JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menggelar Rapat Terbatas terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari ini Senin (5/8/2024).

"Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025," kata Jokowi dalam arahannya dalam rapat tersebut.

Jokowi berharap RAPBN 2025 dapat mengakomodir semua program terpilih Presiden Terpilih Prabowo Subianto . "Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program presiden terpilih," kata Jokowi.

Menteri yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg), Pratikno, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II-2024 tumbuh sekitar 5,02% secara year on year (yoy). Josua meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2Q24 akan melambat menjadi sekitar 5,02% yoy, melambat dari 5,11% yoy yang tercatat pada triwulan I 2024.

"Kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat, namun tetap berkisar 5 persen year-on-year (yoy) di 2Q24," ujar Josua ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (5/8/2024).

Pertumbuhan yang masih berada di kisaran 5% terutama didorong oleh permintaan domestik, yang relatif tetap kuat meskipun terjadi penurunan permintaan eksternal.

"Melemahnya permintaan eksternal sebagian besar disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, terutama Tiongkok, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia, di mana pertumbuhannya melambat secara signifikan dari 5,3 persen yoy pada 1Q24 menjadi 4,7 persen yoy pada 2Q24, yang berdampak buruk pada kinerja ekspor," tutur Josua.

Sambung Josua menambahkan, permintaan domestik juga diperkirakan akan melambat di triwulan II 2024 karena beberapa faktor. Pertama, pergeseran bulan Ramadan dari kuartal pertama ke kuartal kedua tahun ini dapat mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang biasanya mengalami lonjakan selama periode ini.

Mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh perekonomian Indonesia, pergeseran ini dapat berdampak pada PDB secara keseluruhan.

Kedua, belanja pemerintah diperkirakan akan melambat secara signifikan seiring dengan normalisasi belanja setelah Pemilu 2024 pada 24 Februari. Ketiga, investasi swasta kemungkinan akan tetap lemah, seperti yang ditunjukkan oleh PMI manufaktur yang menurun.

Menurutnya, hal ini mencerminkan pendekatan 'wait and see' yang terus berlanjut di kalangan produsen, didorong oleh ketidakpastian atas agenda kebijakan ekonomi pemerintah baru dan risiko yang terkait dengan perlambatan ekonomi global, dan dampak yang bersumber dari risiko suku bunga kebijakan 'higher for longer' oleh The Fed yang menyebabkan pelemahan Rupiah.

"Kami melihat bahwa hal ini memang menghambat rencana ekspansi bisnis," jelasnya.

KIEV - S&P Global Ratings menurunkan peringkat kredit Ukraina menjadi ' gagal bayar selektif' setelah Kiev melewatkan pembayaran obligasi internasional awal pekan ini karena mencari restrukturisasi utang besar-besaran.

Sebelumnya pada tengah pekan kemarin, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menandatangani undang-undang yang menangguhkan sementara pembayaran kewajiban utang luar negeri negara itu selama dua bulan mulai 1 Agustus. Hal itu, lantaran Kiev sedang berusaha mencapai kesepakatan restrukturisasi dengan kreditur internasional untuk menghindari gagal bayar.

S&P Global Ratings yang berbasis di AS mengatakan, pembayaran USD34 juta untuk Eurobond Ukraina 2026 masih dalam masa tenggang, tetapi pembayaran tidak mungkin dilakukan mengingat penangguhan yang diizinkan pemerintah.

"Kami prediksi tidak ada pembayaran dalam masa tenggang kontrak obligasi selama 10 hari kerja," kata S&P pada hari akhir pekan.

Badan tersebut merevisi peringkat pada Eurobond 2026 menjadi 'D' dari 'CC' dan menegaskan peringkat 'CC' pada Eurobond lainnya.

Sementara itu Ukraina terus melakukan negosiasi dengan kreditur untuk merestrukturisasi utang internasionalnya yang hampir USD20 miliar atau setara Rp321,4 triliun (Kurs Rp16.071 per USD). Kesepakatan awal dengan komite pemegang obligasi utamanya dicapai pada 22 Juli, dua minggu sebelum masa tenggang untuk pembayaran kupon berakhir.

