudian aksi teror bom Bali II pada 1 Oktober 2005, dan bom Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di Mega Kuningan-Jakarta pada 17 Juli 2009.

Setelah itu, satu-persatu petingginya ditangkap aparat kepolisian dalam sejumlah operasi.

Deklarasi pembubaran JI disampaikan di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024 lalu.

Staf Khusus Menteri Agama (Menag) bidang radikalisme dan intoleransi Nuruzzaman menyambut baik pengumuman terbuka atas pembubaran JI.

Nuruzzaman pun mengapresiasi pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri atas pembubaran organisasi tersebut.

Pembubaran JI diumumkan melalui rekaman video yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al Jamaah Al Islamiyah.

Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan atas nama 16 orang yang diumumkan dalam rekaman video tersebut.

Salah satunya poinnya menyatakan pembubaran JI dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, ditegaskan juga kesiapan mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI serta berikut konsekuensi logisnya.

Mereka juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat.