JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menangis terisak ketika menyebut rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan, kadang masih kebanjiran.

Pernyataan itu SYL sampaikan ketika membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Mulanya, SYL menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat korupsi. Sebab, jika memiliki niat korupsi, hal itu sudah dilakukan sejak ia menjabat kepala daerah.

“Apabila saya memang berniat melakukan itu saya pasti sudah melakukannya sejak dari dulu menjabat di daerah,” kata SYL di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Adapun SYL menjabat sebagai Bupati Gowa dua periode dan Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode.

Menurutnya, jika ia memang melakukan korupsi selama kariernya sebagai birokrat yang panjang maka kekayaannya sudah sangat banyak.

“Rumah saya kalau banjir masih kebanjiran Bapak, yang di Makassar itu, saya tinggal di BTN,” ujar SYL terisak.

“Saya enggak bisa disogok-sogok orang, Yang Mulia, enggak biasa,” kata SYL terdengar merintih.

SYL mengeklaim, uang yang dia terima selama ini hanya bersumber dari honor dan uang pernjalanan dinas sebagai Menteri Pertanian.

Ia juga mengeklaim selalu bertanya kepada ajudannya, Panji Hartanto, dan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan mengenai sumber uang atau barang yang diterima.

Mereka lantas menjawab bahwa uang ataupun pembiayaan yang diterima SYL sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Kata khas yang selalu saya ingat, ‘Ini sudah dipertanggungjawabkan, Bapak. Ini sudah menjadi hak menteri, Bapak’,” kata SYL.

“Tidak jadi sembahyang saya, kalau dia tidak sebut itu,” lanjutnya.

Sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Pemerasan itu dilakukan bersama-sama dengan dua anak buahnya, yaitu mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat Pertanian Muhammad Hatta.

Pertamina Hulu Energi (PHE) melaporkan bahwa produksi migas mencapai 1,05 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) hingga Mei 2024. Angka ini terdiri atas produksi minyak 556 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan produksi gas 2.853 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Jika dibandingkan dengan capaian kuartal I 2024, terdapat penambahan produksi 100 ribu BOEPD. Sebab menurut paparan PHE pada awal Mei lalu disebutkan bahwa produksi migas mereka mencapai 1,04 juta BOEPD.

Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim mengatakan PHE juga terus menggali potensi migas sebagai langkah untuk mencapai target produksi yang sudah ditentukan. “PHE juga mampu mencapai tambahan sumberdaya 2C sebesar 253 juta barel setara minyak,” kata Chalid dalam siaran pers, dikutip Jumat (5/7).

Chalid juga melaporkan bahwa PHE mampu mencatatkan capaian eksplorasi yang menggembirakan. “PHE berhasil menemukan beberapa potential big fish antara lain Ambar, SSD, Tedong, West Beluga dan Yaki Emas,’’ ujar Chalid.

Selain itu, Chalid menyebut hingga Mei 2024 PHE telah menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 278 sumur pengembangan, 381 workover dan 14.386 well services menggunakan 70 drilling rigs dan 139 WI rigs.

Chalid mengatakan selama 2023, PHE berhasil mendapatkan 3 blok eksplorasi baru yaitu Blok East Natuna, Blok Peri Mahakam dan Blok Bunga. Adapun dari aspek merger dan akuisisi, PHE mencatatkan penambahan Participating Interest (PI) 10% di Irak, perpanjangan blok Algeria dan akuisisi 20% PI di Masela.

Pada awal 2024, Subholding Upstream melalui PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP) bersama mitra berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510 melalui Malaysia Bid Round ("MBR") 2023.

PHE melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), PT Elnusa Tbk dan dan Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) juga telah meneken MoU kerja sama luar negeri bersama yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan memberdayakan anak perusahaan hulu dalam kerja sama internasional.

Chalid juga mengatakan bahwa PHE melalui capaian PDSI yang berhasil membawa jackup rig ‘Emerald Driller’ yang sudah tiba di laut Jawa untuk digunakan dalam proyek pengeboran offshore PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kisi Asset Management (KISI AM), salah satu perusahaan manajer investasi di Indonesia, baru-baru ini mengumumkan perubahan penting dalam struktur pemegang saham pengendalinya.

Sebelumnya, PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) memegang kendali atas KISI AM.

