JAKARTA - Dampak sanksi Barat tampaknya semakin memburuk bagi Rusia. Dilaporkan, 98% bank China, termasuk bank-bank regional kecil telah menolak menerima transfer pembayaran langsung China dari Rusia. Hal itu diungkapkan Alexey Razumovsky, direktur komersial perusahaan pembayaran Impaya Rus, kepada Izvestia.

Masalah tersebut semakin meningkat selama tiga minggu terakhir, karena perusahaan keuanganChinayang lebih kecil sebelumnya masih memproses pembayaran Rusia, yakni pada bulan Mei dan Juni. Bulan lalu, media Rusia Kommersant melaporkan bahwa sekitar 80% transfer bank yang dilakukan dalam yuan China kembali tanpa penjelasan setelah mandek selama berminggu-minggu sementara bank memutuskan apakah mereka dapat bertransaksi.

Razumovsky mengatakan kepada Izvestia bahwa tantangan pembayaran dengan bank-bank China dapat menyebabkan kesulitan rantai pasok dan inflasi di Rusia. Sejak invasinya ke Ukraina, Rusia dan mitra dagangnya telah menghindari sanksi dengan menggunakan bank-bank yang lebih kecil dan metode pembayaran lain atau mata uang non-dolar AS untuk menghindari larangan Barat terhadap beberapa bank Rusia dari sistem pengiriman pesan SWIFT yang banyak digunakan.

Namun, pintu-pintu alternatif itu telah tertutup untuk solusi-solusi ini sejak Desember, ketika AS menyetujui sanksi sekunder yang menargetkan lembaga-lembaga keuangan yang membantu Rusia. Alexey Poroshin, direktur umum firma investasi dan konsultasi First Group, mengatakan kepada Izvestia bahwa beberapa lembaga keuangan di China bahkan mulai menolak pembayaran dalam rubel. Poroshin mengatakan, bank-bank China tidak tertarik untuk berbisnis dengan perusahaan-perusahaan Rusia melalui lembaga-lembaga keuangan di Hong Kong, wilayah administratif khusus di bawah China.

Ekaterina Kizevich, CEO Atvira, sebuah konsultan perdagangan luar negeri Rusia, mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Rusia masih mengirim yuan ke China melalui cabang-cabang bank Rusia di daratan, tetapi ada kenaikan biaya sebesar 5%. Negitu pun, banyak perusahaan China masih menolak pembayaran dari cabang bank Rusia di daratan.

Sanksi-sanksi Barat semakin mencekik sehingga Rusia terburu-buru menyiapkan mekanisme pembayaran alternatif. Di antaranya,melakukan transaksi melalui negara pihak ketiga yang "bersahabat". Rusia juga sedang menyiapkan sistem pembayaran alternatif, termasuk kripto, untuk memfasilitasi perdagangan.

Ketatnya cengkraman sanksi juga mendorong Rusia dan China untul mengkaji penggunaan sistem perdagangan kuno, seperti barter. Seperti dilaporkan Reuters, Rusia dan China berencana menghidupkan kembali praktik perdagangan barter yang sudah pernah digunakan kedua negara sebelumnya. Perdagangan barter akan memungkinkan Moskow dan Beijing menghindari masalah pembayaran, mengurangi pantauan regulator Barat atas transaksi bilateral mereka, dan membatasi risiko mata uang.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani melaporkan subsidi energi dan kompensasi melonjak menjadi Rp394,3 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Kemudian subsisi non energi sebesar Rp131,3 triliun.

Jika ditotal, alokasi subsidi dan kompensasi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp525 triliun untuk subsidi energi dan non energi.

"Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, itu terutama untuk ketahanan pangan karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi. Ini kenaikan dari 6 sampai 7 juta ton. Ini tentu perlu untuk terus dijaga dari segi ketepatan sasaran," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan 2025 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bendahara Negara itu menambahkan, untuk subsidi lain seperti LPG 3 kg, solar, minyak tanah serta subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan serta transisi energi akan dilakukan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini.

"Kita juga memberikan subsidi non energi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama untuk pembelian rumah, untuk mengakselerasi 1 juta rumah untuk MBR dan tahun depan mungkin akan ada target baru yang akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden terpilih," terang Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga akan terus menyediakan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk UMKM, petani maupun nelayan. "Kita juga masih menggunakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih bisa menetapkan sektor mana yang menjadi perhatian," tukasnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak menyinggung anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Dia hanya menegaskan program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

Jokowi mengatakan program Makan Bergizi Gratis, yang akan dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak. Sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga, program ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah.

?Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,? kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu Presiden Jokowi mengungkapkan strategi jangka menengah dalam pemerintahan selanjutnya diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

?Mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial,? pungkasnya.

JAKARTA - Jokowi menyampaikan pidato terakhir sebagai presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 mengenai Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Berikut isi pidato lengkap Jokowi yang mengenakan pakaian Bangsawan Ujung Serong asal Betawi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Jumat.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom Om Swastyastu Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma?ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma?ruf Amin,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno,

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzah Haz,

Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan KaBIN,

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik,

Bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Para hadirin dan undangan yang saya muliakan,

Tahun ini, genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan genap 5 tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma?ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa bapak, ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air adalah sumber kekuatan saya.

Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. K.H. Ma?ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Sehingga kita berhasil menurun-kan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada tahun 2024. Sehingga Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.

Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas.

Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024.

Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.

Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia. Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama.

Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju untuk melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun selama 8 tahun ini.

Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Swt. untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.

Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 gigawatt, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi sehingga kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.

Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen pada tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen pada tahun 2024.

Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri. Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat.

Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air,

Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia.

Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu.

Serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Dan Komisi Yudisial RI yg telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil Dan Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma?ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden Terpilih, Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, tahun depan, insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu RI, Dirgahayu Negeri Pancasila, ... Merdeka! ... Merdeka! ... Merdeka!

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) segera mengumumkan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, TNI dan Polri. Pengumuman bakal disampaikan dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangan di DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Saat dikonfirmasi soal hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas tidak memberikan penjelasan menyeluruh. Dia menyebut, kepastian kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI dan Polri masih menunggu pidato Presiden dalam terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya hari ini.

?Kita tunggu nanti,? ujar Anas saat ditemui wartawan di kawasan gedung DPR/MPR.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menjelaskan bila penyesuaian gaji ASN, termasuk PNS dicatatkan di APBN Tahun Anggaran 2025. ?Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,? kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.

Isa mencatat, rencana kenaikan gaji PNS masih dalam proses pembahasan. Kepastian rencana kenaikan gaji ASN akan disampaikan saat Nota Keuangan pada Jumat hari ini.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kemiskinan ekstrem di Indonesia turun signifikan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada 2024.

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

?Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024,? ujar Jokowi.

Tak hanya itu, angka pengangguran juga mampu ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024.

Capaian lain adalah inflasi di Tanah Air juga bisa dikendalikan di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.

Lalu, penurunan angka stunting dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun lalu.

Dalam forum kenegaraan itu, Jokowi juga memamerkan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia selama 10 tahun atau dua periode kepemimpinannya.

Dia menyebut, selama 10 tahun pemerintah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan Indonesia sentris, dari pinggiran, membangun dari desa dan dari daerah terluar.

?Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,? paparnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, pemerintah telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di 2023. Sehingga, Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024.

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

?Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024,? ujar Jokowi.

Tak hanya itu, angka pengangguran juga mampu ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024.

Capaian lain adalah inflasi di Tanah Air juga bisa dikendalikan di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.

Lalu, penurunan angka stunting dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun lalu.

Dalam forum kenegaraan itu, Jokowi juga memamerkan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia selama 10 tahun atau dua periode kepemimpinannya.

Dia menyebut, selama 10 tahun pemerintah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan Indonesia sentris, dari pinggiran, membangun dari desa dan dari daerah terluar.

?Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,? paparnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, pemerintah telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di 2023. Sehingga, Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024.

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir masa jabatannya, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen.

Jokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di posisi 5,05 persen pada kuartal II-2024 dan pulih lebih cepat dibandingkan banyak negara lain yang melambat.

"Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," ungkap Jokowi saat Pidato dalam sidang tahunan MPR DPR DPD di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi selama genap 10 tahun ini, wilayah Timur khususnya Papua dan Maluku tumbuh paling tinggi.

"Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 berdasarkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,05 persen (yoy).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan, atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.536,5 triliun, PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp3.231 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2024 bila dibandingkan triwulan II 2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,05 persen," ujar Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/8/2024).

Jika dibandingkan dengan kuartal I 2023, lanjut Edy, atau secara bulanan (q-to-q), ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 terkontraksi sebesar 3,79 persen.

Menurut Edy, ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,08 persen pada Semester I 2024 (c-to-c).

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan pada masa pemerintahanya inflasi mampu terkendali di kisaran 2 sampai 3 persen di saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%.

Demikian diungkapkannya saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juli 2024 terjadi inflasi 2,3 persen Year on Year (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,09.

Inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,09 persen dengan IHK sebesar 110,80 dan terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,84 persen dengan IHK sebesar 103,54.

Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,68 persen dengan IHK sebesar 108,77 dan terendah terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 101,63.

Sementara deflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,25 persen dengan IHK sebesar 104,06 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 104,77.

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyinggung persoalan tingginya impor dan krisis pangan yang mengancam Indonesia harus disikapi serius untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," tegas dia dalam Sidang Tahunan MPR RI yang dihadiri Jokowi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menyebut seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, maka dibutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Untuk itu ia menilai diperlukan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan guna menghindari risiko krisis pangan di masa mendatang.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," ujarnya.

Seperti diketahui, krisis pangan memang sedang menjadi perhatian bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Dalam periode Januari hingga April 2024, Indonesia telah mengalami penurunan produksi tanaman pangan misalnya beras sebesar 17,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Bulog sepanjang tahun 2024 ini produksi beras nasional hanya menyentuh angka 18,55 juta ton. Padahal di paruh pertama tahun 2023 lalu, produktivitas beras nasional mampu mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni hingga 22,55 juta ton.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tampak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menko Airlangga tiba sekitar pukul 08.40 WIB dan mengenakan setelan jas berwarna hitam dan kemeja putih beserta peci. Saat turun mobil, Airlangga sempat menyapa awak media dengan mengangkat tangannya dari kejauhan.

Selain Menko Airlangga, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudoyono, Agus Gumiwang Kertasasmita, hingga Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah tiba di kawasan DPR RI.

Adapun sidang Tahunan 2024 akan terdiri dari tiga agenda yaitu pertama Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT RI yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan para tamu undangan. Kemudian Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di mana tahun ini DPR menjadi tuan rumah. Pada agenda Sidang bersama DPR dan DPD esok, Puan Maharani sebagai pimpinan DPR akan menyampaikan pidato kenegaraan.

JAKARTA - China secara resmi mengakui bahwa salah satu kapalnya, New Polar Bear, secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan yang signifikan pada pipa gas Laut Baltik yang penting menghubungkan Estonia dan Finlandia.

Insiden yang terjadi pada 8 Oktober 2023 lalu ini telah menimbulkan kekhawatiran atas keamanan dan kerentanan infrastruktur bawah laut yang penting di wilayah tersebut. Kapal milik China tersebut terjebak dalam badai besar ketika jangkarnya dilaporkan terseret di dasar laut, yang mengakibatkan kerusakan pada pipa penghubung Baltik dan dua kabel telekomunikasi.

Investigasi internal yang dilakukan oleh pihak berwenang China mengungkapkan jejak seret selebar 1,5 hingga 4 meter yang mengarah langsung ke titik kerusakan mengonfirmasi bahwa jangkar telah berbenturan dengan pipa gas.

Insiden ini telah mendorong Estonia dan Finlandia melakukan investigasi kriminal bersama, dengan permintaan bantuan hukum kepada China untuk mengumpulkan bukti dari kapal dan awaknya. Hingga saat ini, pihak berwenang China belum memberikan tanggapan yang memuaskan atas permintaan tersebut, sehingga semakin memperumit situasi diplomatik.

