Dengan rasio non performing financing (NPF) gross 2,77 persen, di April 2024 (NPF gross) 2,82 persen, dan NPF Net (Mei 2024) sebesar 0,84 persen. Di April yang lalu 0,89 persen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menilai kinerja perusahaan pembiayaan kembali menguat 11,21 persen secara tahunan (yoy) pada Mei 2024.

Perusahaan pembiayaan tercatat telah menyediakan piutang pembiayaan hingga Rp490,69 triliun.

“Dengan rasio non performing financing (NPF) gross 2,77 persen, di April 2024 (NPF gross) 2,82 persen, dan NPF Net (Mei 2024) sebesar 0,84 persen. Di April yang lalu 0,89 persen,” kata Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta, Senin.

Pertumbuhan tersebut didukung antara lain pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna yang meningkat masing-masing sebesar 11,08 persen (yoy), 8,81 persen (yoy), dan 9,92 persen (yoy).

Kemudian, OJK mencatat gearing ratio perusahaan pembiayaan meningkat 2,37 kali pada Mei 2024. Pada April sebelumnya, gearing ratio tercatat 2,32 kali, masih jauh di bawah batas maksimal yakni sebesar 10 kali.

Sementara, pertumbuhan pembiayaan modal ventura di Mei 2024 terkontraksi sebesar 11,96 persen (yoy) dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,21 triliun.

Kemudian untuk industri fintech peer to peer (P2P) lending, Agusman merinci pertumbuhan outstanding pembiayaan di Mei 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 25,44 persen (yoy) dengan nominal sebesar Rp64,56 triliun.

Hal tersebut diikuti dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) yang masih dalam kondisi terjaga di posisi 2,91 persen.

“Tingkat risiko kredit macet agregat atau TWP 90 MASIH dalam kondisi terjaga di posisi 2,91 persen. Pada April 2024, TWP 90 tercatat 2,79 persen,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jaksa KPK menagih dan menyinggung janji Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk membuka soal green house seorang ketua umum partai politik di Kepulauan Seribu. Rumah itu disebut berasal dari aliran uang Kementerian Pertanian (Kementan).

Namun menurut jaksa, janji SYL dan kuasa hukumnya itu hanya gertak sambal belaka. Sebab buktinya, tak ada satu pun pernyataan SYL maupun pendamping hukumnya yang mengungkit green house itu dalam pembelaannya.

“Bahwa dalam persidangan dan juga melalui media, dalam rangka mencapai keadilan, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan membuka secara jelas seluruh aliran uang korupsi Kementan, termasuk yang diduga mengalir hingga ke pimpinan partai tertentu. Aliran uang Kementan yang dikatakan menjadi green house di Kepulauan Seribu milik partai tertentu,” kata jaksa Meyer Simanjuntak saat membacakan repliknya dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat, Senin (8/7).

“Namun, pernyataan tersebut tidak lah telah lebih hanya gertak sambal dan pepesan kosong, yang biasa disampaikan di pasar-pasar rakyat. Sebab, di dalam nota pleidoi penasihat hukum dan Terdakwa tidak menyampaikan sama sekali aliran uang yang dimaksud seperti yang diutarakan sebelumnya,” tambah Meyer.

Jaksa kemudian menyindir bahwa pleidoi SYL bukan mengungkap soal green house, malah balik memuji salah satu petinggi parpol.

“Bak menjilat ludah sendiri, dalam nota pleidoi justru berterima kasih, memuji, dan bahkan mendoakan pimpinan partai dimaksud. Agak laen juga ini memang, tapi begitulah faktanya,” imbuh Meyer.

Sebelumnya, saat sidang tuntutan, SYL yang merupakan politikus NasDem itu, berjanji buka-bukaan terkait yang dipahaminya tentang aturan yang ada di Kementan. Termasuk aliran uang kementerian.

"Tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya, akan saya sampaikan semua yang pahami tentang aturan, tentang seperti apa, yang terjadi pada Kementan," ujar SYL saat ditemui wartawan usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (28/6).

Green house itu juga disinggung lewat penasihat hukum SYL, Djamaludin Koedoeboen, saat di persidangan.

"Ada pembangunan green house di Pulau Seribu yaitu milik pimpinan partai tertentu yang diduga itu duit dari Kementan juga, dan ada banyak lagi hal yang lain, siapa itu Hanan Supangkat, tolong itu juga jadi perhatian rekan-rekan, ada equal di sini," kata Djamal.

“Ada equality before the law, jangan-jangan seolah-olah ada tebang pilih penegakan hukum di republik yang kita cintai ini, kami menduga ini ada dendam dibawa masuk ke sini. Tapi, tak apa-apa lah kami akan jawab itu semua dalam pleidoi kami sehingga jelas dan menjadi terang benderang," ucapnya.

Green house itu, lanjutnya, diduga uangnya berasal dari Kementerian Pertanian. Namun, tak disebutkan ketum partai mana yang dimaksud oleh Djamal.

"Kami menduga bahwa ada green house milik ketua umum partai tertentu di Pulau Seribu yang diduga duitnya adalah dari Kementan," ucapnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Proses revisi Peraturan Pemerintah (RPP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) masih bergulir.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, proses harmonisasi RPP KEN telah rampung. “Diharapkan persetujuan DPR RI pada bulan Juli 2024 untuk dapat kiranya diusulkan menjadi ketetapan pemerintah,” kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (8/7).

Arifin yang juga merupakan Ketua Harian Dewan Energi Nasional mengatakan, perubahan asumsi makro serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi dalam beleid sebelumnya menjadi salah satu dasar pertimbangan perlu dilakukannya revisi PP KEN.

Dalam PP KEN Nomor 79 Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2019-2023 ditargetkan sebesar 7% hingga 8%. Dalam kurun 2015-2018, pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata berada pada kisaran 5%.

Selanjutnya, dampak pandemi covid-19 ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai minus 2% pada 2020.

Selain itu, peran sektor energi dinilai krusial dalam mencapai target dekarbonisasi pemerintah. Pemerintah Indonesia menargetkan mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam proses tersebut, sektor energi diperkirakan akan menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar yaitu sebesar 129 jt ton CO2e.

“Oleh karenanya kontribusi dekarbinisasi sektor energi dalam penurunan emisi GRK akan berperan signifikan,” kata Arifin.

Arifin menjelaskan, kehadiran RPP KEN aka menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Energi lainnya.

“Selain itu juga, RPP KEN menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga yang terkait dengan pengelolaan energi nasional dan daerah,” kata Arifin.

KPU akhirnya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) mengenai syarat usia pencalonan kepala daerah. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 itu menegaskan bahwa syarat usia minimal usia untuk calon kepala daerah tingkat provinsi adalah 30 tahun dan kabupaten/kota adalah minimal 25 tahun saat dilantik.

Dengan aturan itu, maka Ketum PSI sekaligus putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, bisa maju di Pilkada 2024 meski belum genap berusia 30 tahun seperti aturan sebelumnya.

Lantas apa respons Jokowi terkait peluang tersebut?

"Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan," kata Jokowi singkat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Nama Kaesang memang sering disebut untuk diusung di Pilkada 2024. Kaesang sempat diisukan akan maju di Pilgub DKI sebagai bakal cawagub.

Tapi belakangan, elektabilitas Kaesang cukup tinggi sebagai salah satu kandidat di Pilgub Jateng. Bahkan, PDIP mengaku tertarik mengusung Kaesang di Jateng.

Di survei Indikator terbaru, Kaesang bahkan menduduki peringkat tertinggi dalam simulasi cagub Jateng. Survei dilakukan 11-17 Juni 2024.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menyinggung persiapan Pilkada 2024 yang bakal digelar secara serentak. Ia juga turut membahas konsekuensi bagi kepala daerah yang ingin berkontestasi di Pilkada mendatang.

"Mengapa cuti? Karena mereka waktu mau menjadi kepala daerah, memang ingin menjadi kepala daerah, spiritnya, filosofinya, mereka cutinya pada saat kampanye. Nanti akan diajukan prosesnya," kata Tito di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (8/7).

Tak hanya itu, eks Kapolri itu juga mengingatkan kepada anggota legislatif dan TNI-Polri yang ingin mencalonkan diri di Pilkada untuk mundur. Hal serupa juga berlaku bagi ASN.

"Nah, nanti untuk yang dari ASN, TNI, Polri sebelum tanggal 22 September penetapan mereka sudah harus mengundurkan diri, atau berhenti dari jabatan ASN, atau pun TNI dan Polri untuk ikut dalam kontestasi [Pilkada]," ucap Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengungkapkan bahwa saat ini pihak Kemendagri terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mempersiapkan Pilkada serentak.

"Kalau sudah persiapan Pilkada, terus kita jalan. Kami rapat terus dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR RI dan juga di tingkat pemerintah juga," tutur Tito.