Rigita Angraini, Marketing Communication KISI Asset Management, menyatakan bahwa pemegang saham pengendali KISI AM kini telah resmi beralih ke Korea Investment Management (KIM). KIM berhasil mengakuisisi 49.500 saham KISI AM, atau sekitar 99% dari total saham yang sebelumnya dimiliki oleh KISI.

Sebagai informasi, Korea Investment Management (KIM) adalah bagian dari Korea Investment Holdings Co., Ltd (KIH), salah satu perusahaan investasi terkemuka di Korea Selatan. Berdiri sejak tahun 1974, KIM kini mengelola dana sebesar US$34 miliar.

“KIH menyediakan berbagai layanan manajemen investasi yang mencakup perbankan investasi, manajemen aset, dana lindung nilai, modal ventura, dan banyak lagi,” ujar Rigita dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).

Dengan misi untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi para kliennya, Rigita menjelaskan bahwa KIM mengusung prinsip-prinsip investasi yang mencakup tujuan yang selaras dengan kebutuhan klien, strategi investasi yang canggih, dan fokus pada kinerja jangka panjang.

Langkah strategis ini, menurut Rigita, menunjukkan komitmen KIM dalam memperkuat posisinya di pasar keuangan Indonesia. Perubahan kepemilikan ini bukan hanya sekedar peralihan saham, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah KISI AM.

“Dengan rekam jejak yang kuat dan pengalaman KIM dalam manajemen investasi, diharapkan KISI AM akan semakin inovatif dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan,” tambahnya.

Rigita menjelaskan bahwa perubahan pemegang saham ini telah diresmikan melalui akta No. 298 tanggal 31 Mei 2024, dan pemberitahuan perubahan data ini telah diterima serta dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor AHU-AH.01.09-0212334.

Perubahan pemegang saham ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat persetujuan Nomor S-267/PM.02/2024 yang dikeluarkan pada 7 Maret 2024.

Komposisi pemegang saham KISI AM saat ini adalah Korea Investment Management yang memegang 49.500 saham KISI AM, dan Direktur Utama KISI AM, Mustofa, yang memegang 500 saham KISI AM. Dengan demikian, total saham KISI AM berjumlah 50.000 saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengatakan, eks manajer selebgram Fuji bernama Batara Ageng menggelapkan dana sebesar Rp 1,3 Miliar.

"Tersangka Batara Ageng membenarkan bahwa total uang nominal Rp 1.312.997.100," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dikonfirmasi, Jumat (5/7/2024).

Uang itu merupakan hasil pembayaran dari 21 agensi iklan yang Fuji kerjakan sejak bulan September 2023.

Kata Andri, uang masuk ke rekening pribadi milik Batara dan tidak diberikan dan dilaporkan ke Fuji.

Kepada polisi, Batara mengaku uang itu digunakan untuk konsumsi pribadi.

"Uang tersebut tidak dilaporkan dan tidak diberikan kepada saudari Fujianti Utami Putri," jelas Andri.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap Batara karena diduga menggelapkan uang Fuji.

"Benar kami menangkap saudara BA," kata Andri.

Akibat perbuatannya, Batara terancam dijerat pasal 374 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penerimaan cukai diperkirakan akan terus melorot hingga akhir tahun ini, termasuk penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menerangkan bahwa realisasi penerimaan cukai turun 12,6% per Mei 2024. Penerimaan yang turun tersebut juga disebabkan terkontraksinya penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Menurutnya, kinerja penerimaan cukai tersebut memperlihatkan penurunan yang luar biasa, meski pada bulan-bulan sebelumnya penerimaan cukai tumbuh negatif.

"Padahal setahu saya tidak ada kebijakan forestalling di akhir tahun 2023, yang mana seharusnya penerimaan cukai di awal tahun 2024 terdorong meski pada kenyataannya masih terkontraksi. Artinya, jika ada kebijakan pada forestalling akhir 2023 lalu, penerimaan awal 2024 ini akan lebih rendah dari yang sekarang," kata Fajry kepada Kontan, Jumat (5/7).

Fajry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai bukan hal yang mengejutkan dan sudah sesuai prediksi sejak tahun lalu. Ia menghitung melalui ukuran tax buoyancy, yang menunjukkan kebijakan tarif sudah tidak mampu mendorong penerimaan cukai semenjak tahun 2016.

"Semakin turun hingga negatif pada tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, dalam perhitungannya menggunakan tax elasticity juga menunjukkan kalau kenaikan tarif berdampak negatif pada penerimaan pada tahun lalu.

"Ini semua akibat beban tarif yang terlalu berat. Mudahnya, bisa lihat harga saham perusahaan rokok yang terdaftar di bursa saham, hancur semua itu. Mengapa? karena kondisinya sudah dalam fase menurun. Dan penurunan basis penerimaan (industri) pastinya akan menurunkan penerimaan cukai. Ini tidak perlu rocket science," ucapnya.

Hingga akhir tahun, ia memprediksi penerimaan cukai akan tetap tumbuh negatif atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini tentunya menjadi tantangan fiskal bagi pemerintah, mengingat penerimaan pajak tahun ini juga ikut terkontraksi.

"Tahun lalu, penerimaan pajak bisa meng-offset penurunan cukai. Kalau sekarang? sudah tidak bisa," tutupnya.

Perlu diketahui, Kementerian keuangan melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengeklaim bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sampai saat ini masih sesuai rencana.

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari Ketua dan Komisioner KPU karena pelanggaran kode etik juga dipastikan tak mengganggu persiapan dan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2024.

“Sampai sekarang kami ingin tegaskan untuk Pilkada juga posisinya sudah on the track. Dari sisi anggaran terkait dengan pemda dan segala macam itu sudah jalan,” ujar Mellaz kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, Mellaz menyampaikan bahwa penyusunan peraturan KPU untuk Pilkada 2024 hingga proses verifikasi calon perseorangan juga sudah berjalan.

Kendala-kendala yang muncul saat proses pelaksanaannya juga masih bisa ditangani oleh jajaran KPU RI maupun di tingkat daerah.

“Kendala-kendala masih relatif, bukan berarti tidak ada sama sekali. Tapi sebagaimana pengalaman kami dalam mengelola Pemilu 2024 lalu, untuk pelaksanaan Pilkada secara relatif kami juga on the track,” ujar Mellaz.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Rabu (3/7/2024).

Sanksi itu diberikan karena Hasyim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Dalam putusannya, DKPP juga meminta Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Menanggapi putusan itu, Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila.

“Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu sore.

Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU.

Jakarta: Komika Marshel Widianto diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel). Marshel digadang menjadi bakal calon wakil wali kota Tangsel di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Pengurus Pusat (PP) Satria selaku organisasi sayap partai Gerindra mendukung Marshel Widianto. Di PP Satria, dia sangat aktif dalam setiap kegiatan Satria. Dan dia juga disipilin dalam berorganisasi," kataKetua Umum PP Satria Bambang Haryadi dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Bambang, Marshel merupakan kader internal PP Satria yang aktif berorganisasi. Dalam konteks pencalonan, Bambang melihat Marshel sosok yang mumpuni.
"PP Satria mendorong setiap kader yang memiliki popularitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk maju di kontestasi Pilkada 2024, dan dia termasuk salah satunya," kata Bambang.

Pimpinan Komisi VII DPR RI ini mendukung langkah kadernya di Pilkada 2024. Marshel Widianto saat ini bakal dimajukan sebagai calon wakil wali kota Tangsel 2024.

"Saya sebagai ketua umum PP Satria mensupport Marshel selaku kader kami yang sudah lama aktif di PP Satria sejak 2018, dan berpengalaman di organisasi," ujar Bambang Haryadi.

Partai Gerindra mencalonkan komika Marshel Widianto, maju dalam kontestasi Pilkada Tangsel. Marshel diusung sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel

"Saya selaku Ketua Harian Partai Gerindra menugaskan saudara Marshel Widianto sebagai calon Wakil Walikota Tangsel," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan yang diterima, Kamis, 20 Juni 2024.

Ketua DPC Gerindra Tangsel, Li Claudia Chandra menjelaskan, jika pihaknya memilih nama Marshel Widianto bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang, lantaran merupakan sosok pekerja yang jujur dan berkomitmen anti korupsi, serta memiliki visi menata kota yang modern.

"Tidak ada Kandidat yang superior dan "Si Paling Hebat atau Si Paling Populer." Masyarakat Tangsel yang cerdas harus di berikan alternatif dalam memilih pemimpinnya. Untuk itu kami menghadirkan Marshel Widianto sebagai calon Wakil Wali Kota Tangsel," kata Claudia.





(ADN)

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus mengebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN, Kalimantan Timur. Terlebih, Presiden Jokowi bakal memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI di ibu kota baru tersebut pada 17 Agustus mendatang.

Salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI adalah jalan tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut Satgas saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, Tol IKN akan terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di KM 8 - Kariangau. Dengan begitu, akses jalan nantinya tidak perlu lagi melewati Tol Balsam hingga KM 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam.

Basuki Hadimuljono juga mengatakan pembangunan Tol IKN yang sedang berjalan saat ini terdiri dari tiga seksi, yakni Tol 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Kemudian, Tol 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dan Tol 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

Dengan adanya akses Tol IKN, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan waktu tempuh perjalanan dari Kota Balikapapan menuju IKN bisa semakin dipersingkat. Menurut Jokowi, perjalanan yang biasa ditempuh selama 2 jam bisa menjadi sekitar setengah jam saja. Jokowi pun menilai perjalanan dari Jakarta menuju ibu kota baru di Kalimantan Timur itu tidak akan lagi terasa jauh.

"Sekarang dari Jakarta, kelihatan jauh sekali. Tapi bapak/ibu ke sini lagi awal Agustus, begitu jalan tol jadi, dari Balikpapan ke IKN kira-kira kalau ngebut 30 menit. Kalau nggak ngebut, 40 menit," kata Jokowi saat meresmikan pembangunan Nusantara Sustainability Hub, Rabu, 5 Juni 2024, dipantau Tempo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Bahkan bila ingin menempuh perjalanan udara, Jokowi menambahkam, waktu tempuh bisa semakin singkat karena bisa turun di Nusantara Airport atau Bandara VVIP IKN. Kepala negara mengatakan bandara itu juga bisa digunakan awal Agustus atau sebelum upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. "Mendarat di Nusantara Airport, ke sini kurang lebih 15 menit," tutur Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus mengebut pembangunan infrastruktur dasar di IKN, Kalimantan Timur. Terlebih, Presiden Jokowi bakal memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI di ibu kota baru tersebut pada 17 Agustus mendatang.

Salah satu infrastruktur dasar yang ditargetkan bisa digunakan saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI adalah jalan tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut Satgas saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, Tol IKN akan terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di KM 8 - Kariangau. Dengan begitu, akses jalan nantinya tidak perlu lagi melewati Tol Balsam hingga KM 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam.

Basuki Hadimuljono juga mengatakan pembangunan Tol IKN yang sedang berjalan saat ini terdiri dari tiga seksi, yakni Tol 3A Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Kemudian, Tol 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dan Tol 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

Dengan adanya akses Tol IKN, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan waktu tempuh perjalanan dari Kota Balikapapan menuju IKN bisa semakin dipersingkat. Menurut Jokowi, perjalanan yang biasa ditempuh selama 2 jam bisa menjadi sekitar setengah jam saja. Jokowi pun menilai perjalanan dari Jakarta menuju ibu kota baru di Kalimantan Timur itu tidak akan lagi terasa jauh.

"Sekarang dari Jakarta, kelihatan jauh sekali. Tapi bapak/ibu ke sini lagi awal Agustus, begitu jalan tol jadi, dari Balikpapan ke IKN kira-kira kalau ngebut 30 menit. Kalau nggak ngebut, 40 menit," kata Jokowi saat meresmikan pembangunan Nusantara Sustainability Hub, Rabu, 5 Juni 2024, dipantau Tempo melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Bahkan bila ingin menempuh perjalanan udara, Jokowi menambahkam, waktu tempuh bisa semakin singkat karena bisa turun di Nusantara Airport atau Bandara VVIP IKN. Kepala negara mengatakan bandara itu juga bisa digunakan awal Agustus atau sebelum upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. "Mendarat di Nusantara Airport, ke sini kurang lebih 15 menit," tutur Jokowi.

Jakarta:Inara Rusli mengungkapkan bahwa mantan suaminya, Virgoun masih tetap memberikan nafkah ke anak-anaknya meskipun sedang menjalani rehabilitasi usai terjerat kasus narkoba.

Diketahui Virgoun tertangkap di kamar kosnya di Jakarta Selatan dengan sejumlah bukti hingga ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam 4 tahun penjara dan akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di RSKO Jakarta.

Meskipun begitu, Virgoun tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anak-anaknya. Inara pun mengaku bersyukur karena Virgoun tidak melupakan kewajibannya.
“Alhamdulillah sih biarpun daddy-nya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya untuk anak-anak," ungkap Inara kepada awak media di Jakarta Selatan.

baca juga: Ibunda Sempat Berharap Virgoun Rujuk dengan Inara Rusli

Memang nominal yang diberikan tidak seperti biasanya jumlahnya. Namun, Inara juga mengerti kondisi yang tengah dialami oleh mantan suaminya.