Pipa gas penghubung Baltik memainkan peran penting dalam rantai pasokan energi antara Finlandia dan Estonia. Melansir BGTN, kerusakan tersebut tidak hanya mengganggu aliran energi tetapi juga meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan infrastruktur bawah laut terutama di wilayah yang sudah waspada karena insiden sebelumnya yang melibatkan Pipa Nord Stream.

Insiden ini telah memperburuk ketegangan dan kecurigaan yang sudah ada di antara negara-negara Baltik terkait aktivitas China di wilayah tersebut. Mengingat hubungan dekat China dengan Rusia, situasi ini telah meningkatkan pengawasan terhadap niat dan pengaruh Beijing di Laut Baltik sebuah wilayah yang memiliki sensitivitas geopolitik yang signifikan.

Pengakuan tanggung jawab China menggarisbawahi tantangan kompleks yang terkait dengan operasi maritim internasional, terutama di wilayah yang bergejolak secara politik.

Investigasi dan negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung kemungkinan besar akan membentuk kebijakan masa depan tentang keselamatan maritim dan kerja sama internasional di wilayah tersebut.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sedang mempersiapkan penyesuaian pajak baru untuk transaksi aset kripto. Hal ini merupakan bagian dari salah satu rencana pengalihan pengawasan atas aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK pada awal tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Hasan Fawzi mengatakan bahwa OJK akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk penerapan pajak baru kripto. Saat ini, pajak kripto sebesar 0,1% diatur dalam Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2022 termasuk dalam PPh Pasal 22 Final.

Dengan pengawasan yang beralih ke OJK, pajak aset kripto diprediksi akan berubah karena aset tersebut akan diklasifikasikan ulang sebagai aset keuangan digital bukan sebagai komoditas. Perubahan ini akan mencakup redefinisi kategori aset, beralih dari peraturan komoditas ke aset keuangan digital.

"Sebagai pelaku industri, kami memahami bahwa regulasi merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan pertumbuhan pasar kripto. Kami menyambut baik inisiatif OJK untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika industri aset digital," ujar CEO Indodax Oscar Darmawan dalam pernyataannya, dikutip Jumat (16/8/2024).

Lebih lanjut, Oscar menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan kebijakan baru. Pihaknya berharap regulasi baru tersebut tidak hanya fokus pada aspek pengenaan pajak, tetapi juga mempertimbangkan potensi industri kripto sebagai pendorong ekonomi digital di Indonesia. "Sebab, regulasi yang terlalu ketat atau memberatkan bisa berisiko menghambat inovasi dan pertumbuhan industri," jelasnya.

Oscar juga menggarisbawahi perlunya dialog yang terbuka antara pemerintah dan para stakeholders untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

"Kami siap untuk terus berkolaborasi dengan pihak regulator dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan industri kripto sekaligus melindungi kepentingan investor. Kami percaya bahwa dengan regulasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global," kata dia.

Ia berkomitmen untuk terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Pajak Kripto Saat Ini

Pajak untuk transaksi aset kripto di exchange yang terdaftar di Bappebti, saat ini 0,11% dari nilai transaksi. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan di crypto exchange yang tidak terdaftar Bappebti maka tarif pajaknya meningkat menjadi 0,22%.

Di sisi lain, transaksi aset kripto juga dikenakan pajak penghasilan (PPh) senilai 0,1% untuk transaksi yang berlangsung di exchange yang terdaftar Bappebti, Sebaliknya, jika dilakukan di exchange yang tidak terdaftar, tarif PPh naik menjadi 0,2%.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya mengungkapkan bahwa Bappebti berencana mengajukan usulan untuk menurunkan pajak setengah dari tarif yang berlaku saat ini.

Perlu diketahui, industri kripto telah berkontribusi sebesar Rp798 miliar dalam bentuk pajak hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, Indodax menyumbang sekitar 45%, atau hampir Rp350 miliar. Selain itu, Indodax juga membayar pajak korporasi sebesar Rp234 miliar, belum termasuk pajak penghasilan pribadi (PPh) dari hampir 500 karyawan.