"Ini memerlukan orkestrasi semua pihak, memerlukan KPU, Bawaslu, DKPP, penyelenggara, pengawas, kemudian memberikan dukungan anggaran," pungkasnya.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan total aset di industri dana pensiun (dapen) Indonesia per Mei 2024 mencapai Rp 1.439,71 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 8,36% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024.

"Total aset dapen tumbuh sebesar 8,36% dengan nilai Rp 1.439,71 triliun," kata Ogi, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Ogi mengatakan, untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan 4,90% menjadi Rp 372,52 triliun. Sedangkan total aset program pensiun wajib mencapai Rp 1.067,19 triliun atau tumbuh 9,62% YoY.

"Pada perusahaan penjaminan nilai aset tumbuh 8,95% YoY dengan nilai mencapai Rp 47,07 triliun pada Mei 2024,' ujarnya.

Selain dapen, juga dilaporkan kinerja dari aset industri asuransi di Indonesia. Per Mei 2024 jumlah aset mencapai Rp 1.120,57 triliun. Angka aset ini meningkat 1,30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun.

Di sisi yang sama, akumulasi pendapatan premi naik sebesar 8,59% YoY atau senilai Rp 137,40 triliun pada Mei 2024, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,23% YoY menjadi Rp 73,51 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94% YoY menjadi Rp 63,9 triliun.

"Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC masing-masing 441,93% dan 326,66%, ini jauh di atas threshold sebesar 120%," terangnya.

Sementara total aset asuransi non-komersil tercatat sebesar Rp 219,58 triliun atau terkontraksi 1,86%. Lalu nilai premi asuransi non-komersil tercatat Rp 73,04 triliun atau meningkat sebesar 6,73% pada Mei 2024.

(shc/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap telah mengincar kadernyq.

Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meralat pernyataannya terkait dukungan untuk Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pemilihan Gubernur Sumatra Utara (Sumut). Ia menyebut PKS belum memutuskan sosok yang diusung di Pilgub Sumut.

"Tadi ada diberitakan sudah ada ada dukungan terhadap Sumatra Utara dalam hal ini Gubernur Sumatra Utara saya perlu menegaskan sampai dengan detik ini belum ada keputusan DPP terkait dengan calon gubernur atau wakil gubernur Sumut," ujar Syaikhu, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Syaikhu menyebut siapa tokoh yang akan diusung di Pilgub Sumut masih dalam. Ia menegaskan lagi belum ada keputusan PKS mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Ya jadi itu mungkin tadi perlu saya klarifikasi. Saya kira itu mungkin sebagai klarifikasi saya," ungkapnya.

Baca juga:Bobby Nasution Kantongi Dukungan 8 Parpol di Pilgub Sumut

Sebelumnya, Syaikhu menyatakan PKS siap mengusung Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024. Bahkan, ia menyebut PKS mendukung tanpa syarat.

"Ya mengusung beliau (Bobby) dan tentu kita mempercayakanlah kepada beliau, bagaimana kaitan-kaitan siapa juga wakilnya kita juga tidak minta wakil," ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.





(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan pembelaan terdakwa mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (mentan SYL) yang memakai bahasa puitis sembari menangis tak akan menghapus sanksi pidananya. SYL didakwa di kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Drama pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dengan bahasa yang puitis dan wajah yang menangis, tidaklah menghapus pidana yang didakwakan penuntut umum," kata JPU KPK Meyer Simanjuntak ketika membacakan replik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin (8/7/2024).

Pembelaan yang puitis itu disebut Meyer tak akan membuat hilangnya fakta persidangan soal perbuatan korupsi yang dilakukan SYL ketika menjabat mentan. "Tidaklah membuat kita semua jadi lupa akan fakta persidangan yang terang benderang berisi perbuatan perbuatan koruptif yang begitu merajalela yang dilakukan oleh terdakwa pada sata menjabat sebagai menteri pertanian," ujar Meyer.

Oleh karena itu, JPU KPK memandang tuntutan 12 tahun penjara terhadap SYL sudah adil. Pasalnya, banyak pertimbangan meringankan di baliknya. Hanya saja, SYL dan kuasa hukumnya tak menyadari hal itu.

Tapi mereka justru merasa tak bersalah dan meminta dibebaskan dengan dalih semua yang dilakukannya semata untuk kepentingan dinas. "Tuntutan 12 tahun penjara, rasanya sudah adil dengan harapan dapat diterima oleh terdakwa dan terdakwa dapat bertaubat serta memperbaiki diri setelahnya," ujar Meyer.

Sebelumnya, SYL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider pidana kurungan enam bulan. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 44,2 miliar dan ditambah 30 ribu dolar AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.

JPU KPK menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan itu dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jakarta: Sebanyak 212.334 Calon Peserta Didik Baru (CPDB) diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024. Mereka diterima di berbagai jenjang pendidikan.

"Untuk PPDB online jumlah siswa yang diterima sebanyak 212.334 CPDB," kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Purwosusilo, dikutip dari laman Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Purwosusilo mengatakan jumlah tersebut merupakan daya tampung sekolah negeri di DKI Jakarta yang tersebar di enam wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Pada PPDB Tahun Ajaran 2024, Disdik DKI juga membuka PPDB Bersama negeri dan swasta. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas daya tampung siswa.

Dia menutrkan daya tampung sekolah negeri tidak cukup melayani semua peserta didik atau siswa. Pelaksanaan PPDB bersama diharapkan dapat tertampung dengan dibiayai oleh pemerintah.

"Untuk PPDB bersama jumlah CPDB yang diterima sebanyak 9.002," ujar dia.

Purwosusilo mengatakan PPDB bersama meningkatkan keadilan dan memberikan akses serta meningkatkan mutu pendidikan. Pemprov DKI Jakarta sudah beberapa tahun terakhir melaksanakan PPDB bersama, yaitu PPDB sekolah swasta bersama dalam satu sistem dengan sekolah negeri.

Dia menyebut PPDB di Jakarta dari tahun ke tahun terus diperbaiki dan pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan demi keadilan. Pada PPDB 2024, ada beberapa kasus yang masuk dan sudah ditindaklanjuti seperti permasalahan Kartu Keluarga, sertifikat prestasi, zonasi, dan lain sebagainya.

"Kami tangani dan ketika memang tidak sesuai maka diberikan edukasi kepada yang bersangkutan apa penyebabnya," kata Purwosusilo.

Pihaknya juga memastikan tidak ada istilah 'orang dalam' dan jual-beli kursi pada PPDB Tahun Ajaran 2024. Sebab, semuanya telah berjalan sesuai sistem.

Baca juga: Disdik DKI Jakarta Klaim Tak Ada Kendala dalam PPDB 2024

(REN)

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, angkat bicara mengenai pernyataan Puan Maharani yang menyebut nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dipertimbangkan untuk diusung di Pilkada Jateng. Said pun membenarkan hal itu.

"[Nama Kaesang digodok PDIP] kalau soal godok-menggodok, setiap partai pasti melakukan itu semua," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).

Namun, Said mempertanyakan alasan nama Kaesang Pangarep kerap kali ditanyakan ke PDIP. Padahal, ia menyebut Kaesang adalah ketua umum PSI.

"Cuman pertanyaannya, urusan Mas Kaesang kenapa ditanyakan selalu kepada PDI Perjuangan. Padahal Mas Kaesang itu punya partai sendiri, ketua umum sebuah partai," ucap dia.

Lebih jauh, Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menilai sebaiknya hal tersebut ditanyakan ke PSI. Ia menyebut PDIP tidak dalam posisi membahas Kaesang.

"Seyogyanya, etisnya, PDIP itu tidak dalam posisi membahas Mas Kaesang. Kan Mas Kaesang punya otonomi terhadap dirinya, terhadap partainya," tandasnya.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut partainya masih mempertimbangkan sejumlah nama di Pilgub Jateng, termasuk anak Presiden Jokowi sekaligus Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Nama Kaesang tiba-tiba muncul dalam survei LSI dengan elektabilitas tinggi mengalahkan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.

"Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain tentu saja kita pertimbangkan juga," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah sepanjang semester I-2024 meningkat menjadi Rp1.398 triliun atau naik sebesar 11,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Sri Mulyani menjelaskan membengkaknya belanja negara itu disebabkan karena pemberian perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

"Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7/2024).

Lebih jauh, Sri Mulyani merinci komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9% (yoy), dimana didalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 T (76,4 BPP).

Seperti, program PKH mendapat aliran Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, BO PTN Rp2,6 triliun, subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.

Menkeu juga menjelaskan pendapatan negara sepanjang Semester I-2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi sebesar 6,2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5% (yoy).

Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5% (yoy).

Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11% (yoy). Namun demikian, secara bruto (tanpa memperhitungkan restitusi), PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2% seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mencapai 5,11%.

"Penurunan PNBP terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas, sementa di sisi lain penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8% dengan membaiknya kinerja BUMN," pungkasnya.