"Walaupun enggak seperti biasa nominalnya. Cuma aku di sini berusaha untuk mengerti kondisi beliau," sambungnya.

Sebagai informasi, Virgoun dan Inara telah resmi bercerai pada 10 November 2023. Inara mengugat cerai Virgoun lantaran ia melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan telah terbukti dalam persidangan cerai mereka.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

Jakarta: Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan sejumlah usulkan dan dukungan kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan kepada Komisi X DPR. Di antaranya usulan terkait reformulasi anggaran pendidikan, termasuk strategi pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi.

Usulan tersebut disampaikan ILUNI UI saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama tiga Ikatan Alumni (IKA) Perguruan Tinggi lainnya dengan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR.

Rapat tersebut mengangkat pandangan dan usulan masing-masing perwakilan ikatan alumni terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan, serta pandangan dan gagasan reformulasi anggaran pendidikan, termasuk strategi pembiayaan pendidikan. ILUNI UI menyampaikan pandangannya yang didukung dengan hasil survei terhadap mahasiswa aktif dan dosen UI.
Perwakilan ILUNI UI menekankan pentingnya sinergi antarperguruan tinggi. ILUNI UI juga mengusulkan peningkatan kompetisi sehat antaruniversitas, misalnya mempertandingkan proposal dalam kompetisi penerimaan dana bantuan (hibah) dan juga perguruan tinggi perlu bekerjasama dan saling bersinergi dalam penelitian, memanfaatkan teknologi, forum diskusi dan lain sebagainya.

“ILUNI UI menegaskan pentingnya dukungan Komisi X DPR terhadap regulasi insentif keringanan pajak dalam bentuk tax deductibility atas donasi yang diberikan oleh wajib pajak perseorangan/perusahaan untuk menumbuhkembangkan Dana Abadi dan donasi lainnya bagi perguruan tinggi.” ujar Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam dalam siaran persnya, Jumat, 5 Juli 2024.

ILUNI UI memahami, dana yang berasal dari APBN dan APBD tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan perguruan tinggi di Indonesia. Di samping bantuan pemerintah Perguruan Tinggi harus aktif mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya dan bantuan dari berbagai pihak dan mengelola Dana Abadi dan donasi dengan baik.

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan agar mempermudah dalam pengawasannya. Kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa juga hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, termasuk inovasi kurikulum.

Di samping itu, ILUNI UI juga mengusulkan penggiatan akses online learning sehingga dapat menjangkau mahasiswa lebih luas dengan biaya lebih murah. Perguruan Tinggi juga perlu meningkatkan kegiatan aktif para alumni untuk memberikan workshop, seminar, training, mentoring, diskusi, dan juga bantuan serta kerja sama dari industri untuk penelitian dan pemanfaatan teknologi pada perguruan tinggi.

ILUNI UI juga mengingatkan agar sekolah dan universitas memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar pendidikan dapat dinikmati lebih baik bagi penyandang disabilitas. Beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan tetap perlu disalurkan dan ILUNI UI menggagas adanya kontribusi (timbal balik) penerima beasiswa terutama dari program pascasarjana (seperti LPDP) yang dapat dirasakan secara langsung bagi dunia pendidikan seperti membantu penelitian, menjadi dosen tamu, memberikan pelatihan, diskusi dan lain sebagainya.

Turut hadir Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam, Almaida Askandar (Wakil Ketua Policy Center ILUNI UI), Catherine (Anggota Policy Center ILUNI UI), Muhammad Fakhri Muzaffar Abrar (Mahasiswa UI), Annisa Cinta (Mahasiswa UI), dan dihadiri pula Gembong Primadjaja (Ketua Umum IA-ITB), Andi lrman (Ketua YAPI IPB), serta Tarsisius Tukijan (Alumni UNIKA Atma Jaya).

Baca juga: Perjuangan Alfiyanto dari Daerah 3 T Kejar Mimpi Kuliah di UI

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengangkat Adian Napitupulu menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP masa bakti hingga 2025.

Pelantikan tersebut dilakukan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024). Adian sendiri sebelumnya tidak memiliki jabatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Masalahnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri;

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike