JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) mengadakan pertemuan dengan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) untuk membahas rencana bisnis terbaru perusahaan ke depannya. Mengutip saran dan masukkan dari Hary Tanoesoedibjo, MNC Land akan berbenah mengubah pola bisnis model.

Direktur Utama PT MNC Land Tbk (KPIG), Budi Rustanto mengatakan, perusahaan mengikuti bisnis model terbaru yang disarankan Hary Tanoesoedibjo. Adapun bisnis model yang dimaksud yakni perubahan dari model 'build and keep' menjadi 'build and sell'.

"Jadi sebelumnya MNC Land itu bergerak dengan bisnis model build and keep, yaitu membangun dan ditahan, artinya properti yang kita bangun itu disewakan seperti hotel, Lido Golf, kemudian sewa menyewa office," jelas Budi di iNews Tower selepas acara, Rabu (14/8/2024).

Ke depannya, Budi berkomitmen akan mengubah bisnis model sesuai arahan HT, yakni menjadi build and sell. Perubahan bisnis model tersebut, lanjut Budi, diharapkan dapat memberikan kemajuan perusahaan serta memberikan kesejahteraan masyarakat maupun karyawan.

Build and sell yang dimaksud yakni membangun properti namun berfokus pada penjualan, baik berupa aset maupun membership.

"Kita akan mulai berfokus dengan build and sell, karena itu yang menggenerate cash flow. Kita akan mulai menjual membership golf, villa, apartemen, agar memberikan cash flow untuk bisnis yang berkesinambungan," terang Budi.

Sebelumnya, PT MNC Land Tbk (KPIG) mencatat laba bersih Rp568,7 miliar pada akhir Juni 2024. Capaian tersebut melonjak 60,5% yoy dari Rp354,3 miliar.

Total laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp560,1 miliar. KPIG juga berhasil meningkatkan margin laba bersih secara signifikan menjadi 73,0% pada H1-2024.

Torehan pertumbuhan positif pada kinerja keuangan karena pendapatan bersih KPIG tercatat sebesar Rp767,7 miliar pada H1-2024 atau melambung 7,9% year-on-year (yoy) dari Rp711,7 miliar pada H1-2023.

Kontribusi utama pendapatan Perseroan diperoleh dari segmen hotel dan resor sebesar 55,1% dari total pendapatan, disusul oleh manajemen properti dan jasa lainnya dengan 33,2%, sewa ruang perkantoran 11,0%, serta apartemen dan properti lainnya sebesar 0,7%.

Dilihat secara kuartalan, pendapatan bersih Perseroan naik 18,0% dari Rp352,1 miliar pada Q1-2024 menjadi Rp415,6 miliar pada Q2-2024. Demikian dikutip dari data MNC Land, Kamis (1/8/2024).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan revisi aturan yang akan membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite atau bersubsidi akan rampung sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI.

Luhut menegaskan pentingnya penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal itu karena berkaitan dengan peningkatan kualitas udara.

"Kita akan coba selesaikan semua sebelum pemerintah selanjutnya karena itu menurut saya penting karena tadi menyangkut pada air quality itu," jelas Luhut ketika ditemui usai kegiatan kegiatan Supply Chain&National Capacity Summit 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengatur pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekarang, kalau di pembahasan di level saya, di eselon 1 sudah selesai, sudah dibahas di levelnya Pak Menteri sudah selesai, di Menko. Sekarang lagi Bapak Presiden," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dadan pun bilang, berdasarkan rapat bersama Menko tersebut, ada dua hal yang dibahas.

Pertama, pemerintah ingin bahan bakar yang didistribusikan ke masyarakat itu bersih. Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah juga sudah melakukan kajian yang sangat rinci mengenai hal ini.

"Kedua, di dalam revisi perpres tersebut, kita ingin memastikan tepat sasaran. Yang berhak, ukurannya berhaknya itu bagaimana, kan ada ukurannya. Nah, hanya itu saja yang bisa. Yang tidak berhak, ya Jangan menggunakan yang bersubsidi," terangnya.

Dadan pun mengungkapkan alasan revisi aturan yang mengatur kriteria pembeli BBM subsidi itu tak kunjung rampung. "Ini kan kita memutuskan yang berhaknya siapa, yang tidak berhaknya siapa, itu kan banyak pertimbangan," tegasnya.