Perjanjian tersebut memberikan potongan nominal 37% pada obligasi internasional Ukraina yang beredar, membuat Kiev berhemat USD11,4 miliar dalam pembayaran selama tiga tahun ke depan. Ukraina akan menerbitkan Eurobond baru sebagai imbalannya.

Pekan lalu, lembaga pemeringkat Barat lainnya, Fitch memperingatkan tentang gagal bayar Ukraina yang akan segera terjadi. Fitch mengumumkan bahwa mereka telah memangkas peringkat kredit Kiev lebih lanjut dari 'CC' menjadi 'C', yang menunjukkan bahwa suatu negara telah gagal bayar atau sedang dalam proses seperti gagal bayar.

Restrukturisasi utang negara merupakan pelonggaran ulang kewajiban oleh Ukraina yang sudah dilakukan sebanyak dua kali dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Restrukturisasi serupa memberikan Kiev hak untuk menghentikan pembayaran utang negaranya dilakukan pada tahun 2015.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa pemerintah menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tahun 2024 sebesar Rp127,10 miliar bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI .

Berdasarkan postingan Instagram resmi @smindrawati, Sabtu (3/8/2024), dana bagi PSSI melalui anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp127.101.017.000 tersebut untuk empat keperluan.

Dana tersebut digunakan PSSI untuk perlengkapan dan operasional training center PSSI di IKN, pelaksanaan training camp dan tournament timnas Indonesia pria dan wanita baik di dalam maupun luar negeri.

Kemudian ada juga dana untuk penyelenggaraan event and competition, termasuk di dalamnya bantuan untuk penyelenggaraan Liga 3 dan pelaksanaan technical and governance termasuk di dalamnya pelatihan pelatih dan wasit sepak bola.

"Selain itu terdapat anggaran Rp 8.329.257.795 untuk bantuan/fasilitasi penyelenggaraan Pelatnas U23 untuk Kualifikasi Olimpiade," imbuh Sri Mulyani.

Adapun pada tahun 2024 ini, APBN dengan anggaran Rp2,874 triliun membiayai renovasi dan pembangunan 21 stadion di berbagai lokasi.

Rinciannya, 21 stadion berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Untuk stadion di Aceh, diantaranya Stadion Harapan Bangsa dengan pagu Rp324,56 miliar dan progres 89,51% serta Stadion Dimurthala dengan pagu Rp84,1 miliar dan progres 89,45%.

Stadion di Sumatera Utara diantaranya Stadion Utama Sumatera Utara dengan pagu Rp587 miliar dan progres 77,28% serta Stadion Teladan, Medan, dengan pagu Rp275,39 miliar dan progres 25,20 persen.

Berikutnya yaitu Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan dengan pagu Rp64,2 miliar dan progres 37,58%. Kemudian, Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan pagu Rp108,48 miliar dan progres 31,01%.

Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur diberikan pagu Rp74,58 miliar dengan progres 42,56%. Selanjutnya Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten dengan pagu Rp47,75 miliar dan progres 14,68%.

Untuk stadion di Jawa Barat, terdapat empat stadion yang diberikan pagu oleh APBN, diantaranya Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor senilai Rp54,78 miliar dan progres 85,76%; Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi Rp29,52 miliar dan progres 89,31%; Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Rp42,44 miliar dan progres 70,97 persen; serta Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung Rp40,45 miliar dan progres 82,67 persen.

Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta diberikan pagu Rp99,50 miliar dengan progres 50,98 persen. Sementara Stadion Jatidiri, Semarang dan Stadion Gelora Bumi Kartini, Kabupaten Jepara di Jawa Tengah masing-masing menerima pagu Rp21,82 miliar dan Rp54,41 miliar dengan progres 66,81 persen dan 59,67 persen.

Sebanyak lima stadion di Jawa Timur menerima pagu pembangunan dan renovasi dari APBN, yaitu Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang senilai Rp331,56 miliar dan progres 63,75%; Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan Rp281,36 miliar dan progres 28,91 persen; Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo Rp91,88 miliar dan progres 73,58 persen; Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Kabupaten Pamekasan Rp71,83 miliar dan progres 71,22%; serta Stadion Joko Samudro, Kabupaten Gresik Rp76,10 miliar dan progres 72,90%.

Adapun dana APBN untuk stadion di Sulawesi Selatan digelontorkan untuk Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare dengan pagu Rp113,20 miliar dan progres 19,09%.

Menkeu meminta masyarakat untuk menjaga dan tidak merusak fasilitas stadion yang telah dibangun negara. ?Kita jaga, pelihara, dan manfaatkan bersama untuk pertandingan dan latihan sepak bola dan olahraga lainnya, bahkan untuk konser dan aktivitas positif lainnya,? ujar Sri Mulyani.

JAKARTA - Menjelang pengumuman oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teuku Riefky menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal II-2024 dengan tumbuh 4,97-5,01%.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut hanya didorong oleh minimnya faktor pendorong musiman dan tingginya ketidakpastian domestik dan global.

"Sehingga, pertumbuhan PDB kemungkinan melambat di Triwulan-II 2024. Kami mengestimasi PDB akan tumbuh sebesar 4,99 persen (yoy) (kisaran estimasi dari 4,97 persen hingga 5,01 persen) di Triwulan-II 2024 dan 5,1 persen untuk FY2024 (kisaran estimasi 5,0 persen hingga 5,1 persen)," ujar Riefky dalam risetnya, Minggu (4/8/2024).

Adapun ekonomi atau PDB Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) di kuartal pertama 2024, meningkat dari 5,04% (yoy) di kuartal IV 2023 dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2023 yaitu sebesar 5,05% (yoy).

Secara umum, lanjut Riefky, mesin pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2024 mirip dengan triwulan akhir 2023. Walaupun tumbuh lebih tinggi, perekonomian Indonesia menunjukkan adanya indikasi permasalahan struktural, dengan pertumbuhannya sebagian besar didorong oleh faktor musiman.

Menurut Riefky, sekitar 45% dari aktivitas ekonomi Indonesia ditopang oleh hanya tiga sektor, yaitu pertanian, pengolahan, dan perdagangan.

"Ketiga sektor ini melanjutkan tren pertumbuhan di bawah rata-rata nasional. Stagnansi yang persisten terjadi di sektor pengolahan menguatkan indikasi terjadinya deindustrialisasi prematur," katanya.

Di sisi lain, performa yang kurang baik dari sektor pertanian sedikit berbeda dengan kedua sektor lainnya. Walaupun ada peran aspek struktural terhadap performa sektor pertanian, beberapa faktor musiman juga mempengaruhi rendahnya pertumbuhan sektor pertanian di kuartal I-2024.

Pertumbuhan sektor pengolahan sedikit meningkat dari 4,07% (yoy) di kuartal IV 2023 ke 4,13% (yoy) di kuartal I 2024. Namun dilihat dari komponennya, subsektor dalam sektor industri pengolahan memiliki performa pertumbuhan yang sangat variatif di triwulan pertama 2024.

Untuk kuartal I 2024 di Indonesia dipenuhi berbagai peristiwa dan membawa dampak positif terhadap sektor perdagangan besar dan eceran. Kombinasi dari Pemilu, Ramadhan, Idul Fitri, dan beberapa libur panjang mendorong naiknya permintaan agregat.

Hasilnya, sektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan performa yang baik dan mengalami peningkatan pertumbuhan ke 4,58% (yoy) di kuartal I 2024 dari 4,09% (yoy) di kuartal sebelumnya.

Setelah mencatatkan pertumbuhan double-digit selamat delapan triwulan secara beruntun, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 8,65% (yoy) di kuartal I 2024, turun dari 10,33% (yoy) di kuartal sebelumnya.

Menurunnya angka pertumbuhan sektor ini mengindikasikan tren normalisasi aktivitas transportasi pasca Covid-19, seiring dengan angka pertumbuhannya yang konsisten menurun sejak kuartal II 2022.

Sedangkan konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 53,32% dari PDB Indonesia, tumbuh sebesar 4,91% (yoy) pada kuartal I 2024, meningkat dari 4,83% pada kuartal IV 2023. Untuk Inflasi umum mencatatkan angka 2,51% (yoy) pada Juni 2024, sedikit menurun dari 2,48 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

"Jika dilihat berdasarkan komponennya, peningkatan angka inflasi hanya terlihat pada kelompok harga yang diatur oleh pemerintah, sedangkan inflasi inti dan harga bergejolak mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ungkap Riefky.

KIEV - Amerika Serikat (AS) menghadapi tantangan berat untuk mendapatkan tambahan anggaran dalam mendukung Ukraina di tengah perang berkepanjangan. Lantaran itu Perwakilan Khusus AS untuk Pemulihan Ekonomi Ukraina , Penny Pritzker mengatakan, Kiev harus mencari cara sendiri untuk meningkatkan pendapatannya.

Pernyataan tersebut dilontarkan, setelah pemerintahan Biden mengumumkan paket bantuan terbaru terhadap Ukraina sebesar USD1,7 miliar (Rp27,3 triliun) untuk Kiev pada awal pekan lalu. Pada saat yang sama utang nasional AS naik melewati angka USD35 triliun atau setara Rp563.357 triliun (Kurs Rp16.095 per USD) untuk pertama kalinya pada hari yang sama.

Berbicara pada panel diskusi bertajuk "Masa depan pemulihan ekonomi Ukraina," Pritzker, yang merupakan mantan menteri perdagangan AS dan miliarder, mengakui bahwa sumber dana adalah "tantangan."

"Berapa banyak uang dan berapa banyak modal yang harus kita kemukakan? Kami harus mencari tempat lain selain hanya dukungan anggaran langsung dari kami. Dan itu menjadi semakin menantang," katanya.

Perwakilan khusus AS itu menambahkan bahwa, karena kesulitan, timnya bekerja "sangat erat" dengan Ukraina "untuk mencoba dan memilah" rencana mereka sendiri. Lalu tindakan apa yang ingin Ukraina ambil "untuk meningkatkan pendapatan pendapatan anggaran mereka sendiri."

Sementara itu Pritzker menekankan, bahwa dukungan bipartisan AS untuk Ukraina tidak akan berubah, terlepas dari hasil pemilihan presiden pada bulan November.

Departemen Pertahanan AS mengatakan, pada hari Senin bahwa, sejak dimulainya perang Rusia Ukraina pada Februari 2022, pemerintahan Biden telah mengalokasikan lebih dari USD55,4 miliar dalam bentuk "bantuan keamanan" ke Ukraina, yang mencakup berbagai senjata mematikan.

Di sisi lain Calon Republik dan mantan Presiden Donald Trump telah berulang kali mengancam akan mengurangi bantuan ke Kiev jika dia terpilih. Salah satu proposal kebijakan utamanya adalah menyusun bantuan sebagai pinjaman. Dia juga berjanji untuk mengakhiri konflik dalam waktu 24 jam setelah kembali ke Gedung Putih.

Sebelumnya, proposal bantuan untuk Kiev kesulitan mendapatkan dukungan. Akibatnya paket bantuan senilai USD61 miliar terhenti selama berbulan-bulan di Kongres awal tahun ini karena oposisi dari Partai Republik, sebelum akhirnya disahkan pada bulan April.

Utang nasional AS melampaui angka USD35 triliun. Pada bulan lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengkritik "ketidakselarasan" dalam kebijakan fiskal AS. IMF menyebut defisit anggaran dan tingkat utang Washington sebagai "risiko yang meningkat" untuk seluruh ekonomi global.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp2,87 triliun untuk renovasi dan pembangunan 21 stadion. Ia menyampaikan pentingnya APBN untuk pembangunan termasuk olahraga.

"APBN mendukung sepakbola nasional melalui pembangunan berbagai stadion sepakbola training center dan dukungan anggaran untuk persiapan- pelatihan - hingga pertandingan dan berbagai penyelenggaraan pertandingan." ujar Sri Mulyani dikutip dari laman Instagram @smindrawati, Sabtu (3/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa pada 2024 ini APBN dengan anggaran Rp 2,874 triliun sudah membiayai renovasi dan pembangunan 21 stadion di berbagai daerah. Diantaranya, stadion berlokasi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Ia meminta kepada semua pihak agar menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada. Mulai dari pertandingan sepak bola, atau olahraga lainnya hingga konser musik.

"Keren-keren dan bagus ya. please dijaga dan jangan dirusak,"ujarnya

Selain itu, Sri Mulyani juga memberikan dana sebesar Rp 127,10 miliar untuk anggaran Kemenpora yang digunakan untuk, perlengkapan dan Operasional Training Center PSSI di Ibu Kota Nusantara, Pelaksanaan Training Camp dan Tournament Tim Nasional Indonesia Women & Men (Dalam Negeri & Luar Negeri).

"APBN, uang kita termasuk pajak anda - manfaatnya kembali untuk rakyat.Dari rapat internal Presiden tentang Dukungan APBN untuk Revitalisasi dan Renovasi Stadion Sepakbola untuk Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional." tutupnya

JAKARTA - Kondisi utang pemerintah saat ini kian menggunung. Per akhir Juni 2024 atau semester I-2024 naik menjadi Rp8.444,87 triliun.

Mengutip buku APBN Kita edisi Juli 2024, posisi utang pemerintah itu pada Juni 2024, mengalami peningkatan Rp91,85 triliun dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemenkeu menyatakan, rasio utang ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiri menilai kondisi utang pemerintah sudah lampu kuning atau membahayakan. Pasalnya, penerimaan negara cenderung stagnan sementara trend defisit terus melebar.

"Kalau kita melihat trend penerimaan negara yang stagnan dan justru dibawah target, trend defisit terus meningkat dan nilai utang serta tingkat suku bunga terus naik; maka situasi kita sedang tidak menggembirakan," Kata Wijayanto kepada Sindonews, Sabtu (3/8/2024)

Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah harus membayar bunga utang dan pokok sekitar Rp1.200-1.300 triliun, dengan asumsi penerimaan negara sekitar Rp3.000 triliun. Maka debt service ratio (DSR) menjadi 43,4%, artinya penerimaan negara untuk membayar pajak dan bunga utang.

"DSR diatas 30% sudah lampu kuning sesungguhnya," ujarnya

"Kondisi 2026 hampir dipastikan akan sama atau bahkan cenderung lebih buruk. Jika tidak hati-hati, DSR akan dengan mudah melompat ke 50% lebih, bunga utang akan makin mahal." tambahnya

Ia memprediksi trend bunga utang Pemerintah yang akan terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari gap antara suku bunga SBN pasar primer yang sekitar 6,4%, tetapi di pasar sekunder untuk SBN dengan tenor yang setara sudah mencapai 7,2% bahkan lebih.

"Untuk membayar pokok dan bunga utang, serta menutup kekurangan anggaran, kita terpaksa berhutang lebih banyak lagi; bisa dikatakan kita sudah terjebak dalam utang, dan jebakan makin dalam," terangnya

Wijayanto menambahkan, utang pemerintah saat ini digunakan untuk hal-hal konsumtif seperti bansos, subsidi dan infrastruktur yang tidak berdampak pada efisiensi logistik seperti IKN, kereta cepat, dan bandara mangkrak.

"Jika utang BUMN, jaminan pemerintah, dan kewajiban pensiun diperhitungkan, situasi akan lebih mengkhawatirkan lagi," tegasnya

Senada dengan Wijayanto, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai semakin timpangnya penambahan utang dibandingkan dengan kenaikan rasio pajak, maka akan berimbas pada pelebaran defisit anggaran.

"Gali lubangnya semakin dalam. Situasi ini kemudian bisa menyebabkan chain reaction berupa kebutuhan utang baru yang lebih besar lagi," terang Bhima

Bhima memprediksi bahwa pemerintahan baru Prabowo-Gibran tidak bisa menjalankan program anyarnya seperti makan siang gratis. Sebab, warisan utang yang tinggi dan program multiyears seperti IKN akan membutuhkan anggaran yang besar.

"Bisa jadi di tahun pertama lebih ke konsolidasi fiskal dulu, belum bisa jalankan program yang dikampanyekan. Baru ketika manajemen utang nya bisa dikendalikan, pajak naik maka ada fiscal space untuk jalankan program," jelasnya

JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan perekonomian Indonesia secara umum akan relatif melemah di Triwulan-II 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya. Ia memprediksi ekonomi akan tumbuh hanya sebesar 5,1 persen.

"PDB diperkirakan tumbuh 4,97 persen sampai 5,01 persen di Triwulan II 2024 dan 5,0 persen sampai 5,1 persen untuk sepanjang tahun 2024," jelas Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky dalam keterangan resminya, Jumat (2/8/2024).

Riefky mengungkapkan hal itu lantaran tidak adanya faktor musiman yang memicu aktivitas ekonomi, tingginya ketidakpastian global, dan berlanjutnya permasalahan struktural berdampak negatif terhadap pertumbuhan PDB.

Selanjutnya, ketidakpastian mengenai arah kebijakan oleh pemerintahan mendatang juga mendorong masyarakat cenderung menahan konsumsinya dan investor bersikap wait-and-see. Sehingga, pertumbuhan PDB kemungkinan melambat di Triwulan-II 2024.

"Kami mengestimasi Produk Domestik Bruto (PDB) akan tumbuh sebesar 4,99 persen dengan kisaran estimasi dari 4,97 persen hingga 5,01 persen year on year (yoy) pada Triwulan-II 2024 dan 5,1 persen untuk sepanjang tahun 2024 dengan kisaran estimasi 5 persen hingga 5,1 persen," tutup Riefky.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik dijadwalkan akan mengumumkan rilis soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2024 pada Senin (5/8/2024) mendatang.

JAKARTA - Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengingatkan, deflasi yang terjadi beberapa waktu terakhir harus dicermati dengan baik. Menurutnya deflasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan rangkaian pengelolaan ekonomi yang tidak memadai.

"Deflasi yang terjadi ini merupakan penurunan tingkat harga umum barang dan jasa, yang seolah-olah menguntungkan masyarakat luas. Harga tidak naik, lalu kita secara individu yang mapan bersorak menikmatinya," jelas Didik dalam keterangan resminya, Jumat (2/8/2024).

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah mencatat bahwa telah terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Dalam beberapa waktu terakhir ini ekonomi Indonesia Indonesia mengalami deflasi 0,18% pada Juli 2024 dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Selama 3 bulan terakhir ini terjadi deflasi beruntun. Menurut Didik, deflasi ini secara umum merupakan gejala konsumen yang secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau setidaknya memilih untuk menunda konsumsi.

"Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi dimana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya," terang Didik.

Didik berpendapat, deflasi yang terjadi saat ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap pada perekonomian jika kebijakan makro dan kebijakan sektor riil apa adanya seperti sekarang.

"Yang sudah jelas ada di hadapan mata adalah penurunan pengeluaran konsumsi. Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan karena keterbatasan pendapatannya dan banyak yang menganggur," tutur Didik.

Ia menambahkan, dalam aspek kesempatan kerja, peluang pekerjaan, masalah pengangguran lebih berat, yang tidak bisa diukur secara baik karena fenomena sektor informal sangat banyak. Bantuan sosial (bansos) yang sangat besar sebagai jual beli suara politik tidak membantu sama sekali memperbaiki keadaan, bahkan mendorong utang semakin besar sebagai beban ekonomi politik yang diwariskan.

Selain menerima keadaan deflasi beruntun, lanjut Didik, konsumsi lemah karena pendapatan turun dan PHK pengangguran yang semakin massal, pemerintah baru mendapat warisan utang yang besar selama 10 tahun terakhir ini.

Sambung Didik menilai, gabungan masalah industri yang berat, pengangguran, dan deflasi karena konsumsi menurun, maka dunia usaha yang dirasakan Kadin semakin berat.

"Saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kadin (dan Mantan Kepala LP3E Kadin Pusat), melihat tidak banyak alternatif kecuali biaya produksi harus dipangkas, yang pada gilirannya memangkas pekerja menjadi lebih sedikit lagi," tegasnya.

Dikatakannya, dunia usaha mengalami penurunan pendapatan akibat konsumsi masyarakat turun sehingga dengan terpaksa memberhentikan pekerja atau mengurangi jam kerja. Dalam jangka lebih panjang bisa terjadi stagnasi atau penurunan upah karena pada keadaan seperti ini pengusaha juga dapat memotong upah atau menghentikan kenaikan upah. Secara makro ini selanjutnya mengurangi permintaan secara keseluruhan dalam perekonomian.

Oleh sebab itu, Didik beranggapan bahwa hal yang diwariskan pemerintah Jokowi terhadap pemerintah baru, yakni dampak Makroekonomi. Ia pun meminta pemerintah untuk berhati-hati dengan kepala ular resesi yang bisa menghadang ekonomi Indonesia karena deflasi yang terus-menerus dapat menyebabkan spiral deflasi, yang memburuk.

Ia bilang, penurunan harga juga menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menyebabkan harga semakin jatuh. Hal ini dapat mengakibatkan resesi yang berkepanjangan. Investasi yang dilakukan dunia usaha tidak akan lebih tinggi, bahkan bisa lebih rendah lagi.

"Dunia usaha akan melakukan koreksi perencanaan dengan menunda atau membatalkan rencana investasi karena ketidakpastian mengenai pendapatan dan keuntungan di masa depan," imbuhnya.

Didik juga mengingatkan bahwa peningkatan Suku Bunga Riil: Ketika suku bunga nominal sudah rendah, deflasi meningkatkan suku bunga riil, membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan menghambat investasi dan pengeluaran.

"Lupakan mimpi ekonomi tumbuh 8 persen jika masalah konsumsi rendah ini tidak bisa diatasi dengan pengembangan ekonomi di sektor riil, terutama sektor industri," pungkas Didik.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa akan menyediakan berbagai fasilitas perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 tentang fasilitas perpajakan dan Kepabeanan di IKN untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Fasilitas yang diberikan meliputi fasilitas PPh, fasilitas PPN dan fasilitas kepabeanan. Ini juga untuk mendukung agar IKN bisa berkembang sebagai sebuah tidak hanya pemukiman, tapi menjadi pusat kegiatan ekonomi," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Diterangkan olehnya, pemerintah konsisten mendukung agenda pembangunan nasional antara lain penguatan SDM (pendidikan dan kesehatan), penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi (stabilisasi harga), pembangunan IKN, serta penyelesaian PSN.

Selain itu, pemerintah mendukung hilirisasi dengan kebijakan fiskal, insentif, dan bersinergi dengan peraturan K/L terkait, sehingga diharapkan dapat memperkuat ekspor, rantai pasok global, dan lapangan kerja dengan upah yang lebih layak.

Perlu diketahui, pembangunan IKN menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang didukung pemerintah. Realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp5,5 triliun per 31 Mei 2024, naik Rp700 miliar dari realisasi akhir April 2024 sebesar Rp4,8 triliun.

Angka realisasi anggaran tersebut setara dengan 13,7% dari total pagu pada APBN 2024 yaitu senilai Rp40 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan klaster infrastruktur serta non infrastruktur. Total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp72,5 triliun.

Rinciannya, alokasi dana pada APBN 2022 senilai Rp5,5 triliun, APBN 2023 senilai Rp27 triliun, dan pagu APBN 2024 senilai Rp40 triliun.

JAKARTA - Minyak dan gas bumi merupakan sektor penting penopang ekonomi di Rusia. Negara ini memiliki sejumlah perusahaan migas multinasional terbesar di dunia. Berdasarkan data terakhir yang tersedia dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (AS), Rusia memiliki 80 miliar barel cadangan terbukti. Rusia merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia, yang menempatkannya di peringkat kedelapan dunia.

Menurut Bank Dunia, China adalah pembeli minyak mentah Rusia terbesar, dengan nilai lebih dari USD4,8 miliar pada Mei 2024. Secara keseluruhan, perusahaan minyak dan gas terbesar di Rusia menyumbang lebih dari 80% produksi minyak Rusia dan 78% produksi energi negara tersebut pada data terakhir yang tersedia tahun 2023.

Berikut enam perusahaan migas raksasa di Rusia, yang dilansir SINDOnews dari Investopedia, Jumat (2/8/2024);

1. Rosneft

Rosneft merupakan perusahaan mayoritas milik negara, adalah pemimpin keseluruhan industri perminyakan Rusia dan merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia yang diperdagangkan secara publik.

Perusahaan ini mengeksplorasi, mengekstraksi, dan memproduksi produk minyak bumi dan petrokimia, tetapi juga terlibat dalam eksplorasi dan produksi gas alam.

Pendapatan: RUB 9,16 triliun
Laba Bersih: RUB 1,53 triliun
Kapitalisasi Pasar: RUB 2,89 triliun
Imbal Hasil Total Trailing 1 Tahun: 39.13%
Volume Rata-Rata 3 Bulan: RUB 55,04 juta

2. Gazprom Neft

Meskipun merupakan anak perusahaan Gazprom, yang memiliki hampir 96% dari seluruh saham biasa, Gazprom Neft tetap merupakan perusahaan publik. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai Sibneft.

Pendapatan: RUB 3,52 triliun
Laba Bersih: RUB 637 miliar
Kapitalisasi Pasar: RUB 3,10 triliun
Imbal Hasil Total Trailing 1 Tahun: 39.13%
Volume Rata-Rata 3 Bulan: RUB 16,54 juta

3. Lukoil

PJSC Lukoil adalah sebuah perusahaan Rusia yang pada awalnya dikendalikan oleh pemerintah, namun kini menjadi salah satu perusahaan paling terkemuka di Rusia yang tidak dikendalikan oleh negara. Operasi utamanya meliputi eksplorasi dan produksi produk minyak bumi dan gas alam.

Meskipun perusahaan ini berspesialisasi dalam (dan didirikan untuk) eksplorasi dan produksi di Siberia barat-di mana sebagian besar cadangan minyak dan gas perusahaan berada-Lukoil adalah pemain utama dalam industri energi di seluruh dunia.

Pendapatan: RUB 7,93 triliun
Laba bersih: RUB 1,15 triliun
Kapitalisasi Pasar: RUB 4,84 triliun
Imbal Hasil Total Trailing 1 Tahun: 36.00%
Volume Rata-Rata 3 Bulan: RUB 6,4 miliar

4. Surgutneftegas

Surgutneftegas adalah perusahaan minyak dan gas Rusia yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa perusahaan milik pemerintah. Bidang utama perusahaan ini adalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam, manufaktur dan pemasaran produk minyak bumi, serta pemrosesan gas dan penyulingan minyak.

Pendapatan: RUB 2,25 triliun
Laba Bersih: RUB 1,32 triliun
Kapitalisasi Pasar: RUB 1,01 triliun
Imbal Hasil Total Trailing 1 Tahun: 4.12%
Volume Rata-Rata 3 Bulan: RUB 1,32 triliun

5. Gazprom

Dengan pendapatan 12 bulan sebesar RUB 8,54 triliun, Gazprom adalah salah satu perusahaan gas alam terbesar di Rusia dan di dunia. Perusahaan ini adalah perusahaan mayoritas milik pemerintah yang berfokus pada eksplorasi geologi di Rusia, serta produksi, transmisi, penyimpanan, pemrosesan, dan pemasaran gas alam dan hidrokarbon lainnya.

Gazprom telah berjuang sejak perang di Ukraina dan sanksi-sanksi dari importir minyak utama Rusia dimulai. Pada tahun 2023, perusahaan membukukan rekor kerugian sebesar RUB 659 triliun.

Pendapatan: RUB 8,54 triliun
Laba Bersih: RUB -659 triliun
Kapitalisasi Pasar: RUB 2,89 triliun
Total Pengembalian 1 Tahun: -27,60%
Volume Rata-Rata 3 Bulan: RUB 696,56 juta

6. Novatek

Novatek adalah produsen gas alam independen terbesar di Rusia dan merupakan produsen gas alam terbesar kedua di Rusia setelah Gazprom. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi, produksi, dan pengolahan gas alam dan hidrokarbon cair.

Pendapatan: RUB 1,37 triliun
Laba Bersih: RUB 463,03 miliar
Kapitalisasi Pasar: RUB 3,18 triliun
Total Pengembalian 1-Tahun: -24,03%
Volume Rata-Rata 3 Bulan: RUB 21,87 juta