Lebih lanjut Dadan pun merespon pertanyaan soal pembatasan pembelian Solar yang juga akan diatur dalam Perpres tersebut.

"Kita ingin lebih memastikan saja, yang tidak, yang ini, yang boleh, yang itu. Lebih diperjelas, ditegaskan," tutup Dadan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengungkapkan rencana menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Selain menekan polusi rencana tersebut untuk ekosistem kendaraan listrik.

"Jadi kita bahas kemarin, kita akan bawa ke rapat bahwa Suralaya, kita harus menutup yang satu ini. Jika kita menutup Suralaya, saya pikir bagian dari transisi energi yang adil," ujar Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/8/2024).

Luhut juga menekankan penghentian PLTU Suralaya ini harus usianya yang sudah sangat tua yaitu lebih dari 40 tahun. "PLTU itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya. Dan sudah lebih 40 tahun," tegasnya.

Baca Juga: Luhut Tanggapi Soal Kabar Reshuffle Kabinet, Ini Katanya

Ia menambahkan, selain menutup PLTU Suralaya, pemerintah juga akan terus menggalakkan penggunaan kendaraan listrik hingga penerapan kebijakan ganjil genap.

"Jadi, kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Di samping tadi, mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area," urainya.

"Dan jadi seperti ganjil genap, mungkin kita lagi exercise juga. Untuk supaya, itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap. Dan kemudian low sulfur, minyak."

Baca Juga: Luhut Salahkan Kemenkeu Soal Investasi Migas yang Seret Selama 30 Tahun Terakhir

Sebagai informasi, PLTU Suralaya memiliki 7 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.440 Megawatt (MW). Sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, PLTU Suralaya memproduksi sekitar 50 persen dari total produksi PT Indonesia Power dan menyumbang 17 persen dari energi listrik kebutuhan Jawa-Madura-Bali.

JAKARTA - Koperasi Pemulung Berdaya atau Recycle Business Unit (RBU) Tangerang Selatan yang pada awal pendiriannya didampingi oleh AQUA, dipercaya menjadi salah satu penerima layanan dana lingkungan yang pertama dari pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tersebut kepada Listiarsih selaku Ketua Koperasi Pemulung Berdaya di Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Saat itu Jokowi dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Mengambil tema ?10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas?, Festival LIKE 2 merupakan agenda yang merangkum akumulasi kerja-kerja dan langkah korektif bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan dan Energi (khususnya energi terbarukan). Diselenggarakan mulai dari 8 - 11 Agustus 2024, Festival LIKE 2 merupakan bagian dari persiapan menuju COP ke-29 The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Baku, Azerbaijan, yang akan diadakan pada November 2024.

Festival LIKE 2 diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan beragam upaya yang telah dilakukan berbagai pihakdi Indonesia dalam melestarikan lingkungan hidup, sekaligus menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam keterangan pers pada website Sekretariat Kabinet saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan kepada perwakilan masyarakat di Festival LIKE 2, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menuturkan, ?Kalau lingkungan tidak bisa kita jaga, lingkungan tidak terjaga, yang paling berpengaruh nanti adalah terhadap kualitas hidup kita, baik berupa sakit, berupa kekeringan, kemudian tekanan terhadap pangan, itu saya kira yang harus menjadi perhatian kita bersama.?

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, ?Selain (SK) Hutan Sosial dan TORA, akan diserahkan juga dukungan kepada masyarakat dalam kerja aksi lingkungan berupa sertifikat dana layanan masyarakat dari BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup), bukan APBN, tetapi dana yang berasal dari filantropi, dari bilateral kerjasama iklim seperti Norwegia, Jerman, dan juga multilateral seperti GCF, GEF, termasuk Bezos Earth Fund.

Dana-dana seperti ini untuk aksi iklim, untuk Folu Net Sink, untuk aksi lingkungan, ekonomi sirkular, dan lain-lain yang terus berkembang dan akan dilanjutkan.?

BPDLH merupakan arahan Presiden Indonesia guna mendukung kerja-kerja masyarakat untuk lingkungan yang perlu difasilitasi. Sejumlah penerima manfaat di antaranya para penerima Kalpataru, sekolah Adiwiyata, perguruan tinggi, kelompok bank sampah, penggerak ekosistem ekonomi sirkular seperti Koperasi Pemulung Berdaya. Layanan dana masyarakat untuk lingkungan dari BPDLH diproyeksikan dengan skala senilai 2.000-50.000 USD.

Pada tahun 2010, AQUA dan Danone Ecosystem mendorong pertumbuhan model bisnis sosial daur ulang sampah plastik dengan menghadirkan unit bisnis daur ulang atau dikenal sebagai recycling business unit (RBU). Untuk mendukung program tersebut terdapat enam RBU yang tersebar di Bali, Lombok, Bandung dan Tangerang Selatan, semuanya bertugas untuk mengumpulkan atau membeli sampah botol plastik PET dari pemulung, membersihkan, mencuci dan mencacah, kemudian menjualnya sebagai bahan baku botol baru kepada pabrik pembuatan botol baru yang merupakan mitra bisnis AQUA.

Dalam perjalanannya, untuk memastikan keberlanjutan RBU sekaligus memastikan nilai-nilai sosial terus terjaga dibentuklah Koperasi Pemulung Berdaya pada 2013. Bergerak di bidang produksi cacahan daur ulang plastik dan simpan pinjam, koperasi ini juga menjadi lembaga yang menaungi unit bisnis daur ulang.

Sejak berada di bawah naungan Koperasi Pemulung Berdaya unit bisnis daur ulang terus berkembang, dimulai hanya satu unit bisnis di Tangerang Selatan, hingga saat ini telah memiliki empat unit bisnis daur ulang satelit di Gunung Sindur, Bogor, Sukabumi, Bekasi, dan Labuan Bajo.

Pada 2023, seluruh unit bisnis berhasil mengumpulkan lebih dari 2 ribu ton sampah botol PET. Lebih lanjut, unit bisnis daur ulang juga terus bertumbuh dengan mulai melakukan jual beli kemasan, karton, kertas, aluminium, besi, kaleng, plastik pp serta gelas. Dengan jaringan bisnis yang terus berkembang, Koperasi Pemulung Berdaya memiliki omzet hingga 20 milyar per tahun pada 2023.

Saat ini, Koperasi Pemulung Berdaya memiliki 91 anggota di mana semuanya adalah karyawan RBU yang mendapatkan gaji serta BPJS karyawan. Selain itu seluruh karyawan yang juga anggota koperasi juga mendapatkan manfaat lain seperti SHU (sisa hasil usaha), melakukan simpan pinjam serta bantuan sembako setiap Hari Raya Idul Fitri, termasuk mendapatkan vaksin pada masa pandemi COVID-19.

Sustainable Development Director Danone Indonesia, Karyanto Wibowo menyampaikan, turut bangga dengan kepercayaan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Koperasi Pemulung Berdaya. Awalnya, Koperasi Pemulung Berdaya merupakan mitra binaan AQUA dalam upaya pengelolaan sampah plastik.

"Saat ini, kerja sama Koperasi Pemulung Berdaya dengan AQUA masih terus berlanjut. Koperasi Pemulung Berdaya mensuplai recycle PET (rPET) untuk digunakan menjadi kemasan botol baru AQUA. Di AQUA, kami tidak hanya berfokus pada menyediakan air minum sehat dan berkualitas, tetapi juga pada bagaimana produk kami dapat menjadi bagian dari solusi bagi permasalahan sampah plastik. Melalui inisiatif #BijakBerplastik, kami berkomitmen untuk mendorong perubahan yang berdampak positif bagi lingkungan dan berkelanjutan," jelasnya.

Perwakilan Koperasi Pemulung Berdaya, Listiarsih menyampaikan, rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. ?Pemulung memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, namun seringkali terpinggirkan. Untuk itu, dana layanan pembiayaan ekonomi sirkular yang dipercayakan akan kami gunakan untuk mengembangkan koperasi. Dengan demikian, para pemulung yang telah menjadi anggota koperasi bisa merasakan manfaatnya dan semakin berdaya dalam
meningkatkan kesejahteraannya.?

AQUA terus mendorong perekonomian sirkular melalui inisiatif #BijakBerplastik yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan membantu menangani permasalahan sampah, khususnya sampah plastik. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, sekitar 64% sampah berhasil dikelola dari 33 juta ton lebih timbulan sampah yang terkumpul dari 308 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2023. Untuk mencapai target pengelolaan sampah 100%,dibutuhkan peran aktif dan kolaborasi berbagai pihak.

Dimulai sejak 2018, #BijakBerplastik memiliki tiga fokus utama yang menjadi pilar pendekatan ekonomi sirkular yaitu pengembangan infrastruktur pengumpulan sampah, edukasi kepada konsumen dan masyarakat, serta inovasi kemasan produk.

Sebagai wujud dari komitmen dalam pengembangan infrastruktur pengumpulan sampah, AQUA turut berkontribusi membangun Recycling Business Unit (RBU) sebagai model sosial bisnis daur ulang untuk mengolah kembali sampah botol plastik menjadi cacahan plastik untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku produk daur ulang atau produk lain yang bernilai ekonomi.

Selain Koperasi Pemulung Berdaya, sejumlah daerah wilayah binaan AQUA seperti Kampung Iklim Kelurahan Banjar Sugihan, Tandas, Surabaya dan Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali meraih penghargaan pelaksana Program Kampung Iklim (ProKlim) dari KLHK.

Lebih lanjut, salah satu mitra AQUA dalam project Bank Sampah Induk di Daerah Wisata yaitu Kabupaten Toba, Febriyanti S.R, CEO Bank Sampah Bersinar Kab. Bandung, Jawa Barat juga menerima penghargaan Tokoh Inspiratif dalam Pengurangan Sampah Nasional kategori Komunitas Mitra KLHK pada malam penghargaan KLHK.

?Berbagai apresiasi pemerintah bagi sejumlah mitra kami menunjukkan bahwa kami telah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan misi kami untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, melalui aksi nyata #BijakBerplastik. Sebagai salah satu mitra strategis pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan sampah plastik, kami akan terus melanjutkan upaya ini agar dapat menjadi teladan dalam mewujudkan perekonomian sirkular yang inklusif dan berkelanjutan,? tutup Karyanto.

JAKARTA - Konser Jazz Gunung Ijen 2024 siap digelar pada Sabtu (17/8), di Taman Gandrung Terakota, Banyuwangi. Tak seperti konser musik biasanya, Jazz Gunung Ijen memadukan unsur budaya tradisional dengan musik jazz.

Para penonton akan dikelilingi oleh 600 patung penari gandrung ?tarian khas Banyuwangi? yang terbuat dari bahan terakota. Patung-patung itu tersebar di lahan persawahan di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut.

Indra Lesmana Trio, Aditya Ong Quartet, Straight & Stretch Quartet, dan Rodrigo Parejo Quintet merupakan beberapa line up yang akan memeriahkan Jazz Gunung Ijen.

Tiketnya sudah bisa dibeli melalui website resmi Jazz Gunung di sini. Jangan lupa gunakan BRIVA di BRImo atau Debit BRI untuk mendapatkan diskon 30 persen (maksimal Rp 200 ribu) biar kamu makin hemat saat nonton konser.

Selain diskon tiket, BRI juga memberikan penawaran menarik di Jazz Gunung Ijen. Penasaran? Ini dia!

1. Buka rekening BritAma, dapatkan saldo BRImo senilai Rp 100 ribu.

2. Top up Tabungan BritAma, dapatkan lucky draw berupa:

? Logam mulia 1 gram
? Saldo BRImo Rp 200 ribu
? E-voucher Tokopedia Rp 300 ribu
? Merchandise eksklusif

3. Diskon 10 persen maksimal Rp 25 ribu untuk pembelian di merchant Jiwa Jawa Group dengan minimal transaksi Rp 250 ribu. Adapun merchant-merchant yang bisa kamu kunjungi yaitu Roemah Oleh-Oleh, Java Banana, Roemah Tjoeklat Ijen & Cafe Kolam Terakota, dan Warung Terakota & Coffee Garden.

Mau promo menarik lain? Yuk, download BRImo di Google Play Store, App Store, dan Huawei AppGallery sekarang! Kamu juga bisa follow Instagram @bankbri_id agar tidak ketinggalan informasi lain dari BRI ya!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait adanya ketidaksesuaian regulasi di sektor minyak dan gas. Akibatnya, tidak ada investasi baru di sektor migas selama 30 tahun terakhir.

"Jadi saya juga mengatakan kepada rekan kita dari Menteri Keuangan, ada sesuatu yang salah dengan kalian, 30 tahun tidak ada investasi, pasti ada yang salah dengan peraturannya," jelasnya ketika ditemui dalam kegiatan kegiatan Supply Chain&National Capacity Summit 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

Luhut menegaskan perlu adanya perbaikan hingga perubahan peraturan agar selaras dengan kebutuhan investasi. Sebab, jika tidak ada pihak yang tertarik berinvestasi maka hal itu mencerminkan adanya masalah di dalam negeri.

Luhut menuturkan, pemerintah saat ini juga sedang menangani 11 masalah utama di sektor minyak dan gas (migas) melalui pembentukan gugus tugas lintas kementerian.Gugus tugas yang berada di bawah wewenangnya, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi tekanan yang dihadapi sektor tersebut.

Lebih lanjut, Luhut mengaku meminta timnya untuk mengidentifikasi penyebab lain dari minimnya investasi baru di sektor minyak dan gas selama 30 tahun terakhir.

Ia menambahkan, hasil identifikasi tersebut mengungkapkan adanya 11 hal yang perlu diperbaiki. Dia juga mengatakan masalah tersebut telah dilaporkannya kepada Presiden Joko ?Jokowi? Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya laporkan kepada Presiden dan Presiden terpilih, ini adalah masalah yang harus kita tangani," tutup Luhut.

JAKARTA - Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng meminta agar denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar perlu diusut tuntas oleh penegak hukum. Potensi keruginan negara hingga mencapai ratusan miliar tersebut diperkuat dengan keberadaan 1.600 kontainer berisi beras yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

"Aparat penegak hukum harus punya perspektif menyelamatkan petani. Jadi serius menangani masalah skandal demurrage Rp 294,5 miliar ini,? tegas dia, Rabu,(14/8/2024).

Dia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus dapat mengusut tuntas persoalan tersebut, lantaran impor beras disaat masa panen petani merupakan kejahatan. Apalagi sampai menimbulkan potensi kerugian negara. "Harus diusut tuntas. Legal saja kejahatan kalau sekarang di saat panen, apalagi ilegal," ungkap dia.

Baca Juga: Tanpa Bayar Denda, 1.600 Kontainer Beras Impor Bisa Dianggap Ilegal

Lebih lanjut, pemerintah seharusnya dapat fokus untuk membantu petani dengan tidak melakukan impor beras di masa panen. Salamuddin Daeng sekali lagi mengingatkan, impor beras disaat musim panen merupakan kejahatan kepada petani.

"Sementara sekarang harga gabah petani anjlok, jauh dibawah harga gabah tahun lalu. Seharusnya pemerintah membantu petani dengan tidak impor beras dimasa panen," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp 294,5 miliar berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Kemenperin menyebut 1.600 kontainer beras itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.

Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal itu didapat dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya adalah berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.

Baca Juga: Skema Bermasalah, Denda Beras Impor Bisa Bikin Gaduh Lintas Sektor

Sementara, KPK dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) belakangan telah melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar. KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons kabar soal perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif disebut-sebut menjadi sasaran reshuffle kali ini.

"Nggak tahu saya," ujarnya saat ditemui usai kegiatan Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Rabu (14/8/2024).

Luhut pun tak banyak berkomentar perihal ini. Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa reshuffle akan dilakukan jika dirinya merasa perlu untuk melakukannya. "Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan," kata Jokowi.

Saat dikonfirmasi dalam waktu dekat apakah akan melakukan reshuffle, Jokowi menyebut bahwa dirinya memiliki hak prerogatif sebagai presiden. "Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle Menteri ESDM semakin santer. Nama Bahlil Ladahalia yang kini masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pun digadang-gadang bakal menjadi pengganti Arifin menduduki kursi Menteri ESDM tersebut. Rosan Roeslani yang pernah menjadi Wakil Menteri BUMN dikabarkan bakal menjadi penganti Bahlil.

JAKARTA - Industri pupuk memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia.Ketersediaan pangan nasional dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, dan pupuk menjadi faktor kunci keberhasilan ketahanan pangan tersebut.

Pemerintah pun mendukung revitalisasi infrastruktur industri pupuk melalui modernisasi. Untuk itu, industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait harus berkolaborasi mengembangkan pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tujuan membangun pabrik pupuk bukan untuk petrokimia, tapi tujuan utamanya untuk produksi beras.

Menurutnya tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk. Makanan utama masyarakat Indonesia adalah nasi, suntuk itu harus berhasil swasembada beras.

"Tetapi pasca reformasi, pembangunan pabrik pupuk dan turunannya relatif lebih lambat. Padahal, pembangunan sebuah pabrik adalah employment terbesar untuk masyarakat sekitar pada industri yang sifatnya capital intensive," ungkapnya dalam Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024).

Airlangga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional dalam mengembangkan green technology dan sedang menuju blue technology yang diharapkan menjadi cikal bakal industri yang ramah lingkungan dan menjadi benchmark industri lainnya. Kontribusi perusahaan ini sangat berarti dalam pembangunan daerah dan nasional.

"Penting untuk pupuk bisa tepat sasaran, (misalnya) untuk pengembangan hortikultura karena dia nilai tambah rakyat, (setelahnya) baru pengembangan dari segi petrokimia. Saya juga yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer (pupuk organik) terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan yang saya ingin bisa berjalan, karena ini sesuai dengan rencana transisi energi," beber Airlangga.

Airlangga menjelaskan sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia.

"Kekuatan ammonia itulah yang harus kita dorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20% ammonia untuk batu bara. Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita juga punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia. Nah, kemampuan luar biasa dari Grup Pupuk Indonesia harus dikapitalisasi ke depan," ucapnya.

Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan.

Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.

Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran.

Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real-time. Misalkan integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui aplikasi i-Pubers. Ke depannya, diharapkan dapat terintegrasi dengan data dan sistem perbankan dalam e-wallet juga.

"Dan yang juga menjadi PR dari Pupuk Indonesia adalah untuk membuat distribusi pupuk tepat sasaran. Nah, tentu untuk tepat sasaran perlu sistem, dan saya rasa sistem digitalnya sudah lengkap. Tinggal (menjalankan) arahan Bapak Presiden untuk bagaimana piloting pupuk itu tepat sasaran," pungkas Airlangga.

KENDAL - PT PLN (Persero) berkomitmen menghadirkan listrik andal untuk operasional pabrik baterai anoda lithium yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/8/2024) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah. Hal ini merupakan wujud dukungan PLN kepada pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Presiden menyampaikan bahwa operasional pabrik anoda lithium di KEK Kendal ini merupakan langkah penting dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahun yang setara dengan 1,5 juta mobil listrik.

?Sangat besar sekali, apalagi kalau ditambah dengan 80 ribu ton produksi di industri ini, berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV (electric vehicle) baterai maupun kendaraan listriknya,? ucap Presiden.


_{Petugas PLN melakukana penguatan infrastruktur untuk melistriki KEK Kendal, Jateng. Hal ini merupakan wujud dukungan PLN kepada pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.}

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN siap menyuplai semua kebutuhan listrik untuk pengembangan ekosistem industri di KEK Kendal. Dia menilai, KEK Kendal akan memegang peranan besar dalam pengembangan industri tanah air, khususnya untuk hilirisasi industri mineral.

Menurut Darmawan, komitmen PLN ini pun sejalan dengan visi Pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melalui peningkatan nilai jual komoditas hasil mineral.

?PLN berperan strategis dalam mendukung operasional pabrik ini dengan memastikan pasokan listrik yang stabil. Saat ini kami mempunyai pasokan listrik yang andal dan kami pastikan seluruh sistem kelistrikan kami mampu menjawab kebutuhan listrik industri di KEK Kendal,? ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DIY, Mochamad Soffin Hadi, menjabarkan, guna menyuplai listrik andal ke KEK Kendal, PLN telah melakukan penyambungan listrik dengan total daya 99,19 Mega Volt Ampere (MVA). Selain itu, PLN juga telah menyuplai kelistrikan sebesar 2 x 15,5 MVA ke pabrik baterai dan akan menambah suplai sebesar 2 x 15,5 MVA pada bulan Desember 2024 untuk operasional pabrik fase kedua.

?Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam pengembangan KEK Kendal melalui dukungan kelistrikan untuk pabrik baterai anoda lithium ini. Kami percaya bahwa investasi dalam infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkualitas akan mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia," pungkas Soffin.

JAKARTA - Plt. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan indeks udara di IKN lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas udara di negara-negara Eropa. Hal ini berdasarkan pengukuran indeks udara.

Basuki menyebut maksimum indeks udara negara-negara di Eropa yaitu 50 mikrogram/m3. Sedangkan indeks udara di IKN baru sekitar 6 mikrogram/m3 disaat proses konstruksi masih terus berjalan dan belum menjadi sebuah kota.

"Kalau di Jakarta, indeks udaranya sudah lebih dari 100 mikrogram/m3. Maksimum harusnya 50 mikrogram/m3 seperti negara-negara lain di Eropa. Kalau di sini 6 mikrogram/m3 jadi sangat sehat udaranya, anak-anak tidak cepat sakit karena polusi udara," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Basuki menjelaskan salah satu upaya untuk menjaga kualitas udara di IKN dengan menanamkan pohon-pohon di dalam perkotaan. Termasuk pembangunan embung-embung yang sekaligus menjadi kawasan hijau di tengah kota.

Menurut Menteri Basuki, pembangunan embung tidak hanya sebagai estetika dan lansekap suatu kota, tetapi juga upaya konservasi sumber daya air. Pembangunan embung di KIPP IKN tidak menggali tanah, tetapi memanfaatkan riparian sesuai dengan kontur tanah dengan menampung run off (limpasan air permukaan) yang mengalir ke embung-embung.

Sesuai konsep keberlanjutan lingkungan, Basuki mengatkaan area embung juga ditanami dengan berbagai tanaman sebagai ruang terbuka hijau, sehingga dapat menurunkan iklim mikro di IKN.

Basuki memberikan salah satu contoh pembangunan embung MBH di IKN yang saat ini sudah rampung dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Embung MBH memiliki luas sekitar 8 hektar dengan daya tampung 66.000 m3.

Pembangunan Embung MBH menerapkan konsep Smart Water Management System dalam perawatan area terbuka hijau melalui penyiraman otomatis (sprinkler) yang menggunakan sensor pendeteksi kadar air, suhu, dan kelembaban. Kawasan embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphitheater, jogging track/pedestrian dan taman sebagai ruang publik.

JAKARTA - Presiden Jokowi membandingkan investasi pembangunan Kereta Tanpa Awak atau Autonomous Rail Transit (ART) lebih murah ketimbang membangun MRT atau LRT yang saat ini dikembangkan di perkotaan.

Jokowi merinci untuk membangun MRT diperlukan investasi sekitar Rp2,3 triliun per kilometer, sedangkan untuk LRT diperlukan biaya sekitar Rp700 miliar per kilometer. Sedangkan nilai Investasi ART hanya cukup memerlukan pengadaan trainset yaitu Rp70 miliar untuk satu rangkaian.

Sebab menurutnya pengembangan Kereta Tanpa Awak sendiri pada dasarnya hanya membutuhkan jaringan jalan, sehingga tidak perlu untuk melakukan pembebasan lahan atau kegiatan konstruksi untuk membangun tiang pancang atau membanguan terowongan dengan biaya yang tidak murah.

"Trem otonom kira-kira harganya Rp70-an miliar satu unit rangkaian. Kalau kita mau membangun MRT itu per kilometernya Rp2,3 triliun, kalau kita mau membangun LRT itu kurang lebih Rp700 miliar per kilometer," kata Jokowi di IKN, Selasa (13/8/2024).

Meski memiliki nilai investasi yang lebih murah, namun pembangunan moda transportasi tanpa awak ini menurutnya juga cukup sulit jika diterapkan di Ibukota. Sebab ART membutuhkan badan jalan yang lebih lebar sebagai jalur khusus.

"Problemnya sekarang ini memang hampir di semua kota jalannya kurang lebar. Sehingga tidak semua kota bisa memakai ART," kata Kepala Negara.

Meski demikian, Jokowi berharap ke depannya angkutan transportasi massal berbasis listrik tersebut dapat digunakan di IKN dan juga kota-kota lainnya di Indonesia.

"Kalau kita pakai trem otonom memang jalan harus lebar, dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, mencukupi untuk itu. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya membutuhkan transportasi massal yang berbasis energi hijau," pungkasnya.

Jokowi mengatakan, salah satu kelebihan dari penggunaan trem otonom adalah biaya yang relatif murah. Sebab, pengoperasian trem otonom tidak berbasis rel dan cukup menggunakan jalan yang sudah ada, sehingga tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur.